KESAH.ID – Politik kini berubah menjadi teater digital. Pejabat publik (seperti KDM) mulai berperilaku bak konten kreator, di mana kebijakan hanya dianggap “bunyi” jika viral. Engagement (like, comment, share) menjadi mata uang baru yang mengalahkan substansi kerja nyata.

Menjelang tutup tahun, di sela-sela gempuran kabar berita yang sering kali membuat kening berkerut, menonton cuplikan audisi Indonesian Idol 2026 di layar gawai seolah menjadi oase penglipur lara. Namun, jika kita jeli mengamati, ada pergeseran kecenderungan yang dukup terlihat di ke-14 ini. Pergeseran itu bukan hanya soal teknis vokal, melainkan tentang bagaimana sebuah institusi hiburan legendaris menyerah pada satu kekuatan baru yang tak kasat mata: Algoritma.

Panel juri tahun ini menjadi kompas yang menunjukkan ke mana arah industri hiburan kita bermuara. Selain wajah-wajah langganan seperti Judika atau Rossa, hadirnya Soleh Solihun, Sal Priyadi, Reza Arap, hingga Vincent Rompies adalah sebuah pernyataan politik kebudayaan. Mereka bukan sekadar pelengkap; mereka adalah representasi dari dunia yang tidak lagi dipandu oleh kurasi televisi, melainkan oleh riuh rendah followers di media sosial.

Soleh Solihun datang dengan kacamata kritis jurnalis, Reza Arap membawa napas streamer dan dunia digital yang cair, sementara Vincent adalah raja konten yang menguasai nadi internet. Kehadiran mereka mengirim sinyal terang: Indonesian Idol 2026 tidak lagi hanya berburu “The Next Superstar” dengan teknik vokal sempurna, melainkan mencari karakter yang punya daya pikat (marketability) di ekosistem digital.

Ada arus balik validasi antara Medsos dan Mainstream Fenomena menarik muncul di panggung audisi yang dibanjiri oleh para konten kreator. Mereka yang sudah memiliki jutaan pengikut di TikTok dan Instagram kini mengantre di depan juri. Ini adalah sebuah “arus balik” validasi. Jika satu dekade lalu para artis televisi berbondong-bondong membangun kanal YouTube demi memperkuat personal branding, kini terjadi sebaliknya: para pahlawan lokal media sosial berebut masuk ke kotak kaca televisi.

Mengapa? Karena popularitas digital ternyata memiliki “dinding pembatas” yang semu. Seseorang bisa sangat dipuja di algoritma tertentu, namun sama sekali asing bagi kelompok lain. Media sosial melahirkan ketenaran yang tersekat (segmented). Untuk menjadi “tokoh publik” yang tervalidasi secara nasional, mereka tetap merasa butuh restu industri mainstream. Tanpa itu, gelar mereka tetaplah sebatas “TikTokers” atau “YouTubers”—sebuah label yang bagi sebagian orang masih dianggap sebagai kasta kedua dalam hierarki selebritas.

Namun, benturan budaya tak terelakkan. Juri sering kali dibuat jengah oleh kontestan yang terlalu sibuk memoles citra diri (personal branding) hingga lupa bahwa mereka sedang berada di kompetisi menyanyi, bukan performance show. Juri harus berulang kali menegaskan bahwa panggung ini menuntut integritas musikalitas, bukan sekadar gimik yang dirancang untuk viral.

BACA JUGA : Larangan Membaca

Tragisnya, “penyakit” haus viralitas ini tidak hanya menjangkiti industri hiburan, tapi juga merembes masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Kita kini hidup di era Kepemimpinan Algoritmik (Algorithmic Leadership). Di mana setiap kebijakan, setiap gerakan, dan setiap ucapan pejabat publik dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan apa yang disukai oleh mesin pencari.

Pejabat publik kini berperilaku layaknya konten kreator. Ke mana pun mereka pergi, tim dokumentasi profesional dengan kamera mirrorless dan drone selalu membuntuti. Setiap hari, akun media sosial mereka mengunggah konten yang dikemas sinematik. Salah satu contoh paling mencolok di tahun 2026 ini adalah Dedi Mulyadi (KDM). KDM adalah prototipe pemimpin yang sadar betul bahwa kebijakan yang substansial akan “mati kedinginan” jika tidak dibungkus dengan narasi yang viral.

Dalam panggung teatrikal digital ini, muncul apa yang disebut sebagai “Outrage Economy” atau ekonomi kemarahan. Algoritma sangat menyukai emosi yang kuat. Maka, kita sering melihat video pejabat yang marah-marah kepada bawahan atau mengonfrontasi pelanggar aturan di lapangan. Bagi publik yang haus akan ketegasan, momen terkurasi ini dianggap sebagai bukti kerja keras. Padahal, sering kali itu hanyalah potongan secuil kegiatan yang sengaja ditonjolkan demi menaikkan indeks kepuasan publik di dunia maya.

Bahayanya, kepemimpinan semacam ini bisa melahirkan kebijakan populis yang dangkal. Keputusan diambil bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang rakyat, melainkan berdasarkan apa yang sedang trending di Twitter (X) atau TikTok. Kita melihat para pemimpin yang takut kehilangan relevansi di mata Gen Z dan Alpha, hingga terkadang mereka melakukan aksi yang terasa tidak organik. Contohnya, aksi Zulkifli Hasan yang memanggul karung beras sendirian di lokasi bencana sementara para petugas di sekelilingnya hanya menonton—sebuah kegagalan estetika konten yang justru membuat publik merasa risih.

BACA JUGA : Rimba Samudera

Pergeseran ini berdampak lebih dalam pada demokrasi kita melalui alokasi anggaran komunikasi publik. Di masa lalu, negara mendanai media massa untuk menyosialisasikan kebijakan sekaligus memberikan ruang bagi kritik jurnalistik. Namun kini, anggaran tersebut banyak dialihkan ke kantong-kantong influencer dan buzzer.

Bagi pemerintah, bekerja sama dengan influencer jauh lebih menguntungkan secara pragmatis. Influencer bekerja berdasarkan kontrak; mereka tidak akan bertanya kritis, tidak akan melakukan investigasi, dan hanya akan menyampaikan narasi sesuai brief. Hasilnya bisa dipantau langsung di dashboard: berapa juta yang menonton, berapa ribu yang memberi jempol.

Ini menciptakan sebuah Realitas Semu. Kebijakan pemerintah di media sosial tampak mendapat dukungan luar biasa karena kolom komentar dipenuhi puja-puji. Padahal, dukungan itu sering kali merupakan hasil kampanye digital yang terorganisir, bukan aspirasi organik dari akar rumput. Sementara itu, media massa yang memegang fungsi kontrol (watchdog) semakin terhimpit secara finansial hingga banyak yang gugur di medan laga.

Di tengah kepungan algoritma ini, jurnalisme tidak boleh menyerah. Jika publik lebih suka menonton video vertikal daripada membaca teks panjang, maka jurnalisme harus hadir di sana tanpa kehilangan nyawanya. Jurnalis di tahun 2026 dituntut untuk tidak lagi hanya berada di belakang meja, melainkan menjadi “talent” bagi beritanya sendiri.

Di Samarinda, kita mulai melihat jurnalis yang bertransformasi menjadi konten kreator. Mereka menggunakan persona pribadi mereka untuk menyampaikan informasi hasil riset jurnalistik yang mendalam. Ini bukan berarti merendahkan profesi, melainkan upaya mencari cara baru agar informasi yang valid tetap bisa bersaing dengan hoaks yang estetik.

Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa brand media boleh saja mati, tetapi kerja-kerja jurnalistik harus tetap abadi. Jurnalisme adalah pilar vital yang menjaga demokrasi agar tidak terjebak menjadi sekadar hiburan murah di layar ponsel. Tugas kita sebagai audiens adalah mulai belajar membedakan: mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mana yang hanya sedang sibuk memproduksi konten demi memuaskan haus akan algoritma.

note : sumber gambar – GEMINI

BERITA TERKAITDARI PENULIS