Dibanding-bandingkan pasti tidak enak terlebih untuk mereka yang merasa nggak punya prestasi apa-apa untuk dibanggakan.
Namun sepertinya sulit untuk lepas dari keadaan dimana kita bisa bebas dari aksi membanding-bandingkan.
Seingat saya saat pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Menengah Pertama, guru mengajarkan tentang degrees of comparison atau tingkatan perbandingan. Ada 3 perbandingan yaitu positive, comparative dan superlative.
Contoh paling sederhana dari tiga jenis perbandingan itu ada dalam kalimat berikut ini : pohon itu tidak setinggi pohon ini, pohon itu lebih tinggi dari pohon ini dan pohon itu lebih tinggi dari semua pohon lainnya.
Pelajaran itu selalu mengingatkan saya agar kalau membuat perbandingan harus sebanding. Masalahnya saya selalu tergoda untuk membandingkan hal-hal yang tidak sebanding.
Meski sama-sama terkenal namun Nikita Mirzani tidak begitu saja bisa dibandingkan dengan Puan Maharani.
Nikita Mirzani adalah selebritas, pelaku dalam industri hiburan walau tak jelas karya apa yang dipakainya untuk menghibur. Sedangkan Puan Maharani adalah seorang politisi yang pernah dan sedang menduduki jabatan tinggi baik di pemerintahan maupun parlemen.
Walaupun juga tidak jelas apa sebenarnya karya dan pemikiran Puan Maharani sehingga mampu menduduki jabatan-jabatan tersebut.
Sebagai selebritas Nikita lebih bebas dan terbuka. Tingkah polahnya tidak ditutupi, keterbukaannya bahwa menjadi salah satu kekuatan untuk membuatnya tetap berada di orbit. Selain itu Nikita juga piawai menunggangi angin. Komentar atau tanggapannya atas perilaku selebritas lain selalu menjadi acuan perbincangan di media sosial.
Sedangkan Puan Maharani jauh lebih tenang bahkan cenderung pendiam. Namun sekali bertindak bisa bikin heboh sedunia, seperti mematikan mik anggota dewan saat memimpin sidang.
Dan kehebohan berlanjut, tatkala Puan memberi pembekalan untuk anggota PDIP di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang adalah anggota PDIP, dicalonkan sebagai gubernur oleh PDIP, tidak diundang dalam pertemuan tersebut.
Tak lama kemudian setelah ribut-ribut tanpa suara, wajah Puan Maharani terpampang dimana-mana lewat baliho dengan tulisan ‘Kepak Sayap Kebhinekaan’.
Tanpa banyak bicara Puan kemudian dibicarakan dimana-mana, menjadi trending topics di media sosial.
Puan Maharani dan Nikita Mirzani kemudian sama-sama terkenal, menjadi perbincangan di masyarakat dengan cara yang berbeda. Nikita kerap kali mempraktekkan pepatah “Kalau mau terkenal, kencingi saja sumur Zam Zam,’
Ya terkenal karena kelakukan yang konyol dan juga tolol seperti yang banyak dipraktekkan oleh para youtuber yang ingin segera meraup subscriber dan meningkatkan viewer secara impresif.
Adakah Puan juga melakukan hal yang sama. Apakah mematikan mik kala sidang dan memasang baliho dimana-mana adalah tindakan konyol dan {maaf} tolol?.
BACA JUGA : Menulis Kreatif
Nikita Mirzani dengan semua polahnya patut diduga sedang pansos atau panjat sosial. Sebuah tindakan agar dirinya tetap berada di orbit perbincangan dan perhatian masyarakat. Itu dilakukan agar dia tetap menjadi figure publik yang oleh masyarakat sering disalah artikan sebagai tokoh atau pejabat publik.
Salah paham ini kemudian bisa membuat seorang artis misalnya dilaporkan kepada polisi karena dianggap telah melakukan kehobongan publik.
Sebagai figure publik, Nikita memang terus menerus harus membranding dirinya agar tetap diterima oleh masyarakat sehingga laku karena beroleh job dari berbagai pihak.
Lalu apa tujuan Puan Maharani memasang baliho bertuliskan ‘Kepak Sayap Kebhinekaan’ itu ?.
Patut diduga, baliho itu dipasang dalam konteks deklarasi politik menuju pemilu 2024. Muasalnya karena Ganjar Pranowo yang adalah kader PDIP sudah terlebih dahulu digembar-gemborkan layak untuk menjadi capres pada pemilu 2024 nanti.
Maraknya baliho Puan ingin menegaskan posisi PDIP, bahwa Puan lebih dahulu, Ganjar nanti dulu.
Masalahnya lain yang dimaui oleh Puan, lain pula tanggapan masyarakat yang melihatnya. Alih-alih mendapat perhatian dari masyarakat, baliho justru dipandang negatif. Puan dianggap tidak sensitif pada kondisi saat ini, kala masyarakat sedang berkesusahan karena pandemi, Puan malah tebar pesona.
Pun dari isinya, kenapa Puan lebih menegaskan ‘kebhinekaan’ atau keberagaman, disaat semua sedang berada dalam kondisi yang sama. Mestinya Puan lebih menegaskan soal ‘Tunggal Ika’ sehingga pesannya bisa relevan dengan kondisi saat ini. Pesan akan lebih bermakna karena mendorong semua untuk bersatu padu, bergotong royong mengatasi pandemi.
Alih-alih mendapat dukungan, baliho Puan justru jadi gunjingan bahkan olok-olok. Sebagai seorang tokoh atau pejabat publik mestinya Puan menunjukkan aksi yang berorientasi pada kebijakan untuk memecahkan masalah di masyarakat. Bukan terus menerus mengulang slogan-slogan yang sudah kedalawarsa.
Dalam konteks komunikasi politik, pemasangan baliho adalah salah satu bentuk kampanye. Sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan baik orang per orangan maupun kelompok.
Dalam sisi politik kampanye tentu ditujukan untuk memperoleh dukungan elektoral.
Masalahnya dengan semua perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam wujud internet, world wide web dan berbagai macam aplikasi atau platform berbagi informasi ternyata para politikus masih suka memakai cara-cara lama, cara yang kerap menimbulkan gangguan visual di ruang publik.
Pemasangan alat peraga kampanye, berupa barang atau material cetakan di ruang publik kerap kali menimbulkan sampah visual. Dan pada akhirnya juga menjadi sampah beneran yang sudah untuk diurai.
Politisi sebenarnya merupakan kelompok yang paling dekat dengan kampanye. Kampanye identik dengan aktivitas keseharian mereka. Apapun sikap, persepsi dan perilaku politisi semua bertujuan untuk kontestasi elektoral.
Namun dalam urusan kampanye terutama di masa internet dan berbagai platform atau aplikasi turunannya ternyata politisi kemudian kalah jauh dari kelompok lainnya dalam komunikasi publiknya.
Politisi cenderung tidak kreatif, terus menerus mengulang jargon kosong sehingga model serta cara kampanyenya menjadi membosankan, tidak kreatif.
BACA JUGA : Kreator dan Korporasi dalam Industri Kreatif
Adalah Kaesang Pangarep yang kemudian memakan isu baliho yang bukan hanya si merah melainkan juga si kuning. Baliho politik itu dengan apik dan epic digunakan oleh Kaesang sebagai parodi politik untuk mempromosikan PT Roti Indonesia 1 dan Sang Pisang.
Kaesang tidak mencetak baliho itu melainkan membuat dalam bentuk virtual. Tentu ini dilandasi atas kesadaran bahwa segala macam ‘pertempuran’ kini telah berada di ruang virtual, visual yang terdigitasi.
Dunia sekarang telah terbagi dalam dunia nyata dan dunia maya. Di dunia maya orang akan mencari pengetahuan, mengekplorasi berbagai macam hal namun kemudian akan memilih atau mengeksekusi di dunia nyata.
Dunia nyata kini menjadi semacam cermin dari dunia maya. Perilaku di dunia nyata dipengaruhi oleh perilaku di dunia maya.
Dari antara berbagai kelompok masyarakat, politisi adalah salah satu kelompok yang paling tertatih-tatih menghadapi relasi antara dunia nyata dan dunia maya ini.
Umumnya mereka tak mau belajar dan mau masuk dengan gampang dengan merekrut orang, terutama yang berlatar jurnalistik dengan anggapan mereka paham akan dunia ini. Padahal awal jurnalistik tidak otomatis paham soal interaksi dengan publik, riset trending topic, strategi penyiapan konten dan lain sebagainya.
Kenapa tidak banyak politisi yang mau mengurusi dan masuk ke ruang maya sendirian?.
Politisi adalah orang terhormat, atau bisa jadi orang yang ingin di hormati. Begitu masuk dunia maya semua orang akan sama. Presiden sekalipun bisa dicela atau dihina, disela, dipotong pembicaraan secara langsung. Dan banyak politisi tidak siap menghadapi situasi ini.
Di dunia nyata, bisa jadi seorang politisi populer. Namun belum tentu jika kemudian masuk ke dunia maya. Salah-salah bisa ada yang bertanya “Loe siapa atau siapa loe,”
Dengan kekuasaan terlebih uang, didunia nyata politisi bisa menunjukkan kekuasaannya, bisa mudah menguasai kelompok tertentu. Namun ini tak berlaku untuk dunia maya. Seorang politisi tidak akan dengan mudah bisa menguasai kelompok netizen. Puja-puji dari sekelompok netizen tertentu tidak otomatis akan menghilangkan cela atau penilaian kritis dari kelompok netizen lainnya.
Dunia maya tidak bisa dikuasai semata oleh kapasitas atau kedudukan seseorang. Penguasaan di dunia maya ditentukan oleh algoritma. Siapapun yang tak peka atau tak mengikuti pola algoritma tidak akan menjadi penguasa di dunia maya.
Kampanye untuk politisi lebih bernuansa pencitraan. Dan menganggap media sosial atau dunia maya sama seperti pencitraan di dunia nyata pasti bakal berantakan. Memasang baliho di mana-mana dan orang jengkel mungkin tak terlalu berpengaruh kepada politisi. Sebab anak buahnya bisa jadi melaporkan lain.
Baliho yang hilang dilaporkan sebagai “Ibu sangat dikagumi, sehingga baliho dicopot orang lalu dipasang di rumahnya,”
Tapi di dunia maya, pencitraan akan segera dikomentari oleh para netizen. Meski kolom komentar ditutup, mereka tetap bisa meng-capture postingan dan me-repost lalu dikomentari secara bebas.
Dan politisi yang baper kemudian akan kapok memakai media sosial untuk berkampanye.
Tapi sekali lagi itu berlaku untuk politisi yang tidak mampu mengembangkan kampanye secara kreatif di media sosial.
Dan terbukti ada beberapa politisi yang mampu memaksimalkan media sosial untuk kampanye. Bukan dengan tampil berlebihan dan mengungkap ide-ide yang serba besar melainkan tampil apa adanya, otentik sehingga mencerahkan karena mewakili keresahan dari banyak orang.
Kreatif berhubungan dengan hal yang luar biasa. Namun menampilkan hal-hal yang biasa dan menunjukkan diri apa adanya di negeri kita ini adalah sebuah kreatifitas. Yang luar biasa di negeri ini adalah ketika kita bisa menjadi biasa-biasa saja.
