KESAH.ID – Tipikal Golkar memang partai yang selalu ingin ada dalam pemerintahan, entah menang atau kalah dalam pemilu. Dalam pemilu 2024 yang lalu, suara Golkar naik dan mampu menduduki peringkat atas dalam klasemen pemilu. Dengan prestasi yang baik, mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menjelang pilkada serentak dan pelantikan presiden terpilih menjadi sebuah kejutan besar. Alasan yang dikemukan oleh Airlangga sungguh bukan sebuah alasan yang cukup untuk membuatnya mundur. Publikpun bertanya-tanya, ada apa dengan politik di Indonesia menjelang transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Pohon sebesar dan sekokoh apapun akan tumbang lalu jadi perabotan ditangan tukang kayu.
Perumpamaan ini terdengar samar-samar dibalik mundurnya Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.
Kejadian ini terbilang langka, yang biasa mengundurkan diri itu ketua partai di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan. Ketua di tingkat nasional biasanya dilengserkan.
Pengunduran diri yang disampaikan kepada publik melalui rekaman video didasari oleh beberapa alasan. Airlangga ingin menjaga keutuhan Partai Golkar, memuluskan transisi pemerintahan dan ingin berkosentrasi penuh dalam tugasnya di pemerintahan.
Alasan ini terbilang tak menyakinkan untuk publik atau masyarakat awam.
Di mata publik, Airlangga Hartarto terbilang berhasil. Ukuran keberhasilan ketua partai biasanya dinilai dari pemilu. Dan pada pemilu 2024 lalu, Golkar mencatatkan hasil yang baik.
Hasil yang kurang lebih sesuai dengan janji Airlangga Hartarto saat terpilih pada Munas Luar biasa Golkar pada tahun 2017 lalu. Saat terpilih, Airlangga bertekad membawa kembali Golkar di klasemen puncak perpolitikan nasional.
Tekadnya terbilang berhasil di pemilu 2024. Perolehan suara Golkar meningkat dibandingkan dengan hasil pemilu 2009, 2014 dan 2019.
Paska reformasi, Airlangga Hartarto berhasil menjadi Ketua Umum Golkar yang terbaik setelah Akbar Tanjung.
Pada pemilu 2024, Golkar berhasil memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDIP. Golkar berhasil meraup suara kurang lebih 23,208,654 suara. Selisih kurang lebih dua juta suara dengan PDIP yang berada diatasnya dan Gerindra yang berada di bawahnya.
Alasan mundur untuk menjaga keutuhan partai menjadi sumir karena Airlangga terbilang berprestasi.
Bagaimana mungkin seorang ketua yang berprestasi mengancam atau menyebabkan pergolakan dalam partainya.
Tapi begitulah politik, yang kasat mata tidak selalu merupakan gambaran yang sebenarnya.
Dilihat dari percaturan politik, nama Airlangga Hartarto tak terbilang moncer sebelumnya. Namanya tak sekuat Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Setya Novanto atau Bambang Susatyo. Kabarnya, terpilihnya Airlangga Hartarto tak lepas dari pengaruh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
Bukan rahasia lagi kalau Golkar memang terlahir dengan DNA sebagai partai pemerintahan. Walau tak ikut mengusung presiden yang memenangkan pemilu, namun Golkar selalu bisa masuk dalam pemerintahan.
Menjelang atau sesudah pemilu selalu menjadi saat yang krusial untuk Partai Golkar. Nasib ketuanya akan bergantung dari bagaimana dirinya membawa partai dalam situasi ini.
Dilihat dari orang-orang Golkar yang ada dalam pemerintahan, lagak lagu Airlangga Hartarto dalam mendukung Joko Widodo nampaknya kalah dengan sosok lainnya yang lebih kelihatan siap melakukan apa saja demi Jokowi.
Airlangga memang tak menunjukkan perlawanan atau tindakan mbalelo terhadap Joko Widodo, tetapi kurang melayani kepentingan politiknya dibanding orang-orang Golkar lainnya yang ada dalam kabinet.
Ibaratnya, Airlangga sering memainkan rem dan gas dalam menanggapi langgam dan sinyal politik yang dikirimkan oleh Joko Widodo.
BACA JUGA : Istana Garuda
Di luar berbagai spekulasi termasuk kemungkinan ada jebakan-jebakan hukum di masa mendatang, keputusan mundur Airlangga sebenarnya lebih didasari oleh refleksi pribadinya terhadap masa depan karir politiknya di Golkar.
Membawa misi untuk menduduki kembali Golkar dalam posisi puncak kekuatan Airlangga Hartarto memang belum cukup kuat untuk kukuh dengan kepentingan Golkar sendiri. Golkar sudah menjadi partai kelas atas, tapi kekuatannya masih terbatas. Selalu masih tergantung pada regim yang berkuasa atau akan berkuasa kemudian.
Sinyal bahwa masa depannya suram mulai terdengar saat ada suara-suara yang menginginkan Musyawarah Luar Biasa di Golkar menjelang Musyawarah Nasional yang sedianya akan dilakukan pada Desember 2024 nanti.
Suara ini menandakan dalam diri Partai Golkar dukungan pada Airlangga tak bulat lagi.
Dua hari sebelum Airlangga mengundurkan diri, Luhut Binsar Panjaitan Ketua Dewan Penasehat Golkar mengingatkan kepada seluruh jajaran Partai Golkar untuk tidak menghembus-hembuskan soal Munaslub. Luhut menyatakan tidak ada alasan untuk me-munaslub- kan kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Dalam kesempatan itu Luhut mengingatkan soal sikap yang harus diambil oleh Partai Golkar agar tidak terpengaruh oleh intervensi dari luar.
Setelah pengumuman pengunduran diri Airlangga Hartarto, Jusuf Hamka yang merupakan anggota Dewan Penasehat Golkar juga turut mengundurkan diri. Babah Alun yang disebut-sebut bakal maju jadi calon wakil gubernur Jakarta ini merasa perebutan kekuasaan di Golkar sudah sangat kotor. Ada intervensi kekuatan luar yang sangat kuat.
Memakai teori Korea yang kerap disuarakan oleh Bambang Pacul, sepertinya tongkat yang dipakai untuk melenting sudah berubah. Megawati dan Luhut Binsar Panjaitan bukan lagi tongkat yang kuat dan lentur untuk melenting. Masanya telah berakhir.
Tongkat politik ke depan sudah berpindah. Kepentingan politik ke depan mesti selaras dengan kepentingan politik Prabowo Subianto dan lingkaran barunya.
Tentang marwah Partai Golkar, Jusuf Kalla mengingatkan bahwa Munas sudah direncanakan. Dan tidak ada alasan dari internal partai Golkar sendiri yang bisa dipakai sebagai alasan untuk mempercepat lewat Munaslub.
Tentang siapa yang akan maju, bersaing termasuk berusaha mengalahkan Airlangga Hartarto yang kemungkinan besar maju kembali, Jusuf Kalla mengingatkan syarat-syaratnya.
Walau para sesepuh Golkar turun gunung, namun Airlangga Hartarto nampaknya telah berhitung. Dia tak akan kuat menghadapi serangan yang mungkin bakal memporakporandakan lagi partai yang dipimpinnya.
Maka dengan berat hati Airlangga memutuskan untuk mengundurkan diri. Memberi jalan agar transisi kekuasaan dalam partainya dan juga pemerintahan berlangsung dengan mulus.
BACA JUGA : Mercon Banting
Salah satu watak politik yang paling khas adalah persamaan kepentingan. Golkar pada pemilu 2024 menjadi bagian penting dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Gibran memenangkan pemilu presiden 2024.
Namun perjalanan Golkar yang kemudian menjadi kendaraan Gibran yang melenting dari PDIP ke Golkar mencatat banyak dinamika. Dinamika yang dicatat oleh kelompok yang akan memegang kekuasaan menjadi ‘cacat’ dari Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto tidak selalu sejalan dengan apa yang dimaui oleh pemegang tongkat koalisi. Walau akhirnya memang mendukung, dalam artian tertentu Airlangga kerap menunda-nunda, sesekali sering menginjak rem terlalu dalam.
Airlangga kurang sat-set, agak tidak tas-tes. Koalisi sering kali tak bisa langsung gas poll.
Lagi-lagi Bambang Pacul, pencetus teori Korea kerap mengatakan dalam politik boleh bengkok tapi jangan patah. Bengkok atau melengkung adalah ancang-ancang untuk melenting. Tapi kalau bengkoknya keterlaluan, bukannya melenting malah patah dan terperosok.
Dari sinyal-sinyal yang ditangkap, nampaknya Airlangga Hartarto menemukan dirinya dalam posisi bengkok kelewatan. Agar retakan tak jadi patahan, Airlangga memilih untuk mengundurkan diri. Disitu alasan agar tidak terjadi gonjang-ganjing di Golkar bisa diterima.
Mundur sebagai Ketua Golkar namun tetap mempertahankan diri sebagai Menteri, cawe-cawe Airlangga dalam menentukan kabinet yang berasal dari Golkar tidak akan besar lagi. Airlangga mungkin tahu andai memaksakan diri dan kelak dalam Musyawarah Nasional dirinya berhasil dilengserkan, bisa saja menteri-menteri dari Golkar menjadi korban reshuffle kabinet kepagian.
Lagi-lagi jalan Golkar untuk menjadi partai besar dan kuat menemui jalan terjal.
Golkar memang selalu berhasil masuk dalam pemerintahan dan kemudian memberikan warna. Namun untuk menjadi penentu masih sangat sulit. Golkar masih terus menjadi tunggangan penguasa namun belum berhasil menjadi pemegang kendali gelombang, belum bisa menentukan arah angin.
Peristiwa Ketua Umum Golkar tumbang atau menumbangkan diri dalam transisi kekuasaan bukanlah hal yang baru, modelnya saja yang berbeda-beda.
Nasib Airlangga Hartarto tidak jauh beda dengan Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla dan Setya Novanto. Mereka kehilangan tongkat kepemimpinannya karena tidak sesuai dengan selera dan kepentingan para penguasa.
note : sumber gambar – KOMPAS
