JALAN TIKUS

KESAH.ID – Di balik seragam cokelat dan gedung-gedung pemerintahan yang tampak tenang, birokrasi kita sedang didera sesak napas. Tulisan ini merekam keresahan para abdi negara di balik kepulan asap “majelis perasapan”—sebuah ruang jujur tempat mereka mengadu tentang meritokrasi yang mati, intervensi para kroni, hingga “jalan tikus” politik yang lebih menentukan jabatan ketimbang prestasi. Di sini, kita melihat bagaimana APBD perlahan berubah wajah menjadi sapi perahan bagi lingkaran kekuasaan.

Adalah jamak di awal tahun pada lingkungan kantor pemerintahan akan dibuka dengan keriuhan yang seragam. Di ruang-ruang rapat berpendingin udara yang senyap, para Aparatur Sipil Negara (ASN) berkumpul dalam deretan koordinasi yang panjang. Berkas-berkas belanja modal bertumpuk, presentasi angka-angka dipaparkan, dan janji-janji pelayanan publik dideretkan di atas meja.

Namun, saya tak ingin membawa Anda ke dalam ruang sidang yang membosankan itu. Narasi yang jauh lebih jujur justru menguap di “majelis perasapan”—sebuah sudut sempit di luar aula, tempat para abdi negara melarikan diri sejenak untuk menyesap kretek. Di sanalah, di tengah kepulan asap yang membubung, topeng-topeng formalitas birokrasi dilepaskan.

Dalam berbagai kesempatan membersamai majelis tak resmi itu di rapat-rapat yang saya turut hadiri, saya menangkap ada benang merah, sebuah suara frustrasi yang telah mengendap lama. Ada kebingungan yang akut di mata mereka. Satuan kerja yang mestinya digerakkan oleh dinamika kompetensi, kini justru pekat oleh aura politik praktis. “Semua dicampuri,” bisik seorang ASN dengan nada parau. Kalimat itu bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah proklamasi atas matinya independensi birokrasi.

Istilah “dicampuri” yang mereka ucapkan adalah eufemisme untuk intervensi yang kasar dan sistematis. Hampir setiap rencana kegiatan, terutama yang menyentuh belanja proyek fisik dan pengadaan barang, tak lagi murni lahir dari penilaian objektif. Sebelum ketuk palu, “kelompok” yang terkoneksi dengan pusat kekuasaan biasanya sudah lebih dulu menitipkan daftar keinginan.

Belanja diarahkan, vendor ditentukan, dan krans anggaran diputar menuju pelukan orang-orang dekat. Di titik inilah, proyek-proyek pemerintah berubah wajah menjadi “sapi perahan”. Ia diperas bukan untuk kemaslahatan publik, melainkan untuk memberi nutrisi bagi lingkaran luar yang merasa berjasa memenangkan sang pemimpin.

BACA JUGA : Nyala Api Di Ujung Pipa – Ironi Ketahanan Energi Di Delta Mahakam

Realitas munculnya “Ring 1” atau tim bayangan ini bukanlah anomali yang hanya terjadi di Kalimantan Timur. Penyakit ini telah bermetastasis di seluruh tingkatan pemerintahan Indonesia. Di Kaltim, sejarah mencatat betapa melegendanya sebutan “Tim 11” di salah satu kabupaten—sebuah dapur inti tempat nasib pejabat dipertaruhkan. Di sana, mutasi jabatan bukan soal rapor kinerja, melainkan soal kedekatan dan rekomendasi sang tim inti.

Gaya kepemimpinan yang mengandalkan kelompok pendukung non-partai ini kian populer sejak era pemilihan langsung. Polanya seolah meniru langkah besar yang dilakukan duet Jokowi-Ahok di DKI Jakarta, yang kemudian diperkuat saat Joko Widodo naik menjadi RI-1. Puluhan, bahkan ratusan organ relawan tumbuh subur, mewarnai diskursus politik nasional meski mereka bukan institusi resmi partai.

Kita tentu belum lupa bagaimana masyarakat Indonesia dibuat “sakit kepala” oleh pembelahan ekstrem antara “Cebong” dan “Kampret”. Bahkan ketika para pemimpin di atas panggung sudah saling bersalaman dan berbagi kursi kabinet, sisa-sisa perseteruan di akar rumput masih menyisakan serangan membabi buta. Luka politik itu belum benar-benar sembuh, bahkan ketika periode kekuasaan mulai berganti arah.

Di daerah, gerak para pendukung ini mungkin tak sehiruk-pikuk di Jakarta, namun dampaknya terasa jauh lebih personal dan menusuk ke jantung pelayanan publik. Karena kursi menteri atau komisaris BUMD jumlahnya terbatas, maka celah-celah kecil di APBD menjadi kompensasi paling empuk. Tak ada aliran uang yang boleh lolos dari saringan kelompok pendukung ini.

Kondisi inilah yang membuat para birokrat karir merasa tersandera. “Politik memang busuk,” ungkap salah seorang dari mereka sembari membuang abu rokok. Mereka yang seharusnya bisa merencanakan pembangunan secara saintifik, kini dipaksa menjadi pelayan kepentingan kroni demi menyelamatkan jabatan. Di luar, sang pemimpin mungkin terlihat ramah, rajin membagi bantuan sosial, dan piawai menebar senyum di baliho. Namun di ruang senyap, meritokrasi sedang mati perlahan, digantikan oleh politik dinasti dan klan yang rakus.

BACA JUGA : Tagih Janji

Keluhan di majelis perasapan itu mencapai puncaknya saat seseorang berujar, “Biar pintar, kalau tidak punya koneksi politik, tidak akan jadi apa-apa.” Kalimat ini diamini dengan tawa pahit oleh yang lain. Di lingkungan birokrasi saat ini, prestasi adalah barang usang. Yang dibutuhkan adalah “Jalan Tikus”—sebuah metafora untuk jalur pintas melalui pengaruh politik.

Jika dalam navigasi kota jalan tikus digunakan untuk menghindari kemacetan, dalam birokrasi Kaltim, jalan tikus adalah satu-satunya cara untuk menembus kemacetan karir. Tanpa akses ke lingkar kekuasaan, seorang ASN yang kompeten sekalipun hanya akan berputar-putar dalam ketidakpastian.

Lebih mengerikan lagi, cengkeraman politik ini sering kali berujung pada “tarif”. Kasus-kasus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) oleh KPK di berbagai daerah menjadi bukti sahih betapa kursi jabatan telah menjadi komoditas dagang. Ada harga tertentu yang harus dibayar untuk sebuah kedudukan. Logikanya sederhana namun mematikan: biaya kontestasi yang mahal harus segera dikembalikan (balik modal) melalui jual beli jabatan atau setoran proyek.

Pada akhirnya, siapa yang paling menderita? Bukan hanya para ASN yang frustrasi itu, melainkan kita semua sebagai warga negara. Ketika pemimpin dipilih berdasarkan “investasi” dan pejabat ditunjuk berdasarkan “sogokan”, maka pelayanan publik hanyalah ampas. Birokrasi yang koruptif akan melahirkan kebijakan yang cacat, jembatan yang cepat roboh, dan sekolah yang tak pernah tuntas diperbaiki.

Asap rokok di majelis perasapan itu mungkin akan segera hilang tertiup angin. Namun, kebusukan yang mereka ceritakan adalah peringatan nyata bahwa ketika politik menjadi panglima di jantung birokrasi, maka kesejahteraan masyarakat hanyalah dongeng pengantar tidur yang tak pernah jadi kenyataan.