KESAH.ID – Ijazah palsu bukan sekadar masalah kertas bagi negeri ini, tapi cermin otak dan integritas yang retak, di mana kepalsuan sudah dinormalisasi layaknya barang KW yang tak malu-malu dipajang—dari politik hingga kehidupan sehari-hari, menjadikan nilai asli dan palsu kabur dalam drama sosial-politik yang tak kunjung usai.
Ijazah palsu, jelas bukan lagi keanehan di negeri kita. Yang palsu sudah jadi menu sehari-hari. Tapi jangan berkecil hati, sebab yang palsu bukan cuma eklusif disini, dinegeri manapun juga ada. Bahwa disini yang palsu itu lazim dan dibicarakan terbuka memang iya. Tak sedikit orang yang ngobrol dengan santai menawarkan, “Boss, saya ada kenalan buat urus ijazah bisa, lho.” Dan memang ada banyak kampus bodong yang rajin kali mewisuda mahasiswa. Mahasiswa yang paling banter cuma datang setiap kali bayar spp.
Memalsu ijazah itu gampang, seperti bikin nasi goreng pake bumbu instan: tinggal campur-campur, lalu sang seng sreng dan jadi. Para pekerja partai politik yang tugasnya mengurusi pencalonan pejabat, jelas tau di mana “pabrik”nya. Jadi jangan heran, ijazah yang cuma selembar kertas itu tapi sering jadi tanda sah kompetensi—padahal otak yang bawa gelar itu bisa saja “KW” adanya.
Saya setuju banget dengan Rocky Gerung: Yang bikin deg-degan bukan cuma ijazah palsu itu sendiri, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah “otak palsu” yang di belakang ijazah palsu itu. Ibarat beli mobil bodong, bengkel resmi saja takut ngerawat.
Seingat saya, pernah ada kasus orang diterima kerja di rumah sakit cuma modal ijazah dokter palsu. Bayangkan, kalau gagal ketahuan? Bisa-bisa jadi malpraktek keliling, pasien datang justru keluar dalam keadaan tambah sakit atau malah kehilangan nyawa.
Kenapa orang nekat bikin dan pakai ijazah palsu? Karena gelar itu mahal bagi harga diri, sekaligus tiket eksklusif ke dunia kerja dan politik. Ijazah seperti paspor instan yang bikin kamu langsung dianggap punya kapasitas tertentu: Sarjana Pertanian, Dokter, Insinyur, atau bahkan “Pak Politikus Profesional.”
Nah, sejak jaman reformasi, ijazah palsu jadi ladang subur untuk ‘berkreasi’ demi validasi. Bahkan lembaga resmi yang seharusnya memverifikasi ijazah calon pejabat, ada komisioner yang ketahuan pakai ijazah palsu juga. Jadinya, palsu dianggap socmedable—disukai, dishare, dan dinormalisasi.
Kalau dulu ada istilah KW, KW Super, Mirror, atau Grade ORI untuk barang palsu, sekarang istilah itu sudah like a badge of honor—seolah ijazah KW itu keren dan legit, padahal tetap palsu dong. Sama seperti barang branded KW yang bikin kita bangga walau tahu itu cetakan murah. Pilihan ekonomis, katanya.
Lemahnya penegakan hukum dan minimnya integritas jadi penyebab sampah palsu ini makin menumpuk. Palsu itu kini seperti sosmed: bikin ramai, viral, dan menguntungkan segelintir pihak.
BACA JUGA : Pangeran Domba
Drama tentang hal palsu makin seru sejak setahun terakhir ketika isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo meledak. Banyak yang curiga ijazah S1 Sang Presiden ini palsu. Dramanya seperti sinetron ngeri-ngeri sedap—ada yang nguping, ada yang main karakter, bahkan ada yang ngulik soal tinta dan kertas pakai teknik ‘digital forensik’. Lucunya, yang mereka periksa cuma foto ijazah di medsos, bukan ijazah aslinya!
Roy, Tifa, dan Rismon, trio “detektif ijazah” ini jadi selebriti dadakan karena media terus kasih spotlight. Masyarakat jadi mulai galau, dari yakin berubah ragu. Media pun happy, karena isu basi tetap bisa dipanas-panasi sambil nunggu gosip baru.
Ketika isu mulai sepi, mereka malah ngeluarin teori “ibu palsu” Jokowi, lengkap dengan ziarah makam. Wah, makin mendekati kisah, telenovela, drakor dan dracin, yang bukan bukan cari fakta, tapi bikin skenario biar penonton betah.
Padahal, verifikasi ijazah itu simple. Ada jejak administrasi rapi di kampus besar yang Jokowi tempuh. Tapi percakapan publik malah sudah jadi medan perang belief dan politik, bukan fakta.
Jokowi? Santai aja. Ijazah palsu atau asli, beliau mestinya cuek karena dibilang apa pun itu tetap jadi berita terus. Kalau sampai ambil langkah hukum, justru bisa makin memperpanjang tayangan tanpa drama baru. Dia kaya petinju ulung, biarin lawan capek dulu, baru KO.
Masuk babak baru, perseteruan ijazah palsu mereda karena masuk ranah hukum—dan kita tahu, netizen kurang doyan masalah formal kayak begitu. Kini topik beralih ke gelar pahlawan nasional untuk Suharto. Saatnya debat, “Suharto itu pahlawan asli atau palsu?”
BACA JUGA : Tapak Raja
Gelar pahlawan, jelas bukan gelar yang datang dari langit, mirip wangsit kepada para pembawa kepercayaan. Pahlwan berkaitan dengan politik dan persepsi. Karena penentuan atau alasan seseorang diangkat jadi pahlawan adalah hasil rekomandasi tadi tim yang dibentuk pemerintah. Pendapat mereka adalah pendapat resmi.
Tapi pendapatanya bisa diuji, terutama oleh kelompok yang kontra. Hingga akhirnya kelompok pendukung dan penentang sama-sama melakukan kampanye sekeras-kerasnya.
Sebagai orang yang tumbuh di era Suharto, saya akui ada perubahan positif yang dikontribusikan oleh pemerintahan Suharto. Namun, saya juga tak tutup mata akan kisah pahit dari saudara dan tetangga karena kebijakan rezim itu. Tapi, jangan tanya saya pilih mana, Suharto layak jadi pahlawan atau tidak. Saya lebih suka jadi “pasivis”—senang duduk nonton silang sengketa saja.
Momen lucu: Suharto dan Jokowi itu mirip, sama-sama jago pura-pura tak ambisius. Kalau disodori gelar atau penghormatan, bilangnya “Kalau ini kehendak rakyat, saya cuma bisa menerima.” Tapi dibalik itu sebenarnya mereka secara halus pintar melakukan pencitraan, menyetel agar partisipasi publik, harapan atau dukungan dari masyarakat seolah organik.
Sekarang, mulai bermunculan dukungan dan deklarasi layaknya masa jaya Suharto dulu. Bedanya, yang sekarang ini adalah ada kelompok yang melakukan deklarasi, membuat pernyataan sikap dukungan, namun sebenarnya mereka belum ada saat Suharto wafat. Jadi pernyataan sikap dari kelompok semacam ini jelas mengemaskan. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini sebagai hiburan demokrasi yang tak pernah mati, meski kadang absurd.
note : sumber gambar – JAWAPOS
