Pada masa pemerintahan orde baru ada seorang menteri yang dianggap paling kontributif dalam pembangunan teknologi di Indonesia kala itu.
Di kenal sebagai orang jenius dengan kemampuan bicara yang baik dan penuh semangat, BJ Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi semenjak era kabinet Pembangunan III hingga VI. Habibie kurang lebih menjabat sebagai menteri selama 20 tahun.
Amat jarang seseorang dipercaya oleh Presiden Suharto sampai sebegitu lamanya untuk duduk dalam pos yang sama. Dan yang percaya tentu bukan Suharto saja melainkan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Untuk anak-anak generasi 70-80 an, Habibie adalah idola. Anak-anak saat itu kalau ditanya cita-cita kala besar nanti akan menjawab “Menjadi seperti Habibie,” baru kemudian menambahkan “Berguna untuk nusa dan bangsa”.
Sesuatu yang sangat jarang terjadi seorang menteri menjadi idola anak-anak negeri.
Habibie sangat populer namun tak punya banyak kesempatan untuk tebar-tebar pesona, omong sana sini untuk mengobral harapan palsu. Waktu Habibie untuk melakukan hal-hal yang tak perlu tidak ada, dirinya terlalu sibuk dengan jabatan lain yang ditumpukkan dalam pundaknya selain sebagai menteri.
Memimpin banyak badan yang berhubungan dengan teknologi dan industri strategis, Habibie juga menduduki tampuk pimpinan pada industri penting baik dalam bidang maritim maupun pertahanan. Habibie juga memimpin Badan Otorita Batam.
Ditambah dengan badan atau organisasi lain diluar pemerintah, Habibie menjadi semakin tak punya waktu untuk melontar omong kosong yang tak perlu, yang bisa menimbulkan kegaduhan di publik.
Habibie tentu saja tak ingin pintar sendiri dan menjadi pusat perhatian. Maka disponsorinya ribuan anak-anak muda untuk menuntut ilmu, belajar pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan di luar negeri. Dengan pengaruhnya Habibie juga getol memangkas birokrasi yang menghambat penelitian ilmiah.
Di masa lalu yang kepincut dengan Habibie bukan hanya Presiden Suharto melainkan juga Ferdinand Marcos, Presiden Philipina.
Marcos mengira Habibie adalah keturunan Philipina, dari nama dan wajahnya, Marcos mengira Habibie orang Moro yang mendiami kawasan Mindanao.
Marcos kemudian meminta Habibie untuk menemuinya di istana Malacanang. Habibie kemudian difasilitasi untuk terbang dari Jerman menuju Philipina. Dalam pertemuan itu Marcos yang saat itu amat berkuasa dan kaya raya menawarkan kepada Habibie untuk mengembangkan industri dirgantara di Philipina.
Habibie mengungkapkan jatidirinya, namun Marcos tak kecewa dan tetap menawarkan hal yang sama bagi Habibie. Kepada Habibie akan diberikan ruang khusus termasuk mengembangkan industri dirgantara di Indonesia lewat Manila.
Habibie menolak tawaran Marcos. Namun Presiden Philipina itu tetap yakin suatu saat Habibie akan menerima tawarannya. Saking yakinnya, Marcos terus berkoar-koar bahwa Philipina akan segera membangun industri dirgantara, termasuk kepada Suharto.
Suharto kemudian bertanya siapa yang akan memimpin pengembangan industri dirgantara Philipina. Dengan santai Marcos menjawab BJ Habibie.
Mendengar nama itu Suharto terkejut, Habibie bukan merupakan nama asing untuknya. Sewaktu menjadi prajurit, Suharto pernah bertugas di Pare Pare, markasnya berdekatan dengan rumah keluarga Habibie.
Suharto bergerak cepat agar BJ Habibie yang dikenalnya dengan panggilan Rudi tidak dibajak. Diutusnya Ibnu Sutowo, tentara yang menjadi Direktur Utama Pertamina untuk terbang ke Jerman dan membujuk Habibie pulang.
Konon kabarnya Ibnu Sutowo tidak berbasa-basi sewaktu bertemu dengan Habibie. Ibnu langsung ngegas, memarahi Habibie karena lebih menghabiskan waktu untuk memajukan industri dirgantara di negeri orang.
BACA JUGA : Narkoba Bukan Jalan Bahagia
Selain Habibie ada menteri atau orang dekat Presiden Suharto yang populer kala itu. Namun Habibie yang kemudian tetap dikenang baik karena jarang terlibat dalam urusan intrik politik. Habibie tidak main politik karena namanya kadung identik dengan teknologi.
Nama Habibie kemudian sedikit ‘tercemar’ ketika masuk dalam dunia politik karena meneruskan kepemimpinan Presiden Suharto yang mengundurkan diri. Habibie yang menyetujui referendum untuk menentukan masa depan Timor Timur dianggap sebagai biang lepasnya wilayah Timor Timur dari NKRI.
Habibie mengecewakan kaum nasionalis namun sebaliknya juga tidak dipuja-puji sebagai demokratis oleh kaum pembela demokrasi dan hak asasi manusia.
Setelah berganti presiden beberapa kali, di masa kepresidenan Joko Widodo muncul kembali seorang menteri yang sangat populer. Awalnya mempunyai saingan saat periode pertama Presiden Jokowi, sebab kala itu ada Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Berikutnya ketika Moeldoko diangkat sebagai Kepala KSP, perannya juga sangat menonjol. Namun kemudian terjungkal karena dia ‘genit’ ingin merebut Partai Demokrat.
Tanpa saingan kemudian nama Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian moncer. Kepadanya Presiden Jokowi memberi banyak jabatan selain sebagai Menteri Koordinator. Dengan semua jabatan itu segala hal di NKRI tak lepas dari campur tangan Luhut.
Luhut bisa dikatakan bukan sekedar menteri. Berbagai urusan penting dan strategis yang dipandang tidak elok oleh Presiden Jokowi untuk diurusnya sendiri diserahkan kepada Luhut untuk mengeksekusi.
Dan Luhut memang cekatan, apa yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo dikerjakan dengan baik olehnya. Seolah Luhut sudah tahu apa yang dimaui oleh Presiden sebelum dikatakan oleh sendiri oleh Jokowi.
Sekali lagi Luhut nampaknya memang bukan sekedar menteri, sesekali lebih nampak sebagai mentor politik Joko Widodo.
Kekuatan, modal dan pengaruh politik Luhut memang besar, termasuk di Golkar. Dengan kekuatan ini Luhut tak semata-mata mengurusi urusan teknis kementerian melainkan juga punya peran menstabilkan jalannya pemerintahan Joko Widodo.
Padahal Luhut bukanlah menteri dalam urusan politik. Namun hampir semua dinamika politik di negeri ini pembuat beritanya adalah Luhut.
BACA JUGA : Dokter Terawan dan IDI Yang Idiihhh Banget
Isu penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan jabatan presiden muncul dari ketua partai politik. Yang pertama memulai adalah Muhaimin Iskandar, ketua PKB. Kemudian diikuti oleh Zulkifli Hasan, ketua PAN. Airlangga Hartarto, ketua Golkar juga turut menyampaikan usulan itu meski hanya sebagai perpanjangan tangan dari petani sawit yang ditemuinya.
Menjadi perbincangan sambil lalu namun ketika ‘orang istana’ mulai turut bicara masyarakat kemudian menangkap ada upaya yang serius dan sistematis untuk mewujudkannya.
Joko Widodo dengan tegas menampik usulan itu. Mestinya persoalan ini selesai, namun ternyata terus bergulir. Salah satu yang punya peran untuk terus mengulirkan isu ini adalah Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam sebuah perbincangan di podcast Close The Door, Luhut menyebut tentang big data. Kajian dari big data yang dikumpulkan lewat perbincangan di media sosial mengindikasikan adanya perbincangan tentang hal ini dan sebagian besar rakyat setuju.
Dalam pertemuan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia {Apdesi} kubu Surtawijaya yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, muncul seruan dari peserta tentang Jokowi 3 periode. Diketahui Luhut duduk sebagai ketua dewan pembina Apdesi kubu Surtawijaya.
Kelompok mahasiswa pada tanggal 14 April 2022 lalu secara serempak sudah melakukan demonstrasi untuk mementang upaya penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan usulan Jokowi 3 periode. Sayang dalam demo itu terjadi insiden pengeroyokan terhadap Ade Armando, gema penolakan mahasiswa jadi tenggelam.
Sebaliknya isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tetap menguat termasuk di kalangan Dewan Perwakilan Daerah, meski sang ketua membantah big data versi Luhut, beberapa anggota DPD sudah terbuka menyatakan dukungannya.
Anggota KPU dan Bawaslu yang baru telah dilantik, mereka segera bekerja untuk menyiapkan pemilu 2024. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Joko Widodo juga sudah secara tegas menutup pintu untuk perbincangan isu itu.
Namun ternyata tak cukup untuk membuat isu penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode terhenti.
Kuncinya ternyata ada pada Luhut Binsar Panjaitan.
Semoga rencana demonstrasi mahasiswa pada tanggal 21 April 2022 nanti bisa membuat isu penundaan pemilu 2024 atau Jokowi 3 periode tak diperbincangkan lagi.
Tapi kita mesti menunggu ada drama apa lagi dalam demonstrasi nanti.
note : sumber foto bali.jpnn.com
