BELUT OLI

KESAH.ID – Menjaga eksistensi di pusaran politik nasional pasca-reformasi kerap menuntut kompromi yang tidak sederhana, di mana batas antara kelenturan taktis dan hilangnya idealisme menjadi sangat kabur. Ada kontras tajam dari perjalanan dua tokoh mantan aktivis mahasiswa, Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko, dalam menavigasi karier politik mereka dari rezim ke rezim. Melalui rekam jejak keduanya, akan terlihat bagaimana ruang publik memperlakukan para pragmatis yang sejak awal bergerak tanpa beban citra, berbeda dengan mereka yang telanjur menjadi idola masa lalu namun akhirnya terperangkap di dalam “penjara ekspektasi kolektif” masyarakat sipil.

“Dia itu si belut mandi oli,” begitu julukan dari seorang teman kepada Nusron Wahid saat masih menjabat sebagai ketua tingkat nasional organisasi mahasiswa ekstra kampus.

Julukan itu dimaksudkan untuk menggambarkan lincahnya Nusron bermanuver, sehingga ia selalu selamat meski terjepit dan lihai lepas dari jebakan situasi kritis.

Berlatar belakang NU, Nusron Wahid tidak memilih berkiprah di PKB; ia lebih memilih masuk Golkar. Konon, pilihannya ini membuat dirinya sempat dikatai sebagai “sampah” oleh Gus Dur.

Tapi Nusron tak bergeming dan malah menjawab, “Tidak apa-apa Gus, toh sampah ada juga gunanya.” Dan Gus Dur pun tertawa.

Meski ada nama Wahid di belakangnya, Nusron sebenarnya tak memiliki hubungan darah dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hanya saja, nama Wahid itu kerap menguntungkannya karena ia sering dianggap sebagai cucu pendiri NU.

Ketika terpilih kembali sebagai anggota DPR RI, Nusron yang saat itu menjabat Ketua Umum PP GP Ansor menyatakan dukungan pada pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang diusung oleh PDIP. Akibatnya, Nusron diminta mengundurkan diri dari Golkar.

Dia tak melawan dan rela meninggalkan kursi DPR RI untuk lima tahun ke depan sebagai bentuk investasi politik pada pasangan Jokowi – Jusuf Kalla.

Jokowi – JK menang. Pada tahun 2016, dalam pengumuman struktur kepengurusan yang baru, nama Nusron Wahid kembali muncul sebagai pengurus DPP Golkar. Nusron menduduki jabatan sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Sumatera dan Jawa).

Sementara dalam pemerintahan, Nusron Wahid mendapat jabatan sebagai Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Nusron kembali melenggang ke DPR RI.

Ketika akhirnya Prabowo terpilih menjadi Presiden, nama Nusron Wahid disebut sebagai salah satu anggota kabinetnya. Nusron Wahid menduduki jabatan mentereng sebagai Menteri ATR/BPN.

Meski nama Nusron Wahid tidak begitu bergema di ruang publik, harus diakui bahwa Nusron menjadi salah satu sosok aktivis muda yang berhasil memasuki medan politik pasca-reformasi dan terus berada di orbit dengan manuver yang terukur.

Dua puluh tahun lebih Nusron berkiprah di politik nasional dan belum juga tergusur. Dia mampu berpindah dari rezim ke rezim dengan mulus, bukan timbul tenggelam.

Kisah Nusron Wahid ini menjadi sedikit contoh tentang bagaimana seseorang yang memilih jalan politik penuh manuver dan intrik tetap bisa bertahan di jalurnya, berkat kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap ekosistem politik yang tengah atau akan berkembang saat itu.

Bagi mereka yang idealis, sikap seperti ini tentu akan dianggap plin-plan, bunglon, atau bajing loncat.

Namun jika politik adalah jalan karier, manuver politik ala Nusron bisa saja dibenarkan atau bahkan menjadi sebuah keharusan. Sebab jika tidak demikian, karier politik seseorang akan tenggelam dan berakhir menjadi gelandangan atau gembel politik.

BACA JUGA : Kopi Hiperlokal

Lain Nusron, lain pula Budiman Sudjatmiko.

Budiman dikenal tumbuh dari jalur perlawanan terhadap rezim di masa Orde Baru. Dia adalah satu dari sedikit sosok muda yang paling ‘ditakuti’ oleh Soeharto.

Hingga kemudian, tuduhan yang diarahkan kepada Budiman dan teman-teman muda lainnya adalah sebagai didikan RRC. Kiprahnya dalam mengkritisi kekuasaan kerap digambarkan sebagai usaha untuk menghidupkan kembali PKI.

Budiman Sudjatmiko sempat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UGM, namun memilih drop out karena lebih aktif menerjunkan diri sebagai community organizer di kalangan petani dan buruh perkebunan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Puncak dari keberaniannya adalah mendeklarasikan berdirinya Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada tahun 1996. Budiman kemudian dituduh sebagai dalang peristiwa 27 Juli 1996, atau yang dikenal sebagai tragedi Kudatuli. Peristiwa pertikaian itu terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang telah pecah untuk memperebutkan kantor DPP mereka di Jl. Diponegoro 58, Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, Budiman Sudjatmiko dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Berada di dalam penjara, walau tidak enak, ternyata membawa keuntungan tersendiri bagi Budiman karena dirinya lolos dari sasaran penculikan aktivis menjelang masa-masa reformasi.

Walau tak terlibat langsung dalam aksi reformasi ’98, nama Budiman tetap patut dicatat oleh sejarah sebagai sosok yang ‘mematangkan’ konflik antara pemerintah dan masyarakat sipil yang kemudian pecah menjadi peristiwa reformasi.

Menjalani hukuman selama 3,5 tahun, Budiman akhirnya dibebaskan setelah mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Selepas dari penjara, Budiman melanjutkan pendidikan di bidang politik dan hubungan internasional ke Inggris.

Sekembalinya dari Inggris, Budiman Sudjatmiko bergabung dengan PDIP dan memimpin sayap partai bernama REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi). Pada periode 2009–2019, Budiman duduk sebagai anggota DPR RI dari PDIP mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Pada masa itu, Budiman juga mengorganisir Parade Nusantara—organisasi kepala desa dan perangkat desa—untuk mengawal pengesahan UU Desa.

Budiman Sudjatmiko mempunyai jejak warisan penting di DPR RI lewat disahkannya UU Desa. Namun pada periode 2019–2024, Budiman gagal mempertahankan kursinya di DPR RI. Tanpa kursi parlemen dan kedudukan yang kuat di partai, Budiman juga tidak mendapat posisi di pemerintahan Jokowi. Periode 2019–2024 menjadi masa-masa “fakir politik” bagi Budiman Sudjatmiko.

Menjelang Pemilu Presiden 2024, Budiman Sudjatmiko mendirikan Prabu (Prabowo Budiman Bersatu). Budiman mengikuti jejak beberapa sosok PDIP lainnya yang meninggalkan partai demi mengikuti arah angin yang ditunjuk oleh Jokowi.

Ketika Prabowo menang dan mengumumkan nama-nama pembantunya, awalnya tidak ada nama Budiman Sudjatmiko. Ternyata, Budiman sedang dicarikan jabatan lain.

Akhirnya, Budiman Sudjatmiko resmi menjadi bagian dari Pemerintahan Prabowo ketika ditunjuk dan dilantik menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Langkah meninggalkan PDIP akhirnya berbuah manis untuk Budiman, yang tidak lagi menjadi gembel politik.

Dengan duduk di kursi pemerintahan, Budiman kemudian melupakan gagasannya tentang Bukit Algoritma—cita-citanya membangun ‘Silicon Valley’ ala Indonesia yang sempat ia jadikan jualan ketika menjadi gelandangan politik.

BACA JUGA : Muda Budiman

Di Yogyakarta, tepatnya di UGM, Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko pernah berada dalam satu forum yang sama, yang kemudian digeruduk oleh sekelompok mahasiswa hingga mengakibatkan diskusi terhenti dan terpaksa dibubarkan oleh petugas pengamanan.

Menariknya, bukan Nusron, melainkan Budiman yang ditunjuk-tunjuk dan diteriaki sebagai pengkhianat.

Sama-sama berjuang dan bermanuver untuk tetap eksis di pentas politik, tampaknya kelakuan Nusron Wahid justru lebih diterima dan dimaklumi. Mungkin sejak awal, Nusron memang sudah dianggap oportunistik. Nusron bukanlah jenis aktivis yang dikagumi atau dijadikan idola anak-anak muda karena kekuatan idealismenya.

Di dalam pemerintahan Prabowo maupun di Partai Gerindra sebenarnya juga banyak aktivis yang menyeberang jalur, namun mereka tidak diteriaki sebagai pengkhianat dan dimaklumi begitu saja.

Aktivisme memang kerap melahirkan paradoks. Hal ini kemudian menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka yang telanjur diidolakan oleh banyak orang. Kekaguman kolektif lambat laun berubah menjadi penjara.

Budiman Sudjatmiko dipenjara oleh hal itu. Dalam memori kolektif, Budiman yang dulu kurus kerempeng dianggap punya nyali besar melawan penguasa, tentara, dan polisi. Posisinya dulu jelas: mau ikut susah dan menderita bersama wong cilik.

Pilihan bergabung dengan PDIP awalnya masih bisa dimaklumi; selain karena faktor sejarah, PDIP juga dikenal sebagai partainya wong cilik.

Namun, keputusan Budiman Sudjatmiko bergabung dengan barisan Prabowo dirasa sangat mengecewakan, bahkan dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Kemenangan Prabowo oleh sebagian masyarakat sipil dimaknai sebagai pertanda terbitnya matahari “Neo-Orba” yang akan membuat reformasi makin dikorupsi.

Dalam konteks inilah mengapa Budiman kemudian dihajar keras. Budiman dengan keberaniannya di masa muda dulu dianggap turut meletakkan dasar perlawanan, namun kini dengan menjadi bagian dari pemerintah, ia dianggap berbalik menjadi bagian dari apa yang dilawannya dahulu.

Budiman memang bukan Nusron, yang sejak menjadi aktivis sudah memupuk kemampuan untuk bersikap lentur dan licin. Sehingga, setiap kali terjadi pergantian rezim, hal itu tidak akan mengganggu kiprah maupun citra dirinya.

Belut yang mandi oli akan dengan mudah menyelinap dan lolos ke mana saja, justru karena kelicinannya.

note : sumber gambar – GERINDRA