KESAH.ID – Aksi masa yang dilakukan pemuda, pelajar dan mahasiswa kerap dijulidi oleh netizen. Mungkin kebanyakan netizen sudah kehilangan harapan untuk perubahan sehingga tak percaya lagi pada suara rakyat yang digemakan lewat jalanan. Alih-alih didukung, demontrasi sering dianggap sebagai biang macet. Massa demonstrasi juga sering dinista aksinya karena meninggalkan sampah berserakan dijalanan. Bagaimana tidak berserakan kalau mereka dihalau dengan water canon oleh polisi dan dikejar oleh aparat dengan helm dan tameng yang dilengkapi pentungan.
Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dulu kalimat ini muncul dalam konteks peradilan dimana seorang hakim meneguhkan suara para juri dalam perkara di pengadilan. Suara rakyat dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi.
Hanya saja di Indonesia peradilan tidak memakai sistem juri sehingga vox populi vox dei lebih diajarkan dalam kontes demokrasi, demos dan kratos. Para guru sejak sekolah dasar mengajarkannya sebagai salah satu falsafah penting dalam sistem demokrasi.
Cara guru menerangkan tentu berbeda-beda namun intinya adalah penting untuk mendengarkan suara rakyat dalam setiap keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dan negara, utamanya dalam masyarakat, pemerintahan atau negara demokrasi.
Berdemokrasi artinya masukan dan kritik yang datang dari rakyat atau masyarakat harus didahulukan dan diutamakan oleh pemerintah. Karena demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kuasanya kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan bersama yang demokratis, kekuasaan bukan untuk mereka yang dipilih dan golongannya melainkan untuk masyarakat.
Suara rakyat salah satunya diberikan melalui pemilu, sebuah proses demokrasi yang mempunyai berbagai macam syarat agar kompetisi berlangsung terbuka, adil, jujur, bebas dan partisipatif.
Suara rakyat diperebutkan dalam pemilu.
Partai-partai maupun kandidatnya berlomba-lomba untuk tampil menjadi yang paling menghormati suara rakyat. Rakyat didatangi sampai ke lorong dan gang sempit, blusukan istilahnya.
Partai Golkar bahkan sampai memodifikasi menjadi Suara Rakyat, Suara Golkar yang artinya Golkar merepresentasikan suara rakyat.
Masa emas antara partai dan kandidat memang terjadi menjelang pemilu. Yang dikatakan oleh rakyat selalu didengar, bahkan belum bersuara rakyat sudah diberi.
Hanya saja suara rakyat seolah dibeli putus. Setelah terpilih, mereka yang memperoleh kedudukan sebagai pemimpin dalam pemerintahan mulai abai pada suara rakyat. Yang didengar adalah suara para pembisiknya, suara para pembantu, penyokong atau penopangnya.
Yang terpilih bukan membalas budi suara rakyat melainkan memperkuat kedudukannya dengan sekutunya yang bukan rakyat.
Vox pupuli vox dei kemudian identik dengan suara-suara yang dilontarkan oleh masyarakat dari luar, bukan lewat dialog atau adu wacana melainkan melalui jalanan.
Aksi atau demonstrasi untuk menuntut pada penguasa, pemerintahan, wakil rakyat atau partai politik ini umumnya digerakkan oleh anak-anak muda, mahasiswa dan pelajar ‘STM’.
Sejarah mencatat aksi demonstrasi mahasiswa beberapa kali bisa merubah kebijakan, bahkan merubah pemerintahan. Ada presiden atau kepala pemerintahan yang lain turun dari jabatan karena aksi demonstrasi di jalanan.
Aksi heroik pemuda, mahasiswa dan pelajar dicatat oleh sejarah dengan penanda Angkatan 66 dan Angkatan 98.
BACA JUGA : Politik Sedetik
Setelah reformasi 1998, Indonesia menata diri menjadi negara dan pemerintahan demokratis. Perangkat dan infrastruktur serta iklim demokrasi diperbaharui. Seiring dengan itu Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang pesat. Internet mulai memegang kendali.
Sebagian mahasiswa masih berada dalam posisi mengkritisi pemerintah atau penyelenggara negara. Sebagian lainnya lebih memilih asyik berselancar di kemajuan TIK, muncul aktifisme-aktifisme baru yang berbasis internet.
Aksi jalanan semakin terkikis, sulit untuk mengumpulkan massa pemuda, mahasiswa dan pelajar dalam jumlah yang besar. Institusi pendidikan sebagian juga alergi pada aksi demonstrasi. Ekosistem dukungan dari institusi pendidikan terhadap demokratisasi terbilang rendah.
Aksi menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja mungkin menjadi salah satu yang terbesar semenjak jaman reformasi. Kenaikan BBM, Tarif Listrik dan kebijakan lainnya yang mencekik rakyat tak lagi mampu menggerakkan masyarakat sipil turun ke jalanan.
Kini berbagai masalah bahkan lebih sering diviralkan melalui media sosial. Hingga muncul humor satir “No viral no justice”.
Ketika Joko Widodo hijrah dari Solo ke Jakarta, sebagian kelompok masyarakat sipil yang terkenal kritis seperti tersihir. Terpesona oleh sosok Jokowi yang tidak berlatar elit sipil, elit partai dan elit militer.
Berhadapan dengan Prabowo Subianto yang punya catatan buruk di masa reformasi, kelompok pejuang demokrasi memilih berdiri di samping Joko Widodo.
Pada pemilu jilid pertama kelompok dan sosok aktifis sipil yang biasanya malu-malu menunjukkan dukungan secara terbuka tak ragu memasang twibbon “Orang Baik Pilih Orang Baik” atau “I Stand On The Right Side” di media sosialnya.
Sebagian lainnya juga sangat aktif bahkan sampai ketika Joko Widodo terpilih dan memerintah. Ada banyak organisasi masyarakat sipil yang terpesona dengan Nawacita lalu mengorganisir berbagai kegiatan untuk mensinkronkan Nawacita dengan rencana pemerintah daerah dan institusi lainnya.
Memasuki pemilu jilid kedua, dukungan kelompok masyarakat sipil pada Joko Widodo mungkin sedikit menurun. Namun dengan strategi belah jengkol, masyarakat kemudian dibelah menjadi dua. Yang mendukung Joko Widodo disebut Cebong dan yang mendukung Prabowo dijuluki Kampret.
Fenomena Cebong dan Kampret berhasil menimbulkan kekhawatiran yang besar di masyarakat. Namun kelompok masyarakat sipil yang memilih untuk tidak terjebak di kedua sisi justru yang menjadi paling sulit karena dimusuhi oleh kedua-duanya.
Karena telah memenangkan dua kali pemilu berturut-turut, Joko Widodo secara konstitusi harus memasuki masa paripurna. Kedaruratan karena Pandemi Covid 19 dan rencana pembangunan IKN kemudian dipakai untuk menyuarakan kemungkinan Joko Widodo memimpin untuk 3 periode dengan berbagai skema.
Upaya ini terbilang berhasil dengan skenario pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang memangkan pemilu 2024 adalah penerus Joko Widodo. Banyak yang menyangka pasangan itu adalah yang didukung oleh PDIP seperti halnya Joko Widodo.
Namun yang terjadi justru lain, Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto dan meninggalkan PDIP. Publik berhasil diyakinkan tanpa kata-kata, melainkan lewat penunjukan Gibran sebagai calon wakil presiden oleh Golkar yang kemudian dipasangkan dengan Prabowo.
Pemilu presiden 2024 yang diikuti oleh 3 pasangan calon ternyata berhasil dimenangkan oleh pasangan Prabowo – Gibran dalam satu kali putaran.
BACA JUGA : Cerita Diri
Publik dan sejarah kemudian mencatat bahwa Joko Widodo menjadi satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe untuk presiden berikutnya. Campur tangan Joko Widodo begitu kentara meski seperti biasa dia menolak mengakuinya.
Dengan rona wajah yang tidak mudah untuk dibaca emosinya, masyarakat memang sulit untuk menerka-nerka. Joko Widodo bukan Megawati yang dengan mudah dibaca tanda-tanda tubuhnya jika marah, sedih, atau gembira.
Publik bahkan melihat cawe-cawe Joko Widodo semakin keterlaluan. Ketika presiden terpilih sudah ditetapkan, Joko Widodo masih terus menancapkan pengaruhnya pada calon penyelenggara pemerintahan kedepan.
Momentum ‘beringin’ Golkar ditebang, keputusan MK dan respon DPR atasnya menjadi bensin bagi masyarakat sipil untuk menyatakan sikapnya. Ada rasa muak di kelompok anak muda, pelajar dan mahasiswa sehingga cukup untuk memicu munculnya kembali gelombang demonstrasi jalanan yang cukup besar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Kita belum tahu akan berakhir seperti apa gelombang aksi para muda dan mahasiswa ini. Namun aura 66 dan 98 sudah mulai muncul. Anak-anak yang turun ke jalanan kali ini adalah anak-anak kandung dari mereka yang turun ke jalanan di tahun 1998.
Aktivis 98 kini merasakan apa yang dulu dikhawatirkan oleh orang tuanya. Kini mereka merasakan hal yang sama takut terjadi apa-apa pada anak mereka yang turun ke jalan.
Dalam kerumunan aksi mahasiswa dan pelajar dengan mudah disaksikan bapak-bapak yang usianya mendekati paruh baya melihat dari kejauhan, berjaga-jaga untuk memastikan anaknya pulang ke rumah tanpa kurang sesuatu apapun.
Ada anak yang dilarang ibunya untuk turun ke jalan memberi jawaban yang menohok “Dulu bapak menumbangkan regim di tahun 1998, aku juga ingin melakukan hal yang sama di tahun 2024 ini”
Publik terutama netizen julid memang semakin tak ramah pada aksi jalanan. Di media sosial ada banyak umpatan pada aksi mahasiswa karena membuat macet jalanan. Mereka yang tidak berbuat apa-apa untuk memastikan republik ini berjalan di rel yang benar memang piawai menyusun kata-kata yang meremehkan dan mencela aksi-aksi sipil.
Untungnya masih banyak yang diam dalam sunyi namun memberi dukungan. Di aksi demonstrasi kali ini ada banyak logistik berupa air, makanan bahkan cairan pereda serangan gas air mata yang disumbangkan oleh masyarakat yang tak doyan pamer di media sosial.
Suara rakyat meski terus diabaikan oleh mereka yang tak punya rasa malu tak akan membuat pemuda, mahasiswa dan pelajar jera untuk terus berteriak serta bersuara. Suara-suara ini kelak akan dicatat sebagai peredam gempa politik yang terus diciptakan oleh para elit yang lagi-lagi sulit untuk ditunjuk langsung hidungnya.
Memang sulit untuk menunjuk siapa ‘Sutradara Agung’ dalam ontran-ontran politik ini. Tapi jika pohon sebesar beringin saja bisa tumbang rasanya yang mampu melakukannya adalah tukang kayu yang berhidung panjang.
