KESAH.ID – Pertarungan politik pemilu presiden 2024 berlanjut ke pilkada serentak 2024. Di beberapa daerah kunci, KIM Plus berusaha memborong semua parpol untuk menutup pintu bagi calon dari koalisi atau partai lain di luar koalisi mereka. Dua tokoh kunci KIM Plus yakni Joko Widodo dan Prabowo pun melakukan endorse secara terang-terangan. Endorse politik oleh para presiden ini dianggap bermasalah walau secara perundang-undangan tak ada larangan.
Minggu ini Indonesia akan tenggelam dalam duel pilkada serentak. Jadi yang ingin menviralkan sesuatu mohon untuk ditunggu dulu, momennya belum tepat.
Pilkada serentak memang jadi gawean besar karena kemenangan dalam duel pemilu presiden lalu hendak dilestarikan dalam pilkada serentak. Koalisi presiden dipermanenkan dalam koalisi pilkada walau tak sempurna di beberapa daerah.
Tapi jelas dimana-mana calon kepala daerah dari PDIP digencet dari semua sudut.
Kabinet senyap, pun gedung-gedung wakil rakyat. Semuanya turun gunung, blusukan menjaga suara. Semua sedang menjadi petugas partai walau telah diangkat menjadi pejabat publik, petugas untuk seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai warga Kota Samarinda yang akan memilih Walikota dan Gubernur, saya harus mohon ampun terhadap demokrasi. Mohon maaf saya tak terlalu memperhatikan sepak terjang calon gubernur dan walikota yang akan berkontestasi.
Saya tak terlalu mengulik calon Walikota Kota Samarinda karena lawannya kotak kosong. Melawan kotak kosong pasti sang calon tidak bisa beradu imajinasi, gagasan untuk membangun kota ini.
Calon Walikota yang adalah petahana, pada periode pertamanya harus diakui punya imajinasi yang bagus tentang kota ini kedepan. Dia mengimajinasikan Kota Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban.
Tugas pemimpin memang berimajinasi, lalu menuangkan dalam gagasan dan kemudian dieksekusi dalam sebuah keputusan.
Maka ketika dia mencalonkan dirinya kembali, ini menjadi kesempatan untuk menguji imajinasinya tentang Samarinda sebagai pusat peradaban. Tapi karena tak ada lawan, bagaimana gagasan itu akan diuji oleh calon pemimpin lainnya yang mungkin punya imajinasi yang lebih bagus.
Calon tunggal tidak akan berimajinasi, dia akan menvalidasi semua hal dengan klaim.
Maka agar tak makin berdosa pada demokrasi, saya memutuskan untuk tidak memilih dalam pemilu kepala daerah Kota Samarinda kali ini.
Sebab biasanya saya dalam pemilu kepala daerah sebelumnya akan memilih calon yang lemah, yang saya prediksi kalah. Saya berikan satu suara saya agar kalahnya tak terlalu telak.
Karena tak ada calon lain, maka saya batalkan hak suara saya. Sebab tak elok kalau harus memberikan suara kepada kotak kosong, sebab kotak kosong bukanlah calon. Kotak kosong itu penistaan demokrasi karena demokrasi kita adalah demokrasi multipartai.
Bagaimana dengan pemilu kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti dua calon. Akankah saya memilih salah satunya?.
Sepertinya juga tidak. Dalil saya adalah pemimpin tak perlu hebat melainkan mesti bermanfaat.
Nah sepanjang rekaman memori saya, calon yang adalah petahana sepanjang kepemimpinannya lebih menghayati diri sebagai orang hebat. Makanya punya slogan ‘Kaltim Berdaulat’.
Padahal selama 5 tahun kepemimpinannya, Kalimantan Timur malah berada dalam jalur darurat.
Kalimantan Timur misalnya malah berada dalam darurat iklim. Provinsi yang menjadi pioner dalam pembangunan rendah karbon ini semakin kehilangan hutan karena ekspansi kebun sawit dan tambang. Soal tambang bahkan semakin jorok, karena pemerintah bahkan tak berdaya ketika jalan raya diokupasi oleh truk-truk untuk hauling.
Memang Kaltim mencatat prestasi hebat, karena menjadi provinsi pertama yang memperoleh dana iklim dalam skema kompensasi karbon. Tapi mesti diingat itu adalah hasil imajinasi dan gagasan yang belum tereksekusi dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang diusia tuanya disoal oleh KPK karena gratifikasi ijin tambang.
Kan ada calon kedua, kenapa tidak memilih dia.
Calon kedua seharusnya memang lebih memberi harapan. Mereka adalah pasangan muda-muda. Tapi ternyata malah makin mengecewakan, karena tak punya imajinasi. Gagasannya adalah gagasan lama, mengiming-imingi kemudahan padahal kita tahu kehidupan semakin tak mudah. Dan yang serba gratis meski menyenangkan tidaklah menyehatkan.
Algoritma calon kedua mirip-mirip Tik Tok. Anda-anda pasti paham apa buruk dan busuknya Tik Tok.
BACA JUGA : Kera Besar
Walau dalam rangkaian kampanye para calon sering mengadakan pertunjukan, membuat festival dan event-event lainnya, saya sama sekali tak tertarik untuk mengikutinya.
Pilkada Kaltim, beserta kabupaten dan kotanya tak menarik untuk saya.
Kaltim yang secuil wilayahnya dipilih menjadi Ibu Kota Negara yang baru ternyata secara politik masih tetap di pinggiran, belum menjadi pusat pertarungan politik yang mempengaruhi perpolitikan nasional.
Pada pilkada serentak kali ini peta pertarungan politik nasional ada di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
Epicentrumnya memang Jakarta, yang de facto masih merupakan Ibu Kota Negara.
Dinamika pilkada Jakarta bagai pinang dibelah dua dengan pemilu 2024.
Koalisi yang bertarung dalam pemilu presiden 2024 seperti kembali berhadapan.
Ada proses jegal menjegal dan hambat-menghambat agar calon tertentu tidak bisa tembus ke pencalonan.
Apa yang dulu hanya menjadi duga-duga dalam pemilu presiden 2024, terbukti memang benar dalam pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan sasaran tembaknya.
Tentu ini konteksnya untuk menghadapi pemilu tahun 2029. Andaikan Anies Baswedan berhasil maju dan menang dalam pilkada Jakarta, dia akan menjadi salah satu calon presiden paling potensial pada pemilu 2029.
Anies-pun tidak ada yang men-endorse-nya.
Partai-partai yang dulu mengusung dan mendukungnya telah diiming-imingi endorsement di dalam pemerintahan nasional. Jabatan menteri dan lainnya lebih menarik bagi partai-partai ketimbang mendudukkan Anies di kursi gubernur Jakarta.
Koalisi Indonesia Maju yang digagas untuk pemilu presiden 2024 kemudian menjadi KIM Plus dalam pemerintahan dan kemudian juga berusaha diterapkan dalam pilkada serentak.
Dalam pilkada Jakarta, KIM Plus hampir berhasil menyapu bersih. Selain Anies, PDIP juga hampir gagal mengajukan calonnya. Untung ada keputusan MK yang membuat pintu pencalonan dari PDIP terbuka.
Anies Baswedan sempat disebut-sebut akan dicalonkan oleh PDIP. Namun pada akhirnya yang dipilih adalah Pramono Anung. Walau mengejutkan, namun pilihan ini bisa diduga sebagai sebuah strategi agar resistensi dari KIM Plus tidak terlalu besar. Pramono adalah sosok yang punya komunikasi baik dengan aktor-aktor politik di KIM Plus.
BACA JUGA : Fast Food
Mulanya pencalonan Pramono Anung dianggap sebagai sekedar pencalonan agar PDIP tetap berada dalam orbit kontestasi. Namun nyatanya popularitas dan elektabilitas Pramono Anung melejit dan mampu mengancam calon dari KIM Plus.
Pun demikian juga dengan Andika Perkasa yang dicalonkan oleh PDIP di Jawa Tengah. Selangkah demi selangkah popularitas dan elektabilitasnya meningkat.
Bangkitnya perlawanan dari calon PDIP di Jakarta dan Jawa Tengah membuat KIM Plus terjaga. Mereka harus melakukan endorsement yang makin nyata.
Presiden Prabowo kemudian menyatakan dukungan terbuka kepada pasangan calon KIM Plus di Jakarta dan Jawa Tengah. Dan Presiden Jokowi kemudian juga ikut cawe-cawe secara nyata. Ikut turun ke lapangan mengkampanyekan calon KIM Plus di Jakarta dan Jawa Tengah.
Langkah ini kemudian menimbulkan silang pendapat di masyarakat.
Pantaskah seorang presiden mendukung calon tertentu dalam pemilu kepala daerah serentak?.
Ketika banyak keberatan mengemuka, lembaga yang berkaitan dengan pemilu menyampaikan pandangan bahwa langkah itu tidak salah dan tidak melanggar peraturan apapun.
Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dianggap normal karena Presiden juga merupakan ketua partai. Adalah wajar ketua partai melakukan endorsement politik untuk calon yang diusung atau didukung oleh partainya.
Sementara Presiden Joko Widodo dianggap lebih bebas lagi. Presiden Joko Widodo sudah kembali menjadi warga sipil. Warga yang bebas menentukan dan menunjukkan pilihannya.
Masalah yang disebut presiden itu adalah jabatan yang mengatasi segala afiliasi. Presiden berdiri dan duduk diatas semua golongan.
Maka walau tidak ada larangan, bukan berarti harus dilakukan.
Presiden adalah kedudukan yang dilekatkan dengan kebijaksanaan. Maka ukurannya bukan soal ada larangan atau tidak.
Seorang yang bijaksana, biar tidak dilarang sekalipun tetap saja bisa memilih untuk tidak melakukan.
Maka alangkah indahnya jika presiden tidak melakukan endorsement politik dalam konteks kontestasi politik.
Sebab kalau calon yang di-endorse kemudian menang, bisa-bisa memunculkan anggapan kalau kemenangan itu berbau ‘kecurangan’. Artinya kemenangan itu tak menambah wibawa presiden.
Sebaliknya jika kemudian calon yang di-endorse kemudian kalah, kekalahanan itu bisa mengerus wibawa presiden.
Netizen bakal punya bahan olok-olok untuk lima tahun ke depan.
note : sumber gambar – INILAH
