KESAH.ID – Banyak yang mengatakan pemindahan IKN adalah ambisi dari Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy yang besar selama menjadi pemimpin Indonesia. Sebenarnya ambisi itu sah saja, setiap pemimpin cenderung akan seperti itu. Namun IKN sendiri sebetulnya menyimpan rencana yang sangat ambisius yakni menjadikan sebagian besar kawasannya sebagai rimba.
Untuk yang mengamini keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara {Sepaku, Penajam Paser Utara} muncul keyakinan tidak lagi ada jalan pulang.
Usai ditetapkan dan dilakukan selebrasi ‘Guci Tanah Air’ wilayah IKN terutama sekitar titik nol yang kemudian akan menjadi kawasan inti IKN, pusat pemerintahan mulai dikerjakan persiapan untuk pembangunan.
Geliat untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara mulai terlihat dan dirasakan.
Bendungan untuk menampung air guna memenuhi kebutuhan IKN sudah diselesaikan, pusat pembibitan tanaman untuk menghutankan sebagian besar wilayah IKN juga sudah tersedia. Kabarnya rumah susun untuk para pekerja sebentar lagi juga sudah diselesaikan.
Efeknya juga mulai terasa.
Beberapa bulan lalu di Surabaya, saya bertemu dengan perangkat desa di wilayah Sepaku yang diboyong untuk mengikuti Bimtek. Katanya banyak rumah di Sepaku disewa. Uang sewanya lumayan tinggi untuk ukuran disana. Selain rumah, kendaraanpun juga banyak yang disewa.
Saat ngopi di sebuah kedai yang ada di komplek Balikpapan Permai beberapa waktu lalu, pemiliknya yang berniat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di Kota Balikpapan pada pemilu 2024 nanti menceritakan banyak teman pengusaha mendapat proyek menyediakan makanan untuk pekerja pembangunan IKN.
Mobilitas orang ke Kota Mitra IKN {bukan penyangga}, seperti Kota Balikpapan juga sudah terasa. Seorang Dosen di Universitas Balikpapan menyebutkan lalu lintas di Kota Balikpapan mulai terasa macetnya. Ada banyak kendaraan berplat luar daerah mulai berseliweran di jalanan.
Balikpapan memang menjadi Kantor Sementara Badan Otorita IKN, kantornya ada di daerah Balikpapan, di pinggir pantai.
Optimisme tidak ada jalan pulang untuk IKN yang paling meyakinkan adalah berkembangnya Titik Nol IKN menjadi destinasi wisata. Meski tidak direncanakan, Titik Nol akhirnya menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan baik domestik Kaltim maupun dari wilayah Indonesia lainnya.
Menjelang akhir tahun, Perum Damri Samarinda bahkan menyediakan 15 unit bus untuk melayani trayek dari Balikpapan ke IKN. Bus beroperasi dari jam 06.00 pagi hingga 17.00 sore hari. Tarifnya disubsidi.
Karena tidak didesain sebagai lokasi wisata yang akan dikunjungi banyak orang, Titik Nol tidak mempersiapkan fasilitas yang memadai.
Seorang Ustadz ternama dari Balikpapan mengeluhkan fasilitas sanitasi yang minim. WC-nya berbau, kotor dan kurang air. Nampaknya air dari bendungan Sepaku belum mengalir hingga Titik Nol.
Ibu Hetifah, Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim mengamini. Bahkan menuntut lebih jauh lagi agar sesuai dengan keadaban. WC mestinya dibedakan antara laki-laki dan perempuan, pun juga untuk anak-anak dan orang dewasa.
Euforia yang berlebihan memang berisiko untuk melupakan detail dalam perencanaan dan gagal mengantisipasi kejadian yang tak direncanakan.
Para planner memang cenderung merencanakan berdasarkan apa yang mereka pikirkan, bahkan yang mereka inginkan. Akibatnya kerap lupa menangkap rasa, terutama dari mereka yang ada dan mengada disana.
BACA JUGA : Mengenal dan Mengenang Gus Dur, Intelektual Penggerak
‘Ojo gumunan’ itu nasehat bernada perintah yang kerap saya dengan dari Embah dimasa saya kecil dulu. Dalam teori jurnalistik yang kelak saya pelajari, nasehat serupa muncul dalam prinsip seorang jurnalis yang disebut bersikap skeptis.
Intinya jangan terjebak dalam tampilan permukaan, apa yang terlihat. Singkatnya jangan percaya atau terpana begitu saja tanpa mempertanyakan lebih dalam.
Dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara ada track records yang bisa jadi pegangan untuk bersikap skeptis terhadap rencana pembangunan.
Harapan yang kerap diucapkan atau bahkan dijanjikan oleh para politisi yang dikenal sebagai ‘janji politik’ sering kali tak lebih dari ilusi yang menyenangkan.
Bukan sekali dua kali kita menemukan rencana pembangunan yang mangkrak, ataupun kalau kemudian terwujud ternyata penundaannya sampai puluhan tahun.
Dan apa yang terwujud dengan cepat namun untuk mengejar ambisi pada akhirnya kerap berakhir tidak seperti yang direncanakan. Keberlanjutannya sulit untuk diwujudkan, fungsinya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Skeptis bukanlah sinis. Skeptis masih berangkat dari keterbukaan namun tidak terjebak dalam rasa percaya begitu saja, perlu ada bukti-bukti yang ade kuat. Dengan bersikap skeptis maka kita akan memelihara semangat untuk tetap kritis.
Dengan skeptisisme, menerima atau menolak, mendukung atau tidak mendukung selalu dilandasi oleh alasan yang masuk akal. Bukan asal terima atau asal menolak.
Yang sinis memang tak perlu dipertimbangkan, hanya buang-buang waktu saja seperti saat kita membuang energi untuk membahas tentang ‘tempat jin buang anak’.
Tapi lain ceritanya dengan kekhawatiran yang dalam dari masyarakat terutama masyarakat adat.
Jumlahnya memang kecil, mungkin tak sampai ratusan kepala keluarga.
Namun mereka sejak semula sudah menderita. Sebagai masyarakat adat, hak-hak mereka telah terampas sejak lama.
Tanah, lahan dan hutan mereka sudah lama tidak lagi berada dalam kontrol mereka. Akses terhadap sumber daya juga amat terbatas karena apa yang dulu ada kuasa mereka telah diambil dan dikelola oleh investor yang mendapat alas hak kelola dari negara.
Sejengkal tanah tempat mereka tinggal sekarangpun statusnya tidak ade kuat. Sebab masyarakat adat perlu pengakuan dari negara. Tanpa pengakuan itu yang di daerah diwujudkan dalam Peraturan Daerah, maka pengakuan itu hanya sepihak, oleh pihak lain bisa dianggap sebagai klaim belaka.
Mereka inilah yang berpotensi tersingkir tanpa ‘ganti untung’ yang memadai karena tidak ada bukti dalam selembar kertas yang menyatakan mereka sah memiliki tanah tempat mereka tinggal dan mengupayakan kehidupan.
Suara penolakan dari masyarakat adat bisa dipahami.
Dalam sebuah presentasi tentang rencana pembangunan IKN yang sangat detail dari petinggi di KLHK pada bagian identifikasi suku-suku di kawasan IKN dan sekitarnya sama sekali tidak disebut tentang keberadaan Suku Balik.
Maka bisa dipahami jika ada seorang akademisi di Kota Balikpapan bahkan tidak tahu atau belum pernah mendengar keberadaan suku itu. Padahal dulunya Suku Balik pernah mendiami kawasan Kota Balikpapan.
Sekali lagi jumlah mereka memang kecil sehingga suaranya tidak lantang terdengar. Kekhawatirannya lebih tersimpan dalam hati, mirip seorang ibu yang selalu menanggung dukanya sendiri, karena tak ingin terlihat muram durja di depan anak-anaknya.
Mengabaikan suara-suara lirih ini kelak jika IKN terwujud maka akan ada luka yang ditorehkan olehnya. Luka karena pembangunannya melawan prinsip untuk menghormati kebudayaan setempat yang menjadi landasan membangun IKN yang berkebudayaan.
BACA JUGA : Perancis Titik Balik Yang Terhenti
Semakin mendalami tentang IKN, setelah beberapa kali mengikuti diskusi dan membaca berbagai macam tulisan tentangnya, saya menangkap ada ambisi besar di baliknya.
Saya tak mau mengatakan bahwa Presiden Jokowi ambisius, bukan itu.
Yang ambisius adalah rencananya, yakni menjadi Ibu Kota Nusantara sebagai kota rimba.
Sebenarnya andai Presiden Sukarno berhasil memindahkan Ibukota ke Palangkara seperti rencana waktu itu, bisa jadi Ibu Kota Negara saat itu adalah kota rimba. Kota yang dibangun di tengah rimba.
Tapi urung dan tertunda-tunda hingga 50 tahun kemudian. Tidak ditempat semula, walau tetap di Kalimantan.
Dan Ibu Kota Negara yang diinginkan adalah kota yang bercorak forest city, kota yang hijau, beradab ekologi dan berkelanjutan.
Rencana ini menjadi ambisius karena kawasan yang ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara yang baru bukanlah hutan, kalaupun dipaksa disebut sebagai hutan maka itu adalah hutan produksi. Di dalam kawasan memang ada juga Taman Hutan Rakyat Bukit Suharto. Bekas hutan yang direboisasi dan selama bertahun-tahun sebagian wilayahnya dirambah baik oleh masyarakat maupun pengusaha tambang.
Dalam perencanaannya, kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, 84% wilayahnya akan dipertahankan {maksudnya dikembangkan} menjadi kawasan hijau yang terdiri dari kawasan hutan dan budidaya tanaman pangan.
Penjelasan tenang Forest City memang mempesonakan. Bukan hanya warga Indonesia yang merindukan hutan melainkan juga warga seluruh dunia. Sebab alam memang selalu menenangkan dan mempesona.
Tapi sebentar, Forest City itu keinginan belum menjadi kenyataan, seperti Kalimantan Timur yang beberapa tahun lalu mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Hijau dengan yel-yel yang kerap diucapkan oleh Gubernurnya saat itu yakni one man five tree.
Dan entah sudah berapa pohon yang ditanam oleh setiap orang di Kalimantan Timur, berapa yang hidup dan yang hidup apakah membentuk hutan atau tidak?.
Menghutankan kembali, belajar dari para peladang rotasi di masa lalu yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kesabaran untuk tidak menanami bekas hutan dengan tanaman yang kita inginkan. Membiarkan bahkan memberlakukan kawasan bekas ladang sebagai kawasan larangan, tidak boleh ada campur tangan dan aktivitas manusia disitu.
5 sampai 10 tahun kemudian bekas ladang akan tumbuh kembali menjadi hutan, seperti hutan yang mengelilingi. Ladang akan menghutan dengan komposisi pepohonan, baik pohon besar maupun tumbuhan bawah yang dikehendaki oleh alam.
Dalam beberapa proyek skala kecil model yang diterapkan oleh masyarakat adat ini bisa diadaptasi dengan beberapa penyesuaian. Seingat saya ada buku yang lux mengambarkan perihal hal ini. Buku-buku itu juga dirujuk dalam presentasi petinggi KLHK.
Tapi dalam buku itu jika dibaca baik-baik ada prasyarat untuk keberhasilannya yakni disekilingnya masih merupakan hutan. Prinsip pemulihannya adalah bekerjasama dengan alam untuk memulihkan hutan.
Maka menghutankan wilayah IKN yang luasnya ratusan ribu hektar jelas merupakan tantangan sebab sekitar kawasan IKN bukan lagi hutan perawan.
Mengedepankan pusat pembibitan yang bisa menghasilkan jutaan bibit pohon pertahun jelas menandakan yang akan dilakukan adalah penanaman, atau reboisasi. Reboisasi tidak otomatis merupakan restorasi. Dan restorasi belum tentu merupakan jalan menuju reforestasi.
Saya yakin pasti ahli kehutanan mampu menerangkan dengan sangat baik dan membuat rencana yang amat detail serta meyakinkan secara sains. Dan Kalimantan Timur tidak kekurangan ahli kehutanan, salah satu Universitas kebanggaannya bahkan memproklamirkan diri sebagai center of excellence untuk tropical studies.
Tapi belum ada contoh yang amat meyakinkan soal reforestasi dalam skala besar, Tahura Bukit Suharto juga tak bisa dianggap sebagai contoh keberhasilan karena menyimpan banyak masalah dalam sepanjang umurnya.
Mengagumi alam, mencintai suasana hutan belumlah cukup untuk menumbuhkan peradaban ekologis. Ilmu dan teknologi boleh saja cukup tapi sikap, perilaku dan komitmen untuk mewujudkannya selalu menjadi tantangan.
Dalam konteks ini maka Nagari Rimba Nusantara merupakan sebuah proyek yang amat ambisius.
note : sumber gambar – KALTIM.TRIBUNNEWS.COM
