KESAH.ID – Jumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dari 100 orang bakal bikin pusing anak-anak sekolah jika diminta untuk menghafalkannya. Tidak semua bisa dikenal karena tak semuanya punya perstasi dan kinerja yang baik. Bahkan tak jarang menteri yang terkenal dan jadi perbincangan adalah menteri-menteri yang berkelakuan buruk, seperti memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri dan keluarganya.
Soemitro Djojohadikoesoemo ayah Prabowo Subianto merupakan ekononom ternama di jaman pemerintahan Sukarno dan Suharto. Namanya dikenang karena pondasi pemikiran ekonominya. Probowo kemudian terpengaruh dengan dua presiden yang dikenal dekat dengan bapaknya.
Prabowo dekat dan terpengaruh oleh Suharto karena menjadi menantunya. Sementara dari gaya dan penampilannya, Prabowo sering terlihat bergaya ala-ala Sukarno. Kalau berpidato, Prabowo juga berapi-api, seperti Sukarno. Walau belum ada kutipan pidatonya yang terkenal. Atau kalaupun pernah ada yang pernah terkenal, tetap kurang bermakna karena berasal dari sindiran dan nyinyiran saat debat menjelang Pipres.
Berkali-kali mencalonkan diri sebagai calon presiden, Prabowo gagal memenangkan pemilu. Dan ketika mencalonkan diri kembali lalu berhasail menang secara meyakinkan, Prabowo membuat kejutan.
Rangkaian kemenangannya memang penuh dengan kejutan.
Namun kejutan setelah dilantik adalah pengumuman kabinet yang jumlah menteri dan wakilnya serta pejabat setingkat menteri jumlahnya lebih dari 100 orang.
Kabinet yang jumbo ini mengingatkan pada kabinet 100 menteri di jaman orde lama. Sukarno waktu itu melantik Kabinet Dwikora yang jumlah menterinya banyak sehingga dijuluki 100 menteri. Kabinet itu dibentuk berdasarkan situasi krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia saat itu termasuk diantaranya tuntutan pembubaran PKI.
Kabinet Dwikora atau 100 Menteri sendiri tidak bertahan lama, karena kemudian dibubarkan saat Suharto mengambil alih kekuasaan. Masa kerja kabinet yang pendek itu berakhir dengan Surat Perintah Sebelas Maret, Supersemar yang diberikan oleh Sukarno kepada Suharto.
Ketika Prabowo mengumumkan nama-nama yang dipilih untuk menjadi pembantunya dalam menjalankan pemerintahan, mereka yang duduk di bangku sekolah dasar di tahun 80 hingga 90 pasti garuk kepala. Mereka membayangkan betapa susahnya menghafal nama banyak menteri.
Waktu itu ketika ujian memang sering ditanyakan nama-nama para menteri.
Termasuk dalam generasi itu, saya ingat tak lama setelah pengumuman nama-nama menteri, di lapak pedagang kaki lima dan toko buku akan muncul selembar poster berisi foto dan nama para menteri. Lembar poster itu biasanya ditempel di dinding kelas.
Sampai sekarang saya masih menyimpan nama-nama menteri jaman itu, seperti Amir Machmud dan Suparjo Rustam yang terkenal saat menjabat Menteri Dalam Negeri, ada juga Sudomo yang berkali-kali jadi menteri. Lalu ada Cosmas Batubara, Ali Wardana, Sudarmono, LB Moerdani, M Yusuf, Daud Jusuf, Nugroho Notosusanto, Sutami, Abdul Gafur, Subroto, Emil Salim dan lain-lain.
Saya ingat karena menghafal. Murid sekolah waktu itu merasa takut jika salah menjawab pertanyaan tentang nama-nama para menteri. Takut dianggap tidak nasionalis.
Entahlah anak-anak sekolah jaman sekarang, masihkah ada pertanyaan nama menteri di lembar pertanyaan saat mereka mengikuti ujian, semoga saja tidak. Sebab jika masih ada, mungkin kebanyakan anak-anak sekolah tak bisa menjawab dengan benar.
Menghafal nama menteri memang tak penting dan tak relevan dengan pendidikan di sekolah, karena tidak semua menteri atau bahkan kebanyakan menteri tidak punya sumbangan pemikiran atau karya yang relevan dengan kemajuan pengetahuan.
BACA JUGA : Robocop Polisi
Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo masih ada nama-nama menteri yang terkenal. Yang paling terkenal tentu saja Luhut Binsar Panjaitan yang kerap dipanggil Opung. Luhut bahkan disebut sebagai perdana menteri atau menteri segala urusan.
Menteri lain yang terkenal adalah Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi terkenal karena gayanya tapi juga kompetensinya dalam soal laut dan ikan.
Waktu itu juga dikenal Mas Menteri, Sandiaga Uno dan Nadiem Makarim.
Yang pasti selalu terkenal adalah Sri Mulyani, menteri keuangan yang pernah menjadi petinggi organisasi keuangan dunia. Menteri perempuan lain yang juga terkenal adalah Retno Marsudi, menteri luar negeri.
Beberapa menteri lainnya juga terkenal tetapi karena terkena kasus korupsi. Yang seperti ini tentu tidak pantas dikenang.
Nah, lalu siapa menteri kabinet Prabowo yang ternama?.
Ada, namanya Bahlil Lahadalia. Terkenal bukan karena prestasinya. Nama Bahlil dikenal ketika berhasil ‘mengulingkan’ Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Hal lain yang kemudian membuatnya terkenal adalah kelulusannya sebagai doktor di Universitas Indonesia, gelar yang kemudian diprotes oleh banyak pihak hingga kemudian ‘ditunda’ peresmiannya oleh UI.
Sebenarnya ada banyak nama yang dilantik oleh Prabowo sudah punya modal keterkenalan. Namun umumnya dikenal karena sepak terjangnya dalam dunia politik, politik menjelang pemilu yang penuh intrik.
Latar belakang seperti ini membuat respek publik atas jabatan yang mereka emban menjadi berkurang. Publik merasa, mereka dipilih bukan karena kompetensi melainkan karena jasanya dalam menghantar pasangan Prabowo-Gibran menuju tampuk kekuasaan.
Kalau dipaksa-paksa untuk menyebut siapa yang cukup terkenal, maka ada nama yang sejak kemunculannya memang mencuri perhatian. Stella Christie, sejak diaudisi sudah mencuri perhatian dibanding nama-nama lain yang dipanggil ke istana oleh Prabowo.
Dan setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, nama Stella tidak tenggelam. Dengan basis keilmuannya, Stella Christie laris sebagai pembicara, banyak diundang dalam perbincangan dan diskusi baik di dalam maupun di luar kampus.
Stella Christie nampaknya lebih ringan bergerak kesana kemari karena tidak punya beban ikatan politik praktis.
Sebenarnya ada menteri yang punya potensi untuk tetap terkenal yakni Erick Thohir. Dia memimpin departemen yang tepat dengan latar belakangnya. Nama Erick terkenal bukan hanya karena menjadi menteri saja melainkan juga aktivitasnya di PSSI. Sepakbola Indonesia naik kembali saat dipimpin olehnya.
Prestasi Timnas di kelas yunior dan senior makin membaik. Nonton bareng kembali diselenggarakan oleh berbagai pihak saat Timnas bertanding.
Hanya saja sebagai Menteri BUMN di kabinet Prabowo – Gibran, nama Erick kemudian tenggelam karena peluncuran Danantara. Meniru Temasek dan Khazanah, kini dapur BUMN diurus oleh Danantara, Menteri BUMN seperti hanya menjadi tukang stempel saja.
BACA JUGA : Kopi Nggaya
Kabinet gemuk memang berisiko. Urusan menterinya dikenal atau tidak juga bukan hal yang penting. Yang paling penting justru relevansi dan kinerjanya untuk publik.
Jumlah menteri yang banyak, lebih banyak dari negera-negara lain pada umumnya tentu beresiko. Resiko paling utama adalah soal koordinasi dan ruang lingkup kerja. Koordinasi bisa menjadi lebih panjang karena lingkup kerjanya saling beririsan.
Padahal dalam iklim yang sekarang diperlukan efisiensi. Dan birokrasi yang panjang, koordinasi lintas kementerian yang luas bisa membuat gerak kebijakan menjadi pelan.
Presiden Prabowo memang mengambil kebijakan efisiensi, masalahnya yang diefisienkan adalah uang atau anggaran. Akibatnya malah membuat banyak kementerian, badan atau lembaga setingkatnya jadi lemot karena kurang uang.
Alhasil bukan hanya menterinya yang tidak dikenal publik, masyarakat bahkan sering lupa kalau ada kementerian ini dan itu.
Hingga kemudian terkejut karena ada berita tentang menteri ini dan itu yang kelakuannya acak.
Sebut saja menteri yang memakai kedudukannya untuk keuntungan pribadi atau keluarga. Publik sekurangnya mencatat dua menteri telah melakukan hal ini, mengeluarkan surat resmi dengan Kop Kementerian untuk urusan pribadi keluarganya sendiri. Atau urusan yang tak relevan dengan kementerian yang dipimpinnya.
Selain itu juga ada menteri yang namanya disebut-sebut bukan karena prestasi kementeriannya. Namanya ada dalam orbit pemberitaan karena selalu muncul dalam persidangan kasus judi online. Kedudukannya sebagai menteri kini lebih dimanfaatkan untuk bersembunyi dari jerat hukum.
Terakhir ini menteri yang paling terkenal adalah Fadli Zon, Menteri Kebudayaan. Dia mempunyai inisiatif yang terbilang baik, merevisi sejarah nasional. Betul, bahwa sejarah perlu diperbaiki dari waktu ke waktu seiring dengan temuan fakta-fakta baru.
Masalahnya Fadli Zon oleh publik dianggap bukan mau menghadirkan kebaruan dalam sejarah, melainkan ingin mengedit sejarah sesuai selera junjungannya. Secara lisan, Fadli Zon dianggap menyepelekan kasus kekerasan seksual di masa reformasi 1998. Fadli tidak menganggap peristiwa itu sebagai yang penting dan besar. Perkosaan terhadap kelompok tertentu di masa-masa reformasi 1998 dianggap sebagai peristiwa acak yang tidak terstruktur dan tak direncanakan. Padahal temuan dari tim yang dibentuk secara khusus untuk mendalami hal itu menyatakan yang sebaliknya.
Menjelang satu tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran, beberapa Lembaga Riset Kebijakan Publik merilis tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Prabowo – Gibran dengan angka prosentase yang tinggi.
Tak perlu nyinyir dengan tingginya angka tersebut, sebab yang merilis pasti bekerja amat serius sampai punya nyali untuk memberi kesimpulan dengan angka tingkat kepuasaan yang tinggi.
Sebaliknya banyak pula lembaga riset yang mengundang para pewarta publik untuk hadir dalam rilis penelitian yang dilabeli ‘Rapor Merah’. Tak perlu bersorak juga untuk hal ini, sebab kalau benar rapornya merah yang menderita juga rakyat di negeri ini. Untuk apa penyebab rakyat menderita jadi bahan bullyan.
Masih ada 2 tahunan lebih bagi Prabowo – Gibran untuk mempertahankan yang baik dan meningkatkan yang kurang. Sebab pemerintahan yang menurut UU berlangsung 5 tahun satu periodenya hanya akan efektif sepanjang 3 tahun pertama.
Sebab setelah 3 tahun pertama, dua tahun berikutnya bakal lebih banyak disibukkan oleh urusan meneruskan kepemimpinan di periode kedua. Di dua tahun terakhir periode kepemimpinan, biasanya para pemimpin akan tampil sebagai pemimpin yang baik untuk rakyat dengan program-program populisnya. Rakyat bakal dibuat terlena dan kemudian memilih kembali untuk mengenapi masa kepemimpinan yang diijinkan oleh Undang Undang.
Note : sumber foto –CNBC
