KESAH.ID – Sejak merdeka, Indonesia menerapkan distribusi kekuasaan dengan skema trias politika. Kekuasaan dibagi menjadi kuasa eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun dalam perkembangannya prinsip yang diterapkan tidak sepenuhnya murni trias politika. Ada kuasa-kuasa lain yang berkembang seiring dengan jaman. Meski begitu yang paling kuat dan populer adalah kuasa eksekutif yang berada di tangan presiden.
Salah satu ucapan terkenal dari Presiden Sukarno untuk membakar semangat adalah “Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi mungkin. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”
Cita-cita atau impian yang tinggi itu oleh Sukarno dimaksudkan agar setiap orang belajar dan bekerja sekeras mungkin untuk mencapainya. Andaipun gagal tercapai maka hasil dari belajar dan kerja keras masih bisa dinikmati dengan cara lain, berguna untuk mencapai cita-cita dan impian lainnya.
Guru merupakan salah satu yang sering mengutip ucapan itu, maka ada banyak anak yang kemudian mempunyai cita-cita dan impian sangat tinggi. Jika ditanya apa cita-citamu maka dengan lantang akan menjawan “Jadi presiden,”
Waktu itu sebagai murid mungkin saya termasuk golongan skeptis, tidak begitu saja percaya pada ucapan Sukarno yang disampaikan ulang oleh para guru.
Sehingga saya tak berani bercita-cita menjadi presiden. Sebab dua presiden yang sampai saat itu pernah dan sedang memimpin Indonesia, keduanya punya kecenderungan untuk menjadi presiden seumur hidup. Sukarno dan Suharto.
Seiring dengan bertambahnya umur ternyata saya makin menyukai hal-hal yang berbau politik. Hanya saja untuk urusan bercita-cita menjadi presiden, semakin hari semakin tidak berani, bahkan saya kubur, saya coret dari daftar cita-cita.
Buat saya jadi presiden adalah hal yang permanen mustahil.
Saya rasa bukan hanya bagi saya tapi juga bagi banyak orang Indonesia lainnya. Sebab meski politik makin terbuka, makin demokratis, tetap saja yang bisa menjadi presiden Indonesia amat sedikit, nol koma nol nol sekian persen saja.
Sampai dengan menjelang 77 tahun Indonesia merdeka, baru ada 7 orang yang menjadi presiden. 5 yang benar-benar terpilih dan 2 yang meneruskan jabatan.
Dan entah dari ketujuh presiden itu, siapa yang benar-benar punya cita-cita jadi presiden.
Dengan demikian dari mereka yang benar-benar bercita-cita jadi presiden hanya sedikit sekali yang akan tercapai cita-citanya. Jauh lebih banyak yang tidak tercapai meski telah berkali-kali berusaha untuk mewujudkannya.
Jangankan untuk masyarakat umum, mereka yang sudah lama bergelut dalam dunia politik dan berani bercita-cita jadi presiden amatlah sulit.
Belum mengungkapkan secara ekplisit saja sudah membuat Ketua Umum Partainya murka. Diwanti-wanti jangan kesusu, jangan bikin manuver kanan-kiri.
Andai saja Presiden Sukarno masih hidup saat ini mungkin beliau akan mengkoreksi ucapan yang amat terkenal itu. Beliau akan paham bahwa di langit bukan hanya ada bintang tapi juga meteor dan asteroid yang bisa membuat cita-cita setinggi langit terhempas menghantam bumi hingga hancur berkeping-keping.
BACA JUGA : Ngopi Ribet Ala Fine and Premium Coffee
Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno tidak dipilih melalui pemilu melainkan ditetapkan secara aklamasi dan kemudian diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia {PPKI}.
Otto Iskandar Dinata yang mengusulkan duet proklamator dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI menyetujui dengan alasan Indonesia butuh pemimpin yang mampu mengerakkan.
Pemimpin seperti itu hanya ada dalam diri Sukarno.
Di masa itu, Sukarno memang merupakan sosok yang paling menonjol selama proses persiapan kemerdekaan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia {BPUPKI}.
Sukarno dikagumi karena kemampuan menyampaikan gagasan tentang berbagai aspek kenegaraan. Salah satu yang memukau anggota BPUPKI terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Sukarno memaparkan tentang Pancasila.
Di masa kepemimpinan Sukarno, pemilihan umum hanya dapat digelar satu kali, pemilu tahun 1955. Pemilu ini diikuti oleh 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan perseorangan.
Pemilu pada tahun 1955 terdiri dari dua putaran, putaran pertama untuk memilih anggota DPR dan putaran kedua untuk memilih anggota Konstituante.
Dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis di Indonesia, setelah tahun 1955 hingga pada akhir pemerintahan Sukarno pada tahun 1967, pemilu selalu gagal digelar dengan berbagai alasan.
Setelah peristiwa pembunuhan para Jenderal yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, posisi Sukarno makin melemah. Sementara posisi Suharto makin menguat karena mampu mengkonsolidasi kelompok Tentara dan partai politik yang membenci PKI.
Sukarno masih berupaya mempertahankan kekuasaannya. Termasuk dengan menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Suharto, namun kedudukannya sebagai Kepala Negara tetap dipertahankan dan diberi kewenangan untuk menyatakan perang, mengangkat dan menerima Duta Besar.
Sidang MPRS memberi kewenangan kepada Suharto sebagai pengemban Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966.
Pada 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong {DPR GR} mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk memberhentikan Sukarno.
Setelah kurang lebih 21 tahun memimpin Republik Indonesia, Sukarno akhirnya menyerahkan kekuasaannya pada Suharto pada tanggal 22 Februari 1967. MPRS kemudian juga bersidang dan mencabut kekuasaan Presiden Sukarno serta menetapkan Suharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu termuat dalam TAP MPRS No. XXXIII tahun 1967.
Empat tahun setelah ditetapkan sebagai pejabat presiden, Suharto kemudian menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 1971. Padahal menurut mandate yang diberikan oleh MPRS, pemilu seharusnya diselenggarakan pada tahun 1968.
Saat itu pemilu diikuti oleh 10 peserta, terdiri dari 9 partai politik dan 1 golongan. Golongan Karya memenangkan pemilu pertama di masa pemerintahan Presiden Suharto.
Arsitek kemenangan Golkar adalah Ali Moertopo. Dia memimpin operasi khusus yang ditujukan untuk memangkan Golkar untuk menyingkirkan 9 partai lainnya.
Salah satu dengan memunculkan kelompok ektrimis Komando Jihad. Operasi khusus dilakukan untuk membasmi kelompok ini, masyarakat muslim kemudian ketakutan hingga kemudian lebih memilih Golkar.
Di masa ini Ali Moertopo juga bekerja sama dengan beberapa pemimpin pesantren, mendukung dan membesarkan pesantren hingga memunculkan pesantren besar dengan afiliasi yang tidak jelas ke Nahdathul Ulama atau Muhammadiyah.
Pesantren semacam ini kemudian menjadi mesin dukungan ke Golkar. Hingga sering tidak sejalan dengan pesantren lain pada umumnya.
Pada pemilu berikutnya partai kemudian disederhanakan. Dilakukan pengabungan atau fusi partai hingga tersisa dua yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu berikutnya kemudian diikuti oleh dua partai dan 1 golongan.
Sampai akhir kepemimpinan Suharto, Golongan Karya selalu memenangkan pemilu dan Suharto selalu dipilih menjadi Presiden, tanpa saingan.
Apakah peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto merupakan sebuah Kudeta?.
Tidak jelas benar, namun yang pasti Suharto melihat kesempatan untuk menjadi presiden saat kedudukan Sukarno sebagai pemimpin besar revolusi melemah.
Menumpas habis PKI, mengobarkan kebencian pada komunisme, Suharto kemudian mampu mengkonsolidasi kekuatan Tentara dan Rakyat. Simbol persatuan itu ada dalam Golongan Karya.
Setelah 32 tahun memimpin orde baru, Suharto dituntut mundur oleh Gerakan Reformasi. MPR akhirnya juga menyuarakan hal yang sama.
Suharto akhirnya menyerahkan kepemimpinan kepada BJ. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Penyerahan kekuasaan tidak dilakukan di gedung DPR/MPR melalui Sidang Istimewa melainkan di Istana Negara. Suharto tak mau dipermalukan.
Habibie yang dikenal sebagai orang jenius mungkin tak bercita-cita menjadi presiden. Memimpin dalam waktu singkat selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
Namun dalam masa yang singkat itu Habibie berhasil melakukan transisi dari Orde Bar uke Orde Reformasi.
Habibie berjasa besar terhadap kebebasan pers di Indonesia, independensi Bank Indonesia dalam kewenangan mengelola sektor moneter, memupus diskrimnasi pada keturunan Tionghoa dan kebijakan pemilu multipartai.
Masa depan politik Habibie habis karena merestui referendum di Timor Timur yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok Pro Kemerdekaan. Habibie dikritik keras dan lepasnya Timor Timur dijadikan sebagai alasan bahwa Habibie gagal menjalankan amanat reformasi.
Dalam Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1999, Pidato Pertanggungjawaban Habibie ditolak, Habibie kehilangan kekuasaannya.
7 Juni 1999 untuk pertama kali dilaksanakan pemilu dalam masa reformasi. Pemilu diikuti oleh 48 partai.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Sukarno Putri berhasil menjadi pemenang pemilu. Disusul oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional.
Dalam pemilu 1999 dari 48 partai, hanya 21 yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPR RI.
Mestinya Megawati akan dipilih menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR. Namun lima besar partai pemenang pemilu tidak solid. Sidang Umum MPR kemudian memilih Abdurahman Wahid menjadi presiden dan Megawati sebagai wakilnya.
Abdurahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur menjadi presiden ke empat pada tanggal 20 Oktober 1999.
Gus Dur menjadi presiden kurang lebih selama dua tahun karena dilengserkan oleh MPR pada tangal 23 Juli 2001.
Mereka yang tadinya menyediakan karpet merah untuk Gus Dur kemudian menjadi seteru. Yang mengangkat berbalik menjadi yang menjatuhkannya.
Gus Dur yang adalah pemimpin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dikenal sebagai sosok pejuang pluralisme dan humanisme, tak memuaskan para pengusungnya. Gus Dur kerap dianggap bertindak diluar kontrol mereka. Tak mau berkompromi dengan kepentingan mereka.
Berbagai tuduhan tindakan dan kebijakan kontroversial diarahkan ke Gus Dur. Konflik elit politik terus memanas. Hingga akhirnya Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden untuk membekukan DPR dan MPR, membekukan Golkar dan mengembalikan kekuasaan pada rakyat.
Dekrit tidak dipatuhi hingga kemudian Gus Dur meninggalkan istana.
Megawati kemudian meneruskan kepemimpinan Gus Dur. Mega menjadi presiden dan Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan menjadi wakilnya.
Akhirnya Megawati anak presiden pertama Indonesia berhasil menjadi presiden, meski bukan karena kemenangan partai yang dipimpinnya dalam pemilu.
Seperti Habibie, Megawati menjadi presiden karena presiden yang menjabat dilengserkan.
Dimasa kepemimpinan Megawati, UU Pemilu dirubah. Presiden dan wakil presiden akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Perubahan ini untuk menghilangkan kemungkinan kongkalikong sebagaimana terjadi saat presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR.
Kongkalikong yang bisa membuat pemenang pemilu tidak secara otomatis menduduki kursi kepresidenan.
Pemilu 2004 menjadi pemilu pertama dimana rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu presiden ini diikuti oleh 5 pasangan. Megawati saat itu berpasangan dengan Hasyim Muzadi, Ketua Nahdatul Ulama.
Kombinasi antara ketua partai pemenang pemilu dengan ketua organisasi muslim terbesar di Indonesia diperkirakan akan membuat jalan Megawati menduduki kursi presiden lewat pemilu akan lempang.
Tapi drama dalam pemerintahan Megawati, dimana dirinya berseteru dengan menteri dalam kabinetnya sendiri, membuat Megawati gagal memenangkan pertarungan kursi presiden pada pemilu 2004.
Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan partai demokrat sesaat setelah tidak terpilih sebagai wakil presiden pada sidang MPR tahun 2001.
Dimasa reformasi SBY adalah anggota Fraksi ABRI di MPR RI. Di masa pemerintahan Gus Dur, SBY diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Namun kemudian dalam reshuffle kabinet, SBY kemudian menjadi Menko Politik, Sosial dan Keamanan.
SBY didesak mundur karena ketegangan politik antara Presiden dan DPR, ditawari jadi Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan, namun SBY menolak.
Ketika Megawati mengantikan Gus Dur, SBY kembali diangkat jadi menteri, jabatannya adalah Menko Politik dan Keamanan.
Survey politik menjelang pemilu 2004 menempatkan SBY sebagai salah satu capres terkuat selain Megawati. SBY mulai menjadi tanda bahaya bagi Megawati dan PDIP. Hubungannya dengan Megawati mulai renggang, hingga berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai menteri.
SBY kemudian memainkan drama kampanye sebagai orang yang dizholimi. Dan berhasil, SBY dan Demokrat namanya makin meroket. Dengan menggunakan kekuatan korps ABRI, mesin politik dan kampanye SBY bisa mencapai pelosok-pelosok desa. Hingga SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mampu mengalahkan Megawati yang didampingi oleh Hasyim Muzadi.
Saat pelantikan SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Megawati tidak bersedia hadir. Hubungan Megawati dan SBY tetap memanas, tak pernah akrab lagi sampai hari ini.
Dari menteri, SBY berhasil menduduki kursi presiden. Dari semua yang bercita-cita jadi presiden nampaknya jalan SBY paling mulus, dramanya tidak berdarah-darah.
Sebagai Presiden RI yang pertama dipilih secara langsung, SBY kemudian kembali menang dalam pemilu 2009. Berpasangan dengan Budiono, SBY kembali mengalahkan Megawati yang kemudian berpasangan dengan Prabowo.
Pasangan lain yang dikalahkan adalah wakilnya sendiri yakni Jusuf Kalla yang kemudian maju berpasangan dengan Wiranto.
Kemenangan SBY sebagai presiden menjadi pertanda bahwa pilihan rakyat pada pemilu legislatif dan presiden berbeda. Demokrat bukanlah pemenang pemilu, tapi calon presidennya dipilih oleh rakyat.
Dalam pemilu 2009, partai pemenangnya adalah PDIP.
Dengan modal itu, PDIP kembali mengajukan calon presiden pada pemilu 2014. Kali ini bukan Megawati atau elit parpol lainnya yang dicalonkan, melainkan Joko Widodo yang kemudian dipasangkan dengan Jusuf Kalla.
Joko Widodo, mantan Walikota Solo yang kemudian berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta, maju sebagai capres meninggalkan kedudukannya sebagai Gubernur Ibukota Negara. Jokowi maju karena penugasan partai PDIP.
Majunya orang Solo yang kemudian berhasil menjadi pemimpin DKI Jakarta menimbulkan euforia tersendiri, muncul berbagai kelompok relawan non partai yang menjadi mesin kampanye Jokowi.
Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilu 2014, mengalahkan pasangan Prabowo dengan Hatta Rajasa.
Aturan electoral threshold sebesar 20 persen membuat jumlah calon presiden dan wakil presiden menjadi terbatas.
Joko Widodo kemudian berhasil memenangkan kembali pemilu presiden tahun 2019, melawan sosok yang sama yakni Prabowo, yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Persaingan antara Jokowi dan Prabowo dalam pemilu 2019 sungguh panas. Namun akhirnya Joko Widodo mampu mengajak Prabowo dan Sandiaga Uno, lawan dalam pemilu menjadi teman, bergabung dalam kabinet yang dipimpin Jokowi pada periode kedua kepemimpinannya.
BACA JUGA : Sekolahlah Biar Kada Bungul Tambuk
Melihat 7 orang presiden Indonesia, 5 terpilih karena diangkat dan lewat pemilu, sedangkan 2 karena meneruskan jabatan karena presiden yang memimpin mundur dan dilengserkan, masing-masing mempunyai jalannya sendiri.
Sukarno menjadi presiden karena merupakan tokoh revolusioner, pemimpin pembakar semangat kebangsaan yang sangat kuat. Sukarno tak mempunyai saingan sehingga sangat kuat.
Sedangkan Suharto yang mempunyai latar belakang militer, mampu memanfaatkan kekuatan militer untuk mengkonsolidasi kekuasaannya. Mengobarkan ketakutan pada komunisme dan ektrimisme, Suharto bahkan mampu melemahkan kekuatan politik dari partai dengan membuat mesin politik yang tidak disebutnya sebagai partai melainkan golongan, Golongan Karya.
Gus Dur sebelum menjadi presiden sebenarnya telah mencapai tingkatan kepemimpinan yang tinggi. Sebagai pemimpin organisasi keagamaan, kepemimpinan Gus Dur diterima oleh semua pihak, pelindung bagi semua termasuk mereka yang dipinggirkan dan didiskriminasi.
Ketika Gus Dur kemudian dipilih menjadi Presiden, pilihan itu didasari atas kompromi politik dari kaum elit yang tidak menyukai Megawati mesti jadi presiden. Gus Dur dijadikan tameng agar pilihan itu tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
Susilo Bambang Yudhoyono berlatar militer namun bukan militer yang berwajah garang meski posturnya tinggi dan besar. Walau memanfaatkan jejaring dan keluarga militer namun caranya tidak sekasar Suharto. Tampil simpatik, SBY berhasil memikat masyarakat pemilih sehingga menjadi presiden pertama di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat.
Joko Widodo, sebelum menjadi Walikota Solo tidak mempunyai rekam jejak politik. Dia menonjol dalam aktivitas bisnis, sukses memimpin asosiasi pengusaha mebel di Solo. Suksesnya mengembangkan industri mebel membuat para pengusaha mebel lainnya mendorong Joko Widodo ikut dalam kontestasi pemimpin daerah.
Atau kalaupun ada, Jokowi bukan merupakan elit pengurus partai. Tahun 2004, Joko Widodo memang bergabung dengan PDIP dan menjadi salah satu pengurus di DPC PDIP Solo.
Digandeng oleh PDIP, Joko Widodo yang berpasangan dengan FX. Hadi Rudyatmo berhasil menang dua kali. Masa jabatan kedua sebagai Walikota Solo belum habis, Jokowi kemudian dipinang menjadi calon gubernur DKI, bukan oleh PDIP melainkan oleh Gerindra.
Prabowo Subianto dan Hasim Djoyohadikusumo yang membawa Jokowi ke Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta. Lobi Gerindra pula yang membuat PDIP kemudian mendukung Joko Widodo setelah sebelumnya lebih ingin mengusung Foke dan Adang.
Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI, kelompok-kelompok relawan mulai menyuarakan Jokowi sebagai calon presiden RI, berbagai survey politik menempatkan Joko Widodo sebagai calon paling populer.
Jokowi kemudian menjadi duri dalam daging bagi Gerindra dan PDIP, menjadi penantang terkuat untuk capres yang akan diajukan oleh kedua partai itu. Namun PDIP kemudian memilih Jokowi, selain alasan kepartaian, mungkin Megawati berpikir jika Jokowi menang, masa pemerintahannya akan menguntungkan PDIP, bisa menjadi kesempatan untuk mengodok ‘putra mahkota’ PDIP yang sesungguhnya.
Dibanding dengan presiden-presiden sebelumnya, Joko Widodo mungkin merupakan sosok yang paling tidak pernah berpikir dirinya bakal jadi presiden.
Kembali kepada Habibie dan Megawati, keduanya menjadi presiden karena ‘ketiban untung’. Ya, beruntung karena sebagai wakil presiden, Habibie dan Megawati kemudian bisa menjadi presiden karena pasangannya mengundurkan diri dan dilengserkan.
Berharap menjadi presiden sebagaimana Habibie atau Megawati tentu bukan pilihan. Jalan seperti itu tidak bisa direncanakan.
Tahun 2024 nanti Presiden Joko Widodo akan mengakhiri jabatan kedua, jabatan terakhir yang diperbolehkan oleh konstitusi.
Calon-calon presiden sudah bermunculan, tiga yang paling populer adalah Prabowo, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Akankah ketiganya bakal bertarung dalam kontestasi pemilu 2024?. Belum pasti karena hanya Prabowo yang mempunyai cukup kepastian tiket. Ganjar memang anggota PDIP tapi belum tentu PDIP sudi mencalonkannya. Sedangkan Anies bukanlah anggota partai, walau ada partai yang punya kedekatan sejarah dengannya namun juga belum memberi kepastian tiket menuju pemilu 2024 nanti.
Siapapun yang nanti akan terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024, pasti akan menorehkan sejarahnya sendiri. Jalannya menuju kursi presiden akan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Setiap orang akan mencatatkan sejarahnya sendiri dan tidak akan mengulang cara serta sejarah orang lain.
note : sumber gambar – MALANGTIMES.COM
