KESAH.ID – Kemajuan sejati sebuah bangsa tidak ditentukan oleh kemegahan fisik atau usia muda pemimpinnya, melainkan oleh integritas dalam menjaga kontrak sosial dan keberanian melakukan otokritik untuk memulihkan kepercayaan publik yang kini tengah mengalami apatisme akut.
“Mempelajari masa lalu untuk menentukan masa depan,” begitulah seruan Arturo Alfonso Schomburg, sejarawan autodidak New York keturunan Puerto Rico-Jerman. Sosok kulit hitam ini mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan naskah kuno dan artefak Afrika. Pasca wafatnya pada 1938, seluruh koleksinya dibeli oleh Perpustakaan Umum New York dan diabadikan dalam Schomburg Center for Research in Black Culture.
Di antara ribuan koleksi tersebut, terdapat sebuah Al-Qur’an kecil asal Suriah yang mencuri perhatian dunia. Kitab suci tersebut digunakan dalam pelantikan Zohran Mamdani, seorang pemuda muslim keturunan Uganda yang terpilih menjadi Walikota New York.
Pelantikannya dilakukan di sebuah bekas stasiun kereta bawah tanah—sebuah pilihan lokasi yang simbolis. Zohran, yang datang dari latar belakang migran dan sering distigma “tak berperadaban” oleh sebagian masyarakat Barat, memilih untuk memeluk sejarahnya sendiri. Ia tidak menggunakan Al-Qur’an warisan keluarga, melainkan Al-Qur’an dari museum untuk menegaskan bahwa identitasnya adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah publik New York, mengedepankan kepentingan umum dibanding keluarga.
Visi Zohran jelas: memperbaiki layanan publik dan mengutamakan kepentingan umum di atas segalanya. Meski ia dicap “komunis” oleh tokoh seperti Donald Trump karena haluan politik kirinya, Zohran yang baru berusia 34 tahun berhasil meraih kepercayaan publik di salah satu pusat ekonomi dunia. Ia dianggap membawa harapan baru di tengah kejenuhan masyarakat terhadap sistem kapitalisme pasar yang kaku.
Pelantikannya sendiri hanya dihadiri oleh 50 orang. Tidak semua tokoh Partai Demokrat diundang. Yang boleh hadir dalam pelantikannya adalah politikus Demokrat yang beraliran kiri.
Berbicara soal usia muda, Indonesia pun memiliki sosok yang tak kalah fenomenal. Kita memiliki pemuda berusia 30-an yang telah melesat dari kursi Walikota menuju kursi Wakil Presiden. Namun, muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah pemimpin muda kita ini benar-benar mendengar seruan Schomburg untuk mempelajari masa lalu demi masa depan? Ataukah perjalanan politiknya justru lebih mencerminkan mentalitas “aji mumpung”—memanfaatkan kesempatan selagi ada tanpa refleksi sejarah yang mendalam?
Padahal, jika kita menengok sejarah, sikap “aji mumpung” sering kali menjadi benih kehancuran. Ambillah pelajaran dari era Soeharto. Pada awalnya, ia berhasil membalikkan keadaan ekonomi Indonesia yang terpuruk melalui Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalan Pemerataan.Memanfaatkan momentum Oil Boom, ia membangun infrastruktur pertanian, pendidikan, dan kesehatan secara masif hingga meraih kepercayaan tinggi dari rakyat.
Namun, petaka tiba ketika kekuasaan mulai menutup telinga terhadap kritik, ketika anak-anaknya mulai besar dan kemudian terjun dalam bisnis. Lewat anak-anaknya ini para pendompleng mengemukkan kantong sendiri dengan bisnis bernuansa KKN.
Para pembantu presiden terjebak dalam budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) karena takut mengingatkan sang pemimpin. Di saat itulah, gurita bisnis keluarga mulai tumbuh subur, menjadikan kekuasaan sebagai inang bagi praktik KKN. Soeharto akhirnya jatuh bukan karena kurangnya pembangunan fisik, melainkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan. Kepentingan umum telah dikalahkan oleh kepentingan kelompok kecil.
Bukan hanya pembantu atau kroninya yang takut bicara sebenarnya pada Suharto. Bahkan lembaga internasional yang dikenal berani juga tak berkutik. Kabarnya gejala kehancuran ekonomi sudah diendus sejak tahun 1992, tapi laporan investigasi Bank Dunia itu tak pernah sampai kepada Suharto. Dokumen itu bahkan tak juga diketemukan ketika ada sebuah tim yang dibentuk oleh Bank Dunia sendiri untuk mengkaji peristiwa 1998.
Sejarah mengajarkan bahwa kejayaan yang dibangun di atas pondasi “aji mumpung” dan pengabaian etika publik hanya akan berujung pada keruntuhan yang menyakitkan.
BACA JUGA : Rimba Samudera
Jika Indonesia terjebak dalam romantisme masa lalu atau sekadar memanfaatkan momentum politik demi kekuasaan personal, sejarah dunia menawarkan cermin lain tentang bagaimana sebuah bangsa bangkit dari kegagalan ideologis. Kita bisa menengok Tiongkok di bawah kepemimpinan Mao Zedong yang sempat terjebak dalam eksperimen ideologis besar melalui kolektivisasi dan industrialisasi instan. Saat itu, atas nama kemurnian ideologi, sekolah ditutup, kaum intelektual dikejar, dan pengetahuan dicurigai. Hasilnya tragis: produksi pangan runtuh, kelaparan hebat merenggut 30 hingga 45 juta jiwa, dan ekonomi lumpuh total.
Tiongkok keluar dari era Mao sebagai negara miskin yang gagal menjadi penguasa ideologi. Kolektivisme yang diagungkan ternyata bukan membagi kesejahteraan, melainkan meratakan kemiskinan. Di titik nadir inilah muncul Deng Xiaoping. Ia bukan orator ulung, bukan pula filsuf ideologi, melainkan seorang pragmatis yang sungguh-sungguh belajar dari kesalahan masa lalu untuk menentukan masa depan.
Pilihannya berani. Ia tidak membungkus perubahan dalam retorika revolusi yang menggelegar, melainkan melalui prinsip sederhana: “Tidak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus.”
Di balik ucapan sederhana ini, terdapat revolusi pemikiran yang besar. Deng memisahkan antara alat dan tujuan. Baginya, tujuan komunisme adalah kesejahteraan rakyat. Jika mekanisme pasar bisa membantu mencapai tujuan itu, mengapa harus ditolak? Deng berani meninggalkan dogma sosialisme yang membeku demi fleksibilitas ekonomi.
Agar tidak terkesan melawan ideologi secara frontal, ia mengemas langkah pembaharuan ini dengan istilah “Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok”. Ia menerapkan model double track: negara dan pasar berjalan berdampingan. Meskipun Partai Komunis tetap menjadi penguasa tunggal dan negara tetap memegang kendali atas harga dan kuota, rakyat diberikan ruang untuk menjual kelebihan produksi mereka di pasar bebas.
Pada tahun 1980, Deng melakukan perjudian cerdik dengan menetapkan Shenzhen sebagai Zona Ekonomi Khusus. Saat itu, Shenzhen hanyalah desa nelayan miskin. Namun, inilah strategi “uji coba” Deng: jika berhasil maka akan dicontoh, jika gagal maka kerugian negara tidaklah besar. Di sana, aturan dilonggarkan, investor asing masuk, dan kepemilikan swasta diperbolehkan. Hasilnya mencengangkan; hanya dalam satu dekade, Shenzhen tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
Eksperimen kapitalisme di tanah komunis ini berhasil karena negara tetap hadir sebagai pengatur arah industri. Deng tidak menyerahkan ekonomi sepenuhnya pada pasar, melainkan menjadikan pasar sebagai alat untuk mencapai kemakmuran nasional. Keajaiban ini pun tidak dimulai dari gedung-gedung pencakar langit, melainkan dari industri kecil di pedesaan yang memproduksi kebutuhan harian rakyat.
Kehebatan Deng Xiaoping terletak pada kemampuannya menjaga agar ideologi tidak runtuh dengan cara menyesuaikannya dengan realitas. Baginya, ideologi bukan sekadar indoktrinasi di atas kertas. Ketika taraf hidup membaik, rakyat tidak akan lagi mempersoalkan label apakah sistem itu komunis, kapitalis, atau liberal.
Kini, Tiongkok berdiri sebagai pemimpin ekonomi dunia. Meski masalah pemerataan dan keadilan sosial tetap menjadi catatan sejarah yang terus diuji, Deng telah membuktikan bahwa sistem politik tertentu bisa kompatibel dengan pasar bebas asalkan pemimpinnya berani melakukan otokritik terhadap masa lalu.
Tentu, model Tiongkok tidak bisa ditiru mentah-mentah karena setiap bangsa memiliki akar sejarahnya sendiri. Namun, pilihan Deng memberikan sebuah pesan penting: ideologi seharusnya menjadi entitas yang hidup, yang terus diperbaharui dan disempurnakan demi martabat manusia, bukan sekadar dogma kaku atau alat bagi penguasa untuk sekadar mencari kesempatan.
BACA JUGA : Tahun Konkre{a}t
Indonesia memiliki catatan sejarah yang heroik, penuh dengan glori dan kebesaran. Namun, kita sering kali terjebak dalam romantisme masa lalu, seolah semua yang telah lewat itu serba sempurna. Padahal, pasca-kemerdekaan, utopia yang kita bangun sempat runtuh. Kita terlalu sibuk bernarasi melawan imperialisme dan kapitalisme Barat, sementara di dalam negeri, rakyat mengantre beras, minyak tanah, dan harga-harga melambung tak terkendali.
Dalam keterpurukan itu, Soeharto mengambil alih kemudi. Dibantu momentum melonjaknya harga minyak dunia, ia mencoba memperbaiki keadaan dengan pendekatan teknokratis. Bappenas diisi oleh para ekonom mumpuni yang mengorkestrasi pembangunan berbasis penelitian. Sama seperti Deng Xiaoping, Soeharto memilih strategi pertumbuhan terlebih dahulu—trickle down effect—baru kemudian pemerataan. Secara statistik, kemiskinan menurun drastis dan indikator ekonomi membaik.
Namun, di sinilah letak perbedaannya. Di saat Deng Xiaoping melenturkan ideologi demi realitas, Soeharto justru mengentalkan kontrol ideologis. Pancasila diagungkan sebagai dogma kaku, sementara masyarakat diindoktrinasi melalui rasa takut terhadap hantu komunisme. Lambat laun, apa yang dinalarkan negara melalui penataran-penataran menjadi kontras dengan apa yang dilihat masyarakat di lapangan: ketimpangan dan KKN. Negara tidak lagi dipimpin oleh kajian kebutuhan publik yang berkembang, melainkan oleh syahwat kekuasaan.
Suharto jatuh, dan kontrak sosial baru lahir bernama Reformasi 98. Kita sepakat membatasi kekuasaan, memberikan ruang bagi partisipasi rakyat, dan mendirikan benteng-benteng penjaga demokrasi. Institusi seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk bukan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai personifikasi dari harapan publik akan negara yang bersih dan adil.
Kepercayaan masyarakat sempat tumbuh mekar. Namun, hari ini kita menyaksikan kontrak itu tengah dikhianati secara terbuka. Ketika benteng konstitusi kehilangan wibawa karena skandal etika, dan lembaga antirasuah tak lagi memiliki taji untuk menyentuh pusat kekuasaan, rakyat pun mulai menarik kembali mandatnya.
Tanda paling nyata dari runtuhnya kepercayaan ini bukanlah demonstrasi besar di jalanan, melainkan apatisme sunyi dalam kewajiban bernegara. Lihat saja perilaku pembayar pajak kita. Jumlah pembayar pajak yang sangat sedikit dibandingkan jumlah wajib pajak adalah indikator bahwa rakyat mulai merasa kontribusi mereka tidak lagi sejalan dengan manfaat yang diterima. Bahkan, bagi mereka yang patuh pun, dorongan untuk “mengotak-atik” jumlah setoran menjadi cara bertahan di tengah persepsi bahwa uang rakyat hanya akan mengalir ke kantong-kantong pendukung penguasa.
Ironisnya, kegagalan ini terjadi di tengah rentetan slogan besar, mulai dari “Revolusi Mental” hingga jargon “AKHLAK”. Namun, narasi-narasi tersebut terasa kosong karena dalam realitas politik, kita justru terjebak dalam fanatisme buta. Pemilu bukan lagi panggung adu gagasan, melainkan ajang memenangkan sosok yang dipuja tanpa kritik oleh para pendukungnya. Akibatnya, setiap rencana besar pembangunan tidak lagi dilihat sebagai kemajuan kolektif, melainkan distribusi keuntungan bagi lingkar fanatik penguasa. Mayoritas rakyat yang berada di luar lingkaran itu hanya bisa menonton dengan getir.
Di sinilah kita harus berhenti sejenak dan merenung: Dari mana sebenarnya kita belajar menata negeri ini untuk menentukan masa depan?
Jika kita hanya menatap masa lalu untuk mengagumi kebesarannya tanpa berani membedah boroknya, maka kita tidak sedang belajar. Kita hanya sedang berhalusinasi. Belajar dari masa lalu—seperti seruan Arturo Schomburg—berarti berani mengakui bahwa stabilitas tanpa integritas adalah keruntuhan yang tertunda. Ia berarti menyadari bahwa kekuasaan yang mengabaikan kajian dan etika demi memuaskan pendukung hanyalah bentuk lain dari “aji mumpung” yang destruktif.
Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa muda usia pemimpinnya atau seberapa megah infrastruktur fisiknya, melainkan pada kembalinya kepercayaan publik. Tanpa kejujuran untuk memperbaiki kontrak sosial yang telah robek ini, kita hanya akan terus berputar dalam siklus kekuasaan yang jumud, sementara cita-cita untuk menjadi bangsa besar pelan-pelan layu di tengah ketidakpedulian rakyatnya sendiri.
note : sumber gambar – GEMINI
