TEATER INTIMIDASI

KESAH.ID – Wajah opresi modern di Indonesia—dari intimidasi lahan oleh aparat hingga eksploitasi anak sekolah demi konten politik makin marak. Ketika kekerasan itu viral, negara dengan cepat meredamnya melalui eufemisme “penyelesaian secara kekeluargaan”. Istilah mulia ini sengaja diselewengkan menjadi alat depolitisasi yang sistematis: sebuah trik kultural untuk melarikan pelanggaran struktural dari jalur hukum formal, memaksa si lemah bersalaman dengan penindasnya, di bawah asuhan kepala negara yang kini lebih gemar mengejek daripada mengayomi.

Bicara soal demokrasi di Indonesia saat ini agak membingungkan, kondisi demokrasinya hampir-hampir tak ada dalam teks books untuk dirujuk. Bahwa umumnya kita menikmati keuntungan karena demokrasi yang tumbuh sesudah reformasi tak bisa disangkal, tapi trend de-demokratisasi juga tak bisa ditolak.

Seperti halnya lispstik ekonomi, mungkin demokrasi di Indonesia juga sedang ada dalam fase demokrasi kosmetik. Di bawah langit demokrasi hari ini ternyata wajah opresi negara juga semakin kentara. Opresi memang tak selalu hadir dalam bentuk bedil yang menyalak, melainkan dalam interaksi harian yang intimidatif dan penuh paksaan.

Tiap hari kita menyaksikan bagaimanakah kekuasaan bekerja dengan otot yang telanjang: ketika oknum berseragam militer turun ke lapangan, berdiri tegap mengintimidasi warga yang mempertahankan tanah ruang hidupnya, demi memuluskan proyek pengalihan lahan atas nama “Koperasi Merah-Putih”. Warga yang memiliki hak legal dan historis atas tanahnya mendadak berstatus sebagai penyusup di atas tanahnya sendiri.

Namun, metode penundukan penguasa kini telah berevolusi menjadi jauh lebih canggih dan manipulatif. Penundukan tidak lagi sekadar menakuti, melainkan memobilisasi penundukan itu sendiri agar terlihat seperti perayaan sukarela. Fenomena ini terlihat gamblang ketika ruang kelas dikosongkan dan anak-anak sekolah yang masih di bawah umur, bersama rombongan ibu-ibu, dikerahkan ke jalanan. Mereka dipaksa memegang spanduk, meneriakkan yel-yel, dan menjadi aktor figuran dalam teater politik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anak-anak yang seharusnya belajar berhitung di balik meja kelas, dan kaum perempuan yang menjadi tiang rumah tangga, ditarik paksa masuk ke dalam arena sirkus politik kekuasaan. Ini adalah bentuk intimidasi halus yang sistemis: menggunakan kepolosan siswa dan kerentanan ekonomi ibu-ibu sebagai tameng hidup untuk melegitimasi kebijakan penguasa. Jika ada warga yang memprotes atau menolak berpartisipasi, sanksi sosial, administratif, hingga ancaman fisik siap menanti di balik tikungan.

BACA JUGA : Kalahkan Marc

Lalu, apa yang terjadi jika salah satu dari sekian banyak tindakan opresif atau mobilisasi paksa itu bocor, direkam oleh kamera ponsel warga, dan menjadi viral di linimasa media sosial? Di sinilah skrip drama birokrasi yang paling usang namun paling sering berhasil, mulai dimainkan.

Mula-mula, humas institusi negara akan mengeluarkan rilis klarifikasi dengan pilihan kata andalan: “kesalahpahaman”. Istilah ini sangat beracun secara semantik, karena langsung menggeser narasi seolah-olah kesalahan tersebut bersifat horizontal dan melibatkan kontribusi seimbang dari kedua belah pihak. “Rakyatnya yang kurang paham, aparatnya yang kurang sabar,” begitu kira-kira subteksnya. Kalaupun terpaksa mengakui adanya kekeliruan, kesalahan itu akan segera diisolasi sebagai tindakan indisipliner oknum di level paling bawah yang bertindak tanpa perintah atasan.

Setelah ketegangan mereda di ruang digital, tibalah kita pada puncak ritus kebudayaan politik Indonesia: “Penyelesaian secara Kekeluargaan”.

Sebuah meja bundar disiapkan di kantor polisi atau kodim setempat. Korban yang wajahnya masih lebam atau warga yang lahannya baru dirampas duduk bersebelahan dengan aparat yang mengancamnya. Mereka dipaksa menjabat tangan yang beberapa hari lalu mencekik leher mereka. Kamera wartawan menjepret, foto bersalaman diunggah ke media sosial, dan narasi perdamaian disebarluaskan. Si aparat nakal dijanjikan akan diberi “pembinaan”—sebuah istilah eufemisme yang arti sebenarnya adalah penyembunyian sementara dari sorotan publik sampai situasi kembali tenang.

Di sinilah proses depolitisasi bekerja dengan sangat efisien dan mematikan. Depolitisasi adalah sebuah operasi linguistik dan politik untuk mengubah masalah struktural yang timpang menjadi urusan moral, personal, dan teknis belaka. Konteks ketidakadilan kekuasaan, pelanggaran hak asasi, dan kesewenang-wenangan hukum seketika menguap begitu kata “kekeluargaan” diucapkan.

Indonesia diposisikan sebagai sebuah rumah tangga besar yang kudus. Doktrinnya seragam: “Kita ini kan satu keluarga, tidak elok kalau gegeran di depan tetangga. Sing akur, sing lilo.”

Kata “kekeluargaan” yang harusnya bermakna kehangatan dan perlindungan, justru dikooptasi menjadi senjata kultural untuk membungkam kritik hukum formal. Hukum pidana tidak perlu tegak jika negara bisa menawarkan jalur informal yang murah meriah, yang secara konsisten menguntungkan si kuat dan menggilas si lemah.

BACA JUGA : Messi Mbappe

Tragedi terbesar dari matinya hukum formal di bawah ketiak kekeluargaan semu ini adalah tidak adanya lagi tempat bagi si lemah untuk mengadu. Struktur negara kita hari ini telah berhasil membersihkan para pembela yang tulus dari lingkaran pengambil kebijakan.

Kita tentu merindukan era ketika tokoh bangsa seperti Gus Dur masih ada. Seorang pemimpin yang tanpa kalkulasi politik rumit, selalu menaruh badannya sebagai perisai pertama bagi warga yang tertindas, masyarakat adat yang tanahnya digusur, atau minoritas yang haknya diinjak-injak. Gus Dur memahami bahwa esensi dari sebuah keluarga adalah melindungi yang paling ringkih, bukan memaksa yang ringkih untuk memaklumi kebrutalan yang kuat.

Hari ini, kompas moral itu telah patah. Ketika rakyat yang menjadi korban intimidasi lahan mencoba bersuara, atau ketika publik mengkritik pengerahan anak-anak sekolah demi konten politik penguasa, tidak ada lagi pelukan hangat dari kepala negara. Yang tersisa di puncak menara kekuasaan saat ini hanyalah sosok kepala keluarga reaktif yang alih-alih mendengarkan jeritan rasa sakit anak-anaknya, justru menjawab kritik tersebut dari atas podium megah dengan nada sinis, ejekan tiruan, dan kalimat merendahkan yang seolah berbunyi: “Nyenyenye… bacot kamu, nyinyir terus!”

Demokrasi kita akhirnya finis sebagai sebuah lelucon satir: sebuah keluarga besar di mana bapaknya sibuk bermain gawai dan algoritma, ibunya dimobilisasi untuk aksi dukungan, anak-anaknya dipaksa pawai di jalanan, dan barangsiapa yang berani mengeluh lapar, akan langsung didepolitisasi lewat jabat tangan paksaan di ruang interogasi.

note : sumber gambar – VOXNTT