KESAH.ID – Politik identitas dan sejarah kelam masa lalu dijadikan alat usang untuk menjatuhkan legitimasi, meski tuduhan seperti “anak PKI” atau “ijazah palsu” sudah tak lagi ampuh—hanya meninggalkan ironi getir dan merendahkan kecerdasan publik. Maka wajar kalau kecerdasan intelektual kita terus menurun sampai mendekati kecerdasan Simpanse.
Begitu dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada 2014, Joko Widodo langsung diuji dua hal: janji kampanyenya dan—akhirnya—genealogi keluarganya. Tiba-tiba, tuduhan absurb menyeruak: ayah kandungnya Notomiharjo didakwa anggota PKI. Anak PKI? Turunan PKI? Modus lama yang tak lekang oleh waktu, seperti sinetron yang selalu diputar ulang.
Ketakutan dan trauma komunisme terus dikipas-kipasi tiap ada gejolak politik besar, karena “PKI” adalah mantra sakti yang seolah bisa langsung menjatuhkan legitimasi seseorang. Kelompok konservatif biasa saja mudah tergoda, seperti anak-anak kecil yang terpancing manisan di ujung benang.
Tuduhan itu memang kurang ampuh. Tapi politik identitas dan kenangan kelam masa lalu masih dipakai seperti alat cadangan saat semua cara lain habis. Pengulangan basi ini membuat kontestasi politik tak ubahnya pertunjukan murahan: kotor, tolol, dan membodohi publik.
Sedikit publik yang terpengaruh, tapi luka akibat permainan politik kotor itu malah membuat masyarakat makin lelah dan bingung.
Kalau pun Jokowi benar anak seorang tokoh PKI, apa urusannya? Anak itu bukan hasil pilihan, bukan dosa turun-temurun. Justru Orde Baru yang dulu membuat kesalahan besar, menghukum anak-anak keturunan PKI tanpa alasan, memblokir akses pendidikan, pekerjaan, dan publik hanya dari silsilah.
Diskriminasi keturunan, jelas merupakan pelanggaran HAM. Tiap orang hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, bukan dosa orang tua mereka.
BACA JUGA : Makan Bunuh
Tapi isu itu mereda seiring perjalanan Jokowi menjabat sebagai presiden. Bahkan penuduhnya kemudian berubah menjadi pendukung yang garang.
Masa jabatan kedua berakhir gemilang, Jokowi balik balik ke Solo, badai baru datang: tuduhan ijazah palsu. Sebelumnya, anaknya Gibran juga diserang dengan tuduhan punya akun palsu ‘Fufufafa’ yang menyerang Prabowo secara brutal. “Wakil Presiden bermanuver mempermalukan Presiden,” begitu tuduhannya.
Ahli IT yakin akun itu milik Gibran. Tapi ya, tak ada masalah, terbukti Prabowo diam saja. Ini jadi bukti nyata kalau dalam politik tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan yang bisa beralih seperti ganti baju.
Prabowo sendiri dulu juga rajin membully Jokowi. Mungkin tuduhan “anak PKI” berasal dari kubu yang sama.
Setelah dua periode dengan tingkat kepuasan tinggi, Jokowi pulang ke Solo berharap tenang. Tapi justru muncul tuduhan ijazah S1 palsu, katanya Jokowi tak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, atau tak menyelesaikan skripsi.
Permintaan menunjukkan ijazah asli tentu absurd. Siapa pula wajib mempertanggungjawabkan dokumen pribadi kepada orang yang meragukannya tanpa bukti?
Jika perlu bukti, UGM punya data administratif jelas siapa yang kuliah, siapa lulus, apa judul skripsi. Teman seangkatan masih bisa mengingat. Tak kenal dia bukan berarti tak ada—mungkin memang canggung atau ingatan cuma separuh.
UGM sendiri sudah menyatakan Jokowi pernah kuliah dan lulus. Mau percaya? Bebas. Toh universitas pun kadang mengeluarkan ijazah asli buat proses yang sama sekali tidak asli—bisa bayar sana-sini.
Yang menuduh ijazah palsu tak puas dengan pernyataan UGM. Tapi anehnya, keributan soal ijazah baru meledak setelah jabatan selesai. Bukankah dalam setiap proses pencalonan, dari walikota sampai presiden, syarat ini diperiksa ketat? Kalau palsu, pasti meledak lebih awal.
BACA JUGA : Menulis Lucu
Menarik kata Rocky Gerung, mungkin ijazahnya asli, tapi otaknya palsu. Tentu, otak manusia gampang dibajak emosi, nalar pun dihakimi oleh amarah. Inilah tragedi otak manusia.
Motif sebenarnya apa?. Kenapa harus merembet sampai urusan ibu kandung? “Ibu palsu” katanya. Kalau ibu memang sudah jelas-jelas menyayangi dan mendidik dengan benar, soal asli atau palsu apa bedanya?
Membawa urusan pribadi sedemikian jauh tanpa bukti dan alasan kuat menunjukkan keputusasaan yang menyedihkan. Lebih memalukan lagi kalau itu dilakukan oleh seseorang yang menyandang gelar doktor.
Saya bukan penggemar atau pendukung Jokowi. Saya tak kenal dia sama sekali. Kritik silakan, tapi fokuslah pada kelemahan atau kesalahan nyata selama memimpin negeri ini, bukan drama basi yang hanya menurunkan kecerdasan intelektual bangsa.
Jika terus dibiarkan, generasi emas akan menjadi generasi loyo, cerdas setingkat simpanse—semata-mata karena nafsu kelompok tertentu yang haus sorotan.
Saatnya kita semua berhenti mengonsumsi sensasi murahan itu dan biarkan ia hilang dalam sunyi. Biarkan politik kita tumbuh di atas akal sehat, bukan drama palsu.
note : sumber gambar – PIXABAY
