KESAH.ID – Efisensi anggaran pada dasarnya merupakan bawaan dari model ekonomi modern. Nalarnya adalah dengan sumberdaya sedikit mungkin bisa menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Model ini menjadi umum diterapkan dalam dunia swasta atau industri. Tapi gerakan efisiensi anggaran kerap bermasalah jika diterapkan secara pukul rata dalam instansi pemerintahan. Terbiasa dengan budaya belanja dan kurangnya imajinasi para perencana, efisiensi anggaran serempak di pemerintahan bisa melahirkan bencana kehidupan.
Dalam sebuah cuplikan video Gubernur Jawa Barat terpilih 2024 Dedi Mulyadi terlihat berbincang dengan staf. Dedi memang agak antik, belum dilantik tapi sudah mulai aktif.
Bupati Purwakarta dua periode yang kemudian menjadi Anggota DPR RI ini memang dikenal aktif bermedia sosial. Lewat postingan media sosial itu Dedi mulai menyuarakan kebijakan-kebijakannya ke depan sebagai Gubernur Jabar.
Salah satu yang tertangkap dalam pembicaraan adalah perintahnya untuk menghapus anggaran pakaian, sepatu dan lainnya dari mata anggaran rumah tangga gubernur.
Terdengar pula Dedi Mulyadi melarang pejabat untuk pergi ke luar negeri. Dia mengatakan “Bahasa Inggris saja nggak bisa kok ke luar negeri,”
Sepertinya Dedi Mulyadi bergerak cepat untuk memenuhi amanat dari Presiden Prabowo yang memerintahkan efisiensi anggaran.
Melewati 100 hari pemerintahan Prabowo bukan benih-benih prestasi yang mengemuka melainkan justru kinerja para pembantunya yang tidak menyakinkan. Janji untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen pertahun sepertinya sulit untuk diwujudkan. Pemerintah bahkan kesulitan untuk membiayai salah satu janji penting dalam kampanyenya yakni Makan Siang Bergizi.
Janji memang bisa jadi meleset, namun pasti salah satunya harus diwujudkan agar tak dinilai sebagai ‘Rajawali Ingkar Janji’.
Tak ada cara lain yang bisa dilakukan selain ‘menyunat’ anggaran instansi atau badan-badan pemerintahan.
Sebab peluang lain untuk mengisi pundi-pundi dompet negara yang dicoba sebelumnya mendapat penolakan besar. Rakyat bakal murka kalau sedari dini pemerintah sudah mulai berani menaikkan pajak ini dan itu. Bisa-bisa belum satu tahun memimpin sudah ada suara-suara untuk memakzulkan.
Suara-suara pemakzulan ini bisa berbahaya karena ada sosok dalam selimut yang sama bakal mengambil keuntungan.
Dan konon yang mengalami pemangkasan terbesar adalah departemen yang terkenal sebagai pembangun di negeri ini. Dengan pemangkasan yang besar itu, jangankan membangun untuk merawat dan memelihara saja bakal kedodoran.
Amanat Presiden Prabowo ini membuat Natalius Pigai makin lemas. Keinginannya untuk menambah anggaran bagi kementeriannya agar bisa menyelenggarakan sekolah HAM dari Sabang sampai Merauke bakal jadi cita-cita yang ketinggian.
Dengan dipangkasnya anggaran, sepertinya nasib IKN menjadi suram. Memang masih ada target waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan dan siapa tahu dalam jangka waktu itu ekonomi Indonesia sehat, segar dan bugar sehingga bisa dikebut kembali.
Pilihan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah benar. Dengan mentalitas membelanjakan, instansi atau lembaga pemerintahan memang cenderung boros. Ada banyak pengeluaran yang tidak penting namun terus diulang karena menyenangkan. Salah satu yang paling disukai adalah belanja perjalanan dinas.
Alih-alih meningkatkan kinerja badan, instansi atau lembaga yang dipimpinnya, para pejabat lebih sering dinas keluar dengan berbagai alasan. Dan pulangnya tidak sempat menularkan apa yang diperolehnya karena pulang untuk persiapan pergi ke tempat lainnya.
Hidup di jalan, berpindah dari situasi atau acara yang berbeda satu sama lain, bisa dipastikan otak rasional di kepalanya tak cukup untuk mencernanya. Pemimpin kemudian cenderung menggunakan otak emosionalnya. Makanya kalau dikritik gampang tersinggung.
BACA JUGA : PWI Kembar
Efisensi dalam sektor swasta telah terbukti mampu meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Hanya saja perusahaan menerapkan dalam konteks masing-masing dan dibantu oleh teknologi serta para ahli.
Sementara lembaga pemerintahan sangat beragam. Efisiensi tidak bisa diseragamkan, toh memang ada instasi atau lembaga yang perlu banyak jalan-jalan atau dinas luar. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas bisa menjadi bencana bukan hanya bagi organisasi melainkan juga bagi masyarakat yang dilayaninya.
Yang disebut dengan efisiensi anggaran sebenarnya sederhana saja, setiap kegiatan harus punya alasan yang kuat sebagai dasar keluarnya dana. Dan kemudian dana yang dikeluarkan selaras dengan hasil yang diperoleh. Faktanya banyak perjalanan dinas memang hanya menghasilkan omon omon koson.
Efisiensi di sektor swasta berhasil karena uang dimiliki oleh investor atau pemodal. Mereka jelas tak mau kehilangan uangnya. Bahkan berlaku rumus sesedikit mungkin pengeluaran untuk mendapatkan pemasukan sebesar mungkin.
Jadi basis penilaian kinerjanya adalah hasil akhir.
Sementara lembaga pemerintah uangnya berasal dari negara. Negara tak mengenal kata rugi. Bagi negara yang penting jangan dikorupsi atau dinikmati sendiri.
Maka pertanggungjawabannya lebih pada proses. Dalam rancangan anggaran yang penting adalah berapa banyak kegiatan, berapa banyak yang mengikuti dan lain-lain. Yang penting input menghasilkan output bukan outcome.
Makanya banyak peningkatan kapasitas yang dilakukan berulang-ulang hanya menghasilkan sertifikat yang dibingkai untuk ditaruh di dinding. Atau foto-foto di media sosial baik akun pribadi maupun akun lembaga.
Sibuknya terlihat luar biasa, tapi pariwisata, umkm, industri kreatif, pendidikan tetap begitu-begitu saja. Padahal bimtak-bimtek, studi tiru dan lain-lain sudah dilakukan berulang kali.
Para perencana di instansi pemerintah memang kurang imajinasi. Yang dilakukan adalah mengulang-mengulang kembali. Perencanaan lebih diwarnai oleh kegiatan-kegiatan rutin, jarang ada program.
Yang rutin-rutin sudah dianggap sebagai program.
Karena terus terjebak dalam rutinitas jarang sekali ada kegiatan yang berorientasi menyelesaikan masalah. Padahal setiap perencanaan selalu diawali dengan analisis masalah, hanya saja konklusi untuk menyelesaikan masalah kembali lagi pada kegiatan-kegiatan sejenis yang sudah berulang-ulang dan tak menyelesaikan masalah.
Penyelesaian masalah kemudian berbasis pada kekuasaan atau otoritas.
Bukankah perintah efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo tidak muncul berdasarkan usulan dari bawah. Dari instansi-instansi atau lembaga pemerintah yang menyadari tidak efisien.
Bagaimana mau merasa tidak efisien kalau sejak pagi-pagi sudah berteriak kurang anggaran? Seperti yang mulia Natalius Pigai saat ditunjuk jadi Menteri HAM itu.
BACA JUGA : Kopi Impor
Jadi akankah IKN mangkrak?
Secara teori iya. Tapi jangan khawatir, Indonesia selalu mempunyai cara yang out of the box. Akan ada cara-cara diluar teori untuk menyelesaikannya.
Bisik-bisik tetangga menyebutkan di masa pemerintahan Joko Widodo ada banyak naga yang kesalahannya dibiarkan. Ambil contoh, punya usaha perhutanan tetapi kemudian hutannya ditambang. Atau punya usaha perkebunan, kebunnya ditambang pula. Belum lagi yang menanami sampai jauh diluar areanya, mencaplok lahan orang.
Caplok mencaplok lahan ini terjadi dimana-mana, bukan hanya di daratan, hutan, gunung saja tetapi sampai lautan.
Dengan perhitungan kerugian lingkungan atau ekologi seperti yang diterapkan pada kasus timah, bisa-bisa para naga ini berubah jadi cacing.
Presiden Prabowo pernah mengatakan yang korupsi bisa diampuni kalau mengembalikan yang bukan haknya itu.
Mungkin peta mega korupsi itu sudah ada di pemerintah. Dan yakinlah jumlah naga bukan hanya sembilan, yang sembilan itu mungkin naga sakti.
Nah dosa dan kesalahan para naga ini tidak akan ditangani oleh KPK, Kejagung, Polri dan lain-lain. Tapi mereka dilidik dan disidik oleh tangan hukum yang tak kelihatan. Dan disitulah transaksi bisa dilakukan.
Mereka yang ketahuan boroknya, kemudian akan diminta untuk membiayai pembangunan IKN. Dan itu tidak jadi aneh karena sejak semula Presiden Joko Widodo memang mengatakan sebagian besar dana pembangunan IKN akan berasal dari investor. Dana dari negara hanya stimulan saja.
Jadi walau Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Otorita tak punya anggaran, IKN bisa jalan terus.
Dan kalau IKN jalan terus tanpa anggaran negara yang kemudian akan menjadi efisien, maka hutan dan tanah rawa gambut yang berubah jadi kebun sawit akan jalan terus, hutan yang ditambang akan semakin luas, pun kebun sawit yang dibabat untuk dikeruk juga semakin besar.
Kelak jika hal ini menimbulkan bencana maka mobilisasi bantuan darurat akan terganggu karena jalanan bolong atau hancur dimana-mana. Pemerintah tak bisa memelihara jalan karena tak cukup dana untuk melakukannya.
Bertepatan dengan efisiensi anggaran, hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dan kesehatan juga akan bermasalah karena pemerintah Amerika Serikat juga melakukan efisiensi bantuan. Indonesia kehilangan bantuan untuk mengatasi stunting, TBC, HIV/AIDS dan lain-lain dari Amerika Serikat karena Donald Trump menyetop semua bantuan yang dianggap tak efisien untuk keuntungan Amerika Serikat.
Maka jika tak hati-hati, kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo cepat atau lambat akan menghasilkan bencana kehidupan untuk masyarakat Indonesia.
note : sumber gambar – KOMPASIANA
