KESAH.ID – Sabrina di sela-sela Aksi Peringatan Hari Perempuan melakukan percakapan dengan dua aktivis perempuan yakni Maretasari dari JATAM Kaltim dan Refinaya dari Perempuan Mahardika Samarinda. Rekaman percakapannya dibuat dalam video pendek {reel} yang diposting di akun IG-nya. Dalam captionnya, Sabrina menuliskan pernyataan dengan nada tanya “Jadi, bener nggak sih energi terbarukan yang kita punya sekarang sudah berpihak ke semua orang? Terutama perempuan Atau cuma jadi proyek baru dengan wajah lama?”
BACA JUGA : Madu Asli
Transisi energi yang berkeadilan atau just energy transition sangat penting diterapkan dalam upaya menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca untuk mencapai target 31,89 persen seperti tertera dalam dokumen Enchanced Nationally Detemined Contribution atau ENDC.
Permasalahannya kata berkeadilan ini menjadi krusial.
Maretasari, dinamisator JATAM Kaltim menyebut transisi energi berkeadilan sebagai palsu karena tidak melibatkan masyarakat, terutama perempuan dalam perencanaan.
Ditemui oleh Sabrina yang kemudian membuat video pendek percakapannya disela Aksi Peringatan Hari Perempuan Sedunia di Taman Samarendah, Sabtu {8/3/2025} lalu, Mareta menyatakan transisi energi yang digaungkan oleh pemerintah lima tahun terakhir ini masih berwatak estraktif.
“Kami tidak menyebut sebagai transisi energi tapi ekstraktivisme,” tegas Mareta.
Lebih lanjut Mareta menyebutkan dampak operasi pertambangan untuk energi telah dan masih meninggalkan luka untuk Kalimantan Timur seperti meninggalkan lubang tambang, masyarakat kehilangan lahan produktif, konflik, masalah lingkungan dan juga kehilangan nyawa karena tenggelam di lubang tambang yang dibiarkan.
Refinaya dari Perempuan Mahardika memandang perlu energi yang bersih atau terbarukan. Karena tambang memang memberikan dampak buruk untuk Kalimantan Timur seperti yang sudah diungkapkan oleh Maretasari dari JATAM.
Kalimantan Timur dianggap telah berlebihan dalam melakukan ekploitasi batubara.
“Batubara ditambang bukan hanya untuk keperluan Kalimantan Timur tapi dibawa keluar, keluar pulau bahkan keluar negeri,” ujar Naya, demikian panggilan akrabnya.
Berbagai penelitian memang telah menunjukkan dampak buruk pertambangan batubara dan energi yang dihasilkan olehnya.
Pemerintah sendiri telah mengusung konsep Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi tingkat serapan sudah lebih tinggi daripada tingkat emisi pada tahun 2030.
Tapi kondisi ini tak bisa dicapai hanya dengan itu, pemerintah mesti berupaya keras menurunkan pemakaian batubara, minyak bumi dan gas alam secara signifikan. Bukan sekedar untuk menurunkan Emisi GRK tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan akibat operasi pertambangan dan ketergantungan pada energi yang berbasis fosil.
Naya dari Perempuan Mahardika menekankan partisipasi masyarakat dalam transisi energi. Jangan sampai transisi energi hanya menyenangkan untuk kelompok tertentu namun tetap membuat rakyat kebanyakan menderita.
BACA JUGA : Kopimu Manis
Seperti kampanye mobil listrik, masyarakat kelas atas bisa wira-wiri dengan mobil listrik, bangga menjadi bagian dari masyarakat hijau. Padahal listriknya masih dipasok oleh PLTU, dan industri mobil listrik juga mendorong pertambangan baru yakni pertambangan nikel besar-besaran.
“Pemerintah sering kali melakukan sosialisasi dengan sangat baik, tapi faktanya untuk menerapkan kebijakan sering menggunakan kekerasan,” terang Naya.
Transisi energi atau perpindahan dari energi yang satu ke energi yang lain dalam konteks sekarang ini berarti dari energi kotor atau buruk yang berbasis fosil ke energi bersih atau hijau yang berbasis energi terbarukan akan merubah masyarakat. Maka selain hal-hal teknis, masyarakat perlu diberi kemampuan atau daya untuk melakukan adaptasi dan perlindungan kepada mereka yang kemudian akses atau kemampuannya menjadi lebih rendah karena transisi energi.
Tanpa keadilan dalam konteks sosial, ekonomi dan lingkungan, Maretasari mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam regim ektraktivisme masih akan terus terjadi. Transisi energi seperti proyek-proyek pembangunan lainnya tetap berpotensi untuk menghilangkan hak kelola rakyat, penggusuran dan pelanggaran HAM.
“Masih akan ada banyak degradasi lingkungan, pelanggaran hukum, bahkan penghilangan nyawa,” tandas Mareta.
Diakhir percakapan, Refinaya mengajak kaum perempuan untuk mengorganisir diri.
“Kaum perempuan perlu mengorganisir diri, juga mengorganisir kawan-kawan kita untuk membuat perlawanan baru,” ajak Naya.
note : tulisan ini direproduksi oleh Yustinus Sapto Hardjanto dari postingan IG SABRINA
