KESAH.ID – Clipper, mulanya merupakan profesi yang berkaitan dengan editing baik film maupun video. Namun kemudian berkembang menjadi model kreasi konten, dimana seseorang memotong-motong video orang lain dan kemudian mempublikasikan dengan konteks tertentu sehingga menjadi kebenaran baru yang berlainan dengan yang dimaksudkan oleh pembuat aslinya. Dalam dunia jurnalistik dikenal istilah framing, mengabungkan beberapa hal yang terpisah dan tidak terhubung menjadi sebuah rangkaian sehingga menjadi realita baru yang dikreasi. Di medsos para clipper juga melakukan hal ini untuk berbagai tujuan, termasuk untuk merubah aksi unjuk rasa menjadi aksi masa tak terkendali.
Ada dugaan tangan asing atau pihak luar dibelakang kerusuhan, penjarahan dan bakar-bakaran akhir bulan Agustus ini.
Demo yang berlanjut memang sering memancing prasangka ini dan itu. Prasangka kerap muncul karena demo yang berlanjut biasanya akan memicu keriuhan, keributan, kericuhan dan tindakan lain seperti pembakaran dan penjarahan.
Aksi unjuk rasa yang punya potensi untuk diamplikasi memang kerap ditunggangi, bukan didalangi.
Demo yang didalangi sulit membesar, karena dalang biasanya menggerakkan dengan uang. Dan tidak semua pelaku aksi sudi untuk bergerak dengan bayaran.
Tapi demo atau aksi yang besar memang mudah ditunggangi. Kumpulan orang dalam jumlah besar memang sering dikapitalisasi. Ditunggu oleh kelompok atau orang tertentu untuk kemudian ikut memainkan demi kepentingan mereka.
Sebuah demo besar bisa saja dirancang dengan rapi, tapi ketika di lapangan sulit untuk mencegah masuknya penyusup yang kemudian akan turut memprovokasi, mengerakkan orang-orang tertentu untuk mengikuti arahan mereka.
Para penunggang ini tidak selalu orang atau kekuatan asing. Di negeri kita ada banyak kelompok kepentingan yang kemudian punya kesempatan untuk memperjuangkan saat ada sekumpulan orang sedang menyampaikan aspirasinya.
Keputusan untuk melakukan demonstrasi bisa jadi berasal dari kajian atau analisis yang rigid dan dalam. Namun di lapangan demo selalu bernuansa luapan emosi. Maka wajar jika demo kemudian beratmosfir panas, suara yang dilontarkan akan selalu keras.
Meski manusia mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar, namun jika di satu tempat yang sama da ratusan atau ribuan orang yang tak saling kenal erat, teramat mudah kumpulan itu untuk diarahkan melakukan tindakan-tindakan yang destruktif.
Dalam gerombolan yang cair, sulit bagi orang untuk berpikir jangka panjang. Perintah paling keras atau perintah paling mudah yang kemudian sering didengarkan lalu dilakukan.
Algoritma seperti ini yang kemudian membuat semakin besar massa demonstran semakin mudah bagi ‘riot spesialist’ atau ahli kerusuhan untuk ikut serta, entah karena agenda sendiri atau karena diminta oleh para pihak yang punya kepentingan.
Demonstrasi yang dipicu oleh keresahan dan kekesalan warga atas perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian melebar.
Melebar tidak sengaja atau tak sengaja bisa diperdebatkan.
Titik pelebarannya adalah ketika seorang pengendara Ojek Online terlindas kendaraan lapis baja. Ada dua yang terlindas, satu meninggal dan satu luka-luka.
Kematian pengemudi Ojek Online kemudian membuat demonstrasi beralih dari DPR ke Kepolisian.
Dan di obyek-obyek kepolisian, pendemo kemudian melakukan pembakaran. Massa seperti hendak menghukum polisi.
Unjuk rasa kemudian berubah menjadi aksi masa yang brutal.
Disini negara, pemerintah atau aparat keamanan kemudian ikut menunggangi. Aksi unjuk rasa yang kemudian berubah menjadi aksi masa yang brutal dijadikan kesempatan untuk menekan masyarakat. Otoritas menggangap unjuk rasa tidak murni, bukan bertujuan menyampaikan aspirasi namun hendak melakukan tindakan makar.
BACA JUGA : Bom Waktu
Walau tak termasuk dalam golongan aktivis yang bisa dimasukkan angkatan manapun, saya sesekali ikut nimbrung, atau kadang terjebak dalam pertemuan atau diskusi untuk mengkonsolidasi aksi.
Sejauh saya ingat tak ada rencana aksi yang didesain untuk berakhir bakar-bakaran, atau menjarah. Dan nanti di lapangan kalau jebol, paling menyisakan coretan di dinding dan sisa bakaran ban di tengah jalan. Dan yang paling umum tentu sampah di jalanan, karena sampah tak sempat dibersihkan. Bagaimana mau membersihkan kalau kemudian diusir oleh polisi dengan semprotan water kanon dan tembakan gas air mata.
Kisah setelah aksi biasanya ada desas-desus, soal satu dua peserta aksi yang membawa sajam. Atau beberapa orang diamankan karena menurut rekaman polisi mereka melakukan lemparan. Jelas peserta aksi lebih dalam kondisi lemah, sedikit saja kekerasan sudah cukup bagi polisi untuk menangkap dan mengurung di balik jeruji besi.
Tentu ada satu dua orang yang random dalam aksi. Biar semua saling jaga ada saja yang lepas kendali.
Tapi normalnya peserta aksi tidak demikian, mereka sungguh-sungguh meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan tentu saja sejumlah uang agar bisa menyuarakan keresahannya sebagai warga negara, masyarakat bangsa.
Orang yang berpartisipasi dalam unjuk rasa jelas tak ingin rusuh. Tujuan unjuk rasa adalah untuk mendorong terciptanya kehidupan bersama yang lebih baik, lebih adil, lebih berpihak pada masyarakat banyak.
Bagaimana mungkin dengan tujuan seperti itu kemudian orang merusuh, apalagi sampai dituduh makar. Tidak ada gerakan makar yang muncul dari improvisasi atau manuver sesaat.
Masak mau merebut kekuasaan atau mengulingkan pemerintah muncul begitu saja saat dikejar polisi atau tentara.
“Bubarkan DPR” atau “Ganti Presiden’ yang mungkin saja diteriakkan dalam aksi unjuk rasa jelas hanya ungkapan keresahan, kekecewaan atau kemarahan. Toh semua tahu, membubarkan presiden dan mengganti Presiden bukan urusan gampang.
Biarkan saja orang yang marah meluapkan kemarahannya, terlebih jika itu hanya kata-kata.
Tak usah juga terlalu defensif lalu mengata-ngatai yang mengucapkan itu sebagai tolol, bodoh atau konyol.
Blunder, itulah yang ditunggu-tunggu oleh ‘riot specialist’.
Dalam konteks demo akhir Agustus, blunder ditunggu untuk memberi pondasi. Aksi-aksi setelah demo pertama sebagian ditujukan untuk menumbuhkan persepsi bahwa polisi lemah, wakil rakyat tak berdaya, pemerintah kebingungan, polisi dan tentara tak kompak dan seterusnya.
Aksi masa yang bukan lagi demonstrasi itu ditujukan untuk menciptakan gejolak. Membuat para pihak khawatir, termasuk kemudian sekolah diliburkan, pekerja diminta kerja dari rumah, lembaga atau badan membatalkan kegiatan di luar dan lain-lain. Situasi dibuat mencekam, sementara kelihatan sekali para penjarah melakukan aksinya dengan tenang dan senang, sebagian bahkan melakukan siaran langsung layaknya reporter media.
BACA JUGA : Menunggang Gelombang
Ada perang kebenaran sebelum, selama dan sesudah rangkaian aksi demontrasi yang kemudian menjadi aksi masa tak terkendali.
Ini yang mestinya disadari dan diwaspadai terutama karena media sosial mudah sekali menjadi sarana untuk menyebarkan kebenaran baru, yang berbahan petikan-petikan kebenaran yang kemudian dirangkai menjadi satu.
Sejak mula manusia memang tak ingin rumit-rumit, selaliu ingin mempercayai informasi yang paling lugas dan gamblang sebagai kebenaran.
Anggota Dewan yang joget-joget mestinya tak menyakitkan, bahkan menyenangkan seperti perayaan peringatan HUT RI di Istana Negara yang diakhiri dengan jogat-joget. Toh masyarakat Indonesia sendiri juga suka joget, bahkan kadang berlebihan sukanya seperti yang terlihat dalam tren sound horeg.
Tapi joget bisa menyakitkan jika diberi konteks yang mestinya tak layak dijogeti.
Kecenderungan kreator media sosial beberapa waktu terakhir adalah berkarya memakai bahan yang tidak original berasal darinya. Banyak bahan yang tersedia di jagat maya kemudian dicuplik sepenggal-sepenggal lalu dirangkai menjadi realitas baru.
Joget anggota DPR RI menjadi menyakitkan karena dirangkai dengan informasi tentang kenaikan entah gaji atau tunjangan. Mereka digambarkan bersuka karena kenaikan itu. Dan ketika diberi konteks kondisi masyarakat terkini yang hidupnya tertekan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tak kreatif dalam mencari uang, hingga pilihannya hanya menaikkan pajak atau punggutan, maka joget para Wakil Rakyat itu seolah menari diatas penderitaan konstituennya.
Kebenaran yang dikreasi melalui media sosial ini yang kemudian dipercaya sebagai kebenaran baru, dan karena masuk dalam akal publik, maka kebenaran itu kemudian menjadi kebenaran komunal. Dan itu yang kemudian menggerakkan masyarakat.
Ini kemudian dibaca sebagai peluang bagi para ‘riot specialist’ untuk menunggang gelombang. Dengan kebenaran itu masyarakat diarahkan untuk mengambil harta benda Wakil Rakyat. Demonstrasi atau unjuk rasa kemudian diarahkan menjadi aksi masa untuk menjarah rumah wakil rakyat atau pejabat.
Aksi massa jelas bukan demonstrasi yang didahului oleh konsolidasi. Aksi massa didorong melalui desas-desus.
Dan tak ada kekuatan sipil di Indonesia yang punya infrastuktur kuat untuk menyebarkan desas-desus, pun akun media sosial semacam lambe turah sekalipun.
Desas-desus aksi massa yang akan mengeruduk rumah Syahroni sudah beredar sejak pagi. Masyarakat sekitar sudah dikondisikan, dikondisikan untuk mengamankan tetapi sekaligus untuk penasaran dan nanti ikut menonton.
Entah berapa banyak massa yang sesungguhnya dikerahkan untuk mengeruduk rumah Syahroni. Namun yang pasti kumpulannya makin membesar karena warga sekitar terpancing untuk ikut turut serta.
Para ‘riot spesialist’ paham betul, dalam kumpulan massa yang cair watak orang Indonesia yang suka mencari kesempatan dalam kesempitan atau yang dikepalanya tertanam nasehat ‘Jangan sekali-kali melewatkan kesempatan’ tak perlu dikomando dua kali untuk mengambil apa yang mereka sukai atau apa yang dianggap berharga.
Satu teriakan yang bernada mempersilahkan untuk bebas mengambil tak butuh waktu lama untuk mengerakkan sebagian besar orang.
Yang tadinya hanya datang untuk menonton, lama-lama ikut serta ambil bagian.
Begitu mulai tenang, yang mengambil barang bukan miliknya itu mulai tak tenang. Maka jangan heran jika kemudian ada beberapa yang mengembalikannya. Atau meninggalkan di jalanan ketika pulang.
Kita tahu salah satu nasehat yang paling tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia adalah “Jangan mengambil yang bukan milikmu,”
Dan rasanya rakyat atau masyarakat kebanyakan yang lebih mentaati nasehat itu, ketimbang mereka yang sedang berkuasa, atau sedang menjabat di kursi-kursi jabatan tinggi negara atau pemerintahan.
Kedudukan kerap membuat orang Indonesia kalap, lebih kalap dari para penjarah. Ini bukan kebenaran baru, tetapi kebenaran yang sudah lama terbukti.
note : sumber gambar – DETIK
