KESAH.ID – Walau secara tegas dilarang oleh peraturan KPU perihal penggunaan sembako untuk alat kampanye namun bagi-bagi sembako dengan berbagai modus tetap menjadi modus utama meraup suara pemilih. Jika politik kita masih berkutat di perut niscaya harapan untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak puas pada kebijakan pemerintah saat itu yang dipimpin oleh Presiden Sukarno, kelompok mahasiswa {Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia}, pemuda pelajar {Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia} dan masyarakat melakukan demonstrasi dengan mengajukan 3 tuntutan yang dikenal dengan nama Tritura.
Ketiga tuntutan itu adalah : Bubarkan PKI, Rombak Kabinet Dwikora dan Turunkan Harga.
Rangkaian aksi demonstrasi yang bertujuan mendorong pemerintah melakukan perubahan kebijakan dan perbaikan pada kondisi kehidupan berbangsa pada akhirnya berhasil mengakhiri model kepemimpinan demokrasi terpimpin {orde lama}.
Presiden Sukarno kemudian diganti oleh Presiden Suharto. Orde lama diganti dengan orde baru, demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila.
Dan setelah kurang lebih 32 tahun memimpin orde baru, Suharto kemudian juga menghadapi rentetan demonstrasi yang sama, aksi dari pemuda, mahasiswa dan masyarakat yang melakukan tuntutan perbaikan atas kebijakan negara dan kondisi-kondisi buruk yang menimpa kehidupan berbangsa.
Salah satu yang diulang dalam aksi-aksi demonstrasi ‘orde’ reformasi adalah turunkan harga, selain banyak tuntutan lainnya.
Yang dimaksudkan dengan turunkan harga ialah harga kebutuhan pokok yang lazim dikenal dengan istilah sembako.
Dari regim ke regim, salah satu isu yang penting memang sembako atau sembilan kebutuhan pokok yang meliputi : beras, gula, minyak goreng, mentega, telur, daging, susu, bawang merah, bawang putih, gas/elpiji dan garam.
Regim kerap memakai isu sembako untuk menunjukkan populisme atau keberpihakan pada rakyat dengan menjanjikan sembako murah. Padahal meski produksi sembako makin baik dan jumlah produksinya meningkat namun ongkos produksi dari waktu ke waktu juga semakin meningkat.
Maka program, janji atau kebijakan sembako murah akan menjadi beban negara. Jika ada harga sembako yang murah atau terjangkau, umumnya karena adanya intervensi atau subsidi dari negara. Dan negara tidak selalu punya kekuatan atau kemampuan untuk terus memberi subsidi.
Dan dalam kenyataannya pada umumnya sembako tidak berada dalam kendali pemerintah, harga sembako ditentukan oleh harga pasar, sehingga fluktuatif dan sering mudah dipermainkan.
Sebagai kebutuhan dasar, komoditas sembako sendiri merupakan komoditas yang ‘abadi’ oleh karenanya menguntungkan. Atas dasar potensi keuntungan ini maka dalam dunia sembako banyak ‘pemain’ yang tidak selalu punya niat baik.
Namun janji sembako yang mudah dan murah sudah terlanjur tertanam di benak rakyat. Dan politisi juga kerap memakainya sebagai janji-janji politik untuk merebut kedudukan publik.
Itulah kenapa, sembako yang dalam peraturan pemilu dilarang sebagai Alat Peraga Kampanye masih terus menjadi primadona bagi para politisi untuk mengaet suara rakyat. Menjelang pemilu, sembako dengan berbagai cara selalu akan didistribusikan atau dibagikan oleh kebanyakan calon atau peserta kontestasi politik.
Bahkan tak sedikit dari antara para calon yang terang-terangan menjadikan sembako sebagai program andalan jika memenangkan kontestasi. Salah satu janji populer dari calon soal sembako adalah makan siang dan minum susu gratis untuk pelajar.
BACA JUGA : Phone Snubbing, Dunia Kita Seluas 5 Inci
Saya termasuk salah satu generasi yang dibesarkan dengan ‘politik sembako’ ala orde baru. Yang paling nyata karena bapak saya adalah guru negeri maka setiap bulan mendapat beras jatah. Seingat saya jatahnya 50 kilo.
Ketika mulai duduk di bangku SMP, sesekali saya mengambil beras jatah itu di KPN atau Koperasi Pegawai Negeri. Namun beras jatah yang berasal dari Dolog ini biasanya akan dibeli oleh tetangga saya yang jualan Sego Megono.
Beras jatah memang tidak pulen dan pera, jadi cocok untuk dipakai sebagai bahan Sego Megono.
Sewaktu Sekolah Dasar saya juga tidak membayar SPP karena sekolah di SD Negeri. Yang ada adalah iuran BP3. Nanti baru SMP dan SMA saya membayar SPP karena sekolah di sekolah swasta.
Rasanya masyarakat saat itu yang belum sekaya orang-orang sekarang, hidupnya cukup dimudahkan dengan ‘politik sembako’ Suharto. Oil boom membuat Indonesia yang waktu itu merupakan negara anggota OPEC memperoleh uang besar dari minyak.
Dengan kemampuan keuangan negara berbagai macam hal disubsidi, mulai dari minyak tanah, bensin, angkutan penumpang, listrik hingga pupuk.
Pemerintah juga mengucurkan berbagai macam skema bantuan yang dinamakan sebagai Bapres dan Inpres. Bentuknya macam-macam mulai dari pembangunan infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, irigasi hingga bantuan berupa ternak dan lain-lain.
Presiden Suharto juga mempunyai banyak Yayasan yang mengumpulkan uang dari berbagai sumber untuk kemudian dibagikan sebagai bantuan, entah untuk lansia, veteran, pramuka, pmi, kaum disabilitas dan juga beasiswa.
Dengan semua bantuan yang sesungguhnya berasal dari sumber keuangan negara dan pihak lainnya itu Presiden Suharto kemudian termahsyur sebagai Presiden yang baik hati.
Dan kebaikannya disiarkan melalui saluran komunikasi yang dikuasai oleh Departeman/Dinas Penerangan. Selain televisi, pemerintah juga mempunyai siaran radio hingga tingkat daerah.
‘Politik Sembako’ pada akhirnya bisa menghegemoni masyarakat. Setiap menjelang pemilu, berbagai macam kelompok selalu mendeklarasi dukungan kepada Suharto untuk maju atau dipilih kembali sebagai Presiden. Acara deklarasi biasanya dinamakan sebagai “Kebulatan Tekad’.
Suharto pun diberi banyak gelar, salah satunya yang terkenal adalah Bapak Pembangunan.
Namun rancangan pembangunan lima tahunan ala Suharto yang pada puncaknya diniatkan untuk tinggal landas, ternyata justru menjadi anti klimak.
Pendapatan dari minyak lama kelamaan menurun bahkan kemudian Indonesia tidak lagi menjadi anggota dari negara-negara pengekpor minyak. Berbagai macam subsidi mesti dikurangi dan perlahan-lahan diterapkan harga sesuai dengan pasar. Berbagai kemudahan mulai dilucuti.
Petani yang tadinya dimanjakan dengan bibit dan pupuk serta bantuan lainnya kemudian mesti membiayai sendiri ongkos produksi yang makin lama kian mahal. Bencana seperti banjir dan kekeringan kemudian membuat petani sering gagal panen. Lama-lama bertani tidak lagi menguntungkan sehingga banyak petani kemudian menjual lahannya.
Negeri yang tadinya mempunyai banyak petani, kemudian karena tak punya lahan maka petani menjadi buruh tani. Hidup makin susah.
Politik Sembako jaman Suharto akhirnya menjadi boomerang, menghantam dirinya sendiri karena kemampuan keuangan negara yang menurun. Bahkan sejak jaman Suharto untuk menjalankan ‘Politik Sembako’ sumber uang yang dipakai berasal dari hutang negara.
BACA JUGA : 300 T Untuk Masi Misu
Meski ‘Politik Sembako’ ala Suharto terbukti tak mampu membawa Indonesia melewati tahap lepas landas, namun modusnya masih terus dipakai oleh elit politik penerusnya hingga sekarang. Politik sembako terbukti masih efektif untuk merebut kekuasaan.
Bukan hanya calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, calon kepala desa, tetapi juga calon legislatif dan calon lainnya yang terus memakai ‘Politik Sembako’.
Selain membagi sembako baik secara langsung atau memakai modus pasar murah, makan siang gratis, dapur umum, sedekah Jum’at dan hari lain, ketika berhasil menduduki jabatan, mulai dari Presiden sampai Kepala Desa akan mengalokasikan dana dalam anggaran negara, daerah atau desa untuk bantuan sembako pada masyarakat.
Amat menarik untuk melihat persepsi dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya terkait dengan ‘Politik Sembako’.
Saat memimpin Solo, Joko Widodo pernah mengungkapkan ketidaksenangannya pada Bantuan Langsung Tunai {BLT} yang diprogramkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM.
Joko Widodo waktu itu mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai justru membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Maka usulan Joko Widodo adalah bantuan yang ditujukan pada masyarakat agar lebih bisa produktif.
Namun ketika menjadi Presiden, Joko Widodo ternyata kembali meneruskan Bantuan Sosial ala Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Presiden Joko Widodo lebih royal dalam memberikan Bantuan Langsung dalam bentuk tunai.
Selama dua tahun pada periode awal pemerintahannya Joko Widodo seolah enggan memanjakan masyarakat dengan uang. Mata anggaran bantuan sosial seolah dihapus diganti menjadi perlindungan sosial.
Namun kemudian ada banyak program bantuan yang diberikan oleh Joko Widodo baik yang bersifat tunai maupun non tunai. Dan memasuki pandemi, model bantuan menjadi semakin besar dan banyak. Bahkan kemudian sampai pada bantuan langsung tunai untuk minyak goreng.
Dan semakin mendekati pemilu atau selama tahun politik, berbagai macam bantuan semakin digenjot.
Dengan demikian jelas bahwa ‘Politik Sembako’ selalu dipraktekkan untuk meraih kekuasaan dan kemudian meneruskan kekuasaan.
Walau peraturan KPU melarang sembako sebagai cara untuk berkampanye, namun larangan ini yang paling banyak dilanggar baik diam-diam maupun terang-terangan.
Dengan mudah ditemui paket sembako yang kemudian dilabeli calon tertentu yang dibagikan kepada masyarakat.
Salah satu yang terang-terangnya misalkan seorang calon membuka lapak di pinggir jalan yang menyediakan makan siang secara gratis kepada masyarakat. Ada juga yang tiap hari tertentu membuka dapur umum yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Dan masih banyak modus lainnya.
Maka jangan remehkan The Power of Sembako karena kita memang sulit melarang-larang pembagiannya baik terang-terangan maupun colongan.
note : sumber gambar – WWW.MERDEKA.COM
