KESAH.IDCinta pada uang adalah akar segala kejahatan. Maka proyek-proyek maha besar selalu berpotensi untuk dikorupsi. Dalam era digital dan virtual ini ada uang besar di langit yang akan digarong oleh mereka yang selama ini bermain di darat dan di laut. 

Generasi tahun 80-an pasti punya kenangan pada serial California Highway Patrols, drama kriminal ringan berbasis jalan bebas hambatan dengan bintang utama Erik Estrada.

Serial yang tayang pertama di jaringan televisi Amerika Serikat sejak tahun 77 itu kemudian ditayangkan oleh TVRI, satu satunya stasiun siaran televisi di Indonesia.

Istilah jalan bebas hambatan (Freeway atau Highway) waktu itu belum terkenal di Indonesia. Jalan besar umumnya disebut dengan jalan raya. Maka polisi yang bertugas melakukan patroli di jalan raya disebut PJR, Patroli Jalan Raya. Sedangkan polisi yang mengatur kelancaran lalu lintas disebut Polantas, Polisi Lalu Lintas.

Jalan bebas hambatan pertama yang dibangun di Indonesia diresmikan oleh Suharto pada tahun 1978. Dinamai jalan TOL Jagorawi kependekan dari Jakarta-Bogor-Ciawi. Panjangnya 59 kilometer.

Jalan ini tidak disebut sebagai jalan bebas hambatan karena yang lewat dikenakan tarif. Maka jalan yang tidak boleh dilewati sepeda motor ini disebut jalan TOL atau Tax On Location.

Ide jalan berbayar ini sebenarnya digagas oleh Sudiro ketika memimpin Jakarta pada tahun 1955. Namun usulannya ditolak oleh DPRS.

Tol Jagorawi dioperasikan oleh Jasa Marga.

Presiden Suharto kemudian merencanakan pembangunan TOL lainnya, kurang lebih ada 19. Namun kemudian tidak semua terlaksana karena krisis moneter dan politik.

Rencananya dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Pemerintah juga membentuk badan khusus yakni Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT.

Presiden Joko Widodo kemudian mencatatkan prestasi besar lewat jalan Tol. Selain berhasil mewujudkan Tol Trans Jawa, Joko Widodo juga berhasil membangun jalan tol pertama di Sulawesi dan Kalimantan.

Tol Trans Jawa mendapat banyak pujian karena berhasil mengurai kemacetan yang seolah abadi setiap kali kegiatan mudik lebaran.

Dioperasikannya Tol Trans Jawa juga membuat usaha transportasi bersaing memberikan layanan terbaik untuk angkutan penumpang antar kota baik dalam maupun luar provinsi.

Perusahaan travel maupun angkutan penumpang bersaing dengan menyediakan kendaraan yang nyaman untuk penumpang. 

Bus antar kota umumnya merupakan buah Double Decker, baik semi sleeper maupun sleeper.  Ruang bagasi dan ruang penumpang lega dan lebar.

Kemewahan naik bus bersaing dengan kemewahan naik pesawat maupun kereta api kelas executive.

Perkembangan transportasi darat ini kemudian menjadi ladang subur untuk kreator konten. Di YouTube banyak ditemukan channel review yang mengulas travel dan bus. 

Para kreator konten bahkan telah menjadi mitra bukan hanya perusahaan travel atau bus, melainkan juga perusahaan karoseri.

BACA JUGA : Lugu, Lucu Dungu Warganet Negeri Wakanda

Selain Tol Darat atau Jalan Tol, Presiden Jokowi juga lekat dengan Tol Laut dan Tol Langit.

Berbeda dengan Tol Darat yang adalah jalan berbayar, Tol Laut dan Tol Langit dimaksudkan sebagai jalur bebas hambatan untuk kelancaran distribusi barang dan peningkatan akses pada internet berkecepatan tinggi secara merata hingga daerah tertinggal, terpencil dan terdepan.

Tol Laut dimaksudkan untuk memperluas jangkauan kapal-kapal ultra besar yang sering disebut dengan Panamax agar tak hanya menyinggahi pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok saja. 

Maka Tol Laut adalah jalur yang menghubungkan pelabuhan besar ke pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya dengan kapal sangat besar.

Untuk angkutan penumpang, Tol Laut juga mengoperasikan kapal-kapal perintis. Kapal yang bisa mengangkut penumpang, barang dan kendaraan.

Jika boleh diklaim, salah satu keberhasilan Tol Laut adalah ketersediaan bahan kebutuhan pokok secara merata sehingga ancaman inflasi pada hari-hari besar atau musim laut tertentu bisa ditekan.

Untuk masyarakat perkotaan mungkin yang amat terasa adalah Tol Darat, sementara Tol Laut dan Tol Langit tidak begitu terlihat pengaruhnya. Bahkan mungkin jadi gurauan.

Dan dari antara 3 Tol yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi mungkin Tol Langit yang paling tidak terkenal atau kurang mendapat perhatian masyarakat.

Masyarakat nanti terkejut ketika Menteri Komunikasi dan Informasi, Johny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Tol Langit.

Yang disebut dengan Tol Langit adalah proyek bernama Palapa Ring. Proyek ini dilaksanakan oleh Bakti Kominfo atau Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi. Sebuah badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Kominfo.

Badan ini bertanggung jawab untuk membangun jaringan kabel fiber yang terbagi di Indonesia bagian barat, tengah dan timur dan kemudian dihubungkan dengan kabel laut dan juga satelit sehingga akses internet cepat bisa dinikmati oleh seluruh wilayah Indonesia.

Selain dipakai demi kepentingan pemerintah, jaringan ini juga bisa dimanfaatkan oleh provider swasta untuk mengembangkan layanan di daerah-daerah yang terpencil. 

Pada wilayah yang sulit untuk dilewati jaringan kabel fiber akan dibangun BTS atau Base Transceiver Station.

BTS merupakan infratruktur yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan operator.

Banyak yang beranggapan bahwa BTS hanya berbentuk tower. Padahal tower hanya merupakan salah satu komponen.

Didalam BTS ada banyak komponen lainnya mulai dari antene microwave, antene sektoral, shelter, microwave system, rextifier system, baterai, dynaspere, feeder dan lain-lain.

Ada ribuan BTS yang akan dibangun oleh Bakti untuk mengkoneksikan jaringan internet kecepatan tinggi sehingga bisa dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. 

Lewat internet kesatuan Nusantara sebagaimana diucapkan oleh Gajah Mada lewat Sumpah Palapa bisa terwujud dalam moda digital.  

Aksesibilitas yang selama ini merupakan persoalan karena ketiadaan infrastruktur diharapkan bisa didobrak lewat internet. 

Lewat layanan internet yang prima, masyarakat di daerah tertinggal, terpencil dan terdepan bisa mendapat layanan yang cepat dan sama dengan daerah lainnya secara online. 

Layanan dasar kependudukan, kesehatan dan pendidikan yang bermutu dimungkinkan secara jarak jauh dengan mode digital.

BACA JUGA : Jokowi, Menteri Korupsi Dan Pilpres 

Dua tahun lalu saya dihubungi oleh seorang teman untuk memfasilitasi dan melengkapi laporan akhir studi analisis sosial untuk pembangunan Palapa Ring tahap akhir.

Saya pergi ke Depok bertemu dengan peneliti dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua dan Papua Barat, peneliti dari wilayah lain seperti Maluku, Kalimantan Barat dan Sumatera hadir secara online.

Dalam beberapa hari pertemuan, saya merasa ada yang berantakan mulai dari proses perencanaan proyek Palapa Ring ini.

Sempat satu hari bertemu dengan orang-orang Bakti, saya tak mampu melihat gambaran utuh dari pelaksanaan proyek ini. Sepertinya antar komponen dalam pelaksanaannya tidak terhubung secara jelas. Ada banyak kegiatan yang sepertinya diada-adakan.

Bisa jadi proyek yang besar ini memang dijadikan ajang bagi-bagi kue anggaran.

Bagi-bagi proyek dalam pembangunan Tol Langit bisa jadi lebih mudah dan lebih mulus karena pengetahuan masyarakat terhadap teknologi digital yang high tech masih rendah. 

Masyarakat masih awam terhadap komponen pembangunannya dibanding dengan pembangunan jalan misalnya.

Pun juga jika ada pengelembungan anggaran, masyarakat tidak segera curiga karena teknologi tinggi memang kerap dihargai mahal.

Kita bisa belajar dari dotcom buble dimana dulu harga untuk membuat website nilainya bisa ratusan juta. Padahal kemudian tidak ada guna. 

Dan proyek Palapa Ring semakin sulit diawasi karena banyak dibangun di daerah yang lebih banyak pohon dan binatangnya daripada manusia.

Namun bangkai tersembunyi pada akhirnya akan tercium juga. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan sungguh mencengangkan.

Bayangkan dari anggaran sekitar 10 trilyunan, kerugian negara mencapai 8 trilyun, delapan puluh persen dari nilai anggaran.

Apakah yang masuk kantong para pihak sebesar itu?. Pasti tidak.

Yang disebut sebagai kerugian negara adalah pembayaran ilegal. Hal-hal yang tidak atau belum boleh dibayarkan namun telah dibayarkan tuntas.

Seperti pembangunan BTS yang belum benar selesai atau terlambat selesai namun sudah dibayar penuh. 

Disini terbukti kesembronoan para pelaksana dan penanggungjawab proyek sehingga negara rugi banyak. Karena tidak ada jaminan proyek bakal diselesaikan dan bisa berakhir mangkrak.

Saya yakin yang masuk kantong, memperkaya para pihak secara ilegal berkisar antara 2 sampai 3 trilyun, sebuah angka yang juga besar. 

Dan ini yang harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung. Kemana aliran uang 2 sampai 3 trilyun yang dicuri dari langit itu.

Untuk Aparat Penegak Hukum, korupsi Tol Langit mestinya membuka cakrawala baru bahwa jika selama ini hanya ada preman jalanan dan bajak laut ternyata di langit juga mulai ada garong.

Langit bukan lagi ruang gaib. Tapi juga ruang korupsi yang baru. 

Digitalisasi dan virtualisasi menjadi ladang korupsi bukan hanya di Kominfo dan Bakti, namun juga di instasi dari badan-badan lainnya yang keranjingan membuat berbagai macam sistem dan aplikasi.

Saya yakin dalam segala tingkatan pemerintahan kita banyak aplikasi yang mengada-ada atau bahkan diada-adakan.

Dan itu merupakan pemborosan anggaran yang bisa dikategorikan sebagai korupsi.

note : sumber gambar – JABAR.TRIBUNNEWS.COM