KESAH.ID – Amanat dari pembukaan UUD 45 sebagai tujuan kemerdekaan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa maka perihal yang berkaitan dengan dunia pendidikan mestinya ditanggung oleh negara. Jika negara tak mengambil alih tanggungjawab ini niscaya beban pendanaan untuk pendidikan mesti ditanggung oleh mahasiswa dan orang tuanya lewat UKT yang terus meninggi.
Lagi-lagi ada bad virality. Adalah Siti Aisyah seorang siswi yang lulus masuk Universitas Riau {UNRI} lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi {SNBP}. Namun kemudian mundur atau tidak mendaftar ulang karena tak mampu membayar UKT atau Uang Kuliah Tunggal yang naik tinggi.
Saya tak pernah merasakan kegembiraan sebagaimana Siti Aisyah, diterima di perguruan tinggi negeri tanpa perlu melewati test. Di jaman saya dulu namanya PMDK atau Penelusuran Minat Dan Kemampuan.
Saya tak memilih jalur PMDK melainkan jalur yang lebih khusus lagi yakni wawancara. Dan kemudian tidak membayar UKT karena Sekolah Tinggi tempat saya belajar memberi bea siswa penuh termasuk asrama beserta makan minum dan uang saku.
Jadi meski sampai sekarang saya masih bergaul cukup dekat dengan para mahasiswa, urusan UKT adalah hal asing untuk saya. Satu hal yang saya tahu adalah makin hari makin naik dan makin mahal saja. Kabarnya UKT antara Universitas Negeri dan Universitas Swasta sudah tidak jauh-jauh bedanya.
Benarkah dunia pendidikan kita semakin komersil, beroperasi layaknya perusahaan yang mencari untung?
Entahlah, saya takt ahu persis jeroan dari masing-masing lembaga pendidikan. Namun saya tahu persis untuk menyediakan atau melakukan pendidikan yang baik dan bermutu, institusi pendidikan membutuhkan biaya yang besar.
Ada beban yang besar disandarkan pada pundak lembaga-lembaga pendidikan yakni ikut mencerdaskan bangsa. Tugas yang bukan hanya diamanatkan oleh UU Pendidikan tetapi juga oleh Undang Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan.
Beban dari amanat konstitusi ini tentu saja butuh pendanaan, siapa yang mesti menanggungnya?. Mestinya ya negara, namun negara ternyata tidak mampu sehingga dibebankan kepada para mahasiswa, tepatnya orang tua.
Setahu saya ada negara yang memberikan anggaran untuk pendidikan tingginya, salah satunya adalah Jerman.
Sementara Australia mengatasi tingginya biaya pendidikan tinggi dengan cara memberi pinjaman biaya pendidikan untuk mahasiswa atau orang tuanya. Hutang itu akan dicicil setelah lulus dan bekerja.
Jika negara tak cukup memberi dukungan pendanaan, niscaya UKT akan terus naik tiap tahunnya. Tidak mungkin dicegah walau dengan demonstrasi berlarat-larat.
Pertanyaannya apakah untuk pintar atau berpendidikan itu mesti kuliah?. Sebenarnya tidak, di jaman sekarang ini sarana pendidikan selain kuliah sudah tersedia banyak, mudah dan bahkan lebih murah.
Bahwa belajar itu butuh guru atau dosen memang benar, dan di luar lembaga pendidikan konvensional ada banyak mentor. Orang yang siap dan mampu membantu mempelajari hal-hal tertentu, bahkan hal yang sangat spesifik.
Masalahnya pasar kerja di Indonesia menuntut ijazah, selembar kertas dari negara yang menyatakan kita telah menyelesaikan pendidikan di lembaga pendidikan konvensional.
Andaikan generasi muda kita yang berebut duduk di bangku perguruan tinggi setelah lulus tidak berorientasi bekerja pada orang atau institusi lain, tetapi lebih suka bekerja sendiri atau membuat usaha sendiri niscaya ijazah tidaklah penting.
BACA JUGA : Marc Mustahil
Secara umum institusi atau lembaga pendidikan konvensional nampaknya tak bisa mencegah untuk menaikkan biaya. Kebutuhan pendanaan untuk menjalankan proses belajar mengajar terus meningkat dari tahun ke tahun.
Maka yang tak mampu kemudian mesti minggir seperti Siti Aisyah. Lalu kalau Siti Aisyah tetap ingin kuliah dan mendapat selembar ijazah beserta gelarnya mesti kemana?
Sayapun iseng bertanya pada Chat GPT yang kini sudah punya kecerdasan versi 4.
Dan ini jawaban dari Chat GPT :
Kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bisa menjadi beban berat bagi mahasiswa dan keluarganya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kenaikan biaya UKT:
- Mengajukan Beasiswa: Banyak universitas dan institusi menawarkan beasiswa berdasarkan prestasi akademik, bakat khusus, atau kebutuhan finansial. Cari informasi tentang beasiswa yang tersedia dan ajukan aplikasi tepat waktu.
- Mengajukan Penurunan UKT: Beberapa universitas menyediakan mekanisme pengajuan penurunan UKT bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Proses ini biasanya memerlukan dokumen pendukung seperti slip gaji orang tua, surat keterangan tidak mampu, dan lain-lain.
- Mengikuti Program Keringanan Pembayaran: Beberapa universitas menawarkan program keringanan pembayaran, seperti cicilan atau penangguhan pembayaran. Tanyakan kepada bagian keuangan universitas tentang opsi ini.
- Mencari Pekerjaan Paruh Waktu: Mahasiswa dapat mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu menutupi biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Banyak perusahaan yang mencari pekerja paruh waktu atau freelance.
- Menjelajahi Sumber Dana Alternatif: Selain beasiswa, terdapat sumber dana lain seperti dana hibah, pinjaman pendidikan dengan bunga rendah, atau dukungan dari organisasi non-profit yang mendukung pendidikan.
- Mengikuti Kompetisi dan Lomba: Beberapa kompetisi dan lomba menawarkan hadiah berupa uang tunai atau beasiswa yang dapat digunakan untuk membayar UKT. Ikuti kompetisi yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda.
- Mengatur Anggaran dengan Baik: Mengatur keuangan pribadi dengan bijak dapat membantu mengurangi beban biaya kuliah. Buat anggaran bulanan, kurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan hemat dalam penggunaan uang.
- Berdiskusi dengan Pihak Kampus: Kadang-kadang, pihak kampus dapat memberikan solusi yang lebih baik jika Anda berdiskusi langsung dengan mereka mengenai kesulitan finansial yang Anda alami.
- Menggalang Dana: Dalam beberapa kasus, mahasiswa telah berhasil menggalang dana melalui platform crowdfunding untuk membayar biaya kuliah mereka. Ini bisa menjadi opsi terakhir jika cara-cara lain tidak berhasil.
- Menghubungi Lembaga Sosial atau Pemerintah: Beberapa lembaga sosial atau instansi pemerintah mungkin memiliki program bantuan pendidikan untuk mahasiswa yang membutuhkan.
Setiap universitas mungkin memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda, jadi penting untuk mencari informasi langsung dari universitas tempat Anda belajar. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan bimbingan dari konselor akademik atau bagian keuangan universitas.
BACA JUGA : Makin Banjir
Jawaban Chat GPT ternyata normatif saja dan meski sarannya dilakukan tetap saja UKT akan tinggi dan semakin meninggi di tahun-tahun mendatang.
Dunia pendidikan meski merupakan fondasi dari kecerdasan dan kemajuan bangsa namun revolusinya terbilang kecil.
Coba bandingkan dengan media massa. Kehadiran teknologi internet mampu merevolusi media massa yang tadinya mahal termasuk mahal sekali untuk pasang iklan kemudian tumbang. Versi cetak berubah menjadi versi online, penerbitan yang tadinya mesti menanggung banyak biaya kemudian terpangkas.
Kini dengan modal 100 sampai 200 juta, seseorang atau sekelompok orang bisa punya media online yang sekurangnya beroperasi untuk satu tahun.
Dalam dunia dagang, untuk punya usaha atau toko tak perlu lagi menyewa ruko. Cukup punya akun di marketplace dan satu ‘studio’ untuk live mempromosikan dagangannya di platform media sosial. Dagang online telah merevolusi dagang konvensional.
Kenapa dunia pendidikan konvensional tidak merevolusi diri menjadi pendidikan online. Model pendidikan yang akan memangkas banyak biaya modal dan operasional.
Kita menyandarkan diri pada dunia pendidikan untuk modal memajukan bangsa, melahirkan banyak terobosan namun nyatanya dunia pendidikan justru menjadi dunia yang sangat konservatif.
Tujuan dari pendidikan adalah membuat peserta didik menjadi mahkluk rasional. Manusia intelektual yang berpikir ilmiah.
Hanya saja secara institusional dan sistem ternyata dunia pendidikan malah tidak ilmiah, tidak rasional karena memelihara mitos-mitos soal perlunya gedung megah, tatap muka langsung dan lain sebagainya.
Dunia pendidikan kita tidak rasional, tapi rajin melakukan rasionalisasi dengan cara menciptakan sederet argumen agar yang mau belajar mau untuk membayar biaya yang makin lama makin meninggi.
Di tengah semua kemajuan teknologi, dunia pendidikan kita pada umumnya justru semakin mundur karena tak bisa efektif, efisien, integratif dan modern.
Mungkin memang ini maunya kita. Saya ingat saat kampanye pemilu presiden lalu ada satu calon mengusung program satu keluarga miskin satu sarjana. Tapi yang kemudian dipilih adalah calon presiden yang mengkampanyekan makan gratis untuk siswa.
