KESAH.ID – Minyak bumi di banyak negara digunakan oleh regim sebagai pelumas untuk meraih dan melestarikan kekuasaan. Menjadi kebutuhan pokok, cara meraih dukungan dengan memakai minyak umumnya diwujudkan dalam bentuk subsidi BBM, harga minyak yang murah. Tapi minyak bumi adalah sumberdaya yang tak terbarukan, suatu saat habis. Menghambur uang dari ekstraksi minyak untuk melestarikan kekuasaan pada ujungnya akan menjadi senjata makan tuan. Ada istilah kutukan sumber daya alam, untuk mengambarkan bagaimana uang dari ektraksi sumberdaya alam hanya menguap, gagal dimanfaatkan untuk membangun pondasi pembangunan ekonomi paska minyak.
Memang belum ada contoh pemerintahan yang tumbang secara langsung karena kebijakan pencabutan subsidi energi. Hanya saja di banyak negara, pengurangan atau pencabutan subsidi bisa memicu krisis sosial politik lewat demo besar-besaran, protes massal yang bisa mengoyang stabilitas pemerintahan.
Reformasi di Indonesia pada tahun 1998, walau tak terkait langsung dengan pencabutan subsidi dan harga BBM yang melonjak, hal itu tetap berdampak semakin memicu ketidakpuasaan masyarakat atas langkah Orde Baru menangani krisis ekonomi. Masyarakat kemudian muak pada regim Orba yang telah 32 tahun menguasai Indonesia.
Di Ekuador harga bensin yang murah selama puluhan tahun kemudian melonjak naik karena pemerintah mencabut subsidi BBM. Kebijakan ini memicu kemarahan masyarakat utamanya masyarakat miskin. Terjadi protes besar-besaran secara nasional dan kerusuhan di berbagai tempat. Karena kerusuhan, Ibukota sempat dipindah, dan akhirnya kebijakan mencabut subsidi bahan bakar dibatalkan.
Kejadian yang sama juga terjadi di Iran, kenaikan harga bahan bakar akibat pengurangan subsidi juga memicu protes besar-besaran. Protes terjadi di lebih dari 100 kota, pemerintah kemudian malakukan pemutusan akses internet dan melakukan tindakan represif yang keras. Ratusan orang dilaporkan tewas.
Pada Januari 2012, Presiden Nigeria mengumumkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Harga yang selama bertahun-tahun murah kemudian melonjak, lebih dari dua kali lipat. Lonjakan harga ini memicu kemarahan masyarakat, terutama mereka yang selama ini menggunakan layanan transportasi publik yang murah untuk aktivitas hariannya.
Masyarakat melakukan unjuk rasa besar-besaran, jalan diblokir, bus dihentikan. Beberapa demokstran kehilangan nyawa karena represi aparat. Demo yang bertahan membuat pemerintah tersentak sehingga mengembalikan harga BBM ke harga semula.
Secara umum kenaikan harga bahan bakar memang selalu sensitif untuk masyarakat. Karena dengan naiknya bahan bakar akan menyentuh kebutuhan dasar mereka sehari-hari mulai dari pangan, transportasi, dan lain-lain. Dan kenaikan biasanya juga akan segera dirasa dampaknya oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
Kenaikan harga BBM juga kerap menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli.
Di masa lalu BBM memang kerap dijadikan candu politik.
Orde baru, membesar salah satunya karena BBM, harga yang murah. Subsidi BBM bersama subsidi lainnya mampu membeli loyalitas warga negara pada pemimpinnya. Suharto dipuji-puji, sampai digelari sebagai Bapak Pembangunan.
Pembangunan memang gencar dilakukan dengan ditopang uang hasil menjual minyak bumi yang harganya meledak. Namun lama kelamaan kantong negara kempes, pembangunan kemudian ditopang dengan hutang.
Ketika Suharto mundur, nama Hugo Chaves, Presiden Venezuela banyak dibicakan di Indonesia utamanya oleh aktivis kiri. Chaves yang merupakan bekas militer ketika terpilih sebagai presiden ingin Venezuela menjadi negara sosialis.
Hugo Chaves menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak nasional dan asing. Minyak digunakannya untuk mensejahterakan warganya. Memimpin Venezuela selama kurang lebih 14, Hugo Chaves menjadi pemimpin kharismatik karena mengratiskan bensin.
Subsidi BBM di Indonesia memang tak pernah hingga gratis. Namun negara pernah mengeluarkan hingga 500 trilyun agar BBM terasa murah di pikiran masyarakat.
BACA JUGA : Lapor Densu
Subsidi memang perlu terutama jika negara dan pemerintahan mampu. Sebab tak semua warga negara beruntung, karena selalu saja ada yang sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya sehingga perlu disubsidi, disantuni oleh negara.
Di Indonesia dari beberapa kajian menunjukkan subsidi BBM tidak tetap sasaran. Yang lebih menikmati justru golongan ekonomi kelas menengah. Konon menurut Bank Dunia, 70 persen subsidi BBM di Indonesia justru dinikmati oleh 30 persen kelompok terkaya.
Dalam konteks demokrasi langsung, subsidi BBM menjadi hadiah untuk kelas menengah, kaum urban terdidik yang biasa kritis dan vokal pada kebijakan pemerintah.
Jangan-jangan minyak dan bahan ekstraksi lainnya memang dipakai oleh penguasa untuk ‘menyuap’ rakyatnya agar memilih kembali menjadi pemimpinnya.
Faktanya, minyak dan hasil ektraksi sumber daya alam tak terbarukan kerap dekat dengan korupsi. Ada aktivitas arus uang illegal dibaliknya, entah untuk memperkaya kelompok tertentu atau untuk mengemukkan pundi-pundi uang politik.
Setiap menjelang pemilu kita bosan dan jengkel dengan baliho yang terpasang dimana-mana. Alat peraga kampanye bukan hanya menjadi sampah visual yang berserak, tetapi juga sampah yang sebenarnya karena jumlahnya kelewat banyak dan hanya dipakai sekali.
Semua calon rajin memasang baliho untuk merebut suara rakyat. Tapi sebenarnya di TPS nanti suara rakyat tidak direbut dengan segala senyum, visi misi dan janji yang terpampang di baliho. Tanpa baliho sekalipun suara rakyat bisa ditahklukkan dengan uang dari minyak, batubara dan lainnya.
Tak heran ketika nanti jadi pemimpin, banyak yang kemudian terjungkal karena urusan terkait dengan minyak, batubara atau bahan tambang lainnya.
Atau kalaupun tak terjungkal, kepemimpinannya bakal tercoreng karena sang pemimpin tak mampu dan tak kuasa menghadapi mafia migas, mafia batubara dan mafia-mafia lainnya.
Pemimpin tersandera oleh para mafia.
Kasus yang terus menimpa pertamina menjadi bukti bahwa mafia migas itu ada dan terus berkuasa hingga sekarang.
Janji pemimpin untuk menumpas mafia yang begitu keras di masa kampanye menjadi lembek setelah berkuasa.
Setya Novanto yang terjerak kasus ‘Papa minta saham’ dalam upaya Joko Widodo menumpas mafia migas, gagal dibui gara-gara keputusan Mahkamah Konstitusi tentang rekaman atau bukti audiovisual yang tak ‘legal’. Rekaman diam-diam tak bisa dipakai sebagai bukti, kalau mau merekam omongan harus ijin, kecuali yang melakukan adalah aparat penegak hukum.
Sebuah keputusan tak masuk akal, sampai-sampai Mahfud MD mengatakan kalau begitu rekaman CCTV di jalan juga tak bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. CCTV di jalan mereka tanpa ijin.
Untungnya Setya Novanto dihentikan oleh tiang listrik. Dia dibui namun bukan dalam kasus ‘Papa minta saham’ yang berhubungan dengan mafia migas.
Petral dibubarkan, tapi mafia migasnya tetap bercokol di pertamina lewat mode bunglon.
BACA JUGA : Oven Gas Merdeka, 100 Persen Listrik Tenaga Surya
Masyarakat umum memahami energi sebagai penggerak ekonomi lewat mekanisasi dan elektifikasi. Tapi untuk demokrasi, energi sebenarnya merupakan donor utama untuk pesta-pesta demokrasi.
Rantai produksi, rantai pasok dan rantai apapun di pertamina misalnya jelas ruwet. Keruwetan yang dijaga agar jalur pacu uang untuk masuk ke kantong-kantong yang bisa membeli suara rakyat bisa diamankan.
Satu kontrak yang dtandatangani bisa mengamankan suara di ribuan TPS. Uang dari energi adalah bahan bakar demokrasi.
Seorang presiden sekalipun bisa gugup berhadapan dengan Godfather Mafia Migas, merasa kalah kuat. Cengkramannya begitu kuat, bisa jadi karena uangnya sudah mengalir kemana-mana.
Pun bisa jadi sang presiden memenangkan kontestasi salah satunya karena uang dari bandar migas.
Jadi walau diperiksa oleh aparat penegak hukum, pada ujungnya akan dicarikan jalan untuk meloloskan diri.
Tata kelola demokrasi menjadi rusak, meritokrasi gagal diwujudkan dalam iklim demokrasi karena yang dibentuk oleh pemimpin adalah jaringan loyalis yang bisa dipakai untuk mengamankan sumber-sumber uang untuk energi demokrasi, terutama untuk mengamankan suara dan dukungan rakyat.
Indonesia jelas kaya, kekayaan alamnya melimpah, tapi siapa yang menikmati?
Di Kalimantan Timur kita dengan mudah menyaksikan desa-desa yang warganya bisa menyaksikan sumur migas ternyata tak punya aliran listrik, harga gas subsidi juga melambung tinggi.
Ruang kelola dan ruang hidup warga bahkan sering tergusur, tapi realitas ini tak diketahui oleh para petinggi perusahaan yang tinggal di gedung tinggi ber-AC dan dijaga dengan keamanan maksimal, entah di Jakarta atau mungkin di Singapura.
Inilah luka struktural dalam tata kelola sumberdaya alam di Indonesia, yang bahkan ketika arus demokratisasi begitu kencang diwujudkan di negeri ini tetap saja akses dan kontrol pada sumberdaya alam, terutama energi tetap tak terbagi secara adil.
Inilah luka struktural yang tak kunjung sembuh. Ketika energi tak dibagi secara adil, maka demokrasi tak akan lahir secara utuh.
Jadi benarkah sumberdaya alam selalu merupakan kutukan?.
Jangan menyerah dan kemudian pergi ke jalan mistik. Ada peta jalan lain di dunia ini yang menunjukkan hal sebaliknya. Norwegia, negeri penghasil minyak berhasil menjadi salah satu negara paling demokratis. Hasil ekploitasi minyak disimpan dalam bentuk dana abadi, ratusan milliar dollar yang dikelola secara transparan. Warga bisa mengakses informasi keuangan negara secara daring.
Bukan hal sulit untuk melakukan itu. Namun persoalannya bukan pada bisa atau tak bisa, melainkan mau dan berani, mau dan berani mengikis dan menghapus mental rente.
Bayangkan Indonesia yang tidak lagi merupakan ekportir migas, ternyata masih juga berburu rente dari import migas. Kelakuan manusia-manusianya masih seperti jaman punya sumur besar.
Kini pertempuran akan bergeser ke transisi energi. Sejak dini transisi energi dilabeli berkeadilan. Hingga mestinya akses dan kontrol energi ada di tangan rakyat. Tapi perjalanan transisi energi kental diwarnai oleh aksi korporat. Mereka tak mau kehilangan pengaruh, pengaruh politik.
Jika kita ingin demokrasi yang bermakna maka tak ada cara lain untuk mewujudkan kebijakan transisi energi. Kebijakan ini bukan semata merubah moda energi dari berbasis fosil ke energi terbarukan, melainkan juga memindahkan kuasa dan akses energi dari segelintir orang ke tangan daulat warga negara. Akses dan kontrol energi harus ditangan rakyat.
note : sumber gambar – INDONESIAWACTH
