KESAH.ID – Samarinda merupakan kota berawa-rawa terutama pada daerah dataran yang dekat atau terhubung dengan sungai. Kondisi ini memancing keraguan ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana membangun Kantor Gubernur dengan gaya modern dan bertingkat. Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur akhirnya diselesaikan walau sempat tertunda satu tahun. Saat diresmikan, gedung ini kemudian memegang predikat sebagai gedung tertinggi di Kalimantan yang ditopang oleh pondasi cakar ayam.
Mustahil ada bagunan yang menjulang tinggi diatas tanah yang lembek. Terlebih lagi jika lahan yang dipilih itu berada di pinggiran Sungai Mahakam.
Keraguan itu muncul dengan rencana pembangunan Kantor Gubernur dengan arsitektur modern di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Wacana pembangunan gedung bertingkat tak jauh dari tepian Mahakam itu kemudian menjadi bahan candaan. Pembangunan kantor gubernur yang bertingkat dianggap rencana ajaib.
Yang berwacana menganggap, pembangunan lebih dimungkinkan dengan cara menimbun rawa atau membangun diatas puncak bukit. Yang skeptis bahkan menjadikan rencana pembangunan itu sebagai taruhan. Yang dipertaruhkan apakah rencana bangunan setinggi 5 lantai itu terwujud atau tidak. Yang yakin tidak menganggap rencana itu sebagai bualan pemerintah.
Ketika Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan, Samarinda dipilih sebagai ibu kotanya, bukan Balikpapan. Ini bukan keputusan asal pilih, melainkan dengan pertimbangan historisitas. Samarinda dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 75 Tanggal 16 Agustus 1806, ditetapkan sebagai wilayah Rechtstreeks Gouvernemen Bestuur Gebied alias tempat kedudukan pemerintah Belanda. Keputusan itu ditanda tangani oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda A.D. H Heringa.
Dengan penetapan itu, kemudian kantor-kantor perusahaan Belanda dibangun di sepanjang bantara Sungai Mahakam. Di daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama jalan Yos Sudarso.
Wilayah pemerintahan Hindia Belanda yang sering disebut sebagai Vierkante Paal itu terbentang dari Sungai Karang Asam Besar hingga Sungai Karangmumus. Memanjang dengan lebar kurang lebih 500 meter dari pinggir Sungai Mahakam. Vierkante Paal artinya wilayah pemerintah Hindia Belanda itu sebenarnya berada diatas tanah pinjaman atau sewaan dari Kesultanan Kutai.
Pada jaman NICA, Netherland Indies Civil Administration antara tahun 1946 – 1949, Kota Samarinda mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Karesidenan, Federasi Kalimantan Timur dan Kawedanan. Beberapa saat setelah Belanda hengkang pemerintahan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, mempertahankan bentuk administrasi tinggalan Belanda itu.
Resmi bergabung dengan NKRI pada 10 April 1950, secara administratif wilayah bekas Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dijadikan provinsi bersama wilayah lainnya di Kalimantan. Pada 14 Agustus 1950, ditetapkan keberadaan Provinsi Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Provinsi Kalimantan ini meliputi 3 wilayah Karesidenan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Provinsi Kalimantan ini dipimpin oleh Dr. Moerdjani sebagai Gubernur pertamanya.
Menjadi daerah administratif setingkat Karesidenan, Samarinda mulai berbenah. Pemerintah membangun perkantoran di daerah yang selama ini menjadi wilayah kantor-kantor perusahaan atau instansi kolonial Hindia Belanda. Daerah itu kini berada di ruas Jalan Gajah Mada.
Tak lama berselang, Provinsi Kalimantan dimekarkan. Pada Januari 1957, ditetapkan provinsi baru yakni Kalimantan Timur dengan ibu kotanya Samarinda. Dan Samarinda yang sebelumnya merupakan bagian dari Kutai Kartanegara kemudian menjadi Kotapraja pada tahun 1960 dan Kotamadya pada tahun 1969.
Kota Samarinda kemudian berkembang pesat karena letaknya yang strategis sebagai penghubung atau hub untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Hulu. Gelombang perkembangan setelah jaman kemerdekaan terjadi dimasa ekstraksi kayu gelondongan. Masa itu dikenali sebagai banjir kap.
Dan gelombang berikutnya terjadi ketika industri kayu olahan berkembang karena larangan untuk mengekpor kayu gelondongan. Gelombang besar setelah usaha kayu surut terjadi ketika ekstrasi batubara menjadi tumpuan ekonomi Kalimantan Timur paska kayu.
BACA JUGA : CSR Tambang Itu Banjir dan Lumpur
Dengan ditetapkannya Samarinda menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Timur membuat pemerintah provinsi semakin memantapkan pembangunan sekretariat wilayah daerah menjadi Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Muncul wacana untuk membangun gedung 7 lantai tak jauh dari tepi Sungai Mahakam. Rencana ini menimbulkan pertanyaan besar, akankah gedung bertingkat itu dapat bertahan di tanah yang rapuh?. Belum lagi masalah pasang surutnya air Sungai Mahakam yang akan menambah masalah pada kontruksinya.
Adalah Abdul Wahah Sjahrani, Gubernur Kalimantan Timur ke 3 yang mencetuskan proyek pembangunan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dengan gaya desain pascamodern, gedung ini akan menjadi Gedung Tertinggi di Kalimantan. Hanya saja rencana ini kemudian baru terwujud di era Ery Soeparjan, Gubernur Kaltim ke 4 dan diteruskan di era H Soewandi, Gubernur Kaltim ke 5.
Proyek pembangunan ini dimulai dari Agustus 1980, dikerjakan oleh PT. Multistructurem dengan rentang waktu pelaksaaan proyek selama 3 tahun. Diharapkan pada Maret 1983 pembangunan telah selesai.
Proyek pembangunan ini memakai sistem pondasi cakar alam termuan dari Ir. Sedijatmo. Model kontruksi ini cocok dengan tanah yang lembek dan berair. Kontruksi pondasi cakar ayam ini adalah salah satu penemuan besar dalam bidang konstruksi dari Indonesia yang diakui oleh dunia hingga saat ini.
Maret 1983, ternyata pembangunan Kantor Gubernur Kaltim, belum selesai. Bahkan seperti ditunda padahal konstruksi bangunan telah mencapai lantai 4. Tak diketahui persis apa penyebab terhentinya proyek itu. Isu yang beredar pondasinya ambles lebih dari 20 cm sehingga gedung miring kurang lebih 10 cm. Isu ini berpotensi merusak citra pondasi cakar ayam yang memang di rancang untuk daerah yang memiliki tanah lembab dan tanah rawa-rawa.
Klaim tengelamnya kontruksi kantor gubernur itu di bantah oleh pihak perancang pondasi dari PT Cakar bumi. Pihaknya mengatakan jika penghentian proyek tersebut hanyalah untuk menguji kemampuan daya tanah beban Gedung terhadap pondasi dangkal, dan menyatakan jika pengaruh penutunan pondasi tersebut bukan lah hal yang signifikan.
Namun apapun alasannya, proyek tersebut telah tertunda sampai desember 1984, melebihin 1 tahun dari target yang di perkirakan.
Baru pada awal januari 1984, dengan segala keadaanya, Gedung Kantor Gubernur diselesaikan dan mulai ditempati oleh instansi kegubernuran. 6 bulan kemudian Kantor Gubernur Kalimantan Timur diresmikan oleh Mendagri, Soeparjo Rustam pada 11 juni 1984.
Menurut pemerintah, Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang baru itu menelan biaya sebesar Rp. 5,8 miliar, jumlah yang sangat besar pada waktu itu.
BACA JUGA : Displaced Journalist
Dengan selesainya Kantor Gubernur Kaltim, predikat sebagai gedung tertinggi di Indonesia dengan pondasi cakar alam disematkan pada bangunan ini. Sebuah pencapaian yang tidak main-main karena kebanyakan gedung yang dibangun dengan pondasi cakar ayam hanya bisa menahan beban bangunan 4 lantai. Sedangkan Kantor Gubernur Kaltim memiliki 6 lantai dengan luas 10.250 Meter persegi, dengan ketinggian sekitar 31 meter jika diukur dari basement.
Gedung besar ini terlihat menonjol jika disaksikan dari Sungai Mahakam. Menjadi salah satu mahakarya Kalimantan Timur yang membuat masyarakat kagum dan masih tak percaya jika ada bangunan besar bisa bertahan di tanah berawa-rawa, tanah berair.
Ketika gedung ini sedang dalam pembangunan, H. Oemar Dahlan dalam tulisannya di Majalah Violeta, menuliskan “ Jika dilihat dari jauh Ssungai Mahakam) atapnya terlihat jelas seperti orang yang memakai kopiah yang menutupi kepala
Atap dibuat datar karena semula dimaksudkan sebagai helipad. Namun kemudian tak terwujud karena tidak memenuhi standar.
Gedung Kantor Gubernur Kalimantan Timur kemudian direnovasi, tampilannya berubah dari yang semula temboknya berwarna putih dengan chassing kaca hitam, kemudian menjadi berwarna biru langit. Atapnya juga berubah menjadi atap miring. Apa yang dulu direncanakan menjadi helipad kemudian dialihfungsikan sebagai kantor staf ahli dan ruang rapat. Kini kantor Gubernur Kaltim mempunyai 7 lantai.
Kantor juga diperluas dengan membangun gedung berlantai lima yang sisi depannya terhubung dengan Jalan jenderal Sudirman. Manun jalan itu ditutup dengan gerbang.
Sukses pembangunan Kantor Gubernur Kaltim menjadi bukti dan contoh jika Samarinda dengan tanahnya yang berawa ternyata bisa menjadi kota besar dengan bangunan tinggi layaknya kota metropolitan. Kelak pembangunan gedung-gedung tinggi di tanah berawa, atau lembek kemudian terus menyusul. Di tepi Sungai Mahakam ada Bigmall, Citycentrum, hotel Mercure dan lain-lain.
Penulis : Wahyu Musyifa
Editor : Yustinus Sapto Hardjanto
Sumber Foto : Wahyu Musyifa
