KESAH.ID – Salah satu yang jarang belajar adalah para perencana dan pelaksana pembangunan. Yang dikejar hanya tujuan yang kemudian sering menafikan dampak. Salah satu dampak paling utama adalah penyingkiran, terutama jika pembangunan bertujuan untuk perbaikan atau pengembangan. Mereka yang tersingkir diminta menjadi hero, padahal mereka sebenarnya ditumbalkan dengan diminta berkorban demi tercapainya tujuan yang dianggap lebih besar dan mulia oleh para pembangun.
Suatu kali saya pernah berdebat keras dengan seorang kawan yang oleh teman-teman sepergaulan saya diberi julukan ‘yang maha tahu’. Waktu itu belum ada google, mungkin kalau ada dia bakal dipanggil ‘Bung Google’.
Pergaulannya memang luas, bacaannya juga mumpuni walau ketrampilan sebenarnya adalah story telling. Dia memang selalu bersemangat kalau bercerita, dan ceritanya selalu menghadirkan tokoh. Kebetulan tokoh-tokoh yang sering diceritakan adalah tokoh-tokoh yang kami kagumi. Klop sudah maka saya dan teman-teman sering terhipnotis.
Dalam banyak hal saya sering mengalah dengannya, tak suka mendebat walau ada beberapa hal yang dikisahkan olehnya bisa diluruskan. Saya pada dasarnya cukup mudah menerima jika ada orang bercerita tentang hal-hal yang tak sebenarnya, tapi tak merugikan orang lain. Lebay atau hiperbola kadang memang diperlukan agar obrolan seru, apalagi kalau obrolannya disertai dengan air kata-kata.
Tapi kalau sudah menyangkut kesalahan logika, biasanya saya tak tinggal diam.
Nah, alkisah teman saya itu bercerita tentang tambang yang menurutnya memang merusak. Tapi area yang dirusak menurutnya lebih sedikit dari area lahan kritis yang dipulihkannya.
Jadi dia gagah berani mengatakan kalau tambang itu justru berjasa memperbaiki lingkungan, karena area yang ditanami jauh lebih besar dari yang diekploitasi.
Rupanya dengan cara jualan seperti itu, operasi pertambangannya dengan mudah mendapat area konsesi-konsesi baru. Jangan-jangan istilah ‘pertambangan berkelanjutan’ muncul pertama kali dari mulut teman saya ini.
Sekilas sungguh mulia perusahaan tambang itu.
Tapi dibalik itu ada cacat logika.
Karena inisiatif memulihkan lingkungan tidak berarti kita punya hak untuk kemudian merusak lingkungan walau areanya lebih kecil.
Masak seseorang yang membunuh orang lain kemudian akan dibebaskan karena di pengadilan dia menceritakan dan membuktikan telah menyelamatkan nyawa lebih banyak orang, ratusan orang.
Secara etika, jika kita merusak sebuah tempat maka kewajiban kita yang pertama adalah memperbaiki atau memulihkan tempat itu. Bukan mengganti dengan memulihkan tempat lain yang rusak karena kelakuan orang lain atau perusahaan lain dengan tidak bertanggungjawab.
Kenapa? Karena kalau kita menambang di Samarinda misalnya maka yang terkena getahnya adalah orang Samarinda, bukan orang Malinau atau Tarakan. Maka menambang 10 hektar di Samarinda tidak bisa digantikan dengan menanam mangrove atau tumbuhan lainnya di Malinau atau Tarakan walau luasnya 1.000 atau 10.000 hektar.
Tapi kan?.
Nggak ada tapi-tapian, apapun penjelasannya itu hanya sekedar alasan yang dicari-cari.
Pembangunan yang didalamnya termasuk investasi memang kerap menumbalkan masyarakat setempat.
BACA JUGA : Agus Agus
Watak menumbalkan rakyat atas nama pembangunan sudah berlangsung lama. Di jaman Suharto, penguasa orde baru ini sering kali membuat rakyat tergusur untuk pembangunan infrastruktur besar.
Salah satunya bendungan atau waduk untuk kepentingan irigasi guna menopang program intensifikasi dan ektensifikasi pertanian. Waduk juga sering dibangun untuk sumber energi lewat Pembangkit Listrik Tenaga Air.
Sejarah pembangunan waduk menyisakan kisah pilu, seperti kejadian ketika pembangunan Kedung Ombo dan Gajah Mungkur.
Almarhum Mangunwijaya, rohaniawan katolik yang dikenal piawai menulis novel dan merancang bangunan, pernah menjadi bagian dari kisah itu.
Mangunwijaya yang sebelum dikenal sebagai pendampingan kaum girli atau pinggiran kali di daerah Code tergerak untuk mendampingi korban pembangunan Waduk Kedung Ombo.
Romo Mangun, demikian sapaan akrabnya tak tega melihat kehidupan warga yang terampas hak-haknya. Diapun diam-diam masuk ke permukiman warga untuk sama-sama berjuang.
Proyek ini diawasi dengan sangat ketat, sehingga Romo Mangun mesti menyamar agar bisa masuk dan bertemu dengan warga yang daerahnya mulai digenangi oleh air.
Warga menolak pindah karena merasa ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak layak.
Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo sendiri mengenangi kurang lebih 37 Desa yang berada di 3 Kecamatan. Masyarakat dipaksa bedol desa, dipindahkan ke luar pulau Jawa lewat program transmigrasi.
Proyek yang salah satu tujuannya meningkatkan hasil pertanian terutama padi, ternyata menyingkirkan ribuan petani yang kemudian kehilangan tanah yang subur dan ekosistem serta budaya tani yang sudah terbentuk.
Menghadapi kritik soal pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil, umumnya jawaban pemerintah selalu seragam. Yang pertama akan disampaikan adalah manfaat proyek, seperti jumlah penerima manfaat.
Waduk misalnya akan menampung air sekian, mengairi sawah sekian, menghasilkan listrik sekian dan jumlah petani yang akan menikmati air sekian. Plus dengan air yang mengalir terus menerus maka petani akan bisa bertanam sekian kali dalam setahun.
Daftar panjang manfaat ini oleh pemerintah dianggap sepadan dengan mereka yang kemudian kehilangan tanah, rumah, kuburan dan lain-lain. Mereka yang kebanyakan tak akan menikmati apa yang menjadi tujuan proyek itu karena harus pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru.
Pembangunan pasti memakan tumbal, harus ada yang selalu dikorbankan walau proyek dirancang oleh orang-orang pintar. Tapi nampaknya satu yang tak cukup giat dipelajari oleh para perancang pembangunan yakni mencegah rakyat kecil menjadi tumbal atau korban pembangunan.
Bahkan pembangunan besar seperti IKN misalnya yang dilengkapi oleh kaum ahli berlapis-lapis, lewat penelitian yang bertubi-tubi dari dalam maupun luar negeri ternyata juga masih gagal mengantisipasi timbulnya kurban masyarakat setempat yang tersingkir.
IKN yang digambarkan sebagai kota rimba, kota hijau, spons city ternyata justru membuat sebagian masyarakat asli kesulitan air di kala panas dan kebanjiran di kala hujan.
BACA JUGA : RRI Lama
Jer basuki mawa bea atau untuk menjadi makmur itu perlu biaya, itu pitutur Jawa yang sering dikemukakan Suharto untuk membenarkan bahwa pembangunan kerap memakan korban, harus ada yang dikalahkan demi tujuan yang lebih tinggi.
Kota-kota kemudian sering diwarnai dengan berita penggusuran, penyingkiran masyarakat bahkan dari tanahnya sendiri. Memang ada ganti rugi, tetapi tetap tak bisa menutup kerugian.
Proyek dengan label eco, green dan lain-lain yang bernuansa peduli lingkungan ternyata pembangunannya juga menyingkirkan masyarakat.
Yang lagi bergejolak adalah proyek eco city di Pulau Rempang, pulau yang dianggap kosong oleh pengembangnya.
Dianggap kosong karena penduduk di kampung-kampung tua itu hanya sedikit, kebanyakan nelayan. Pengembangnya berpikir mereka gampang untuk dipindah.
Logikanya sama dengan teman yang saya ceritakan di awal tulisan. Pengembang kawasan yang bercita-cita menjadikan Rempang sebagai one stop service yang ramah lingkungan akan menyediakan rumah yang layak untuk masyarakat nelayan yang sederhana hidupnya.
Yang memindahkan lupa kalau tempat yang harus ditinggalkan dan kemudian tempat baru yang akan ditinggali berbeda.
Mungkin rumah dengan bentuk dan ukuran yang seragam dalam satu kompleks itu akan menjadi anugrah jika dibagikan ke buruh atau pekerja pabrik di kawasan industri. Tapi untuk nelayan jelas malapetaka karena jauh dari tempatnya melaut.
Pengembangan sebuah kota baru, entah untuk investasi atau pembangunan negara nampaknya punya watak yang sama. Mereka yang lebih dulu meninggali kawasan yang dipilih, yang telah beranak pinak disana dan mempunyai ciri khas budayanya sendiri selalu dianggap sebagai tak selaras dengan apa yang direncanakan.
Nasehat perihal menghormati masyarakat adat, kearifan tradisional dan hal-hal mulia lainnya hanyalah omong kosong. Para perencana gagal mengintegrasikan lanskap yang ada dengan rencana mereka.
Kota atau kawasan baru dengan label yang ketinggian itu kemudian kehilangan identitas lokal atau gagal mengintegrasikan dengan kawasan yang sebelumnya sudah ada dan punya gerak serta dinamika hidup yang sudah teruji lama.
Watak menumbalkan orang kecil untuk meraih tujuan membuktikan bahwa di negeri ini masih terus bercokol sekelompok orang yang surplus kekuasaan. Hanya dengan itu mereka mudah mengambil keputusan yang bisa menyingkirkan banyak orang.
note : sumber gambar – CNNINDONESIA
