KESAH.ID – Banjir secara sederhana diartikan sebagai kejadian genangan air tidak pada tempatnya atau tidak pada tempat yang dikehendaki. Penyebab banjir tidak pernah tunggal, selalu merupakan kombinasi dari berbagai hal. Namun penyelesaian banjir selalu bersifat sektoral, sehingga pembangunan yang ramah air tidak bisa diwujudkan. Padahal sudah lama kita bicara soal pembangunan yang berkelanjutan dan yang termuktahir, kita gemar bicara soal pembangunan hijau.
Ini cerita puluhan tahun lalu sewaktu istilah good govenance baru-baru terkenal. Kisahnya sebuah kota dilanda banjir, banjir besar yang waktu itu sering kali diberitakan sebagai banjir 5, 10 atau 20 tahunan.
Dulu memang ada anggapan seperti itu, seolah banjir ada jadwalnya. Ada yang siklusnya pendek dan ada yang panjang.
Entah siklus banjir mana yang melanda kota itu, yang pasti banjirnya tinggi. Di tepian sungai rumah terendam hingga atap, yang agak jauh dari sungai tinggi airnya telah melewati paha orang dewasa. Sebagian warga mengungsi ke Masjid karena selain luas, pondasinya juga juga tinggi.
Beberapa hari kemudian ketika air surut, Walikota disertai istrinya datang namun kemudian berbalik. Warga melempari dengan lumpur yang ditinggalkan oleh genangan banjir.
Kabarnya warga kesal karena ada cerita tentang Walikota yang teramat sibuk itu tak responsif atas kabar banjir yang diterima dari bawahannya.
Ketika pertama diberi tahu tentang banjir yang melanda beberapa wilayah kotanya, Walikota bukannya bergegas mengajak perangkatnya untuk meninjau melainkan malah bertanya “Banjirnya setinggi apa?”
Karena baru banjir pemulaan yang menyampaikan mungkin menjawab “Baru setinggi mata kaki Pak,”
Dan Walikota meneruskan kembali kesibukannya.
Belum satu jam, Walikota kemudian diberi tahu lagi “Sudah setinggi paha Pak,”
Walikota belum juga mau bergerak.
Tak lama kemudian ada yang melaporkan “Sudah ada warga yang menyelamatkan diri di atas atap Pak,”
Mendengar laporan terakhir itu, Walikota bertanya “Ada korban jiwa kah?”
Respon walikota yang kurang empati itu rupanya sampai kepada warga. Merekapun kesal sehingga meski menderita karena perabot rumahnya basah kuyub dan terancam rusak serta lantai rumahnya ditutupi lumpur tebal, mereka tak sudi mendampat simpati dari Walikotanya.
Karena Walikota tak diterima, yang kemudian datang untuk menunjukkan simpati dan memberi bantuan adalah Gubernur.
Namun lagi-lagi bantuan Gubernur juga jadi omongan.
Sebab bukannya memberi makanan jadi, air minum, air bersih, lilin untuk penerangan namun gubernur justru memberi alat masak memasak dan mesin jahit. Warga ogah-ogahan menerima bantuan.
Untung saja salah respon seperti itu tak berlangsung lama.
Tak lama sesudah kedatangan Gubernur, mobil tangki air dan truk pengangkut sampah yang disertai relawan datang. Mereka bahu membahu dengan warga membersihkan rumah dan jalanan dari lumpur serta kotoran lain yang ditinggalkan oleh banjir.
Setelah itu disusul pula dengan kedatangan tim medis yang melakukan pemeriksaan dan perawatan pada warga yang telah lebih dari sehari semalam direndam banjir.
BACA JUGA : Beda Nasib Antara Kerbau Dan Tempe
Sampai dengan lima tahun lalu, setiap kali Kota Samarinda digenangi banjir masih ada omongan soal siklus banjir entah 5, 10 atau 20 tahunan. Padahal waktu itu di media sosial setiap kali ada yang mengkritisi atau mengeluh tentang banjir akan ada komentar “Ikam hanyar kah di Samarinda,”
Dibalik ungkapan yang bernada ironi itu tersembunyi pesan bahwa tidak lagi relevan memandang banjir di Samarinda sebagai sebuah siklus tahunan karena banjir sudah menjadi pengalaman sehari-hari. Setiap kali hujan pasti ada daerah yang tergenang, soal lama atau cepat surutnya itu urusan lain.
Banjir di Kota Samarinda juga melahirkan cerita satir. Bukan tentang Walikota atau Gubernur, tapi Ketua RT. Tapi ini cerita dulu, ketika insentif pada Ketua RT belum lancar, saat mereka juga belum dapat anggaran lewat Program Pro Bebaya.
Alkisah ada warga yang mengeluh kepada Ketua RT perihal banjir yang mulai mengenangi lingkungan tempat tinggalnya. Sudah 15 tahun warga itu meninggali rumahnya dan tak pernah kebanjiran. Jadi ini pengalaman pertama rumahnya terkena banjir, maka dia belum terbiasa.
Kepada Ketua RT yang membuka posko banjir di ujung depan gang kemudian dia menyampaikan keluhannya.
“Pian ini kurang bersyukur,” begitu tanggapan Ketua RT atas keluhan warganya.
Melihat raut muka warganya yang nampaknya keberatan atas jawabannya, Ketua RT itu kemudian bertanya.
“Berapa lama banjirnya?”
Warga menjawab “Tiga hari,”
“Nah, cuma tiga hari. Satu bulan kan 30 hari. Berarti ada 27 hari yang nda banjir. Syukur kan,” terang Ketua RT.
Mendapat jawaban yang seolah masuk akal namun salah logika itu, warga pun hanya diam. Bahkan kemudian menambahkan “Iya Pak, mesti kita syukuri banjir ini. Kalau nda banjir kita tidak akan silaturahmi disini. Kalau tidak banjir, kita tidak akan kumpul dalam rumah. Banjir mempererat persaudaraan kita,”
Banjir memang selalu punya hikmah. Di media sosial setiap kali banjir mengenangi Kota Samarinda maka warga akan membincang kotanya. Ada diskursus yang menarik soal banjir tanpa harus diadakan seminar atau lokakarya.
Mereka yang peduli soal kebersihan biasanya akan mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh warga yang sering buang sampah sembarangan. Hingga kemudian sampah akan menyumbat got dan saluran-saluran air lainnya. Airpun meluap dan kemudian mengenangi wilayah sekitarnya.
Analisis atau opini itu tak lama kemudian akan dibantah, lalu terjadi saling bantah.
Kesimpulannya penyebab banjir itu tidak tunggal.
Dan pemerintah tahu soal itu, meski dalam penangannya terkadang lebih banyak bersifat sektoral karena keterbatasan anggaran.
Soal got atau saluran air, pemerintah tahu bahwa sebagian besar isi saluran air adalah sedimen bukan sampah. Makanya ada Pasukan Hantu Banyu, kelompok petugas kebersihan yang khusus bertugas membersihkan saluran air dari sedimen.
Hanya saja Hantu Banyu yang selalu bekerja dari pagi hingga sore ini jumlahnya tak cukup banyak. Mereka tak mampu secara serempak memastikan semua got atau saluran air di Kota Samarinda bersih dari sedimentasi.
Alhasil, kerja Pasukan Hantu Banyu ini seperti petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api yang melalap bangsalan hanya bermodal gayung.
BACA JUGA : Sensasi Ngopi Di Tengah Kebun Kopi
Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Samarinda adalah kota dengan bakat banjir. Kota ini kota air karena tumbuh di sepanjang tepian aliran sungai yang terpengaruh oleh pasang surut laut.
Nama Samarinda berasal dari kata sama rendah. Nama yang diabadikan di sebuah taman yang dibuat dengan cara melenyapkan ikon bersejarah Kota Samarinda bahkan Provinsi Kalimantan Timur. Dan seperti namanya, Lingkungan Taman Samarendah kalau hujan kerap tergenang.
Bakat banjir ini disadari oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Maka ketika kolonial Belanda bercokol disini mereka berupaya membangun kanal-kanal di wilayah pusat pemerintahannya. Mereka berupaya menjadikan lanskap Kota Samarinda seperti Amsterdam, kota yang dipenuhi kanal-kanal untuk mengelola air permukaan karena permukaan daratannya rendah.
Warga Samarinda yang kini berumur 70-an tahun mungkin masih bisa bercerita tentang jejak kanal-kanal itu, mereka bisa jadi masih punya cerita tentang kapal atau perahu yang bisa melewati kanal-kanal itu. Tapi kalau ingin tahu cerita detailnya bisa bertanya kepada sejarawan Kota Samarinda yang umurnya belum tua-tua amat dan mempunyai referensi dokumen atau buku-buku berbahasa Belanda.
Jadi fix, sebelum Kota Samarinda mengalami beberapakali bom ledakan penduduk, sebelum kota ini terkena virus macet jalanan, yang namanya genangan sudah akrab dengan kota ini. Bukan hanya karena hujan melainkan juga karena air pasang.
Sayang seiring dengan perginya pemerintah kolonial Belanda, konsepsi pembangunan kota yang ramah air tidak dipertahankan. Di jaman kemerdekaan, Kota Samarinda yang kemudian menjadi bagian dari republik dibangun dengan konsep daratan atau lahan kering.
Semakin hari kota ini semakin kehilangan lahan parkir air permukaan sementara. Tempat air hujan yang curahnya cukup tinggi dan tidak terserap oleh tanah atau tertampung oleh sungai dan saluran air lainnya disimpan sementara. Rawa-rawa tidak lagi menjadi nama daerah yang tergenang air melainkan nama perumahan.
Sadar atau tidak, pembangunan Kota Samarinda mulai dari jaman kemerdekaan hingga sekarang sama sekali tidak ramah air, padahal air berlimpah. Penggunaan lahan tidak diperhitungkan kesesuaiannya dengan air.
Sebagai kota yang berada dalam perlembahan, kota dalam rinjing adalah sulit untuk membuang air hujan secepat mungkin ke laut. Konsepsi drainase, konsep yang lahir dari tujuan to drain atau mengeringkan dengan cara membuat saluran pembuangan air permukaan agar mengalir secepat mungkin ke laut sulit untuk diwujudkan.
Meski pemimpin kota berkali-kali ganti dan setiap pemimpin punya program utama mengatasi banjir, tetap saja banjir tak akan hilang. Titik banjir di daerah tertentu bisa hilang namun akan muncul titik banjir baru di daerah lainnya.
Jumlah air dari jaman dinosaurus punah sampai sekarang relatif sama. Dan Kota Samarinda mendapat jatah cukup banyak. Air dalam jumlah itu selalu akan datang, sehingga mesti dicarikan tempat bukan dibuang dengan segera. Punya niat membuang secepat mungkin air pemukaan saat hujan sama sia-sianya dengan niat mengarami air laut atau mengecat langit.
Pemerintah saat ini cekatan menginspeksi pembukaan atau pematangan lahan. Tapi kita belum mendengar upaya pemerintah mencegah pengurukan rawa, mengkonversi rawa menjadi daratan tanpa konpensasi ruang. Bahkan data luasan rawa mungkin menjadi data paling simpang siur sehingga tak bisa dipercaya, persis sama dengan data luasan Hutan Kota Samarinda.
Baru-baru ini ada berita berjudul “Andi Harun : Tanya Gubernur, Jangan Tanya Saya”.
Berita ini disinyalir berasal dari wawancara jurnalis yang menanyakan perihal banjir di Loa Bakung yang ditenggarai karena bukaan lahan pertambangan batubara.
Merasa tak punya kewenangan soal pertambangan, Walikota Samarinda mengelak untuk menjawab. Dia meminta wartawan bertanya pada Gubernur. Andai saja wartawan bertanya pada Gubernur maka mungkin jawabannya sama saja, “Tanya Presiden, Jangan Tanya Saya,”
note : sumber gambar – MRI ACT Kaltim/ REPUBLIKA.CO.ID
