KESAH.ID – Petani di Samarinda Utara menjadi salah satu korban paling menderita akibat operasi ekstraksi untuk menghasilkan sumber energi yakni batubara. Kini petani didorong untuk memanfaatkan lahan eks tambang untuk mendukung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Berikut ini reportase Herliana, Jurnalis Warga untuk Transisi Energi Berkeadilan tentang pengorbanan kembali para petani untuk memulihkan lahan bekas tambang yang dibiarkan oleh para penambangnya.
Dua puluh tahunan lalu, Tanah Merah dikenal oleh warga Kota Samarinda sebagai destinasi andalan wisata air terjun. Taman Wisata Air Terjun Tanah merah berada di lokasi seluas 6 hektar, dan dioperasikan sejak tahun 1989.
Kini seiring dengan bertumbuhnya Taman Rekreasi di Kota Samarinda, Air Terjun Tanah Merah justru merana, menyisakan deretan bangunan kosong yang ditumbuhi semak dan rerumputan. Sejak tahun 2018, destinasi wisata ini tak bisa mempertahankan daya tariknya.
Tempat wisata andalan warga Kota Samarinda ini sering kebanjiran dan terkena limpahan lumpur pertambangan batubara. Airnya menjadi keruh, kolam airnya mendangkal. Terus didera masalah, pengelola tak mampu merawatnya, karena antara pendapat dan pengeluaran sudah tidak seimbang.
Pasca otonomi daerah, ketika pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menerbitkan ijin pertambangan dalam bentuk KP atau Kuasa Pertambangan, wilayah Kecamatan Samarinda Utara menjadi salah satu daerah konsesi utama pertambangan batubara.
Sebuah ironi, karena wilayah Kecamatan Samarinda Utara dikenal sebagai daerah pertanian, lumbung pangan Kota Samarinda.
Di delapan kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Samarinda Utara ada jejak pertambangan batubara, sebagian masih beroperasi hingga sekarang, baik secara legal maupun ilegal.
Salah satu pemegang Ijin Usaha Pertambangan di Tanah Merah yakni KSU PUMMA atau Putra Mahakam Mandiri, baru-baru ini terindikasi melakukan kegiatan ilegal membuka lahan berupa hutan sekunder tua di Hutan Pendidikan Universitas Mulawarwan. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus atau KHDTK ini porak poranda seluas kurang lebih 3 hektar.
“Warga Samarinda Utara sudah terbiasa berhadapan dengan penambang batubara,” ujar Sunil Asfianoer Hirpristomo, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kecamatan Samarinda Utara/Sungai Pinang.
Pria yang juga aktif dalam Perhimpunan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia ini menyebutkan aktivitas tambang di Tanah Merah sampai mendekati permukiman, hampir meruntuhkan kompleks pemakaman dan kerap memakai jalan desa serta jalan poros untuk melakukan hauling.
“Bahkan ada satu SD di Tanah Merah sampai dipindahkan karena berada dalam area konsesi tambang,” ujar Sunil.
Sunil tak memungkiri jika pertambangan batubara di Samarinda Utara memberi kontribusi ekonomi, seperti membuka lapangan kerja dan usaha-usaha jasa lainnya. Namun dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial justru lebih besar.
“Mereka yang mengantungkan hidupnya dari lahan, perekonomiannya terganggu. Penghidupannya menjadi tidak pasti,” terang Sunil.
Sejak operasi pertambangan marak di Kota Samarinda, petani adalah kelompok yang paling dirugikan. Produktifitas lahannya menurun karena lahan pertanian sering terkena limpasan lumpur dari tambang. Pertambangan juga menganggu tata air, petani menghadapi dua kondisi ekstrim yakni kebanjiran di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.
“Lahan pertanian juga menyusut, karena banyak petani kemudian menjual lahannya,’ lanjut Sunil.
BACA JUGA : Banjar Siapa?
Aktivitas pertambangan di Kota Samarinda yang umumnya dilakukan oleh pemegang KP atau IUP berupa Koperasi dan CV ini meninggalkan banyak lubang dan area yang tidak direhabilitasi. Ditinggalkan begitu saja, kawasan bekas tambang ini menjadi area yang berbahaya karena lubangnya telah merenggut puluhan nyawa anak-anak Samarinda. Selain itu beberapa void juga berpotensi jebol sehingga bisa menimbulkan banjir bandang.
Melihat kondisi ini, Andi Harun, Walikota Samarinda menyebutkan lahan pertanian di Kota Samarinda memang tak cocok untuk menghasilkan beras atau padi. Namun, Andi harun mengatakan Samarinda mesti membangun ketahanan pangannya dengan menanam komoditas pangan lainnya, yang selama ini sebagian besar dipasok oleh daerah lain.
Seperti diketahui, sebagian besar kebutuhan pangan dalam arti seluas-luasnya, selama ini dipenuhi dengan pasokan dari Jawa dan Sulawesi.
Memanfaatkan lahan bekas tambang yang selama ini terbiar menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan ketahanan pangannya.
Strategi ini bukan strategi yang baru, karena terus diulang oleh bupati, walikota dan gubernur di wilayah Kalimantan Timur.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik yang menjabat sampai dengan terpilihnya Rudi Mas’ud sebagai Gubernur Definitif Kalimantan Timur getol mengendorse pamanfaatan lahan bekas tambang untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Menjelang akhir masa jabatannya, Akmal Malik rajin berkeliling wilayah Kalimantan Timur untuk menghadiri penanaman perdana dan panen perdana bersama kelompok tani yang mendapat bantuan untuk memanfaatkan lahan bekas tambang untuk bertani dan lubang bekas tambang untuk memelihara ikan.
Selain bekerja sama dengan kelompok tani, pemerintah juga bekerjasama dengan TNI untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan bahu membahu bersama petani menanam Pajale; padi, jagung, kedelai.
Menanggapi hal ini, Sunil Asfianoer sebagai Ketua KTNA menyambut baik.
“Sebagai sebuah program atau inisiatif, tentu kami para petani menyambut baik hal ini. Namun apakah memanfaatkan area bekas tambang untuk bertani akan mendatangkan pendapatan untuk petani, hal ini mesti diuji,’ ujarnya.
Sebab menurut Sunil memulihkan lahan bekas tambang agar kembali bisa menjadi lahan pertanian bukan perkara yang gampang.
“Butuh perjuangan, ketekunan dan modal yang tidak sedikit untuk mendapatkan hasil,” tegasnya.
Secara umum lahan bekas tambang adalah area yang mengalami bukaan sehingga kehilangan tanah pucuknya. Tanah cenderung keras dan kehilangan kesuburan. Selain itu tingkat keasaman tanah juga tinggi karena pengaruh asam tambang atau pirit.
BACA JUGA : On Cloudtech
Ada kisah sukses yang ditorehkan oleh petani yang tanpa gembar-gembor memanfaatkan lahan bekas tambang untuk pertanian. Salah satunya adalah kelompok tani di Mugirejo. Setelah bertahun-tahun membenahi tanah di lahan eks tambang, Sarminto yang biasa dipanggil oleh petani lainnya dengan sebutan Pak De Minto itu bersama beberapa rekan petaninya telah memetik hasil.
Pada lahan sekitar satu hektaran eks tambang koridoran, kini telah tumbuh aneka sayuran dan buah pepaya.
Sarminto yang bersama Sunil mendirikan BTC atau Bena Tani Cerdas, memang getol melakukan pendidikan dan pelatihan pertanian integrasi. Mendorong petani untuk memenuhi kebutuhan energi, pupuk, pestisida dan lainnya secara mandiri dengan mengintegrasikan pertanian dan peternakan.
“Tantangan untuk bertani di lahan bekas tambang adalah memulihkan tanahnya. Perlu upaya untuk membenahi tanahnya. Jika kita bergantung pada produk buatan pabrik maka diperlukan modal yang besar untuk melakukannya. Dan kebanyakan petani tidak akan mampu karena tidak ekonomis,” terang Sunil.
Ditemui di lahan eks tambang di Jalan Girimulyo, Tanah Merah, Mohammad Faqih WA menunjukkan jagung yang ditanamnya.
“Pertumbuhannya lambat, dan banyak pula yang tidak tumbuh,’ ujar Faqih menunjuk pada lahan yang tanahnya masih bercampur dengan bongkahan batubara.
Dia mengeluhkan kerugian waktu, tenaga dan biaya untuk bertanam dengan hasil pertumbuhan yang tak memuaskan.
Bayangkan tanah yang keras itu tak mungkin dicangkul, maka Faqih harus memakai jonder atau mesin bajak untuk mempersiapkan lahannya. Dan kemudian memakai rotary untuk mengemburkan guludan di jalur penanaman.
Jika tak punya maka mesin itu harus disewa. Selain ongkos sewa, petani juga harus mengeluarkan ongkos untuk BBM. Operasional mesin pertanian menjadi mahal. Belum lagi jika tak turun hujan, petani harus menyiram tanahnya dengan mesin pompa. Dan lahan yang jauh dari permukiman, membuat petani harus mengoperasikan diesel untuk menghasilkan listrik guna menggerakkan pompanya.
Operasional atau modal tanam akan bertambah besar jika ditambahkan dengan bahan atau keperluan lain untuk membenahi tanah, menyuburkan tanah dan memberantas hama. Padahal pada penanaman pertama, belum tentu upaya membenahi lahan eks tambang bisa berhasil.
Menanggapi hal ini, Sunil mengatakan pemerintah mestinya tak hanya mengkampanyekan pemanfaatan lahan bekas tambang dengan selebrasi tanam perdana, pemberian bantuan bibit dan bantuan lainnya.
“Yang penting justru peningkatan sumberdaya manusianya. Bersama petani, pemerintah mesti menyusun SOP untuk pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pertanian. Selain itu petani mesti dimandirikan dalam pemenuhan energi untuk pertanian dan pupuk atau pembenah tanah,’’ terang Sunil.
“Jika tidak maka petani akan menjadi korban dua kali,” tandas Sunil.
Yang dimaksudkan oleh Sunil adalah petani di Samarinda Utara pertama menjadi korban dari operasi pertambangan yang berdampak pada produktifitas lahannya. Dan kemudian menjadi korban kedua kalinya karena menjadi garda depan dalam memulihkan lahan dengan tenaga, waktu dan harta mereka sendiri, agar lahan yang tak produktif menjadi produktif lagi.
“Jika petani mampu memenuhi kebutuhan energi sendiri untuk mengerakkan mesin pertanian, dan memproduksi sendiri pembenah dan penyubur tanah, maka program pemerintah untuk menjadikan lahan bekas tambang sebagai sumber ketahanan pangan akan berhasil,” lanjut Sunil.
Dalam konteks energi, petani selama ini menjadi korban operasi ekstraksi untuk sumber energi memang tak selayaknya terus menjadi korban. Transisi energi, perpindahan dari energi kotor ke energi bersih semestinya menempatkan petani sebagai salah satu garda depan untuk mewujudkannya.
Petani mesti diberi kemampuan untuk menghasilkan energi sendiri lewat pemanfaatan energi terbarukan, karena dalam pertanian modern, energi merupakan salah satu elemen penting dalam pertanian yang efektif, efisien dan intensif.
Penulis : Herliana
Editor : Yustinus Sapto Hardjanto
note : sumber gambar – Herliana
