KESAH.ID – Ditunjuknya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 dari PDIP semakin mengkonfirmasi bahwa elektabilitas menjadi point penting dalam kontestasi politik. Elektabilitas dalam versi lembaga survey berhubungan erat dengan popularitas atau pengenalan publik atas sosok politisi tertentu. Tokoh dikenal oleh masyarakat luas lewat penampilan di ruang publik, bukan karena gagasan atau tanggapan atas isu-isu tertentu yang berkaitan dengan persoalan bangsa.
Pak Gaguk jarang terlihat memakai seragam dan selalu mengendarai sepeda onthel untuk pergi pulang ke kantornya.
Kepala Desa Kaliasri, Kabupaten Malang itu memang dikenal rendah hati walau merupakan seorang Bos Tebu.
Ribuan warganya, pada Kamis 23 Februari 2023 lalu berdemo bukan untuk meminta Pak Gaguk mundur dari jabatannya karena terkena kasus. Demo yang dijaga ketat oleh aparat keamanan ini tujuannya untuk meminta Pak Gaguk agar bersedia mencalonkan kembali dalam Pilkades untuk periode jabatan yang kedua kalinya.
Kepala Desa yang tidak pernah mengambil gajinya dan juga hasil dari tanah bengkok seluas 12 hektar ini tercium oleh warga tak hendak maju kembali ketika masa jabatannya habis.
Ada banyak aparat penegak hukum terlihat dalam demo itu, karena unjuk rasa dilakukan oleh warga ketika Pemkab Malang sedang melakukan sosialisasi hukum kepada ketua RT dan RW Desa Kaliasri. Ketika diminta untuk membubarkan diri, warga menolak. Mereka akan membubarkan diri seandainya Pak Gaguk menyatakan kesediaannya untuk maju kembali dalam Pilkades.
Akhirnya Pak Gaguk menyatakan akan maju kembali dan warga bersorak gembira. Menyalami Pak Gaguk sambil berteriak “Hidup Pak Gaguk, Merdeka,”.
Dan bisa dipastikan untuk maju merebut kemenangan dalam Pilkades mendatang, Pak Gaguk tak perlu survey-survey-an. Sebab tanpa survey sudah bisa dipastikan tingkat popularitas Pak Gaguk 100 %, semua warga mengenalnya. Dan karena popularitas yang tinggi maksimal maka elektabilitasnya pasti juga tinggi, walau mungkin tak 100%. Karena pasti ada tokoh lain yang ingin juga menjadi kepala desa Kaliasri dan punya pendukung.
Kasus Pak Gaguk ini menjadi unik karena berbeda dengan model dukungan yang dulu kerap disampaikan oleh kelompok masyarakat pada Suharto. Dulu sebelum pemilu sering kali ada pernyataan dukungan atau kebulatan tekad dari berbagai elemen masyarakat yang meminta Suharto untuk kembali menjadi presiden.
Berbagai kelompok waktu itu menyatakan dukungan bukan karena Suharto tak mau maju lagi, lalu rakyat memaksanya.
Desakan pada Pak Gaguk untuk maju kembali juga tak sama dengan gerakan yang menyuarakan agar masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang, entah dengan merubah konstitusi atau dengan menunda pemilu.
Pernyataan dukungan atau kebulatan tekad untuk Suharto dan perpanjangan masa jabatan atau Jokowi tiga periode jelas bukan suara rakyat, tapi lebih merupakan rekayasa sekelompok elit yang ingin mengambil keuntungan dari jabatan yang akan kembali diemban oleh Suharto atau Jokowi.
Masyarakat Kaliasri ngotot agar Pak Gaguk maju kembali karena mereka merasa pemimpinnya tampil sederhana, tidak memanfaatkan jabatan untuk dirinya sendiri dan karena sudah berkecukupan kemudian tak mengambil apa yang menjadi haknya. Dan hak yang tidak diambil itu kemudian diserahkan untuk keperluan warganya.
Mungkin ini yang disebut dengan pemimpin yang otentik, yang tak terlalu gemar memasang baliho, spanduk, poster atau postingan yang menunjukkan potret dirinya. Masyarakat mengenalnya secara langsung dalam aktivitas kesehariannya.
Dan dari situ tumbuh rasa cintai masyarakat pada pemimpinnya. Pemimpin yang dicintai akan dipilih kembali walau tak melakukan kampanye secara berlebihan. Rakyat tak perlu digiring opininya dengan barisan relawan atau pasukan yang berjibaku untuk ‘mengagung-agungkan’ sang calon di media sosial.
BACA JUGA : Toleransi Bukan Antar Agama Tapi Antar Umat Beragama
Untuk tokoh setingkat kepala desa, elektabilitas dan popularitas yang tinggi dengan mudah dipahami karena ruang lingkup atau cakupannya kecil. Kontak langsung pemimpin dengan warganya mudah untuk terjadi. Warga bisa tersentuh langsung berkali-kali sehingga punya memori yang cukup untuk memutuskan apakah pemimpin seorang yang baik atau tidak.
Bagaimana pemimpin dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden membangun atau mempertahankan elektabilitas dan popularitasnya?.
Pengalaman menunjukkan bahwa pemimpin bisa mempunyai elektabilitas yang tinggi apabila populer di tengah masyarakat. Caranya adalah bertindak populis, mencitrakan diri tidak berjarak dengan masyarakat dan responsif terhadap keluh-kesah warganya.
Salah satu yang paling efektif adalah rajin blusukan, mendatangi atau menemui masyarakat secara organik. Turun langsung atau turun ke bawah dilakukan sebagai tindakan yang spontan, tidak direncanakan.
Salah satu cara agar kelihatan alami atau spontan adalah memanfaatkan momentum, jeli menunggang angin atau memanfaatkan kesempatan.
Presiden Joko Widodo merupakan contoh bagaimana seorang pemimpin pintar memanfaatkan kesempatan untuk mendulang ‘kepuasan warga’ atas kepemimpinannya.
Salah satu contoh yang paling baru adalah kunjungannya ke Lampung untuk meninjau jalan yang rusak.
Sebenarnya jalan rusak ada di berbagai pelosok negeri. Dan biasanya akan diperbaiki kalau hendak dilewati oleh presiden lewat sebuah kunjungan yang direncanakan.
Namun jalan rusak di Lampung bukan jalan rusak biasa. Jalan rusak disana dikeluhkan oleh seorang warga yang kemudian menjuluki provinsi tempat dia dan keluarganya tinggal sebagai Provinsi Dajal.
Sampai disini sebetulnya tidak bermasalah, tidak terlalu menarik perhatian karena ungkapan seperti itu meski dianggap tidak sopan masih bisa dipahami sebagai ekspresi kejengkelan.
Jalan rusak itu menjadi perhatian karena ada seorang pengacara yang kemudian melaporkan sang pembuat video keluhan itu. Dilaporkan sebagai menghina rakyat Lampung, yang mengunggah video hendak dipidanakan dengan memakai UU ITE.
Rupanya rakyat Lampung tidak terhina, karena mereka merasa bertahun-tahun tersiksa oleh kondisi jalan disana. Dan pengacara yang mengadukan pengunggah video dianggap bukan membela rakyat Lampung melainkan lebih condong untuk membela gubernurnya.
Dan terjadilah drama. Laporan pengacara kepada polisi menjadi ‘pukulan balik’, publik berpihak kepada pengunggah video.
Presidenpun kemudian menjadwalkan kunjungan ke Lampung, hanya untuk melihat jalanan yang rusak. Kunjungan ini membuat Joko Widodo dianggap mendengarkan keluhan masyarakat.
Model reaksi seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya biasanya saja. Bahkan sudah diterapkan oleh berbagai pemimpin daerah, tidak secara organik melainkan lewat rekayasa yang sangat halus.
Melalui akun-akun media sosial tertentu diposting jalanan rusak, got mampet dan lainnya yang menimbulkan ketidaknyamanan. Postingan itu tidak ditanggapi secara official, biar ditanggapi oleh netizen lainnya.
Kemudian kepala daerah diam-diam memerintahkan pihak yang terkait untuk memperbaiki jalan, membersihkan got dan lainnya.
Setelah selesai kemudian akun official akan mengupload perbaikan atau tindakan lainnya sebagai respon atas keluhan masyarakat yang disampaikan lewat media sosial.
Dan kemudian akun yang pertama memposting keluhan kemudian akan berterima kasih seraya memberi pujian bahwa pemerintah bertindak cepat, terimakasih terutama disampaikan kepada pemimpinnya, bisa bupati, walikota atau yang lainnya.
Merekapun menjadi populer hingga kalau disurvey elektabilitasnya akan tinggi. Masyarakat puas dengan kepemimpinannya.
BACA JUGA : Kota Berbakat Banjir Dan Pemimpin Yang Doyan Ngeles
Di tahun politik, kata elektabilitas menjadi kata yang paling populer. Dalam hubungannya dengan pemilu presiden 2024, sudah dua tahun terakhir ini lembaga-lembaga survey selalu menempatkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi.
Hasil survey yang konsisten dari waktu ke waktu kemudian seolah mengunci bahwa calon presiden dalam pemilu 2024 nanti hanyalah ketiga orang tersebut.
Elektabilitas yang didasarkan atas popularitas ini menjadi persoalan besar dalam demokrasi dan politik di Indonesia. Dari waktu ke waktu, masyarakat pemilih selalu disodori calon-calon yang sebenarnya tidak dikenali berdasarkan gagasan atas isu-isu penting tertentu.
Pemilih hanya tahu bahwa Prabowo, Ganjar dan Anies adalah calon terkuat, namun apa alasannya sehingga mereka menjadi yang terkuat terutama dari sisi gagasan untuk bagaimana membawa kemajuan bagi Indonesia ke depan tidak menjadi alasan utama.
Maka sosok Prabowo yang sudah 20 tahun menjadi orang sipil lebih dikenal sebagai tentara.
Prabowo mulai masuk dalam bursa capres sejak tahun 2004 lewat Partai Golkar. Namun kalah dalam konvensi pemilihan capres yang diselenggarakan oleh Golkar. Prabowo dikalahkan oleh Wiranto.
Gagal menjadi calon dari Partai Golkar, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya {Gerindra} dan dalam pemilu 2009 berpasangan dengan Megawati Sukarno Putri. Namun pasangan Megawati – Prabowo kalah.
Megawati kapok mencalonkan diri meski PDIP meraup suara besar dalam pemilu 2014 dan 2019. Namun Prabowo tidak dan tetap mencalonkan diri sebagai Presiden di pemilu 2014 dan 2019, walau terus dikalahkan oleh Joko Widodo.
Maka wajar jika menghadapi pemilu 2024 ini, Prabowo menjadi sosok yang paling populer sebagai calon presiden.
Sementara Ganjar dan Anies, keduanya populer karena momentum pandemi Covid 19. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan memperoleh banyak pemberitaan.
Ganjar kemudian juga makin populer karena diopinikan sebagai penerus Jokowi, sementara Anies juga makin terkenal karena diopinikan sebagai antitesa dari Joko Widodo.
Kita semua tahu model popularitas semacam ini adalah model popularitas semu hasil garapan dari konsultan komunikasi dan politik atau kelompok lainnya yang bekerja entah sukarela atau karena bayaran.
Indonesia telah mempunyai tujuan pembangunan nasional jangka panjang dan juga telah merumuskan visi Indonesia Emas Tahun 2045. Mestinya siapa yang akan menjadi pemimpin nasional dinilai berdasarkan tujuan atau visi itu.
Namun syarat untuk menjadi pemimpin nasional harus melewati partai dan partai atau gabungan partai yang boleh mengusung dibatasi dengan angka presidential threshold.
Syarat seperti ini yang kemudian membuat peta persaingan pemilu terutama pemilu presiden kemudian bertumpu pada elektabilitas yang didasarkan oleh popularitas. Sayangnya popularitas tidak dibangun lewat gagasan melainkan dengan pemberitaan, baliho dan rangkaian tindakan populis lainnya.
Sebagai pemilih, kita hanya diberi waktu sedikit untuk mengenali isi kepala para calon presiden pada kesempatan kampanye nanti. Dan kita tahu kampanye bukanlah saat untuk beradu ide atau gagasan pembangunan melainkan masa untuk mengobral janji.
Maka yang akan terpilih pada pemilu nanti adalah yang paling meyakinkan janjinya bukan yang paling kompeten untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan mendasar yang masih terus membelit bangsa dan negara ini.
note : sumber gambar – DETIK.COM
