KESAH.ID – Banyak yang mengeluhkan kelakuan netizen di media sosial, namun ternyata yang random bukan hanya netizen, melainkan juga para pejabat negara. Ada banyak blunder yang dilakukan oleh para pejabat negara lewat media sosial berkaitan dengan bencana banjir bandang di sebagian pulau Sumatera. Ucapan para pejabat negara terasa tidak tulus; di balik segala ucapannya ada sesuatu yang disembunyikan agar yang busuk tak terbongkar.
Entah dari mana mulanya sampai muncul berita dengan judul “Greenpeace Heran Kemenhut Sebut Kayu di Banjir Sumatra Akibat Pohon Lapuk: Padahal Belum Investigasi.” Lalu ada yang lebih seru lagi judulnya “Media Sosial Riuh Banjir Sumatera, Heboh BNPB Bilang Nyatanya Tidak Semengerikan Itu, Hmm Kok Gitu?”
Jika ditelusuri, soal pohon lapuk ini muncul dari pernyataan seorang pejabat dalam lingkungan Kementerian Kehutanan yang berlatar bidang penindakan hukum atas aktivitas ilegal di kawasan hutan.
Bisa jadi beliau ini ditanya dari mana asal kayu-kayu gelondongan itu. Mungkin jawabannya dari aktivitas penebangan (entah liar maupun tidak), pohon roboh di longsoran, atau pohon-pohon lapuk yang kemudian roboh karena diterjang air.
Bisa jadi pernyataan panjangnya kemudian dipotong, dan yang disebar adalah jawaban tentang pohon lapuk.
Baik media atau netizen, akhir-akhir ini suka memotong bagian tertentu dari sebuah rangkaian informasi untuk di-highlight, istilahnya kliper (clipper). Pembaca media sosial memang cenderung menyukai hal-hal yang ringkas, bukan penjelasan panjang kali lebar. Jadi, satu informasi tunggal yang kemudian populer. Masalahnya, cara seperti ini membuat informasi jadi tak lengkap dan kemudian menimbulkan persoalan. Ketika yang disebut hanya kayu lapuk, seolah-olah semua kayu yang kemudian membentuk tumpukan tebal dan lebar itu semuanya kayu lapuk.
Tentu saja netizen murka. Kemudian menganggap pernyataan dari Kementerian sebagai tak punya empati, dan tidak mewakili fakta. Bahwa pasti di antara batang kayu yang terbawa oleh banjir bandang itu ada kayu lapuk, tapi persentase atau jumlahnya jelas tak banyak, jadi signifikansinya rendah.
Dan netizen tak akan tinggal diam. Mereka akan mengulik latar belakang yang mengatakannya dan kemudian melakukan profiling. Bahkan sampai mengulik yang tak relevan, misalnya harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN.
Ketika ketahuan latar belakangnya, netizen segera menemukan hubungan antara pernyataan kayu lapuk dengan kedudukannya. Netizen langsung menuduh, sang pejabat memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan pencitraan.
Citra bahwa dirinya sudah bekerja di wilayah itu, menghentikan berbagai aktivitas ilegal di kawasan hutan. Berbagai operasi telah dilakukan sehingga aktivitas perambahan menjadi minim. Dengan minimnya aktivitas itu maka yang terbawa oleh banjir bandang adalah kayu-kayu lapuk, bukan kayu tebangan dari hutan.
Kementerian Kehutanan telah melakukan klarifikasi, seperti klarifikasi-klarifikasi lain yang dilakukan oleh selebritas atau netizen yang blunder. Masalahnya, yang bicara adalah pejabat, pejabat di tingkat kementerian yang semestinya punya kapasitas mumpuni. Anehnya, kalau berita itu benar maka omongan pejabat ini hanya sekelas omongan ceplas-ceplos di warung kopi.
Blunder berikutnya berasal dari BNPB, pejabatnya menyebut kalau kengerian itu hanya di media sosial, sementara di lapangan tidak sedramatis itu.
Sebagai sebuah badan yang mempunyai mandat menangani bencana, informasi yang seharusnya keluar adalah kejadian bencananya, kerusakan yang ditimbulkan, penyebab, jumlah korban, jumlah pengungsi, dan lain-lain, bukan mengomentari ngeri atau tidaknya.
Di tengah bencana yang oleh masyarakat terdampak dianggap sebagai bencana terbesar sepanjang hidupnya ini, mestinya para pejabat lebih hati-hati dalam berbicara dan juga bertindak. Jangan cepat menyimpulkan ini dan itu, seperti yang lazim dilakukan oleh para buzzer atau influencer.
Bagaimanapun masyarakat pantas marah, sebab dari tampakan berbagai gambar atau video terlihat jelas kayu-kayu yang berserakan punya ukuran dan panjang hampir sama. Maka jelas itu kayu tebangan yang disengaja.
BACA JUGA : Digoyang Botol
Dan konon ada kabar begitu banjir mulai surut, muncul truk-truk yang kemudian mengambil kayu-kayu itu. Di jalanan yang masih becek, truk datang bukannya membawa bantuan melainkan lewat untuk mengambil kembali kayu mereka yang hanyut. Jika ini benar, maka kita bisa tahu manusia macam apa mereka itu.
Jangan-jangan di tengah kesibukan masyarakat setempat dan pihak lain yang datang memberi bantuan untuk membersihkan dampak banjir, para penebang makin leluasa menghabisi kayu di hutan karena semua sedang sibuk dengan urusan masing-masing.
Benar bahwa media sosial cenderung melebih-lebihkan segala sesuatu. Namun bencana banjir bandang yang menimpa Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat tak perlu dilebih-lebihkan karena memang besar.
Bayangkan di Aceh ada 5 kabupaten terisolasi. Kelimanya merupakan penghasil Kopi Gayo yang terkenal yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Singkil, dan Takengon. Bencana yang menimpa kelima kabupaten ini akan punya dampak panjang, terutama pada komoditas kopi. Bisa-bisa kopi Aceh Gayo akan langka, harganya akan melambung tinggi. Pengopi di seluruh negeri bakal merasakan dampak dari banjir bandang ini.
Parah tidaknya sebuah bencana tak harus ditunjukkan dengan seluruh daratannya rata. Ngeri, parah, dan lainnya berhubungan dengan manusia. Walau kerusakannya hanya sekelumit jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, namun jika bencana itu menyapu sebagian permukimannya, maka itu adalah bencana besar. Bencana menjadi bencana karena di tempat kejadian ada manusia.
Entah kenapa para pejabat itu berani menebalkan muka mengatakan hal bebal semacam itu. Jangan-jangan di balik pernyataan itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Kita tahu begitu bencana ini tersebar di jejaring media sosial, muncul sentimen negatif dari publik. Penyebab banjir bandang versi pemerintah dan versi publik berbeda 180 derajat. Pemerintah menyebut cuaca ekstrem sebagai penyebabnya, sementara publik menyebut penebangan hutan, alih fungsi lahan, penambangan, atau eksploitasi sumber daya alam sebagai biangnya.
Melalui berbagai saluran, pemerintah dengan cepat berusaha hadir di sana, berupaya untuk menumbuhkan sentimen positif. Pejabat hingga setingkat menteri juga bergerak cepat. Termasuk Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan (sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan, saat ini Menteri Perdagangan). Menteri datang memberi bantuan, menembus jalanan berlumpur sambil memikul beras. Para pengawal, ajudan, dan lain-lain yang mengelilinginya tidak membawa apa-apa.
Pak menteri juga turut membersihkan lumpur dalam rumah warga dengan sekop, yang lain menonton sambil gesit merekam dengan videonya. Zulkifli dikuliti, kelakuan anehnya saat mengunjungi korban banjir justru membuka aib sehingga dirinya malah dianggap sebagai salah satu biangnya karena dulu dia menerbitkan banyak izin usaha perhutanan di sana.
BACA JUGA : Hutang Ekologi
Yang random memang bukan hanya netizen, para pejabat juga tak kalah random-nya.
Nanik Sudaryati Deyang, kita tahu siapa dia. Wartawan senior yang dekat dengan Jokowi dan Prabowo seperti pengakuannya sendiri itu, kini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam akun Facebook-nya dia menulis, “Terlihat TNI luar biasa membantu bencana, disusul kemudian oleh Polisi. Berharap mahasiswa yang suka demo ikut turun.”
Apa maksud pejabat negara menulis status seperti ini, membanding-bandingkan antara TNI dan Polisi dengan Mahasiswa. Mau mengejek mahasiswa, atau mau memanfaatkan kesempatan untuk mengejek mahasiswa yang sepanjang pemerintahan junjungannya kerap membikin repot?
Dalam soal bencana, jelas nalar Nanik Deyang ini tak beres, sama tak beresnya dengan jalannya program Makan Siang Bergizi. TNI Polri jelas tak sebanding posisi dan tupoksi-nya dengan mahasiswa dalam urusan bencana. TNI dan Polri adalah bagian dari institusi yang secara kompetensi harus diperbantukan dalam penanggulangan bencana. Sedangkan mahasiswa tidak.
Bahwa kemudian ada mahasiswa yang tanpa disuruh kemudian mengorganisir bantuan untuk bencana itu adalah bentuk kepedulian, empati, tetapi bukan tugas konstitusi.
Pasti para mahasiswa yang dekat dengan kejadian atau malah ikut tertimpa kejadian sudah turut membantu, tanpa disuruh, tanpa dimobilisasi. Namun yang jauh dari tempat kejadian, tentu tak perlu dimobilisasi untuk pergi ke sana. Salah-salah malah merepotkan.
Ada tugas lain untuk mahasiswa, misalnya menggalang bantuan, atau mengkritisi bencana agar kejadian serupa tidak terulang. Latar belakangnya sebagai pembela Jokowi dan Prabowo membuat Nanik S Deyang banyak terluka oleh kelakuan mahasiswa mengkritisi tuannya. Bisa jadi dalam dirinya terselip dendam dan ketidaksukaan pada mahasiswa, terlebih mahasiswa yang rajin demo.
Dan bukannya membantu korban banjir bandang, Nanik S Deyang justru memanfaatkan situasi duka dan lara ini untuk menyerang lawan. Ya, mahasiswa adalah lawan, karena para mahasiswa yang berani bersikap kritis pada Jokowi dan Prabowo karena kekuatan politik lainnya telah terkonsolidasi.
Mestinya Nanik S Deyang ini harus diam karena apa yang selama ini dikritisi oleh para mahasiswa terbukti dalam kejadian bencana ini. Salah satu penyebab banjir bandang adalah obral izin dan pembiaran aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
note : sumber gambar – LIMITNEWS
