Kenapa sekolah-sekolah berasrama prestasi murid-muridnya dalam hal nilai pelajaran lebih baik dari sekolah umum lainnya?. Karena di sekolah berasrama murid-muridnya dipaksa atau dibiasakan belajar pada jam-jam tertentu.
Oleh karena itu siswa-siswi di sekolah berasrama umumnya tidak mengenal budaya ‘kebut semalam’ atau ‘wayangan’. Ngebut mengerjakan PR yang tertunda-tunda atau belajar sampai pagi saat mau ulangan atau ujian.
Barangkali kebanyakan para pejabat, penentu kebijakan saat ini bukan siswa sekolah berasrama. Makanya kebiasaan kebut semalam dan wayangan kerap ditemui saat mereka melahirkan kebijakan. Contoh produk kebijakan terbaru hasil kebut semalam adalah UU IKN.
Total hari yang dibutuhkan untuk mengerjakan UU IKN adalah 43 hari. Mulai dari pembahasan hingga pengesahan. UU IKN disahkan setelah pembahasan terakhir yang dimulai pada Senin, 17/01/2022 hingga Selasa subuh, 18/01/2022.
Dengan disahkan UU IKN ini maka cita-cita yang tertunda-tunda untuk memindahkan ibukota negara akhirnya bisa diwujudkan. Cita-cita yang dimulai sejak Presiden RI pertama akhirnya terwujud pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden ketujuh.
Sukarno, Presiden pertama RI waktu itu berencana memindahkan ibukota negara selain karena alasan daya dukung lingkungan juga dikarenakan ingin lepas dari warisan kolonial Belanda. Dalam pandangan Sukarno, Jakarta sebagai Ibukota Negara RI adalah kota yang didirikan oleh Belanda.
Sejarah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara memang tak lepas dari Vereenigde Oost-Indische Compagnie {VOC}.
Maskapai dagang Belanda yang didirikan untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda di Asia. Selain itu juga untuk menyaingi kongsi dagang lainnya di Nusantara yakni East India Company {EIC} milik Inggris.
Untuk mengembangkan aktivitas dagangnya VOC kemudian mendirikan markas besar di Banten pada tahun 1603.
Oleh Sultan Banten saat itu yakni Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir, VOC diperbolehkan untuk mendirikan dermaga, kantor administrasi dan gudang disana.
Namun ternyata yang diijinkan untuk mendirikan hal serupa bukan hanya VOC melainkan juga EIC, bahkan EIC mendapatkan lokasi yang lebih baik ketimbang VOC.
Seperti diketahui Banten dan Makassar pada saat itu merupakan salah satu pusat perdagangan besar rempah-rempah. Pedagang dari berbagai penjuru dunia datang dan membeli dagangan disana. Namun kebijakan Sultan Banten saat itu adalah ingin menjadikan Banten sebagai daerah perdagangan terbuka, sehingga siapapun bisa berdagang disana.
Gagal menguasai Banten dan juga sulit untuk menduduki Makassar, VOC kemudian berniat untuk memindahkan pusat operasinya ke Maluku, tepatnya Ambon.
Kebetulan VOC berhasil merebut Ambon dari tangan Portugal, sehingga pada tahun 1610 Ambon ditetapkan sebagai markas besarnya. Markas besar ini membawahi kantor dagang yang ada di Banten, Jayakarta dan kota-kota lainnya.
VOC saat itu berfokus pada perdagangan rempah sehingga merasa tepat bermarkas di Maluku yang merupakan kepulauan penghasil rempah-rempah paling utama di Nusantara.
Namun ketika mempunyai Gubernur Jenderal yang pertama yakni Jan Pieterzoon Coen. Dia kemudian merasa bahwa Ambon tidak tepat lagi menjadi markas besar dari VOC, yang meski merupakan pusat penghasil rempah-rempah namun secara geografis tidak strategis karena jauh dari rute perdagangan inter-Asia.
Niat itu diungkapkan oleh Jan Pieterzoon Coen pada tahun 1614. Dan menurutnya kota yang paling tepat untuk dijadikan markas besar atau ibu kota VOC adalah Jayakarta.
Jayakarta memang berdekatan dengan Selat Malaka dan Selat Sunda, sehingga akan memudahkan untuk berhubungan dengan besar lainnya seperti Banten, Cirebon, Aceh dan daerah Malaka.
Memanfaatkan drama ketegangan antara koalisi Inggris dan Pangeran Jayawikarta dengan Kesultanan Banten, pasukan militer yang dikerahkan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen akhirnya bisa menguasai Jayakarta pada tahun 1619.
VOC kemudian mendirikan Markas Besar di Jayakarta dan menamai Ibu Kota VOC itu sebagai Batavia. Nama Batavia terinspirasi dari Batavier yang merupakan nama suku Jermanik pada masa kekaisaran Romawi bermukim di tepi sungai Rhein. Bangsa Belanda dan sebagian bangsa Jerman menganggap suku ini adalah nenek moyang mereka.
Pada saat VOC berkuasa di Batavia, wilayah ini telah didiami oleh penduduk yang sangat beragam, baik orang dari penjuru nusantara maupun dari mancanegara. Mereka telah kawin mawin dan melahirkan keturunan sehingga sulit untuk dideteksi suku bangsanya.
Dengan corak kebudayaan campuran, kelompok ini kelak menyebut diri sebagai Betawi, yang merupakan pengucapan Batavia dalam percakapan lokal atau pribumi.
BACA JUGA : Buang Uang Bayar Pawang Di Hajatan Moto GP Mandalika
Batavia sebelum diduduki oleh VOC sudah lebih dulu ditinggali oleh masyarakat dari beragam suku bangsa. Sebelum abad ke 16, orang-orang Sunda, pedagang dan pelaut dari pesisir utara, pulau-pulau nusantara bagian timur, Malaka, Tiongkok dan Gujarat sudah ada disana.
Corak permukiman dan masyarakatnya waktu itu adalah masyarakat air. Mereka tinggal di sekitar sungai, rawa atau daratan yang dikelilingi rawa. Sisa-sisa peradaban air itu kini masih terpatri dalam sebutan daerah-daerah yang mungkin tidak lagi berair, seperti kampung pulo, rawasari, rawa bebek, kampung sawah, muara angke dan lain-lain.
Nama-nama seperti cikini, ciledug, cinere dan lain-lain juga bermakna air. Ci dalam bahasa Sunda berarti sungai atau air.
Kedekatan dengan air juga dilestarikan dalam kebudayaan dimana pada acara-acara besar atau penting selalu ada Roti Buaya.
Dan secara geohidrologis, Jakarta akrab dengan banjir atau pasang surut air baik karena pengaruh air laut atau karena luapan sungai dan anak-anak sungainya.
Dengan dikuasai oleh VOC, Batavia sebagai kota kemudian berubah struktur perkotaannya. VOC membangun Jakarta sebagai Kota Benteng, ada kawasan dalam kota {dalam benteng} dan kawasan luar kota {luar benteng}.
Membangun Kasteel Jakarta adalah langkah awal yang dilakukan oleh Jan Pieterzoon Coen untuk membatasi wilayah Batavia.
Kawasan dalam benteng ditinggali oleh orang-orang Eropa dan juga kelompok bangsa lain yang diijinkan serta para budak. Sementara kawasan luar yang disebut Ommenlanden ditinggali oleh orang Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Bugis, Makassar dan lain-lain. Kawasan ini kelak berkembang menjadi ‘Botabek’.
Sejak awal Gubernur Jenderal VOC menyadari Batavia mirip Belanda, karena mempunyai banyak sungai dan sebagian daratannya lebih rendah dari permukaan laut. Jan Pieterzoon Coen kemudian membangun kanal-kanal untuk mengatasi banjir.
Selain itu kanal juga dipakai sebagai jalur transportasi dan memberikan nuansa Belanda agar rasa kangen para pegawai VOC pada negerinya bisa terobati.
Kanal-kanal ini harus dipelihara agar tidak tesumbat dan fungsinya untuk mengurai beban debit air sungai bisa terjaga. Untuk membersihkan kanal, VOC mengerahkan narapidana yang dirantai berpasangan dan diawasi oleh petugas bersenjata.
Hanya saja sampah dan pendangkalan karena lumpur susah diatasi, Batavia tetap banjir. Pemerintah kemudian membangun pagar kayu sejajar di pinggir kanal atau palisade wall. Namun tak juga mengatasi masalah hingga kemudian dilakukan pengerukan kanal-kanal.
Awalnya pengerukan dianggap efektif untuk mengurangi banjir karena selain membuat kanal lebih dalam, daya tampung airnya juga meningkat. Namun keberhasilan pengerukan ternyata tidak lama, banjir kembali datang.
Pemerintah VOC lupa meski selintas mirip dengan Belanda, curah hujan di Batavia jelas berbeda karena lebih tinggi. Selain itu material yang terbawa oleh aliran sungai dan air permukaan juga berbeda. Sungai dan anak sungai di Batavia berhulu di gunung-gunung, bukan hanya perbukitan melainkan juga gunung berapi yang kerap mengeluarkan material yang kemudian luruh sebagai sedimentasi.
Masalah banjir di Batavia ini kemudian terus menjadi warisan hingga jaman kemerdekaan dan sesudahnya. Bahkan ketika Batavia yang kemudian menjadi Jakarta sudah dihuni dan menjadi pusat kaum cerdik cendekia, yang sayangnya masih saja mewarisi pikiran VOC dalam soal mengatasi banjir.
Diluar warisan soal mengatasi banjir, kebijakan pemerintahan VOC dalam pengaturan demografi di Batavia kemudian melahirkan kelompok yang kemudian menyebut diri sebagai Betawi. Kelompok yang muncul sebagai bentuk kolektifitas dari keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa.
Mereka awalnya menamakan diri berdasarkan wilayah atau tempat mereka tinggal. Kesadaran untuk menyebut secara kolektif kemungkinan terbentuk antara tahun 1815-1893. Jejak kemunculan sebutan Betawi sebagai kelompok etnis bisa ditelesuri dalam data sensus yang dilakukan oleh Kolonial Belanda.
Adalah Mohammad Husni Thamrin, seorang tokoh yang mendirikan Perkoempoelan Kaoem Betawi. Dan kemudian dalam sensus tahun 1930, nama etnis Betawi muncul dalam daftar demografi penduduk Batavia.
Jumlah orang yang mengaku Betawi saat itu adalah 778.953 jiwa dan menjadi kelompok mayoritas penduduk Batavia saat itu.
Paska kemerdekaan ketika Batavia kemudian diganti nama menjadi Jakarta sebagai ibu kota negara RI, selain kebanjiran di kala musim hujan, Jakarta kemudian juga kebanjiran imigran. Kehadiran imigran ini kemudian mendesak orang Betawi ke pinggiran, bahkan hingga ke luar Jakarta. Orang Betawi bukan lagi mayoritas di Jakarta.
Barangkali di masa kemerdekaan proses asimilasi di jaman kolonial yang dulu melahirkan ‘suku’ Betawi, proses yang kurang lebih sama di masa modern membuat Jakarta melahirkan ‘suku’ Jaksel yang kental berlogat ‘indonenglish’.
BACA JUGA : Sisi Gelap Fast Fashion Dalam Industri Busana Massal
Dengan disahkan UU IKN dan telah ditunjuk Kepala Otorita IKN, proses eksekusi untuk memindahkan pusat dari segala pusat yakni Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara sudah mulai operasional. Memang tidak akan secepat VOC memindahkan markasnya dari Ambon ke Batavia, perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara akan dilakukan secara bertahap hingga selesai sepenuhnya nanti ketika Republik Indonesia merayakan tahun emas kemerdekaan.
Nusantara sebagai Ibu Kota Negara dibayangkan akan menjadi Kota Hutan, kota hijau karena ketika disetujui sebagai lokasi ibu kota baru wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan hutan industry. Jumlah penduduknya mungkin juga kalah banyak dibandingkan ketika Jakarta menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya.
Jika Jakarta saat itu kebanjiran pendatang karena ingin mengadu nasib, pertambahan penduduk secara ekstrim di Nusantara akan terjadi karena ‘migrasi’ pejabat, birokrat dan aparatur negara lainnya dari Jakarta. Jumlahnya akan berkali lipat dengan jumlah penduduk asli Nusantara.
Penduduk Nusantara saat ini juga beragam, ada berbagai suku asli Kalimantan namun juga suku-suku dari pulau lainnya. Kemungkinan besar mereka juga sudah kawin mawin meski belum melahirkan kebudayaan bersama yang cukup kuat untuk menjadi identitas lokal.
Akankah dengan kedatangan warga baru Nusantara nantinya yang sebagian besar adalah aparatur negara dengan budaya birokrasinya akan mengentalkan identitas lokal tentu masih menjadi tanda tanya.
Yang pasti kehadiran masyarakat baru di Nusantara besar kemungkinannya akan menempatkan mereka menjadi masyarakat dominan, dominan jumlahnya dan dominan pula kekuatan serta kekuasaan politiknya.
Dan jika dulu Batavia yang merupakan ‘Ibu Kota’ kolonial Belanda melahirkan masyarakat Betawi, serta ketika berubah menjadi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI kemudian melahirkan kultur Jaksel, akankah Nusantara nantinya melahirkan ‘suku’ Nusantiri?.
Entahlah, semoga saja tidak.
