KESAH.ID – Tak mengherankan jika isu transisi energi ditanggapi skeptis oleh sebagian perempuan di Kalimantan Timur. Ektraktivisme telah menorehkan luka karena perampasan ruang hidup, bahkan perampasan hidup anak-anak di lubang tambang yang dibiarkan tanpa pengawasan. Perempuan Kalimantan Timur dalam berbagai kesempatan menjadi yang terdepan melawan pertambangan. Dan transisi energi di mata para pejuang perempuan tidak bebas dari aktivitas pertambangan. Suara-suara kritis perempuan di Kalimantan Timur pantas didengar agar transisi energi diwujudkan dengan secara partisipatif, inklusif dan berkeadilan.
BACA JUGA : Jalan Kaki Langkah Kecil Dukung Transisi Energi
Koalisi Masyarakat Sipil Setara menggelar mimbar bebas untuk menyuarakan dan merefleksikan permasalahan pelik yang dialami perempuan di Kalimantan Timur. Aksi dilakukan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, IWD 2025.
Berkumpul di Taman Samarendah pada Sabtu {8/3/2025} sore hari, kurang lebih 50 orang yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat sipil turut hadir memeriahkan aksi. Mereka datang dengan membawa berbagai perangkat aksi, salah satunya adalah poster dengan aneka narasi. Salah satu yang menarik bertuliskan “Transisi Energi = Sirkuit Ekstraktivisme = Sirkuit Kekerasan Terhadap Perempuan”.
Narasi itu merefleksikan kondisi perempuan Kalimantan Timur yang tengah berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya dari perampasan lahan dan penggusuran akibat ektraksi batubara untuk sumber energi. Perempuan Kaltim bukan hanya menderita karena ektraksi melainkan juga kesulitan untuk memanfaatkan energi yang di hasilkan oleh alam itu sendiri.
Mareta Sari mengambarkan situasi ini sebagai sirkuit ekstraktivisme. Pola atau pusaran penahklukan ruang hidup yang dilakukan lewat putaran modal dan aktor untuk mengeruk sumberdaya alam di Kalimantan Timur.
Eta, sebutan akrab untuk Dinamisator Jatam Kaltim ini juga menyebutkan kalau transisi energi juga merupakan bentuk dari sirkuit ekstraktivisme. Transisi hanya bussiness of usual, pergantian moda penambangan karena yang lama mulai menipis. “Transisi energi belum meninggalkan pertambangan, tetap menjadikan alam dan isinya sebagai komoditas keruk yang tak berkesudahan,” ujarnya.
“Namanya saja yang berubah. Polanya masih sama merampas lahan menggusur masyarakat, serta menghilangkan entitas warga adat, termasuk perempuan. Apabila dulunya hanya datang, gali dan pergi sekarang ketambahan untuk mengolah dan menjual,” jelas Eta.
Bahkan, lanjutnya, atas nama transisi energi kerap kali pemerintah mengabaikan konflik yang berkaitan dengan agraria bahkan energi di Indonesia.
“Dalam hal ini elektrifikasi, pemenuhan kebutuhan listrik, sering disebutkan kalau transisi energi adalah kebutuhan karena kita terlalu banyak memakai batubara sehingga menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim,” lanjutnya.
“Masalahnya persoalan dibalik pertambangan batubara tidak pernah diselesaikan. Ini seolah-olah kita mau disuruh switch, sementara bicara pemulihan di Kalimantan Timur ada orang mati, ada keluarga yang ditinggalkan, ada perempuan yang kesulitan mendapat air bersih itu kemudian tidak pernah dibicarakan,” sambungnya.
Oleh karenannya, dalam kesempatan Hari Perempuan Sedunia, Eta bersama Koalisi Masyarakat Sipil Setara di Samarinda menyoroti bentuk ekstraktivisme baru berlabel transisi energi.
“Karena transisi yang dipilih adalah transisi yang palsu. Seperti transisi yang dimaksud adalah kendaraan listrik, yang keseluruhannya sebenarnya masih berputar pada industri batubara, yang salah satunya ada di Kalimantan Timur,” ungkapnya.
Menurutnya, transisi energi dengan pola ekstraktivisme baru akhirnya tak lepas dari watak kekerasan yang menindas dan menghancurkan ruang hidup warga.
“Jadi pola transisi energi sebagai bagian bentuk patriarki yang dilakukan oleh sistem, dimana posisi negara sebagai pemberi izin itu layaknya tokoh patriarki,” tegasnya.
Adapun yang paling pertama menjadi barisan ‘tumbalnya’ adalah perempuan dan anak-anak,” urainya.
BACA JUGA : Turun Naik Kebudayaan
Kendati demikian, perempuan di berbagai daerah di Kalimantan Timur masih terus berjuang di garda depan. Seperti Rinayati (48 tahun) seorang pejuang lingkungan dari kelompok tani Desa Geleo Baru, Kutai Barat yang menolak kehadiran perusahaan tambang batu bara di lokasi tempat tinggalnya.
Lantaran, kampung warga Desa Geleo Baru di kaki Gunung Layung selama ini menjadi pusat produksi hasil pertanian dari sayuran, buah-buahan dan perkebunan karet. Dia berjuang melindungi gunung itu karena fungsinya sebagai sumber air dan hulu sungai untuk menghidupi kampung-kampung sekitar.
“Banyak praktik baik yang dilakukan perempuan untuk membicarakan kondisi daerah dan mengenai pilihan untuk tidak menggantungkan diri pada industri ekstraktif, dengan memilih tetap bertahan pada pertanian,” imbuh Eta.
Praktek serupa juga ditemukan pada banyak perempuan di daerah Sanga-Sanga.
“Ibu Ndari, perempuan yang memilih untuk berdagang buah sukun dan menjual pakaian, karena tidak ingin menjadi buruh di pertambangan. Alasannya kalau jadi buruh pertambangan saya merusak tanah air saya gitu, saya tidak ingin menjadi bagian yang ikut merusak lingkungan,” tutur Eta mengulangi ucapan Ibu Ndari.
Bagi Eta, perjuangan perempuan kedepannya akan lebih berat. Namun ia menyakini perjuangan yang dilakukan perempuan adalah perjuangan untuk kemanusiaan.
“Perjuangan kemanusiaan adalah perjuangan untuk kehidupan masa depan yang diimpikan oleh perempuan. Jadi saya harap kita masih punya tenaga dan punya energi bersama untuk berjuang,” pungkas Eta.
note : sumber foto – SALSABILA
Penulis : Salsabila
Editor : Yustinus Sapto Hardjanto
