Banyak hal yang tidak kita kehendaki dengan mudah ditemui dijalanan. Ada sebuah kegemaran yang berkembang setelah negara kita memutuskan untuk mengadakan pemilihan secara langsung, one man one vote. Kegemaran itu adalah memasang foto diri, foto wajah yang penuh senyum namun tersembunyi harap agar diperhatikan.
Namun dalam perkembangannya, praktek memasang foto diri bukan hanya dilakukan oleh mereka yang merasa pantas menjadi wakil rakyat, wakil daerah, walikota/bupati/gubernur dan wakil walikokota/bupati/gubernur melainkan juga oleh para pejabat, pejabat publik mulai dari daerah sampai nasional. Foto meeka kerap kali dipasang bersamaan dengan segala sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas.
Pemasangan foto diri yang tak terlalu penting untuk masyarakat bukan hanya pada baliho di ruang publik tetapi bahkan pada beras, minyak, botol hand sanitizer dan hal-hal lain yang diberikan sebagai bantuan untuk masyarakat. Haruskan ada foto di produk yang diberikan sebagai bantuan sosial?.
Yang lebih parah dan bikin ilfil ternyata bantuan yang dipasangi foto itu adalah bantuan yang berasal dari dana negara atau pemerintah. Bukan berasal dari kantongnya dia sendiri.
Mengiklankan diri sepertinya menjadi yang pertama dan utama. Entah agar dianggap apa. Dengan memasang foto diri berisi ucapan ini dan itu seolah mau menunjukkan diri peduli. Menempel foto diri pada berbagai produk yang diberikan kepada masyarakat seolah mau mengatakan kalau dirinya adalah pemimpin sejati.
Padahal hadir secara tidak langsung, hanya diwakili oleh citra yang lebih banyak diedit ketimbang menampilkan wajah asli bisa jadi menunjukkan watak yang sesungguhnya yaitu enggan berhubungan secara langsung dengan rakyat.
Wajah yang selalu hadir dalam ruang publik, memonopoli daya tarik yang tidak lagi menarik membuat masyarakat enggan melihat pesan-pesan lain yang penting dan dipasang di pinggir jalan. Semua pesan dianggap menjadi tidak penting. Karena pesan biasanya kalah menonjol dengan wajah yang menumpang di pesan itu.
Memaksakan diri untuk memasang foto wajah kerap kali kita temukan dalam baliho pemberitahuan festival, expo atau kegiatan lainnya. Bertajuk festival tari daerah yang gambarnya menonjol bukan para penari yang akan tampil melainkan foto kepala daerah atau kepala OPD penyelenggara.
Entah disadari atau tidak wajah-wajah yang tidak relevan dan kemudian terpasang di sebuah pemberitahuan bukanlah daya tarik untuk masyarakat. Memakai alasan sebagai iklan padahal wajah dan kedudukannya tidak memenuhi syarat sebagai iklan.
Dan sialnya wajah diri itu bukan hanya terpasang di baliho yang ada di daerahnya melainkan juga di daerah lainnya. Dan berharap bisa menarik minat warga daerah lain untuk datang berkunjung atau melihat festival yang diselenggarakan.
Memang belum ada penelitian yang benar-benar meyakinkan, seberapa banyak uang negara atau daerah dipakai untuk belanja promosi yang memasang wajah-wajah entah menteri, bupati, gubernur dan pejabat-pejabat setingkat lainnya.
Memasang foto wajah memang merupakan residu dari pemilihan secara langsung. Tapi kemudian berkembang ke hal-hal lain yang tidak terkait dengan pemilu. Di luar pemilu tidak ada masyarakat yang tertarik mengunjungi pantai karena wajah pemimpin daerahnya, tidak ada wisatawan yang tertarik mengunjungi sebuah festival karena foto bupati daerah penyelenggaranya.
Dalam pemilu, dikenal menjadi penting. Tapi dalam promosi pariwisata atau hal-hal yang lain, yang bisa mempengaruhi orang bukanlah wajah orang yang punya jabatan. Pejabat bukanlah endorser, bukan pula influencer.
Terus memasang foto untuk berbagai hal menunjukkan tidak ada hal lain yang bisa ditawarkan oleh sang pemilik wajah sebagai alternative untuk bersaing. Semua yang memasang foto menawarkan hal yang sama, tidak beda satu sama lain. Maka satu-satunya yang menjadi pembeda hanyalah foto wajah.
Jadi bagaimana sebuah daerah mau berkembang atau maju kalau hanya bermodal muha ikam.
