MBG MCDONALD

KESAH.ID – Ada paradoks di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah rentetan kendala lapangan dan risiko keracunan, muncul klaim bombastis yang membandingkan capaian MBG dengan raksasa McDonald’s—sebuah analogi yang tidak hanya tidak sebanding, tetapi juga mencerminkan betapa jauhnya retorika politik dari kenyataan pahit di meja makan rakyat.

“Dari Bekasi ke Ponti singgah sebentar membeli roti. Pahit kopi lebih enak daripada bualan politik yang melambung tinggi.” Itulah pantun pertama saya di tahun 2026, sebuah rima yang menghubungkan dua kota yang saya kunjungi pada transisi akhir 2025 dan awal 2026. Dua kota ini terjalin erat dalam ingatan saya melalui satu rasa: Kopi Aming.

Awal tahun 2026 ini, saya diminta menghadiri undangan Kick Start sebuah program ambisius yang dirancang untuk menjangkau seluruh pulau Kalimantan. Sebuah jejaring yang dibangun untuk merajut kerja sama antara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah—minus Kalimantan Utara. Mungkin sang inisiator lebih menyukai istilah “Kaltimtara” (Kalimantan Timur dan Utara), selaras dengan nama Bank Pembangunan Daerah-nya.

Secara visi, inisiatif ini sangat menarik karena jarang sekali kelompok masyarakat sipil mampu menginisiasi “Program Satu Borneo”. Padahal, di pulau yang kaya raya ini, setiap provinsinya mengidap penyakit yang sama: eksploitasi tanpa henti yang hanya menjadikan wilayah ini sekadar penghasil bahan mentah. Industri olahan atau hilirisasi untuk sumber daya alam Kalimantan seolah hanya menjadi dongeng yang tak kunjung nyata.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, wilayah Tanah Kuning di Kalimantan Utara memang ditetapkan sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pusat hilirisasi industri hijau. Namun, entah bagaimana kabarnya sekarang. Jejak serupa pernah ditinggalkan di Kalimantan Timur melalui Maloy yang digadang-gadang sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI). Namun kita semua tahu, hilirisasi di sana masih menjadi fatamorgana.

Kalimantan memang kerap “di-PHP” oleh berbagai label PSN yang berakhir dengan status mangkrak, setengah mangkrak, atau hidup segan mati tak mau. Itulah alasan mengapa banyak orang menaruh keraguan besar pada masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, nyala harapan harus tetap dijaga. Program Satu Borneo hadir untuk menyatukan masyarakat dalam satu cita-cita kemajuan bersama. Visi ini tampak sangat tinggi, terlihat dari target sasarannya yang mencengangkan: satu juta orang. Bukan masyarakat umum, melainkan spesifik menyasar petani perempuan.

Menurut sang inisiator, angka fantastis ini muncul karena tuntutan donor saat ini yang lebih menyukai capaian bombastis ketimbang angka satuan atau ratusan. Fenomena ini mirip dengan panggung politik; uang besar dari donor harus terbagi ke sebanyak mungkin pihak agar gaungnya terasa luas. Kecenderungan politik praktis beberapa tahun terakhir memang bergeser ke arah program populis. Anggaran negara dikerahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung demi klaim keberhasilan yang menggelegar.

Di tingkat lokal, para pemimpin kota bangga mengklaim pembangunan partisipatif melalui dana 50 atau 100 juta per RT. Di Samarinda, program ini dikenal sebagai Pro Bebaya, yang diklaim telah menjangkau ratusan ribu warga. Sementara di tingkat provinsi, Gubernur Kaltim meluncurkan program “Gass Pol” dan “Joss Pol” untuk beasiswa dan kewirausahaan UMKM. Meski belum ada klaim bombastis karena angkanya masih di kisaran puluhan ribu, para pelaksananya selalu berlindung di balik jargon “Gercep” atau gerak cepat.

BACA JUGA : Amerika Bajingan

Klaim yang jauh lebih bombastis justru menggema di level nasional. Berkali-kali Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan yang mengejutkan publik, salah satunya adalah klaim bahwa masyarakat Indonesia merupakan salah satu warga paling bahagia di dunia. Sebuah pernyataan yang terasa paradoksal mengingat Bank Dunia masih mengategorikan Indonesia dalam bayang-bayang kemiskinan bagi sebagian besar warganya.

Memang benar, uang bukanlah segalanya dan kebahagiaan tidak seharusnya dibeli. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa instrumen paling efektif untuk menciptakan kebahagiaan massal adalah stabilitas ekonomi dan kualitas layanan publik. Negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi biasanya memiliki layanan umum yang prima—tanpa antrean panjang, tanpa praktik suap, dan dengan aparat penegak hukum yang responsif. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Salah satu alokasi anggaran raksasa yang dipilih pemerintah untuk “membahagiakan” rakyat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Puluhan juta anak sekolah ditargetkan menerima makan siang gratis, sebuah langkah yang dianggap akan memicu multiplier effect yang tinggi. Ribuan dapur MBG diproyeksikan tumbuh, menyerap bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM lokal.

Idealnya demikian, namun dalam praktiknya, rencana yang dianggap membawa kebahagiaan ini justru membuat banyak pihak merana. Kepemilikan dapur MBG ternyata tidak inklusif; kesempatan menjadi penyedia jasa justru dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Namun, kabar paling getir dari program ini adalah rentetan kasus keracunan massal. Pengelola dapur yang tidak kompeten dan lemahnya SOP membuat hidangan untuk anak-anak menjadi tidak layak.

Belum ada survei sahih yang membuktikan apakah anak-anak ini benar-benar bahagia. Mengingat plafon harga per paketnya, kemungkinan besar mereka hanya menganggapnya sebagai menu biasa. Pun para pekerjanya; imbalan yang tipis karena vendor harus mengejar profit membuat kesejahteraan mereka terabaikan. Tak heran jika pemerintah kemudian berencana mengubah status pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi P3K agar digaji langsung oleh negara, bukan oleh mitra pemilik dapur.

BACA JUGA : Humor Serius

Di tengah badai kritik terhadap manajemen dan eksekusi lapangan MBG, Presiden Prabowo tetap dengan gagah berani mengklaim keberhasilannya. Dalam sebuah forum, beliau menyebut bahwa dalam waktu singkat, operasi layanan MBG telah mengalahkan McDonald’s, raksasa siap saji asal Amerika Serikat. Menurutnya, McDonald’s butuh 50 tahun untuk mencapai kinerja yang disamai MBG hanya dalam waktu kurang dari setahun.

Agak sulit mencerna bagaimana kesimpulan itu diambil, sebab membandingkan MBG dengan McDonald’s adalah sebuah kesesatan logika (logical fallacy). MBG adalah program pemerintah yang investasinya bersumber dari APBN, sedangkan McDonald’s adalah badan usaha komersial yang tunduk pada hukum untung-rugi dan ekspansi pasar yang organik.

Program pemerintah, selama didukung anggaran dan struktur birokrasi, memang bisa menjangkau sasaran besar secara instan. Skema distribusi MBG tidak serumit paket burger yang harus melewati riset pasar dan persaingan ketat. MBG bersifat wajib dan memiliki konsumen tetap yang “tertawan”. Murid-murid dan guru hampir tidak punya keberanian untuk menolak paket makanan tersebut, terlepas dari rasanya.

Sebaliknya, McDonald’s harus berjuang merayu pelanggan di pasar bebas. Mereka bersaing dengan ribuan penjual lain agar masyarakat mau menyisihkan uang mereka. Jika McDonald’s butuh 50 tahun untuk mencapai volume produksi tertentu, itu karena membangun gerai ribuan sekaligus dalam satu waktu adalah langkah bunuh diri secara bisnis.

MBG tidak mengenal ancaman bangkrut karena penyerapnya sudah pasti ada. Risiko MBG bukan pada kerugian finansial, melainkan pada layanan yang buruk atau perilaku koruptif. MBG hanya akan “bangkrut” jika negara tak mampu lagi membiayainya, sementara McDonald’s bangkrut jika pelanggan tak lagi sudi membeli.

Membandingkan dua hal yang tidak sebanding ini sebenarnya bisa diperpanjang, namun daripada berujung nyinyir, lebih baik kita kunci dalam sebuah keprihatinan. Sungguh miris melihat pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan ekonomi internasional. Apakah itu sebuah improvisasi spontan dari Presiden Prabowo, ataukah memang disusun oleh para penasihat ahlinya? Jika itu adalah naskah resmi, maka jelas, Presiden sedang dijerumuskan oleh orang-orang di lingkaran dalamnya sendiri.

note : sumber gambar – SIMANTAP