KESAH.ID – Analis media sosial drone emprit menunjukkan peristiwa pelindasan pengemudi ojol menjadi pemicu perluasan aksi massa yang mulanya memulai aksi untuk memprotes tunjangan anggota DPR yang kelewatan. Setelah anggota DPR yang dianggap tak punya empati, aparat keamanan juga dianggap demikian. Demo damai yang kemudian direpresi dan memakan korban jiwa ibarat bensin yang disiramkan ke dalam api sehingga baranya melebar kemana-mana. Aparat yang semula kalap kemudian menjadi kolaps.
Rasanya Agustus lalu saya jarang membaca berita, juga jarang-jarang scrol akun media sosial saya. Maka setiap kali nongkrong dan ngobrol ada banyak hal yang diungkap oleh kawan nongkrong tak saya pahami.
Demo yang menghebohkan pada tanggal 25 Agustus 2025 lalu saya juga tak tahu. Sampai-sampai saya harus meminta maaf kepada teman yang menceritakan dengan mengebu-gebu tapi tanggapan saya datar-datar saja.
Peristiwanya sendiri saya tak tahu, apalagi eskalasi yang sebelumnya terjadi di media sosial. Kabarnya demo ini di fabrikasi di media sosial oleh akun-akun ternakan.
Tapi ya sudahlah, toh biasa sebuah peristiwa kemudian dihubung-hubungkan dengan apa yang berkembang di media sosial.
Kalau mendengar cerita dari kawan nongkrong, demonya sungguh penuh gairah.
Sampai-sampai membuat wakil rakyat takut hingga banyak yang kabur duluan. Para wakil rakyat tak sudi menemui yang diwakilinya.
Wakil rakyat takut karena ada bau kemarahan dalam atmosfer demo ini.
Ya, rakyat memang pantas marah, sebab anggota DPR jelas sudah hidup berkecukupan, tapi tetap saja menjadikan kenaikan tunjangan ini dan itu sebagai rutinitas tanpa melihat kalau rakyatnya lagi susah.
Lebih repot lagi, anggota DPR memang jago bersilat lidah. Anggota DPR kental dengan ketrampilan kuno yang paling pertama dipelajari homo sapiens setelah punya bahasa, yakni mencari-cari alasan untuk pembenaran.
Alasan untuk membenarkan kenaikan tunjangan memang terlalu dicari-cari. Rakyat hidupnya makin sulit, tetapi wakil rakyat malah minta dipermudah, semuanya serba premium. Bahkan untuk berpikir saja, memikirkan masalah rakyat, para wakil rakyat diberi ‘tunjangan’ barisan Tenaga Ahli.
Akibatnya ketika dicegat oleh wartawan dan ditanyai, ucapan wakil rakyat sering terasa tanpa pikiran. Karena tidak didampingi dan diberi catatan oleh tenaga ahli, apa yang terucap dari mulut wakil rakyat justru menyakiti rakyat.
Wakil rakyat memang terbiasa lebay, termasuk melebay-lebay-kan pagu anggaran.
Terbiasa mengatakan yang tidak sesungguhnya, wakil rakyat kemudian sering blunder tatkala ditanya mendadak.
Seorang mantan wakil rakyat yang masih bersuara vokal menyebut di Senayan sana isinya kebanyakan politisi karbitan.
Tidak diterangkan kenapa karbitan, tapi menurutnya mengatakan rakyat tolol hanya mungkin dilakukan oleh politisi karbitan.
Tugas wakil rakyat itu mendengar aspirasi masyarakat, bukan menilai masyarakat bodoh atau pintar. Adalah fatal bagi wakil rakyat tatkala berani menghina konstituennya.
Tapi sudahlah, demontrasi yang berdarah-darah pada akhirnya menjadi bukti bahwa wakil rakyat setengah hati dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdi kepada rakyat. Mereka lebih tertarik untuk mempertahankan dan menikmati kekuasaannya.
BACA JUGA : Marc Mandalika
Setali tiga uang, kepolisian juga mirip-mirip dengan wakil rakyat. Tugas polisi adalah memberi rasa aman pada masyarakat, melindungi rakyat. Kalaupun harus melakukan penindakan maka harus dilakukan dengan presisi, itu kata mereka sendiri.
Tapi kehadiran polisi malah membuat rakyat dag dig dug. Polisi pasti ada maunya. Dalam demonstrasi alih-alih membantu aksi demo menjadi lancar dan bermakna, polisi malah lebih mendahulukan kepentingan yang berkuasa untuk segera memukul mundur demonstran.
Makanya demo sering berakhir chaos.
Demonstrasi besar kerap meninggalkan jejak luka, luka yang dalam karena ada satu, dua atau tiga keluarga yang kemudian kehilangan anggota keluarganya, atau menjadi cacat.
Maaf saja tidak cukup. Sebab sudah berkali-kali meminta maaf tetapi tindakan dan perbuatannya masih sama saja.
Menindak dengan tegas para pelaku pelanggaran bukan solusi. Karena di dalam tubuh kepolisian masih banyak lagi yang melakukan pelanggaran berulang. Institusi ini bermasalah karena kemudian punya mau sendiri, memelihara kepentingannya sendiri.
Ingat menjelang beberapa pemilu terakhir ini kerap muncul sebutan Parcok, partai coklat.
Sebutan yang sangat tepat, karena polisi menyediakan diri menjadi ‘kendaraan’ untuk mendukung sosok tertentu menjadi pemenang. Dalam tingkatan tertentu bahkan bisa dikatakan jalan lempang Presiden Jokowi dan Prabowo ada jasa kolektif polisi disana.
Tapi presiden kemudian tidak bisa mengendalikan polisi. Polisi bermain sendiri karena merasa punya andil dalam kekuasaan.
Reformasi dalam tubuh kepolisian dilakukan secara halus agar tak menyakiti perasaan kolektif polisi melalui teknologi. Biar polisi tidak dianggap sebagai ‘Tukang Palak’ di jalanan, jalanan kemudian dipasangi kamera dan cctv, tilang dilakukan secara online.
Tapi teknologi tetap tak menjamin, sebab teknologi tidak bekerja mandiri, tetap dikendalikan oleh manusia. Teknologi menjadi tidak netral karena tergantung pada mental yang mengoperasikannya.
Walau telah mengeluarkan banyak dana untuk investasi teknologi, tetap saja masyarakat masih beranggapan polisi adalah tukang palak.
Silahkan tongkrongi tempat hiburan malam. Pada jam-jam tertentu akan ada kendaraan polisi keliling berjalan pelan dan berhenti di depannya. Kendaran itu belum akan pergi selama dari dalam tempat hiburan malam belum ada yang keluar untuk memberi salam tempel.
Jadi tak benar kalau polisi tak lagi mau menerima suap. Karena dalam banyak kasus justru polisi yang memberi kode untuk disuap.
Maka pantas setelah mendemo wakil rakyat, demonstran kemudian mengarahkan aksinya pada polisi. Demo terhadap polisi terjadi di mana-mana. Polisipun kocar-kacir menghadapinya.
Untuk sementara wakil rakyat bisa tersenyum. Kemarahan rakyat sedikit teralihkan karena telah ketemu kambing hitamnya.
BACA JUGA : Marc Catalunya
Polisi yang suka kalap akhirnya kolaps. Institusi yang mestinya menjaga ketertiban umum, keamanan dan perlindungan masyarakat kemudian tak berdaya. Penjarahan rumah anggota DPR dan salah satu anggota kabinet merah putih adalah buktinya.
Ketika situasi mulai agak tenang, polisi mulai kembali bergerak, menangkapi sana-sini.
Kelihatan bolongnya, terkesan mau mencari kambing hitam. Aksi baik demonstrasi maupun aksi massa tak terkendali mau dicari dalangnya, tukang kipasnya atau yang memanas-manasi.
Padahal aksi yang mulanya ingin memprotes kenaikan tunjangan DPR RI yang tidak transparan itu, kemudian meledak karena terlindasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang bukan merupakan bagian dari aksi.
Sebagai aparat yang bertugas mengamankan demo, yang artinya harus memberi jaminan agar unjuk rasa bisa disampaikan dengan tuntas, polisi memang kerap tak sabar. Polisi ingin demo berhenti secepatnya begitu matahari mulai terbenam.
Unjuk rasa kemudian dibatasi oleh waktu. Aksi unjuk rasa yang damai sekalipun tetap akan chaos ketika polisi memaksa massa aksi bubar. Konstitusi atau negara punya aturan sendiri soal unjuk rasa, tetapi polisi menambah-nambah aturan sendiri.
Maka setiap kali rangkaian aksi yang dibahas bukannya apakah aksi itu berhasil mendorongkan perubahan, melainkan residu-residu apa yang ditinggalkan oleh reaksi aparat keamanan dan pengamanan.
Hingga kemudian muncul silang pendapat di dalam kelompok aksi itu sendiri.
Tentu saja dalam sebuah aksi yang kemudian meletup dan membesar selalu ada konspirasi. Walau pemilu 2024 sangat terkonsolidasi sehingga pemilu presiden yang diikuti oleh tiga pasangan calon yang sebenarnya sama-sama populer bisa dimenangkan dalam satu putaran dengan angka kemenangan yang sangat menyakinkan.
Tapi dalam politik selalu saja ada deretan panjang sosok, kelompok atau apapun yang sedang menunggu kesempatan. Dan jika kesempatan itu datang, sekecil apapun maka akan digunakan seefektif mungkin.
Penumpang dan penunggang gelap selalu akan muncul.
Berkutat pada isu siapa menunggangi siapa, siapa menumbalkan siapa dan seterusnya hanya akan menjauhkan dari masalah sebenarnya. Hingga kemudian kondisi yang sama akan berulang pada aksi-aksi yang muncul berikutnya.
Dalam demokrasi yang diutamakan adalah rakyat. Wakil rakyat, birokrasi, aparat penegak hukum dan lainnya harus melayani rakyat.
Kekacauan di negeri demokratis adalah ketika intitusi-intitusi yang seharusnya melayani rakyat kemudian melayani kekuasaan. Bersikap keras untuk mempertahankan kekuasaan, atau kemudian ikut bermain karena ingin mendapat cantolan kekuasaan yang baru.
Polisi, tentara dan lain-lain akan membuat negeri ini tamat jika tak membantu atau memastikan rakyat berdaulat.
note : sumber gambar – DETIK
