Salah satu musuh utama bangsa Indonesia paska kemerdekaan adalah buta huruf. Presiden Suharto, sepanjang masa kekuasaannya menjadi salah satu panglima terbesar memimpin pemberantasannya.
Karena kegigihannya, Presiden Suharto pernah dianugerahi penghargaan Avicenna Medals. Suharto menjadi presiden pertama yang memperoleh penghargaan dari UNESCO itu.
Perang terhadap buta aksara itu digaungkan oleh Suharto lewat program pemberantasan tiga buta, yakni buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar.
Di jaman pemerintahan presiden Suharto sangat dikenal istilah berbahasa Indonesia secara baik dan benar, bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui.
Para murid sekolah sangat mengenal tokoh-tokoh pendidik bahasa seperti Yus Badudu, Gorys Keraf dan Anton Muljono.
Untuk pendidikan dasar, Presiden Suharto banyak membangun SD Inpres. Di Jawa, sekurangnya di tempat saya lahir dan dibesarkan, setiap desa atau kelurahan sekurangnya mempunyai dua SD Inpres.
Di masa gencar-gencarnya pembangunan sekolah, sekitar tahun 1976, ibu saya yang tamatan SPG namun kemudian menjadi ibu rumah tangga, kemudian mendaftar menjadi guru dan diterima sebagai guru negeri. Ibu kemudian mengajar di tetangga desa.
Tidak jauh dan bisa ditempuh dengan sepeda namun jika musim hujan jalanannya becek dan licin karena belum diaspal.
Kelak ketika Program Keluarga Berencana berhasil, SD Inpres ini kemudian banyak yang kekurangan murid sehingga ditutup.
Banyaknya Sekolah Dasar yang dibangun kemudian menimbulkan kesenjangan antara lulusan SD dan jumlah sekolah untuk menampung di tahap berikutnya yaitu SMP. Kemudian didirikan banyak SMP baik umum maupun kejuruan, seperti Sekolah Teknik {ST}.
Muncul banyak sekolah SMP yang didirikan oleh kelompok non pemerintah, selain kelompok keagamaan, banyak juga sekolah yang didirikan oleh kelompok profesi, salah satu yang terkenal adalah sekolah-sekolah PGRI {Persatuan Guru Republik Indonesia}. Ada juga sekolah yang didirikan oleh kelompok pandu atau pramuka. Sekolah mereka biasa dinamai Tunas Kelapa.
Sampai dengan akhir tahun 80-an, Presiden Suharto masih gencar mendirikan sekolah, terutama Sekolah Menengah Atas Negeri. Saat itu diusahakan setiap kecamatan harus ada SMA negeri. Sekolah khusus tingkat menengah atas seperti Sekolah Pendidikan Guru, Sekolah Guru Olahraga, Sekolah Menengah Ekonomi Atas dan Sekolah Teknik Menengah kemudian mulai dirubah menjadi sekolah umum, menjadi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Presiden Suharto juga mendirikan beberapa yayasan untuk memberi beasiswa atau dukungan untuk mereka yang menempuh pendidikan tinggi. Ada Yayasan Supersemar, Yayasan Trikora dan Yayasan Dana Mandiri.
Yayasan Trikora ditujukan untuk menyantuni pendidikan anak-anak pejuang yang gugur dalam operasi pembebasan Irian Barat. Yayasan serupa juga didirikan untuk anak-anak pejuang perebutan Timor Timur, yaitu Yayasan Seroja.
Program pemberantasan tiga buta tidak semata ditujukan untuk anak-anak atau generasi muda, melainkan juga untuk orang tua. Ada banyak kelompok belajar di masyarakat yang ditujukan untuk orang-orang dewasa agar bisa mengenal aksara latin dan angka. Jika mereka ingin mendapat ijazah maka harus mengikuti paket belajar. Jika lulus maka akan diberi ijazah persamaan.
{ bca juga : Mural, Moralitas Melukis Dengan Hati }
Gemar Baca Buku
Berkuasa terlalu lama, meski banyak sumbangsihnya kepemimpinan Presiden Suharto mulai mengundang masalah. Salah satu yang paling disorot adalah isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Kestabilan menjadi obsesi dari Suharto, sebab dia meyakini rencana pembangunan akan berjalan dengan lancar bila situasi politik kondusif. Untuk mempertahankan kondusifitas, Suharto menggunakan kekuatan militer untuk ikut campur dalam segala urusan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam urusan politik, Presiden Suharto yang dikenal ramah dan banyak senyum ini kemudian menjadi represif dan otoriter.
Ujungnya Presiden Suharto digulingkan lewat gerakan reformasi. Dan pada masa sesudahnya semua yang berbau Suharto kemudian diluruhkan. Ada banyak kebaharuan, namun yang susah diperbaharui adalah aktor-aktor politiknya. Tokoh-tokoh kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih belum lepas dari mereka yang punya hubungan dengan keluarga Cendana.
Dalam dunia pendidikan, fokus dari pemimpin di masa sesudah Presiden Suharto adalah peningkatan mutu pendidikan. Pemberantasan buta aksara tidak lagi menjadi tujuan utama. Apa yang diutamakan untuk masyarakat pendidikan adalah membaca buku.
Selain melengkapi sekolahan dengan fasilitas kepustakaan, gedung-gedung perpustakaan yang repesentatif juga banyak dibangun oleh pemerintah. Gerakan gemar membaca kemudian menjadi tulang punggung yang tidak saja berdasar pada organ pemerintah melainkan juga organ sipil.
Ada banyak sanggar belajar, sanggar membaca atau ruang-ruang baca yang diusahakan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
Muncul juga gerakan mengumpulkan sumbangan buku untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil akses ke perpustakaannya masih susah.
Pemerintah sendiri menunjuk duta-duta baca yang merupakan tokoh-tokoh publik terkenal.
Para presiden sendiri seperti Habibie, Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono juga dikenal sebagai orang yang doyan membaca.
Industri buku juga bertumbuh dengan pesat paska reformasi. Penerbitan tidak lagi dikuasai oleh penerbit-penerbit mayor besar yang sudah mapan. Muncul banyak penerbit-penerbit kecil dan model penerbitan self publishing.
Sayangnya, menurut data UNESCO, ternyata minat baca masyarakat Indonesia masih tetap rendah atau bahkan memprihatinkan. Konon dari 1000 orang Indonesia, suma 1 yang rajin membaca.
Sebuah riset bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvey.
Padahal kalau dilihat dari sudut infrastruktur untuk mendukung minat baca Indonesia berada di atas negara-negara yang minat bacanya jauh lebih diatas.
{ baca juga : Covid 19, Di Sana Rebutan Pemain Bola Di Sini Rebutan Kuasa }
Republik Literasi
Lima sampai sepuluh tahun belakangan kita kerap mendengar banyak orang bicara soal gerakan literasi. Yang disebut dengan literasi semakin lama semakin meluas, mulai dari buku, visual, digital hingga literasi pajak, keuangan atau ekonomi.
Saking seringnya orang bicara soal literasi dalam berbagai hal, arti literasi kemudian kehilangan maknanya.
Dalam pengertian yang jadul literasi memang diartikan melek huruf. Mereka yang literer adalah yang bisa membaca dan menulis.
Tapi arti itu sudah kita tinggalkan. Semenjak 10 tahunan lalu literasi yang kita maksud adalah sifat kemelekan yang lebih luas terhadap produk kebudayaan, pengetahuan dan teknologi.
Secara umum memang masih terkait dengan tulis menulis, namun bentuknya adalah mengkonsumsi dan memproduksi kebudayaan.
Literasi sebagai sebuah gerakan dalam sejarahnya sering disebut sebagai Republic of Letter, sebuah republik imajiner yang tersusun oleh kegiatan tulis menulis dari banyak orang di berbagai penjuru benua Eropa yang kemudian saling terhubung.
Kenapa mereka bisa berhimpun dalam waktu yang bersamaan dalam rentang geografi yang luas?.
Gerakan literasi ini dimungkinkan dengan munculnya revolusi dalam cetak mencetak. Guttenberg menemukan teknik cetak dengan model press. Model yang kemudian memungkinkan buku dicetak dengan massal.
Perlu diketahui sebelum penemuan mesin cetak, buku ditulis satu persatu dengan tangan dan kemudian diperbanyak dengan cara menyalin sehingga sulit untuk menghasilkan buku dalam jumlah banyak. Harga buku tentu saja juga sangat mahal karena harus membayar tukang untuk menulis.
Gerakan literasi juga marak karena korespondensi yang intens antar para penyuka kebudayaan. Ada diskusi dan komunikasi diantara mereka.
Penunjang lain dari gerakan literasi adalah temuan kopi yang membuat munculnya banyak kedai-kedai kopi. Di kedai inilah para pengerak literasi bertemu dan berdiskusi. Kedai kopi saat itu penting karena institusi pendidikan belum begitu matang.
Upaya intelektual juga tidak selalu bisa diwadahi oleh sistem universitas yang kaku. Ilmu di universitas saat itu mewarisi pemikiran abad pertengahan yang cenderung dogmatis. Padahal ada banyak hal baru yang belum dibahas di universitas, dan itulah yang dibahas di kedai-kedai kopi.
Indonesia saat ini mempunyai hampir seluruh prasyarat yang dibutuhkan untuk membangun republik literasi. Ada banyak gerakan dan inisiatif yang diluncurkan serta tak sedikit dana yang digelontorkan untuknya.
Namun sejauh mana budaya literasi telah terbangun di Indonesia terlebih di jaman internet dimana hampir semua warga mempunyai smartphone.
Dengan smartphone yang terbangun justru literasi bacot. Internet yang memungkinkan orang untuk mengakses pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai hal secara luas, namun justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Media sosial sebuah aplikasi yang jemaah paling aktifnya adalah orang Indonesia ternyata bukan menjadi ruang pertukaran informasi, diskusi atau memantik wacana. Di media sosial, orang Indonesia justru tumbuh menjadi mahkluk cerewet yang doyan menumpah ruahkan uneg-uneg, makian, cacian bahkan fitnah.
Alih-alih gemar membaca, media sosial justru memancing orang untuk doyan mengumbar komentar tanpa membaca dengan benar dan berpikir dengan tertib.
Internet dan media sosial ternyata justru makin menyebarkan jurnalisme omong-omong dan literasi bacot.
note : sumber gambar – Kuli Hoa Hoe
