Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana {BNPB}, sejak awal tahun 2021 hingga bulan Februari 2021 tercatat kejadian bencana sebesar 386 bencana. 262 kejadian diantaranya adalah banjir, disusul oleh puting beliung dan tanah longsor.

Awal tahun itu oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika disebutkan sebagian besar zona musim di Indonesia sedang memasuki puncak dari musim hujan. Cuaca ekstrem diperkirakan akan terjadi sampai dengan bulan Maret.

Data lain dari BNPB menunjukkan ada kecenderungan yang meningkat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 perihal banjir di bulan Januari.

Jika di bulan Januari tahun 2008 kejadian banjir masih dibawah 100, tahun berikut terus naik dan kemudian menurun di bawah 100 pada tahun 2016. Setelah itu kembali naik hingga akhirnya pada tahun 2021, dibulan Januari terjadi 177 kejadian banjir.

Banjir di awal 2021 menjadi catatan tersendiri. Bencana ini terjadi mulai dari Kalimantan Selatan, Sumedang, Manado, Papua, hingga Pekalongan, Jakarta dan Semarang. Di Semarang, banjir melumpuhkan bandara dan stasiun kereta api.

Dan seperti biasa, pemerintah dalam hal ini termasuk Presiden kembali menyebut bahwa curah hujan yang tinggi adalah penyebab utama banjir dan tanah longsor itu.

Pernyataan klise semacam ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap banjir belum berubah, pemerintah belum move on dari titik berat mitigasi kearah penuntasan akar masalahnya.

Menyebut banjir sebagai dampak anomali iklim akan membuat kita abai pada kenyataan bahwa bencana ini adalah bukti nyata dari krisis iklim.

{ baca juga : Mengatasi Banjir }

RTRW Yang Bermasalah

Ada tarik menarik antara kebutuhan ruang untuk perkembangan {pembangunan} dan perlindungan. Pertambahan jumlah penduduk, geliat dinamika ekonomi lewat industrialisasi membutuhkan banyak ruang untuk permukiman, ruang usaha, infrastruktur dan juga lahan pangan.

Kebutuhan-kebutuhan ini akan mengalihfungsikan bentang alam tertentu sehingga akan kehilangan fungsi alamiahnya.

Konversi bahkan bukan hanya terjadi pada bentang alam alamiah melainkan juga terlah mengorbankan lahan-lahan produktif masyarakat. Karena kebutuhan lahan permukiman dan infrastruktur lainnya, sawah kemudian dirubah menjadi daratan, pun juga rawa-rawa yang kemudian diuruk agar menjadi lahan kering yang diatasnya akan dibangun untuk berbagai keperluan.

Kebutuhan bahan baku baik untuk energi, industri maupun pangan juga merangsek ke wilayah hutan-hutan alam. Hutan dikonversi menjadi lahan pertambangan dan lahan perkebunan.

Kebutuhan ruang ini pada akhirnya bukan hanya menimbulkan konflik melainkan juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin berat sehingga kerap terjadi bencana, seperti kebakaran, longsor dan juga banjir.

Dalam perencanaan pembangunan dasar dari tata kelola lahan dan ruang diterjemahkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW.

Namun dalam kenyataannya perencanaan tata ruang dan wilayah dilakukan secara kurang baik. Penerapannyapun setali tiga uang.

Salah satu yang paling jelas adalah kurang tegasnya terhadap pelanggar tata ruang. Ruang tidak dimanfaatkan atau dipakai berdasarkan apa yang direncanakan. Penyimpangan tata ruang dianggap menjadi hal yang biasa.

Tata ruang juga dengan mudah dirubah untuk alasan pengembangan. Dan ruang-ruang perlindungan, ruang yang selalu dianggap tidak produktif kemudian dikorbankan, fungsi dan kemanfaatannya kemudian dirubah.

Perencanaan maupun penerapan yang dinamis membuat RTRW tidak bisa dipakai sebagai acuan dalam pembangunan. Apa yang sudah direncanakan dengan mudah bisa diabaikan lewat keputusan-keputusan politik.

Kepentingan politik kerap menjadi pangkal dari pelanggaran hingga kemudian koreksi atas tata ruang.

Perencanaan pembangunan lebih bernuansa politik mengakibatkan tata manfaat lahan yang buruk, pembangunan yang tidak mencerminkan atau sesuai dengan karakter geohidrologis setempat.

Pada ujungnya kebijakan dan perilaku tentang tata ruang mengakibatkan timbulnya bencana. Salah satu yang paling nyata adalah kebakaran, banjir dan longsor. Padahal mestinya tata ruang menjadi salah satu cara untuk memitigasi bencana, mengurangi resiko, meminimalisir kerentanan, dampak dan potensi kerugian yang ditimbulkannya.

{ baca juga : Hujan dan Banjir

Hilangnya Ruang Air

Kebijakan tata ruang yang bisa dipengaruhi oleh kepentingan dan uang membuat nafsu mereka-mereka yang rakus lahan tumbuh dan terpelihara.

Salah satu ruang yang paling banyak diubah, dikonversi dan diduduki adalah ruang yang berhubungan dengan air.

Yang disebut dengan ruang yang berhubungan dengan air adalah badan air alamiah, ruang tangkapan air, ruang resapan air, ruang banjir dan ruang perlindungan air.

Sungai misalnya selalu berada dalam ruang yang disebut dengan Daerah Aliran Sungai, yang bukan hanya berupa alur atau aliran sungai melainkan juga wilayah disekitarnya yang berhubungan dengan siklus dan dinamika keairannya.

Jangankan melindungi Daerah Aliran Sungai, menjaga kawasan perlindungan sungai saja kita tidak mampu. Daerah sempadan sungai selalu menjadi daerah yang paling banyak diduduki, dialihfungsikan dan digunakan untuk kepentingan yang bukan saja tidak berkesesuaian dengan air, melainkan juga merusak kuantitas, kualitas dan kontinuitas air.

Area tangkapan air yang terhubung dengan sungai secara langsung maupun tidak langsung yaitu rawa-rawa juga menjadi salah satu yang paling banyak dihabisi. Rawa dikeringkan dengan cara diuruk agar kemudian menjadi daratan sehingga bisa dimanfaatkan sebagai area permukiman atau pembangunan infrastruktur lainnya.

Wilayah lain dari sungai yang kebanyakan hilang adalah ruang banjirnya, tempat sungai meluapkan airnya jika sudah melewati batas kemampuan tampungnya.

Perilaku masyarakat maupun perilaku kebijakan membuat sungai-sungai menjadi rusak, kehilangan fungsi dan manfaatnya. Sungai kemudian dianggap sebagai biang masalah dan penyebab bencana utamanya banjir.

Namun lagi-lagi pendekatan kebijakan terhadap sungai abai terhadap daerah, ruang dan wilayah sungai. Masalah sungai coba diselesaikan dengan pendekatan teknik yang justru semakin mengintervensi keseluruhan sungai sehingga sepanjang alirannya menjadi terbangun.

Fungsi sungai lebih dititik beratkan menjadi sarana untuk mengalirkan air dengan cepat menuju laut. Sungai dijadikan mesin untuk mengeringkan daratan agar tidak kebanjiran di musim hujan.

Pendekatan seperti ini abai terhadap asal usul dan tugas kesejarahan sungai. Sebagai bagian dari siklus air hujan, sungai bukan sekedat alat pengaliran melainkan juga pengairan. Sungai juga berfungsi untuk menahan air, menyeimbangkan antara air di hulu dan dihilir. Air bukan hanya dibuang melainkan juga dipanen untuk berbagai kebutuhan, baik manusia maupun mahkluk hidup lainnya.

Adalah salah menganggap bahwa sumber air sungai hanya dari mata air di hulunya. Mengandalkan mata air di hulu maka tidak akan ada sungai sebesar dan selebar dengan kelimpahan air seperti Sungai Mahakam.

Sumber air dari sungai berada di sepanjang alirannya yang asalnya adalah air hujan yang diresapkan di tanah namun tidak dalam atau air tanah permukaan.

Sumber air lainnya adalah air limpasan atau air permukaan yang tertampung di rawa-rawa dan danau-danau yang kemudian mengalir ke sungai ketika permukaan sungai menurun.

Penjarahan, pendudukan, perubahan fungsi berbagai lahan yang terhubung dengan sungai, yang kemudian merubah penampakan lahan dari yang tadinya tertutup vegetasi menjadi tertutup beton, yang tadinya basah menjadi kering dan seterusnya pada akhirnya akan merubah distribusi air hujan.

Air liaran, limpasan atau runoff kala hujan menjadi lebih tinggi dan dengan cepat berkumpul di tempat yang lebih rendah. Peningkatan air limpasan ini akan menimbulkan beban bagi badan air alami. Baik yang berfungsi untuk mengalirkan atau menerima/mengumpulkan sementara.

Dan ketika badan-badan air alami ini kemudian tak mampu menampung atau mengalirkan dengan cepat sehingga timbul luapan, maka segera dituduh sebagai penyebab banjir.

Karena dianggap sebagai penyebab maka badan air menjadi sasaran proyek untuk mengatasi masalah. Sumberdaya dikerahkan semua kesana, uang besar diinvestasikan dalam bentuk proyek-proyek normalisasi yang ujungnya tidak juga membuat badan air menjadi normal.

Pembangunan dan pengembangan selalu butuh ruang. Namun kita selalu merasa bahwa ruang bisa diganti dengan uang. Maka wajar jika kemudian tetap harus ada harga yang selalu terus kita bayar akibat kita menukar ruang dengan uang.

note : sumber gambar berasal dari aksi yang dilakukan oleh sekelompok anak muda di Samarinda yang menamakan diri sebagai bunga terung. Rangkaian aksi bentang spanduk di lakukan pada beberapa titik di Kota Samarinda dengan tema Merdeka dari Krisis Iklim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here