Yang berperang Rusia dan Ukraina, yang sering disalah-salahkan Amerika Serikat dan sekutunya. Kejayaan Amerika Serikat memang dimulai ketika berhasil mengompor-ngompori perang di negeri dan benua lainnya.
Kabarnya perang pecah kerena Rusia berang, Ukraina negara tetangga yang merupakan saudara sebangsanya itu lebih memilih berakrab-akrab dengan aliansi negara yang dahulunya merupakan musuh nenek moyang mereka.
Perangnya memang tidak frontal, masing-masing pihak seperti sangat hati-hati menyerang pihak lainnya. Serangannya juga tidak sekedar mengandalkan senjata melainkan juga kata-kata dan serangan ekonomi, yakni embargo dari negara-negara sekutu Amerika Serikat terhadap Rusia.
Karena menyangkut arus barang dan komoditas dalam dunia yang saling terhubung, gangguan pada distribusi entah karena faktor keamanan atau larangan perdagangan membuat perang kemudian berpengaruh bukan hanya kepada yang berperang dan yang ikut-ikutan mendukung perang.
Indonesia yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan konflik Rusia Ukraina ikut merasakan akibatnya.
Konon kabarnya lonjakan kenaikan beberapa kebutuhan pokok di dalam negeri ada hubungannya dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Bahkan kalau diurut-urut, ribut soal minyak goreng salah satu penyebabnya adalah kekurangan pasokan minyak goreng/minyak sayur di Eropa yang biasanya dipasok oleh Rusia atau Ukraina.
Bukan hanya itu, Eropa Barat juga mempunyai ketergantungan cukup tinggi pada sumber energi dari wilayah bekas Uni Soviet itu. Embargo yang ditetapkan oleh berbagai negera di Eropa terhadap Rusia mengakibatkan pasokan energi menjadi berkurang.
Dan sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia menjadi alternatif untuk mendatangkan bahan baku bukan hanya untuk kepentingan konsumsi melainkan juga energi, bio energi.
Harga CPO dunia kemudian melambung tinggi. Dan wajar jika pra produsen CPO kemudian lebih mementingkan untuk memenuhi pasar yang sedang gemuk itu. Sebab prestasi perusahaan yang kebanyakan adalah perusahaan publik adalah kinerja keuangannya.
Laporan tahunan yang diwarnai dengan kenaikan keuntungan, kinerja keuangan yang sehat akan membuat sahamnya moncer di pasaran. Para investornya juga akan menangguk untung entah lewat pembagian deviden atau harga saham yang to the moon.
Pemerintah tidak senang karena rakyatnya menjerit. Wakil rakyat juga berang. Hingga akhirnya pemerintah berusaha menstabilkan harga. Bertindak sebagai pawang minyak goreng, mencegah harga melambung tinggi, menahannya dengan sihir Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation.
Hanya saja mantera intervensi negara di regim pasar bebas ibarat menepuk angin. Campur tangan pemerintah soal minyak goreng justru membuat barangnya hilang dari pasaran, antrian terjadi dimana-mana bahkan sampai memakan korban jiwa. Antri minyak goreng layaknya maju perang.
Pemerintah menyerah setelah mengeluarkan uang trilyunan rupiah yang bisa jadi membuat para produsen untung dua kali. Minyak goreng kemasan dikembalikan kepada harga pasar disertai dengan nasehat dari ‘Ibu Bangsa’, pemimpin Partai Wong Cilik yang menasehati para ibu-ibu agar tak kecanduan goreng mengoreng.
Masyarakat pasrah, hanya bisa mengurut dada melihat anomali pasar, harga tinggi dan barang melimpah.
BACA JUGA : Kita Lebih Butuh Pawang Minyak Goreng Daripada Pawang Hujan
23 Maret 2022 sebelum malamnya bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk kunjungan kerja esok harinya, Presiden Jokowi mencuit lewat akun twitternya yang mengabarkan pertemuan dengan ketua-ketua umum organisasi mahasiswa Cipayung Plus.
Cuitannya begini “Hari ini saya menerima para ketua umum 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus, yakni dari HMI, GMKI, PMII, PMKRI, KMHDI, IMM, HIKMAHBUDHI, LMND, PII, HIMA PERSIS, KAMMI, dan GMNI. Kami berdiskusi tentang program Rumah Kebangsaan, IKN, hingga soal harga bahan pokok,”
Yang disebut dengan kelompok Cipayung Plus adalah Himpunan Mahasiswa Islam {HMI}, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia {GMKI}, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia {PMII}, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia {PMKRI}, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia {KMHDI}, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah {IMM} dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia {HIKMAHBUDHI}, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi {LMND}, Perhimpulan Islam Indonesia {PII}, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam {HIMA PERSIS}, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia {KAMMI} serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia {GMNI}.
Sontak saja pertemuan itu ramai menjadi bahan berita dan cerita. Ada banyak sentimen negatif terhadap pertemuan itu. Ada kecurigaan bahwa pertemuan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menahklukan kelompok mahasiswa yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Di twitter, sahut menyahut sambung menyambung untuk mengomentari pertemuan ini. Ada banyak yang mempertanyakan kapasitas mereka sebagai perwakilan mahasiswa, ada juga yang menyorot kenapa mereka tidak datang dengan ‘atribut’ masing-masing dan banyak opini receh lainnya.
Sebagian yang dipertanyakan di twitter sebenarnya telah terjawab di beberapa pemberitaan media. Sebab setelah pertemuan, para ketua umum organisasi mahasiswa itu melakukan jumpa pers di hadapan awak media.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum organisasi mahasiswa Cipayung Plus sebenarnya pertemuan silaturahmi biasa. Pertemuan yang dilakukan sambil makan malam tentu saja tidak akan membahas tuntas berbagai persoalan. Apa yang disampaikan pastilah hal-hal yang normatif saja.
Tak perlu curiga soal ‘merapat’ atau ‘menahklukkan’, mahasiswa tetap saja bisa mendukung atau tidak mendukung soal pemindahan IKN misalnya. Tetap saja bisa menyuarakan kekritisan terhadap banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa.
Toh pertemuan dilakukan secara terbuka, bahkan diberitahukan sendiri oleh Presiden Jokowi. Apa yang dibahas dan dibicarakan bisa dengan gamblang dilihat, sebab semua pasti terdokumentasi.
Yang justru berbahaya adalah pertemuan-pertemuan yang tidak terbuka. Pertemuan yang tidak dipublikasi untuk konsumsi umum. Pertemuan yang kemudian menghasilkan aksi-aksi nan seolah membela rakyat dan mengkritisi pemerintah namun bias kepentingan kelompok tertentu.
Tapi apapun itu, sebuah signal telah dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo tentang kemungkinan kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok dan lainnya yang mungkin tidak akan tertahankan lagi.
BACA JUGA : Presiden 3 Periode Mulai Dari Qodari Dikonfirmasi Oleh Big Data
Kenaikan berbagai kebutuhan pokok memang tak akan tertahankan lagi mengingat kebijakan soal kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% dipastikan tidak akan ditunda oleh pemerintah. Sri Mulyani, menteri keuangan memastikan kenaikan itu akan diterapkan mulai tanggal 1 April 2022.
Kenaikan sebesar 1% memang kecil namun dampaknya bisa dipastikan tidak kecil mengingat kenaikan PPN ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum bagi para produsen untuk mengkoreksi harga. Bukan rahasia lagi kalau banyak produsen menahan-nahan beban ongkos produksi semenjak pandemi Covid 19 merebak.
Maka kenaikan pajak yang mestinya tidak terasa, di kelompok konsumen tidaklah demikian. Harga-harga kebutuhan pokok yang kini tidak lagi hanya sekedar sandang, papan dan pangan melainkan juga pulsa serta peralatan kosmetik dan elektronik dalam arti seluas-luasnya pasti akan meningkat pesat.
Produsen hanya akan terkena dampak pada barang atau produk yang dihasilkan, namun konsumen akan mengalami beban akumulatif karena apa yang dibutuhkan atau dikonsumsi terdiri dari banyak produk atau barang.
Tidak usah mununggu sampai 1 April nanti. Kini setelah kenaikan harga minyak goreng tak bisa dijinakkan, harga gandum atau serealia juga mulai merangkak naik.
Soal ini kembali kepada konflik Ukraina dan Rusia, dua negara yang produk serealianya memasok kebutuhan di Indonesia, nomor dua setelah Australia. Dari Ukraina saja, Indonesia di tahun 2020 mengimport kurang lebih 3 juta ton gandum.
Jangan sepelekan gandum, sebab tepungnya kini sudah menjadi salah satu makanan pokok bagi sebagian besar warga Indonesia. Kita sangat doyan mie dan roti. Yang meski bisa diganti dengan tepung yang diolah dari umbi-umbian atau biji-bijian dari tanaman yang bisa ditanam di Indonesia namun hasilnya kurang mirasa di lidah.
Dan kenaikan pada produk atau kebutuhan yang berhubungan dengan lidah dan perut amatlah sensitif untuk memicu keresahan.
Jika kenaikan harga minyak goreng bisa dihadapi dengan kurangi goreng mengoreng dengan alasan kesehatan. Kenaikan harga tepung terigu bahan utama mie-miean dan roti-rotian akan sulit dihadapi dengan mengurangi konsumi.
Generasi sekarang ini adalah mahkluk yang akrab dengan mie dan roti, konsumsinya juga susah ditekan. Sementara memproduksi gandum sendiri sampai sekarang juga masih menjadi tantangan. Iklim kita tidak cocok untuk mengembangbiakan gandum dengan hasil dengan baik.
Jangankan gandum, kedelai sebagai bahan baku tempe, makanan kebanggaan nasional sampai sekarang masih jadi persoalan.
Maka jika berbicara soal gandum dalam konteks ketahanan pangan, Indonesia yang menderita karena perang Rusia Ukraina sebenarnya telah menanggung lama beban kalah perang. Sebagai bangsa yang dahulu makan umbi-umbian dan tepung sagu, kemudian tahkluk pada supremasi pangan ‘barat’.
Sialnya bukan hanya mie dan roti, bahkan tempe yang lahir dan besar di Indonesia sampai sekarang bahan baku utamanya yakni kedelai juga tergantung dari produsen di ‘barat’.
Meski memproklamirkan diri sebagai negeri ‘gemah ripah loh jinawi’ nyata senyatanya dalam urusan perut ternyata kita bergantung pada supremasi ‘barat’.
Alhasil kenaikan harga yang melambung tinggi, tidak bisa kita kendalikan sejatinya merupakan cermin rendahnya harga diri bangsa ini.
Wajarlah jika sulit untuk menolak ajakan makan malam bersama presiden. Sebab makan malam bersama presiden apalagi di istana negara bakal auto menaikkan harga diri.
“Naik gojek ke istana, jangan ejek mahasiswa yang makan malam disana,”
