KESAH.ID – Demokrasi modern masih muda belum ribuan tahun. Maka wajar jika sisa-sisa DNA aristokrasi yang tumbuh selama berabad-abad masih kental walau kita hidup dalam iklim dan sistem demokrasi. Masih ada kecenderungan, sebuah keluarga mau menguasai politik dari hulu ke hilir, mau mewariskan pengaruh dan kepemimpinan politik dari waktu ke waktu.
Politik ampibi, begitu judul sebuah berita yang nampang di halaman depan tabloid lokal yang terbit di Manado kala itu. Ampibi adalah akronim dari anak, menantu, ponakan, istri atau bini, lantaran mereka yang terhubung dengan tokoh politik tertentu itu sama-sama mencalonkan diri dalam perhelatan pemilu.
Yang menulis dan menerbitkan berita berharap judul itu akan membuat heboh, namun ternyata reaksi masyarakat pembaca biasa saja. Mereka rupanya mahfum kalau dalam urusan politik yang disebut dengan kroni itu sudah biasa.
Dilihat dari sejarah perkembangan masyarakat Nusantara, warisan atau penerusan kekuasaan, kedudukan, pangkat dan lainnya kepada keluarga terdekat memang biasa. DNA kerajaan tidak hilang begitu saja ketika setelah merdeka, meski Nusantara memproklamirkan sebagai republik dengan sistem pemerintahan yang demokratis.
Sistem demokrasi memang tidak menutup peluang untuk tumbuhnya politik dinasti. Di Amerika Serikat pernah dikenal Klan Kennedy. Keluarga politik yang sangat berpengaruh.
John F. Kennedy terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. Pada periode kepresidenannya dia mengangkat adiknya sendiri yakni Robert Kennedy sebagai Jaksa Agung.
Saudaranya yang lain yakni Edward Kennedy atau biasa dipanggil sebagai Ted Kennedy juga terpilih sebagai Senator di Massachusset.
Di India, pernah juga muncul dinasti politik yang dibangun oleh Jawaharlal Nehru. Putrinya yang bernama Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri. Jabatan itu kemudian juga diduduki oleh anak Indira Gandhi yakni Rajiv Gandhi.
Rajiv menjadi pemimpin termuda India saat menduduki jabatan perdana menteri. Ia kemudian meninggal karena dibunuh dengan bom oleh separatis Tamil.
Karir politik keluarga Nehru diteruskan oleh Sonia Gandhi, istri Rajiv Gandi yang kelahiran Italia. Meski termasuk salah satu politisi perempuan terpopuler di dunia, Sonia menolak menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri saat partai yang dipimpinnya memenangi pemilu. Sonia merasa terganggu dengan kelompok oposisi yang terus menyerangkan sebagai bukan orang India asli.
Di Philipina, keluarga Ferdinand Marcos juga berhasil membangun dinasti politik. Marcos yang digulingkan dan kemudian mengasingkan ke luar negeri, berhasil membawa kembali kekuasaan dalam keluarganya melalui Bong Bong Marcos.
Suharto, Presiden terlama di Indonesia juga mendudukkan anak-anaknya dalam kedudukan politik melalui partai Golkar. Namun setelah reformasi, keluarga Suharto tidak berhasil meneruskan tradisi kekuasaan politik dalam keluarga mereka. Partai yang didirikan oleh anak-anak Suharto tidak berhasil menarik dukungan dari masyarakat.
Yang justru lebih berhasil membangun dinasti politik adalah Keluarga Sukarno. Hampir semua anaknya terjun dalam politik walau tak kompak dalam satu perahu. Dan putri Sukarno, Megawati Sukarnoputri berhasil memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia, pernah menduduki jabatan Presiden. Dan nampaknya posisi tertinggi dalam partainya akan diwarisi oleh putrinya, Puan Maharani.
Apakah politik dinasti buruk untuk demokrasi?. Tidak bisa begitu saja langsung dicap sebagai buruk, namun juga tidak berarti baik.
Jika yang paling penting adalah pemimpin yang baik, bijaksana, bisa memimpin pemerintahan, membangun dan mensejahterakan rakyat, bisa jadi dinasti politik tidak bermasalah. Sama halnya dengan kerajaan dimana kekuasaan diwariskan. Dalam pemerintahan seperti itu pernah juga lahir raja-raja yang luar biasa, kaisar yang hebat yang mampu memimpin dengan bijaksana, membesarkan negara dan membuat rakyatnya sejahtera.
Namun dalam konteks demokrasi, dimana salah satu cirinya adalah pergantian kekuasaan secara ajeg, politik dinasti merupakan satu isu yang bakal berhadapan dengan masalah kelayakan publik. Politik dinasti dianggap tidak etis meski tak melawan hukum.
BACA JUGA : Tenang Tik Tok Shop Tutup Masih Banyak E Commerce Lain
Dalam aturan dasar demokrasi setiap warga berhak untuk ikut memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Ketentuan berlaku untuk siapa saja tanpa kecuali, jadi anak petani, anak buruh, anak konglomerat atau anak presiden sama saja. Tidak ada pembedaan, termasuk pembedaan karena kelamin.
Menjadi pemimpin adalah hak asasi bagi setiap warga, maka tidak boleh ada larangan bagi siapapun untuk mempunyai aspirasi, cita-cita dan keinginan menjadi pemimpin melalui pemilu.
Dengan prinsip ini maka kita tak bisa menghentikan seorang anak ketua partai meneruskan jabatan ayahnya sebagai ketua partai selama anggota dan pengurus partai menyetujuinya. Hal mana bisa dilihat saat Agus Harimukti Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan ayahnya.
Meski belum berhasil mendudukkan anaknya sebagai Presiden namun dinasti politik SBY sudah cukup kuat karena dia dan kedua putranya ada di dalam partai yang sama serta menduduki jabatan kunci dalam partainya.
Presiden Joko Widodo di masa kepresidenannya yang pertama berhasil menepis anggapan soal dinasti politik. Tidak ada tanda-tanda putra putrinya akan masuk dalam politik. Anak-anak Jokowi digambarkan sebagai ogah mengikuti jalan politik orang tuanya dan lebih memilih sebagai pengusaha.
Namun memasuki periode kedua kepresidenannya, ternyata gejala terbentuknya dinasti politik Joko Widodo mulai terlihat, anak dan menantunya sama-sama mencalonkan diri menjadi Walikota. Pencalonannya didukung oleh PDIP yang juga mendukung pencapresan Joko Widodo.
Dan dinasti politik Joko Widodo makin menguat ketika menjelang pemilu 2024, putranya yang lain yakni Kaesang Pangarep, bergabung dengan PSI. Beberapa hari menjadi anggota, Kaesang kemudian ditunjuk menjadi nahkoda PSI, partai yang digambarkan sebagai partainya anak muda.
Nampaknya memang sulit bagi anak-anak para pemimpin untuk menghindar dari jalan yang telah dibangun oleh orang tuanya. Dari semua yang pernah menduduki jabatan presiden di Indonesia hanya Habibie yang anaknya tidak tertarik berpolitik atau tak berniat untuk terus membiakkan pengaruh politik orang tuanya.
Dalam iklim demokrasi menjadi sulit untuk memprotes atau keberatan dengan tumbuhnya dinasti politik ini. Seperti anak dan menantu Joko Widodo yang berhasil menjadi walikota. Mereka menduduki jabatan walikota karena memenangkan pemilu.
Pun juga dengan Kaesang, yang tiba-tiba saja bisa menjadi ketua partai. Kaesang menjadi ketua partai bukan karena Jokowi meminta kepada PSI, melainkan karena PSI sendirilah yang menghendaki. Bahwa kemudian Kaesang dipilih karena dia adalah anak Presiden, tak ada satupun larangan atau peraturan yang dilanggar karena ketentuan tentang anak presiden tak boleh menjadi ketua partai memang tak ada.
Masalah memang jika nanti yang kemudian terpilih menjadi anggota legislatif adalah anak anggota legislatif, yang terpilih jadi bupati atau walikota adalah anak bupati, anak walikota, anak gubernur atau anak presiden, maka sungguh kasihan mereka yang anaknya orang-orang biasa, petani, penjual bakso, buruk pabrik dan lainnya karena mereka tak bisa bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin di berbagai tingkatan.
Yang namanya jabatan seolah kemudian menjadi privilege anak-anak pejabat atau pembesar.
BACA JUGA : Banyak Anak Banyak Partai
Iklim semacam ini kalau terus berkembang akan menjadi titik buruk pada demokrasi. Meski tidak melanggar aturan atau etika politik tertentu, lama kelamaan politik menjadi sempit. Area politik hanya milik kaum elit.
Namun ini bukan soal baik atau buruk, melainkan soal kesempatan yang sama, akses dan kontrol yang sama-sama besar bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Sebab selama ini sebagian besar hanya punya kebebasan untuk memilih, bukan untuk dipilih.
Bahwa benar dinasti politik dalam era demokrasi mungkin tak menghasilkan tiran, namun toh tidak ada jaminan semua akan bisa seperti John F Kennedy dan Ted Kennedy yang dinilai sebagai seorang pemimpin yang berhasil. Mereka mempunyai legacy merawat liberalisme di Amerika Serikat dengan kental. Kegigihan mereka melindungi kaum minoritas juga teramat populer.
Sementara itu dalam iklim demokrasi pula, dinasti politik keluarga Marcos dikenal buruk. Mereka terlibat dalam korupsi besar-besaran.
Pun demikian dalam demokrasi di Indonesia. Kronisme pada masa pemerintahan Suharto gila-gilaan. Segala sesuatu dikuasai oleh kelurga Suharto, mulai dari keluarga kecil hingga keluarga besarnya. Anak-anak Suharto dengan mudah mendapat proyek besar dan strategis.
Andai saja Suharto tidak diturunkan lewat reformasi, mungkin keluarga Suharto akan menjadi keluarga oligarki.
Bahwa pada ujungnya yang disebut kepemimpinan adalah kualitas seorang pemimpin. Kualitas tidak akan tergantung pada dia anak siapa. Anak presiden tentu ada yang leadershipnya bagus, pun juga anak petani. Andai pemilih kita rasional, politik dinasti tidak akan menjadi masalah. Namun masyarakat kita bukan pemilih yang rasional sehingga ‘perbedaan’ kelas kerap menjadi faktor untuk menentukan pilihan. Dan mereka yang berasal dari keluarga elit punya kecenderungan lebih untuk menjadi pilihan pertama, sebab selain populer mereka juga punya logistik dan amunisi.
note : sumber gambar ilustrasi – DETIK.COM
