‘Good Boy and Nice Girls’ tingkatan perkembangan moralitas dengan orientasi interpersonal dan konfromitas menjadi ‘anak baik’ adalah bagian yang paling nyantol di ingatan ketika saya mempelajari tahapan perkembangan moralitas ala Lawrence Kohlberg.
Orientasi menjadi ‘anak baik’ muncul karena ada harapan dari orang tua, lingkungan dan masyarakat luas. Dalam konteks ini kesadaran menjadi ‘anak baik’ juga didasari oleh relasi kuasa atau hirarki sosial.
Yang berkuasa akan memberi hukuman kalau menemukan perilaku buruk dan sebaliknya akan memberi pujian atau hadiah jika menemukan perilaku baik.
Seperti halnya saya, tentu kebanyakan orang ingin mendapat pujian dan hadiah. Namun untuk ada syaratnya yakni harus menjadi ‘orang baik’ sesuai dengan konvensi dalam masyarakatnya.
Setahu saya jauh sebelum Kohlberg mengungkapkan teorinya, Juvenal, seorang penyair Romawi Kuno dalam tulisan berjudul Satire X, telah menuliskan frasa metonimik ‘panem et circenses’, roti dan sirkus. Frasa ini dipakainya untuk mengutuk perilaku politik masyarakat umum yang kemudian abai pada hak-hak politiknya karena telah ‘dikenyangkan dan dihibur’ oleh penguasa politik.
Roti adalah makanan pokok sedangkan sirkus adalah hiburan yang mewah. Dan keduanya diberikan oleh penguasa politik secara gratis. Masyarakat kemudian kenyang dan senang sehingga tak peduli lagi pada mutu layanan publik, kualitas moral penguasa, kepahlawanan dan lain sebagainya.
Karena telah kenyang dan senang masyarakat dengan sukarela menanggalkan kebebasan dan hak-hak politik kemasyarakatnya.
Perilaku politisi di jaman Romawi Kuno yang bersikap populis dengan cara ‘annona’ atau memberikan sumbangan gandum dan menggelar hiburan sirkus nan mewah serta mahal secara gratis untuk meraih kekuasaan politik masih terus terjadi hingga hari. Kita menyebutnya dengan politik transaksional.
Namun sepanjang pengalaman saya sebagai warga yang mempunyai hak pilih, politik transaksional kini hanya dilakukan menjelang pemilu. Dan setelah kemenangan diraih, apa yang ditransaksikan kemudian diingkari.
Di Indonesia, pemerintah atau penguasa tak mungkin lagi menundukkan masyarakat atau membuat masyarakat patuh pada pemimpin dengan cara memberi ‘roti dan sirkus’ secara gratis. Regim tak cukup lagi punya kemampuan untuk membiayai hal itu.
Bukan hanya Indonesia, negara-negara kaya lain sekalipun juga sulit untuk mempraktekkan hal itu.
Pemimpin politik di negeri manapun selalu ingin pemerintahan berjalan stabil, tidak bergejolak. Hanya saja membuat rakyat tenang dengan kemampuan mengenyangkan dan menenangkan rakyat sudah tidak dipunyai lagi. Lalu jalan apa yang mesti dipilih?.
Negara semodern dan sedemokratis apapun tetap menyandarkan diri pada aparat keamanan untuk menenangkan {menundukkan/mendisiplinkan} warganya. Negara atau pemerintah memberi ‘hak’ melakukan kekerasan kepada aparat keamanan dengan alas undang-undang. Para aktivis menjuluki hal ini sebagai moda represi.
Namun tampil sebagai regim yang bertumpu pada kekuatan aparat keamanan jelas akan membuat pemerintahan dicap sebagai otoriter atau diktaktor, pemerintah yang kejam.
Tak ada pemimpin yang mau dikenang sebagai orang kejam, terkecuali jika orang itu memang benar-benar gila.
Maka mesti dicari jalan bagaimana caranya agar rakyat bisa berkilah “Nda apalah hidup sedikit susah yang penting kita punya negeri nan hebat, negara yang membanggakan,”
Lahirlah moda nasionalisme, sebuah rekayasa untuk memompakan kebanggaan nasional agar rakyat yang sebagian tak punya kebanggaan diri kemudian mewakilkan kebanggaannya pada negara atau pemerintahan.
Dan sejak kanak-kanak saya akrab dengan pompaan semangat kebanggaan, nasionalisme ala Indonesia lewat cerita kepahlawanan nan gagah berani, melawan moncong senjata api dengan bambu runcing, negeri nusantara nan kaya raya ‘gemah ripah loh jinawi’, pemimpin yang bijaksana hingga diberi gelar bapak pembangunan dan seterusnya.
Jaman saya kecil dulu, pembangunan nasionalisme yang sekaligus menghibur dilakukan oleh Departemen Penerangan yang mempunyai armada mobil film {mobil penerangan} untuk menyelenggarakan pemutaran film hingga pelosok-pelosok desa.
Usai pemutaran film walau jalan sambil terkantuk-kantuk, saya senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia meski desa saya waktu itu belum dialiri listrik.
BACA JUGA : Presiden 3 Periode Mulanya Dari Qodari Dikonfirmasi Oleh Big Data
Seiring dengan waktu, senada dengan perubahan paradigma politik yang namanya represi dan nasionalisme juga berkembang.
Negara atau pemerintahan tak lagi boleh melakukan kekerasan secara ‘telanjang’. Aparat keamanan mesti melakukan penindakan secara terukur dengan disertai legalitas berdasarkan undang-undang. Melakukan kekerasan secara serampangan akan berakhir menjadi pesakitan.
Pun demikian dengan nasionalisme, tak lagi bertumpu pada semangat juang menghadapi penjajah namun berdiri sama tinggi dengan prestasi-prestasi negeri lainnya.
Maka membangun sirkuit balap berkelas international dan berhasil menyelenggarakan balapan motor paling akbar sedunia begitu selesai pembangunan sirkuitnya adalah cara untuk memompakan kebanggaan nasional secara elegan.
Sebagai pengemar Marc Marquez, meski pada akhirnya dia cedera saat warming up hingga batal mengikuti balapan, saya tetap bangga dengan suksesnya Indonesian Tourism Development Coorporation menggelar Moto GP seri 2 pada tahun 2022 ini.
Tak banyak negara yang diberi kepercayaan untuk melaksanakannya, tahun 2022 ini hanya 21 sirkuit yang diberi kepercayaan dan hak untuk melaksanakan hajatan balapan Moto GP.
Lebih membanggakan lagi, Indonesia juga sukses melaksanakan Moto GP yang berbeda dengan penyelenggaraan di negara dan sirkuit lainnya. Faktor pembeda itu adalah kemunculan Raden Rara Istiati Wulandari yang memamerkan kedigdayaannya dalam mengusir hujan.
Pertunjukan yang nampak tak sesuai SOP Pawang Hujan tradisional terutama dalam soal penampilan ke depan publik, kostum dan gerak-gerik serta pernak-pernik ritual nyatanya bukan hanya entertaining melainkan juga membuat Moto GP seri Mandalika menjadi viral di seluruh dunia.
Raden Rara Istiati Wulandari kemudian menjadi news maker yang jauh lebih joss daripada serombongan influencer dan key opinion leader yang diorganisir oleh Gekrafs untuk meramaikan perhelatan Paris Fashion Week at Paris Fashion Show di Paris, Perancis belum lama ini.
Dari Mandalika, Sang Pawang Hujan mampu membuat nama Indonesia membahana ke seluruh dunia.
Walau hanya bisa menyaksikan lewat siaran langsung di layar televisi yang mulai bergaris karena ada masalah di LCD-nya, saya yang tidak termasuk dalam jamaah yang percaya bahwa pawang hujan bisa mencegah atau mengusir hujan tetap saja secara emosional merasa bangga atas Indonesia.
Saya yakin masih akan ada cerita tentang Pawang Hujan di Sirkuit Mandalika pada penyelenggarakan Moto GP di Sirkuit Termas Rio Hondo, Argentina pada tanggal 3 April nanti. Atau bahkan masih akan terus dibicarakan hingga seri ke 21 atau seri terakhir yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2022, di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.
Dan apa efeknya?. Di jaman ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai panglima, keterkenalan akan menjadi pintu masuk untuk menggaet konsumen dan wisatawan. Dan sirkuit Mandalika memang didesain menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang bukan hanya untuk menyelenggarakan GP Mandalika semata melainkan juga menjadi outlet untuk memasarkan kekayaan budaya, produk kreatif dan destinasi wisata yang digambarkan sebagai surga yang ada di dunia.
BACA JUGA : Batavia Melahirkan Betawi, Jakarta Menelurkan ‘Jaksel’, Nusantara Memunculkan Apa?
Kita akhirnya punya Pawang Hujan yang mendunia, sayangnya kita tak punya Pawang Minyak Sawit yang mampu menyenangkan dan menenangkan warga di pelbagai penjuru Indonesia.
Akhir tahun 2021 dan memasuki awal tahun 2022, harga minyak goreng melonjak naik. Minyak goreng berbahan sawit membuat warga Indonesia terutama ibu-ibu menjadi panik. Bagi pemerintah yang dalam survey terakhir mendapat apresiasi positif dari sebagian besar warga negara tentu ini menjadi kesempatan baik untuk menunjukkan kepedulian pada rakyatnya.
Pemerintah seperti politisi Romawi Kuno kemudian memberi roti pada masyarakat yang meski tanpa bonus sirkus pasti dengan sendirinya sudah memberi hiburan, terutama hiburan di hati.
Pemerintah kemudian lewat mekanisme Domestic Market Obligation {DMO} dan Domestic Price Obligation {DPO} menetapkan Harga Eceran Tertinggi {HET} untuk minyak goreng dalam kemasan. Produsen CPO diminta mengutamakan kepentingan masyarakat dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
‘Roti’ untuk masyarakat diberikan dalam bentuk ‘gandum’ kepada para produsen agar harga pasar minyak goreng terkoreksi sesuai arahan harga dari pemerintah.
Namun ‘dele ora dadi tempe’, kebijakan DMO, DPO dan HET yang dikeluarkan oleh pemerintah justru membuat atrian panjang di pusat perbelanjaan dan minyak goreng malah langka di pasaran.
Tak sanggup bertindak sebagai Pawang Minyak Goreng akhirnya pemerintah melepas harga minyak goreng dalam kemasan ke harga pasar. Minyakpun kemudian melimpah ruah di pasaran dengan harga tinggi namun mau tak mau harus dibeli.
Dan sebagai gantinya kemudian pemerintah akan bertindak sebagai Pawang Minyak Goreng Curah. Subsidi kemudian akan dialihkan ke produk minyak goreng yang tak terlalu disukai oleh mereka yang doyan numis-numis dan goreng-goreng.
Kenapa pemerintah gagal menjadi Pawang Minyak Goreng Kemasan?.
Mencegah kenaikan atau menahan harga agar tetap rendah pada komoditas yang telah dilepas dalam mekanisme hukum pasar itu ibaratnya melawan hukum alam.
Hukum pasar sebagaimana diajarkan oleh para ekonom dan kemudian dipercayai serta dipraktekkan oleh para produsen dan pedagang berlaku dengan rumus sebagai berikut : kalau pasokan berlebih tapi permintaan tetap, atau barang banyak tapi permintaan sedikit, harga pasti turun. Sebaliknya ketika pasokan tetap tapi permintaan naik, atau pasokan turun tapi permintaan tetap, harga pasti melambung.
Maka di pasar yang namanya naik turun itu biasa. Dan tentu saja naik atau turunnya akan membuat yang bahagia dan yang menangis berbeda-beda. Kalau harga turun yang gembira tentu saja pembeli. Tapi penghasil atau produsen nangis guling-guling. Sebaliknya jika harga melonjak naik gila-gilaan, yang pingsan tentu pembeli, tapi penghasil atau produsen bisa menari riang.
Memang benar terkadang kesenangan itu muncul dari penderitaan orang lain.
Soal listrik, pajak, retribusi, iuran bpjs dan lain-lain pemerintah memang bisa mengatur karena mekanisme tidak pada pasar melainkan ada dalam kewenangan pemerintah. Tapi soal minyak goreng, sabun, telur, boba, kopi, durian, lombok, bawang merah dan seterusnya sudah lama ada dalam regim hukum pasar.
Intervensi pada hukum dan mekanisme pasar hanya mungkin dilakukan oleh pemerintah yang kuat, kuat anggarannya dan kuat wibawanya pada pelaku industri.
Dan nampaknya di negara-negara yang berbendera republik {demokratik}, satu-satunya pemimpin yang mampu menjadi Pawang untuk komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh rakyatnya adalah seorang presiden yang bernama Xingping.
Jadi tetaplah bangga menjadi Indonesia karena kita punya Pawang Hujan, Pawang Ular, Pawang Buaya, Pawang Komodo, Pawang Api, Pawang Lebah, Pawang Pohon, Pawang Keris dan lain-lain. Walau hari-hari ini kita lebih perlu Pawang Minyak Goreng yang sayangnya tak kita punyai.
