Dua puluh dua tahun lalu saya pernah diajak pergi ke Malaysia untuk mengikuti sebuah konperensi regional Asia Pasifik.
Menginap di sebuah hotel sederhana, pagi-pagi sebuah bus terparkir di depan hotel datang menjemput. Setelah sarapan saya dan teman-teman lainnya bergegas naik ke atas bus. Ketika bus berjalan saya mulai merasa perjalanan menuju tempat pertemuan agak lama.
Pada seorang teman yang terbiasa bepergian ke luar negeri saya bertanya.
“Ini kita mau kemana?”
“Ke Putrajaya,” jawabnya.
Putrajaya, saya baru sekali mendengar nama itu, entah itu nama gedung atau apa. Jadi sekali lagi saya bertanya “Putrajaya itu apa?”
“Kota pusat pemerintahan Malaysia,” jawab teman singkat.
Kelak ketika internet sudah bisa diakses melalui smartphone, saya baru tahu ternyata saat saya datang ke Malaysia, pusat pemerintahan baru dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Malaysia secara teknis tidak memindahkan ibukota melainkan hanya pusat pemerintahannya. Kota Putrajaya yang dulunya merupakan perkebunan sawit dibangun agar kantor-kantor pusat pemerintahan Malaysia tidak saling berjauhan seperti ketika berada di Kuala Lumpur.
Lebih dari duapuluh tahun Putrajaya sebagai pusat pemerintah Malaysia, kini jumlah penduduknya hanya sekitar 100.000 orang.
Tidak ada ledakan jumlah populasi di Putrajaya, karena yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan dan kota yang luasnya 49 km persegi itu hanya berjarak 25 km dari Kuala Lumpur.
Lain Malaysia, lain pula Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi pada periode yang kedua telah ditetapkan bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke Nusantara, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.
Mengambil sebagian kecil wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Nusantara akan menjadi wilayah khusus yang dinamai Otorita IKN. Tidak seperti Ibu Kota Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur, daerah Otorita IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita yang jabatannya setingkat menteri, sehingga dipilih secara langsung oleh Presiden.
Pemindahan IKN diperkirakan akan menambah populasi sebanyak 1,5 juta jiwa. Namun dalam kenyataannya nanti bisa saja lebih banyak, dua sampai tiga kali lipat. Mengingat mereka yang akan berpindah tidak hanya untuk menghuni Kota Nusantara melainkan daerah lain disekitarnya yakni Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Samarinda.
Hijrah ke pulau lain dengan jarak yang jauh dari tempat semula, bisa dipastikan yang akan berpindah bukan hanya pusat pemerintahan, pusat-pusat yang lain akan ikut serta pun juga akan muncul pusat-pusat baru.
Baca Juga : Kupas Dosa dan Masa Depan Planet Kita
Ketika saya menelisik asal usul Putrajaya dengan bantuan google ditemukan nama itu ternyata diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama yakni Tengku Abdul Rahman Putra. Nama Putrajaya kemudian menjadi penghormatan dan kenangan terhadap Perdana Menteri pertama tersebut.
Sementara nama ibu kota baru Indonesia yang disahkan oleh DPR RI adalah Nusantara. Dari mana asal nama itu?
Ada banyak usulan nama yang disampaikan oleh berbagai pihak ketika wacana tentang pemindahan IKN bergulir. Presiden tentu saja membaca usulan nama-nama itu, namun pada akhirnya nama yang dipilih adalah Nusantara. Pilihan itu berasal dari Presiden Jokowi sendiri.
Untuk lebih meyakinkan ada yang mengatakan nama itu sesuai dengan petunjuk dari langit yang diterima oleh Presiden Jokowi.
Apapun itu, saya menduga keputusan Presiden untuk menamai Nusantara berdasarkan kombinasi antara ibukota yang dikehendaki olehnya dengan memori pelajaran sejarah Indonesia di masa sekolah dulu.
Presiden Jokowi mungkin berharap dengan mengekplisitkan nama Nusantara menjadi nama Ibu Kota Negara, maka Nusantara akan menjadi titik baru untuk kesatuan dan persatuan Indonesia ke depan. Makanya penentuan IKN salah satunya karena wilayahnya berada di tengah Indonesia.
Kalau dulu kesatuan Nusantara karena adanya penahklukan oleh satu kerajaan pada kerajaan lainnya, kini kesatuan Nusantara karena adanya keinginan bersama untuk bersatu padu membangun kesejahteraan bersama.
Bahwa benar istilah Nusantara mungkin juga dipakai atau dikenal oleh masyarakat lain, bukan hanya Gajah Mada dan Majapahit. Dan bisa jadi memang bukan Gajah Mada atau Majapahit yang pertama memakainya.
Adalah biasa bahwa yang pertama kemudian bukan yang mempopulerkannya. Atau bisa jadi Nusantara dipopulerkan berkali-kali. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai salah satu yang kembali mempopulerkan kata Nusantara, juga Koes Plus lewat lagu-lagunya.
Dan kini Presiden Jokowi akan dikenang sebagai yang kembali mempopulerkan Nusantara, sekaligus mematri dalam nama Ibu Kota Negara yang kelak hari kelahirannya akan terus diperingati dan dirayakan setiap tanggal 18 Januari.
Yang pasti Nusantara sekarang adalah nama Ibu Kota Negara yang baru, seperti apa wujudnya, bagaimana nuansanya tentu masih diperlukan kesabaran untuk menunggu. Nusantara sebagai IKN paling cepat akan diwujudkan pada tahun 2024, itu baru permulaan karena bentuk akhirnya akan dibangun secara bertahap.
Nusantara akan dibangun sebagaimana Presiden Suharto membangun Indonesia dahulu untuk menuju tinggal landas. Dibangun berdasarkan rencana pembangunan lima tahun atau repelita.
Demikian juga Nusantara, rencana pembangunannya berkisar 10 hingga 15 tahun, butuh 2 hingga 3 repelita.
Apa yang kita bayangkan tentang Ibu Kota Negara Nusantara hari ini bisa jadi kelak akan berbeda wujudnya, sebab untuk menyelesaikan rencana pemindahan secara paripurna akan digawangi paling kurang oleh 2 hingga 3 Presiden yang berbeda. Presiden yang akan punya kemauan dan keinginan yang lain pula termasuk kadar kemauan untuk meneruskan apa yang direncanakan oleh Presiden sebelumnya.
BACA JUGA : Kita Masih Terus Bermain-main Dengan Kekerasan Seksual dan KDRT
Wacana pemindahan IKN sudah mulai ada semenjak jaman Presiden Sukarno. Wacana itu terus berulang setiap kali terjadi arus balik sesudah mudik Lebaran dan ketika Jakarta mengalami banjir besar.
Daya dukung lingkungan Kota Jakarta yang terus memburuk dipandang tidak lagi ideal untuk tetap mempertahankan keberadaan Ibu Kota Negara disana. Meski bisa dipulihkan namun butuh waktu yang panjang dan kebijakan ekstrim lainnya.
Rencana pemindahan kemudian terwujud di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam pandangan saya hal ini bisa dimengerti karena diantara semua Presiden, Jokowi Widodo adalah presiden yang paling tidak ‘Jakarta’.
Jokowi tinggal di Jakarta baru sesudah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Maka tinggal di Jakarta bukanlah pilihan melainkan karena tugas tanggungjawab atau mandat. Dan dugaan saya ini yang kemudian menjadi energi bagi Jokowi untuk melakukan perubahan untuk pembaharuan dengan cara memindahkan Ibu Kota Negara.
Apakah perubahan ini akan menghasilkan ibukota, tata kelola dan Indonesia yang lebih baik?. Tidak ada jaminan bahwa perubahan selalu akan menghasilkan hal yang lebih baik. Dengan demikian perubahan sama artinya dengan mengambil resiko.
Joko Widodo memilih untuk mengambil resiko itu agar perubahan bisa menjadi pembaharuan, agar pemindahan ibukota tidak terus menerus menjadi wacana tanpa ujung.
Sebagai seseorang yang berlatar belakang pengusaha, Joko Widodo terbiasa mengambil langkah berdasarkan peluang atau kesempatan. Tak perlu menunggu segala sesuatunya siap 100 persen baru mulai melangkah.
Paruh terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo memang merupakan saat terbaik untuk memfokuskan semua elemen terutama pembantu dan mitra politik presiden pada sebuah titik yang sama. Sebab mulai ada gejala perhatian para pembantu presiden dan mitra politiknya mulai terbelah guna menyiapkan diri untuk kontestasi pemilu 2024.
Tentu saja setiap pilihan kebijakan untuk perubahan selalu melahirkan resistensi dari kelompok tertentu. Alasannya tentu saja bermacam-macam namun basis utamanya adalah permasalahan. Masalah pandemi yang belum berlalu, masalah utang negara yang masih sangat besar, masalah kemampuan keuangan pemerintah yang belum pulih dan lain sebagainya.
Namun sekali lagi Presiden Joko Widodo punya pikiran lain, yakni memulai lebih dahulu dengan kemampuan yang ada, nanti sembari jalan berbagai persoalan bisa diselesaikan satu persatu, berbagai penyesuaian bisa dilakukan.
Dalam waktu dekat kemungkinan Presiden Joko Widodo akan berkemah di titik nol IKN, tempat dimana istana negara atau kantor kepresidenan akan berdiri. Mungkin dalam kesempatan itu Presiden akan mengumumkan siapa yang menjadi Kepala Otorita IKN.
Dengan ditetapkannya Kepala Otorita IKN maka pada tahun 2024 nanti, Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan NKRI di Nusantara sekaligus mengakhiri masa jabatannya dengan berkantor disana.
Saat itu secara fisik Nusantara belum akan selesai 100 persen, namun dalam versi metaverse kemungkinan besar kita sudah bisa berkunjung dan menikmati suasana serta layanan melalui Nusaverse, Nusantara dalam versi web 04 sehingga kita sungguh-sungguh menjadi netizen, warga negara digital dalam jejaring virtual.
