KESAH.ID – Netizen kita memang luar biasa. Saat pemerintah lewat Danantara berencana mengucurkan Rp20 triliun untuk bisnis ayam, komentarnya seragam: ‘Kok receh amat?’. Padahal, di balik aroma kandang yang bau dan pasar yang becek, ada ketergantungan akut pada Amerika hingga monopoli modal asing dari Thailand dan Singapura. Rupa-rupanya, urusan paha dan dada ayam jauh lebih rumit daripada sekadar bumbu ungkep.
Banyak kebaruan seiring dengan dilantiknya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satu yang banyak disebut-sebut adalah Danantara. Kehadirannya menyusul INA (Indonesia Investment Authority) untuk mengelola dana kekayaan negara secara profesional untuk diinvestasikan. Salah satu tugas Daya Anagatha Nusantara lainnya adalah mengelola BUMN. Danantara akan mengonsolidasikan sekitar 800 BUMN di bawah satu atap untuk memperkuat aset nasional dan meningkatkan dividen.
Kabarnya, saat dibentuk, modal Danantara ditetapkan sekurangnya Rp1.000 triliun. Angka tersebut berasal dari modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.135 triliun. Berkaitan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), Danantara berniat mengucurkan uang sebesar Rp20 triliun untuk membangun bisnis peternakan ayam terintegrasi. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan bahan pangan, entah telur, daging, atau produk olahan lainnya untuk Dapur MBG agar pasokan dan kualitasnya terjaga.
Rencana ini mendapat cibiran dari netizen. Bisnis ayam dianggap ecek-ecek. Benarkah bisnis ayam itu ecek-ecek? Sekilas mungkin iya, karena kandang dan pasar ayam selalu menghasilkan bau tak sedap serta becek. Namun, jika dilihat volumenya, bisnis ayam termasuk telur, makanan olahan, plus pakan ayam sangatlah besar—nilainya triliunan rupiah.
Ayam dan telur adalah sumber protein utama di Indonesia. Pangan berbasis ayam adalah konsumsi harian warga kita; hari-hari ayam. Daging dan telur ayam menjadi lambang kemajuan pangan Indonesia, melewati “zaman susah” ketika umumnya masyarakat hanya makan NTT (Nasi Tahu Tempe). Namun, nasib ayam kini serupa tempe; keduanya dianggap produk lokal tetapi disepelekan. Sukarno kerap menyebut “Mental Tempe” untuk menggambarkan semangat yang lembek. Ayam pun sering dipakai sebagai sebutan yang merendahkan, seperti ayam sayur hingga ayam kampus.
Maka, ketika Danantara memutuskan membangun bisnis ayam, rencana itu banyak menuai cibiran. Jika ditelusuri, mereka yang mencibir bisa dipastikan tidak mengetahui rantai produksi ayam hingga hilirnya. Mereka hanya tahu kandang yang bau dan kios becek di pasar. Sama seperti tempe, kedelainya harus diimpor; demikian halnya dengan ayam. Ayam pedaging dan petelur bukanlah ayam asli Indonesia; mereka bermoyangkan ayam impor yang terus didatangkan hingga sekarang.
BACA JUGA : Propaganda Propaganda
Ayam pedaging atau petelur bukanlah ayam kampung yang genetikanya ada di dalam kedaulatan kita. Dulu kita menyadari itu saat Fried Chicken baru dijual oleh KFC atau McD. Saat itu ada perbedaan istilah yang jelas antara ayam tepung dan ayam goreng. Namun, ayam goreng tepung kemudian menjadi mainstream. Jika sebelumnya pengusaha lokal menjual ayam goreng kampung, kini bermunculan penjual ayam tepung mulai dari gerobak hingga outlet yang tak kalah dari waralaba luar negeri.
Ayam goreng tepung jadi biasa, makanan harian yang ada di setiap sudut jalan, bersaing dengan penjual es teh. Karena sudah terbiasa, lama-kelamaan kita mengira ayam-ayam itu adalah ayam negeri hasil sendiri. Padahal, ayam pedaging dan petelur yang sering dilabeli produk lokal sejatinya adalah barang impor. Nyawa dari peternakan ayam adalah genetikanya.
Genetika ayam kita berasal dari kasta tertinggi yakni Grand Parent Stock (GPS) atau kakek buyut ayam. GPS inilah yang akan menghasilkan Parent Stock yang telurnya ditetaskan menjadi bibit ayam atau Day Old Chicken (DOC). GPS ini masih terus diimpor dari Amerika Serikat, dikuasai oleh perusahaan seperti Aviagen dan Cobb-Vantress. Tak banyak yang tahu, saat perjanjian dagang mewajibkan Indonesia membeli ayam dari AS, banyak yang nyinyir. Padahal yang dibeli bukan ayam siap konsumsi, melainkan ayam yang akan menghasilkan indukan.
Kenyataan ini pahit, sama seperti tempe yang kedelainya masih impor. Lebih pahit lagi karena sekitar 80 persen bisnis di hulu dikuasai investor asing. Bibit dan pakan dikuasai raksasa asal Thailand dan Singapura, yakni PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Bisnis ini praktis dimonopoli korporasi; peternakan rakyat hanya kebagian remah-remahnya, sering dihibur dengan istilah “mitra”, padahal tak lebih dari penjaga yang sensitif pada fluktuasi harga.
Sulit bagi peternak rakyat bersaing karena bagian terpenting—bibit dan pakan—dikuasai korporasi yang bisa menentukan harga. Mereka mudah membunuh peternakan rakyat dengan membuat bibit langka atau pakan tak lancar. Maka, masuk akal jika Danantara berencana memasuki sektor terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan impor GPS. Dengan kekuatannya, Danantara bisa mempersiapkan langkah strategis agar Indonesia mempunyai “kakek buyut” ayam bergenetika unggul sendiri.
BACA JUGA : Warung KMP
Untuk sekian waktu ke depan, kita memang masih tergantung pada galur unggul dari Amerika Serikat. Dibutuhkan waktu riset 8 hingga 12 tahun dengan biaya miliaran dolar untuk menghasilkan galur sendiri. Jika Danantara mampu menghasilkan Grand Parent Stock sendiri, maka kedaulatan pangan ada di tangan kita.
Danantara harus menguasai dari hulu hingga hilir: bibit, pakan, hingga obat-obatan, serta mampu menetapkan harga yang masuk akal. Jika kita punya nenek moyang ayam yang unggul, peternak lokal tidak akan sekadar menjadi penonton atau buruh di negeri sendiri. Mereka bisa lepas dari kartel yang selama ini memainkan harga secara bebas.
Investasi Rp20 triliun Danantara adalah upaya “perang terbuka” melawan kartel. Jika negara hanya disuruh fokus menanam jagung—seperti usulan beberapa kritikus—kita hanya mengambil porsi nilai tambah terkecil. Harga jagung hanya kisaran Rp6.000/kg, sementara jika diolah menjadi karkas ayam harganya melonjak menjadi Rp38.000, dan jika menjadi nugget, nilainya tembus Rp200.000/kg.
Proyek percontohan di Bone, Sulawesi Selatan, membuktikan kawasan terintegrasi seluas 12 hektar mampu menyerap 2.000 tenaga kerja dan menghasilkan perputaran uang miliaran rupiah. Bayangkan jika Danantara membangun 30 titik serupa. Langkah ini bukanlah tentang sekadar “beternak ayam”, melainkan kedaulatan protein hewani. Membiarkan urusan perut rakyat sepenuhnya diatur modal asing adalah sebuah kenaifan.
Nyinyiran tentang bisnis “receh” hanyalah suara yang mengabaikan realitas sosiologis: bahwa telur dan daging ayam adalah protein termurah bagi jutaan rakyat. Melawan oligarki asing di bisnis ayam adalah perjuangan untuk memastikan keuntungan dari setiap potong ayam kembali ke kantong anak bangsa. Sudah saatnya kita tidak lagi “Go Blok” di rumah sendiri.
note : sumber gambar – KOMPAS
