KESAH.ID – Sebuah nilai selalu mempunyai dua sisi. Maka nilai bisa sekaligus baik dan buruk. Nilai menjadi baik atau buruk karena intensi dari yang mempraktekkannya. Dalam kehidupan sosial dan politik, nilai bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa agar tetap berkuasa namun tetap baik dimata rakyatnya.
Hari-hari ini yang ramai dibahas di media sosial adalah Asian Value.
Coba perhatikan thumbnail di channel-channel siniar, kata Asian Value kerap muncul sebagai clickbait.
Obrolan dalam siniar Total Politik yang memanas antara hostnya yakni Arie Saputra dan bintang tamunya yakni Panji Pragiwagsono menjadi salah satu pemilu naiknya terma Asian Value.
Panji meradang ketika ditanya “Kenapa lu agak sensi soal politik dinasti?”
Panji balik bertanya pendapat Arie soal politik dinasti. Namun sang host mengelak untuk menjawab.
Terus didesak, kemudian arie mengatakan soal dinasti politik pernah digugat di MK dan MK tak mempermasalahkannya. Dasarnya setiap warga negara berhak maju dalam pemilihan.
Arie pun kemudian mengatakan “Gua Asian Value, human rights,”
Entahlah itu sungguh sebuah jawaban atau gurauan, seperti kebiasaan dua host Total Politik yang dalam siniarnya berusaha sok akrab dengan semua tamunya.
Nampaknya soal ini dipandang begitu penting oleh Refly Harun yang kemudian membuat sebuah video tunggal membahas kelakuan host siniar Total Politik ini.
Menurut Refly bukan kali ini saja mereka membuat persoalan. Sebelumnya Rocky Gerung yang dipanggil tanpa embel-embel oleh host Total Politik juga pernah meradang. Rocky keberatan dengan ucapan mereka yang dianggap seksis.
Dan keberatan yang dihadapi dengan cenggegesan itu membuat Rocky menyebut dua host Total Politik sebagai manusia tolol. Rockypun meninggalkan mereka berdua, walk out dari siniar Total Politik.
Dalam pandangan Refly, Total Politik dianggap bermain di wilayah abu-abu. Tidak terang benar keberpihakannya kemana, walau jika ditelisik lebih dalam cenderung condong untuk membela regim.
Refly mengolongkan Total Politik dalam gerbong yang sama dengan siniar Helmy Akbar Faisal Unsencored dan Helmy Yahya Bicara.
Menurut Refly tiga siniar ini yang dipanggil ke istana bersama dengan influencer-influencer di sosial media.
Membandingkan channel siniarnya sendiri dengan mereka, Refly menyebut mereka lebih luas positioningnya. Tamunya bermacam-macam termasuk orang pemerintahan atau partai yang berada dalam pemerintahan.
Sedangkan channel siniar Refly lebih terbatas karena jelas-jelas beroposisi atau kritis pada pemerintah atau regim.
Soal membela atau beroposisi sebenarnya hanyalah sebuah sikap atau pilihan.
Yang menjadi soal jika membela atau menyerangnya brutal.
Dua-duanya jadi sama-sama buruk.
Saya setuju dengan ulasan Refly Harun, sebagai siniar politik yang didengarkan oleh anak-anak muda mestinya hostnya lebih bijaksana ketika mengundang atau berhadapan dengan narasumber yang jelas-jelas sudah diketahui posisi atau sikap politiknya.
BACA JUGA : Tsunami Politik
Pada prinsipnya tidak ada yang bisa melarang seseorang untuk terjun dalam politik. Tetapi untuk bisa duduk dalam posisi politik publik tentu saja ada etikanya.
Saya kira Panji pasti tahu di Amerika Serikat pernah ada dinasti politik lewat keluarga Kennedy. Namun dinasti itu dibangun dengan kesadaran dan pendidikan politik keluarga serta diuji dalam kedudukan politik mulai dari bawah.
Saudara dari John F. Kennedy tidak menjadi politisi karena gendongan dirinya yang pernah duduk sebagai presiden.
Pun juga dengan Georgo Bush. George Bush junior kemudian menyusul ayahnya menjadi presiden. Tapi jelas mulai dari pencalonan hingga terpilih, bapaknya sedang tidak berkuasa, atau bisa ikut cawe-cawe dengan melobi kanan-kiri.
Politik dinasti di Amerika Serikat dan di Indonesia jelas jauh berbeda.
Dan spektrum politik dinasti begitu luas, tidak hanya di jalur eksekutif melainkan juga di jalur legislatif.
Betapa banyak anggota dewan perwakilan rakyat yang telah punya pengalaman berkontestasi kemudian mengendong anak, istri, menantu, keponakan dan lainnya untuk naik.
Padahal sebelumnya mereka hampir tak pernah ikut dalam urusan politik, belajarpun juga tidak.
Hanya karena ada orang dalam mereka kemudian langsung bisa masuk ke dalam jalur kekuasaan.
Hal seperti ini tak pantas untuk jadi permahfuman. Apalagi dengan embel-embel Asian Value atau Human Right.
Jangan naif, undang-undang, keputusan mahkamah konstitusi atau apapun tidak selalu didasari atas asas-asas hukum dan konstitusi. Keputusan hukum di negeri kita kerap kali dicemari oleh keputusan, komitmen atau janji politik.
Maka wajar jika kemudian Panji Pragiwagsono meradang. Ketika dipertanyakan soal kesensiannya pada politik dinasti.
Bisa jadi kedua host siniar Total Politik kurang belajar dari lampu merah terhadap politik dinasti yang sudah digelorakan semenjak jaman kemerdekaan. Para kaum nasionalis waktu itu bahkan terkesan begitu kejam pada penguasa-penguasa kesultanan atau kerajaan.
Kaum aristokrat di beberapa wilayah dipermalukan, bahkan ada yang gedung atau istananya dihancurkan dan anggota keluarganya dihabisi.
Begitu merdeka dan memilih republik sebagai sistem kenegaraan, kaum nasionalis berusaha menghapuskan jejak aristokrasi dalam tubuh pemerintahan dan politik. Tujuannya agar politik dinasti tidak kembali.
Hanya saja semenjak otonomi daerah kecenderungan politik dinasti kemudian meningkat. Para penguasa daerah menyebarkan anggota keluarga dalam berbagai kedudukan di tingkat eksekutif dan legislatif.
Di banyak daerah ada suaminya kepala daerah, istrinya ketua dewan perwakilan rakyat. Begitu suaminya habis periode jabatan, sang istri mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan anaknya kemudian duduk sebagai ketua dewan perwakilan rakyat tingkat daerah.
Daerah-daerah yang mempraktekkan kehidupan politik seperti ini kemudian cenderung korup. KPK telah beberapa kali menangkap dinasti politik yang koruptif.
Di tingkat nasional kemudian cara seperti ini dibawa oleh Presiden Jokowi yang punya pengalaman sebagai kepala daerah. DNA perilaku kepala daerah itu yang kemudian mempengaruhi Jokowi sehingga politik dinasti terbawa hingga level nasional.
BACA JUGA : Indonesia Emas
Lantas apa yang sebenarnya dimaksud sebagai Asian Value yang dipakai oleh host siniar Total Politik untuk ngeles dari pertanyaan balik Panji Pragiwagsono itu?.
Asian Value sebenarnya merupakan nilai-nilai yang berkembang di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara dalam hal politik sebagai alternatif terhadap nilai-nilai politik dari barat.
Nilai politik dari barat misalnya HAM, demokrasi, globalisasi dan kapitalisme. Sementara nilai dari asia adalah disiplin, kerja keras, berhemat, pencapaian akademik, penghormatan terhadap otoritas dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.
Nilai Asia ini mulai diperkenalkan oleh para pemimpin negara pada awal abad 20 seiring dengan pencapaian kesejahteraan dan kemajuan negara-negara Asia.
Berhasil membangun ekonomi dan stabilitas politik, umumnya pemimpin di Asia terutama Asia Timur dan Asia Tenggara kerap menganggap nilai-nilai barat merupakan ancaman bagi keseimbangan antara ekonomi dan kehidupan sosial. Barat dianggap mengajarkan individualisme yang tak cocok dengan tatanan ekonomi, sosial dan budaya timur.
Para pemimpin kemudian mengedepankan nilai-nilai lokalnya. Seperti Suharto yang kerap melabeli ekonomi Indonesia sebagai ekonomi Pancasila. Pun juga demokrasinya yang adalah demokrasi Pancasila. Dalam komunikasi yang setara dan demokratis, Suharto kemudian memasukkan unsur sopan-santun. Maka kalau mau mengkritik Suharto, kritiknya harus membangun dan disampaikan dengan cara yang sopan.
Begitulah cara mengkritik yang baik menurut Suharto. Cara yang sesuai dengan Asian Value.
Usut punya usut ternyata mengedepankan soal Nilai Asia adalah modus dari para pemimpin untuk melangengkan kekuasaannya. Nilai-nilai itu dijadikan tameng agar mereka bisa tetap mempertahankan kepentingan, termasuk agar bisa berlaku otoriter namun tetap diterima oleh masyarakat.
Praktek ini kemudian secara politik dan sosial kemudian menumbuhkan budaya korupsi. Baik korupsi oleh penguasa maupun korupsi oleh masyarakat. Masyarakat dan pemerintahan di Asia kemudian menjadi masyarakat dan pemerintah paling korup .
Korup karena titik tumpu kehidupan bersama bukan pada negara atau individu melainkan pada keluarga masing-masing. Demikian juga kepentingan kelompok atau komunitas lebih utama dari kepentingan individu.
Sementara itu keputusan politik selalu didasari atas konsensus bukan konfrontasi gagasan atau ide-ide dalam lembaga perwakilan rakyat. Kritisisme kemudian dikritik karena dianggap menganggu harmoni dalam kehidupan bersama. Negara bahkan kerap memakai nilai-nilai moral untuk menjadi kestabilan pemerintahan.
Dan yang paling fatal kebanyakan elit percaya bahwa pembangunan dan pertumbuhan hanya bisa dicapai dengan pemerintahan yang kuat.
Maka jangan heran, walau berdarah-darah dalam persaingan pemilu. Begitu pemilu usai yang menang akan merangkul sebanyak mungkin unsur untuk ikut bersama-sama menikmati kue kekuasaan.
note : sumber gambar – TIRTO
