Saya tentu saja terpesona ketika ada anak muda berkali-kali menolak kesempatan beasiswa keluar negeri. Sesuatu yang sangat langka karena kebanyakan anak muda lainnya berlaku sebagai pemburu beasiswa. Dan sebagian lain bahkan menggunakan kobeasiswa bukan untuk kepentingan studi.
Secara umum memang kita diajarkan untuk tidak melewatkan kesempatan karena nasehat yang amat populer yaitu “kesempatan tak datang dua kali”. Bahkan saking tak mau melewatkan kesempatan maka kesempitanpun dimanfaatkan sebagai sebuah kesempatan.
Nampaknya perilaku atau sikap ini merasuk ke hampir aspek kehidupan termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin kita juga tak lepas dari kebiasaan untuk tidak melewatkan kesempatan. Mumpung ada investor yang mau menanamkan investasi besar maka berikan saja ijinnya.
Watak ini kemudian membuat ekonomi kita bertumpu pada ekploitasi sumberdaya alam tanpa skema yang detail menyangkut kemanfaatannya untuk membangun sumberdaya manusia dan pengelolaan dampak sesudahnya.
Nasehat jangan melewatkan kesempatan atau gunakan kesempatan dalam kesempitan membuat kita jatuh dalam kepentingan jangka pendek. Beroleh uang besar dengan cara tidak produktif dan bahkan berpotensi mematikan produktifitas dimasa depan.
Apa yang tersisa dari ekploitasi hutan, migas dan batubara di Kalimantan Timur misalnya?.
Di dalam dokumen tercatat pendapatan di APBD yang besar, trilyunan rupiah. Tapi angka tilyunan itu tidak mampu membuat listrik merata, jalan penghubung antar daerah bagus, warga tercukupi air bersihnya. Banyak kebutuhan dasar warga belum tercukupi padahal jumlah penduduknya tidak terlalu besar dibanding provinsi lain di Jawa dan Sumatera.
Belum lagi persoalan dampak ekonomi ekploitatif atau ekstraktif yang kemudian merusak ekosistem baik darat maupun perairan. Yang bukan hanya menimbulkan ancaman bencana ekologis melainkan juga ancaman kepunahan atau kehilangan sumberdaya hayati lainnya
Dalam konteks pembangunan, filosofi industri ekstraktif adalah industri yang mampu mendatangkan uang besar sehingga mampu membiayai pengembangan sumberdaya manusia dan ekonomi lanjutan atau ekonomi produktif.
Namun nyatanya pendapatan yang besar dari ekonomi ekstraktif justru terkonsentrasi pada sekelompok kecil, kelompok yang disebut sebagai oligarki. Kelompok yang sejatinya sudah sangat kaya namun masih terus ngotot untuk memupuk kekayaan, lapar lahan dan terus menyedot, mengeruk isi bumi secara paripurna.
Sementara bagian yang masuk dalam uang negara atau anggaran pemerintah sebagian besar lebih digunakan untuk model belanja langsung. Bukan model investasi termasuk investasi sumberdaya manusia yang terencana. Sebagian besar uang dihabiskan untuk kepentingan jangka pendek yang tidak strategis untuk Indonesia ke depan.
Berada dalam lingkaran model pemerintahan yang seperti ini akan membuat Indonesia setiap 20 hingga 30 tahun sekali akan mengalami guncangan. Regim atau orde yang awalnya memberi harapan kemudian akan mengecewakan dan memunculkan kelompok perlawanan.
Dan kejadian ini akan terus berulang. Kelompok yang dulu mendukung Sukarno memimpin kemudian kecewa dan bersekutu dengan tentara.
Dan kemudian kelompok itu berhasil menggulingkan Sukarno dan menaikkan Suharto. Namun perlahan kelompok pendukung Suharto melihat sepak terjang orde baru menakutkan sehingga dilawan. Dan lahirlah reformasi.
Kini 20 tahun lebih umur reformasi dan 75 tahun umur Indonesia namun ternyata kebaharuan tetap berada dalam tataran elit dan tidak menyentuh rakyat. Yang disebut dengan pemerataan bahkan semakin menjauh. Hingga kemudian memunculkan kembali kelompok perlawanan, kelompok yang kritis pada model dan kinerja pemerintahan dalam mengelola bangsa dan negara.
Dan kita tak perlu terkejut karena hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Bagaimanapun dengan jumlah penduduk yang semakin besar dan sumberdaya alam yang semakin mengecil maka akan lebih mudah bagi siapapun baik yang pernah duduk dalam pemerintahan ataupun yang tidak sama sekali untuk menemukan kelemahan-kelemahan pemerintah dan aparaturnya dalam mengelola bangsa dan negara.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah jika terjadi pembaharuan, reformasi atau bahkan revolusi, perubahan kekuasaan itu kemudian akan berpihak pada rakyat.
Melihat pada sejarah perubahan politik di Indonesia mulai dari Orla, Orba dan Reformasi, demokrasi yang diyakini sebagai dari, oleh dan untuk rakyat belumlah terbukti.
Meski demikian saya masih meyakini bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik hingga saat ini. Kalaupun kita belum puas dengan hasilnya itu dikarenakan kita masih gagal mengkonsolidasi kekuatan rakyat sebagai kekuatan utama. Suara atau kekuatan rakyat masih terkurung hanya sampai ada kotak suara dalam bilik pencoblosan semata.
Kredit foto : Aryan Singh – unsplash.con
