KESAH.ID – Jangan paksa pisau jadi pulpen. Itu kata Bintang Emon seorang komika dengan persona kritis pada kebijakan dan politik negara. Dia mengkhawatirkan jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan luka. Ya kita pernah terluka karena dwi fungsi ABRI, masa ketika tentara membawa senjata ke ruang sipil. Maka revisi UU TNI perlu dicurigai sebagai salah satu langkah atau cara strategis dari kelompok tertentu untuk menguasai kembali sektor ekonomi, sosial dan politik dengan membawa ‘pisau’ secara legal.
Purworejo, aroma tentaranya cukup kuat. Sekurangnya itu yang saya rasakan sewaktu kecil dulu. Maklum, saya mulai belajar berenang di kolam renang yang ada di kompleks tangsi tentara. Yang disebut tangsi itu adalah Markas Batalyon Infanteri {Yonif} 412.
Tentara 412 ini adalah kesatuan tempur utama Angkatan Darat atau bisa dikenal dengan sebutan Kostrad, Komando Cadangan Srategi Darat.
Aktivitas mereka tak asing untuk saya karena sering latihan melewati jalanan depan rumah, atau blusukan di sawah-sawah yang ada di belakang rumah. Kehadiran tentara makin sering ketika pemerintah Suharto memprogramkan gerakan manunggal antara tentara dan rakyat lewat Abri Masuk Desa atau AMD.
Sebagai anak Purworejo, tentu saya bangga dengan tentara waktu itu. Karena tahu bahwa salah satu Pahlawan Revolusi adalah tentara asal Purworejo, Jenderal Ahmad Yani. Lalu ada juga sosok tentara lain yang membanggakan, waktu itu masih hidup yakni Sarwo Edi Wibowo.
Pendek kata sebagai bocah, anak sekolah yang tak pernah ikut diskusi politik, pandangan saya pada tentara baik-baik saja.
Tapi saya tak pernah bercita-cita jadi tentara, karena sadar dengan segala kekurangan saya. Misalnya soal kekuatan fisik dan gigi yang utuh. Gigi saya berlubang sejak kecil.
Rasanya anak-anak seusia saya pada waktu itu hafal syarat untuk jadi tentara. Urusannya soal kesehatan dan kesegaran fisik. Kuat lari, push up dan lain-lain. Cerita seperti itu biasa karena banyak ‘mas-mas’ kakak teman bermain saya yang mendaftar tentara dan jarang yang diterima. Mereka akan cerita bagaimana sulitnya mengikuti tes masuk tentara.
Nanti setelah duduk di bangku SMA, baru mulai sedikit-sedikit ngejek-ngejek tentara. Kostrad kemudian kami pelesetkan sebagai Komando Strtegi Dapur.
Sedikit-sedikit saya mulai lihat belangnya tentara. Di stasiun banyak tentara pulang pergi dari Jakarta ke Purworejo, mereka biasa tak membayar tiket ketika naik KA Sawungalih, kereta api kebanggaan Stasiun Kutoarjo.
Memang kadang-kadang mereka membantu, membantu tukang karcis melakukan razia termasuk memeriksa WC yang sering jadi tempat bersembunyi mereka yang tak membeli karcis.
Waktu SMP saya juga mendengar desas-desus yang mengiringi kisah tentang Petrus, penembakan misterius.
Waktu itu beberapa kali saya terlambat masuk kelas karena ketika pergi ke sekolah terganggu oleh adanya jenazah yang ditaruh di tepi jalan, ditutupi dengan daun pisang atau koran. Mereka itu korban dari Petrus.
Nanti dari cerita-cerita yang berkembang, diketahui kalau yang ditembak itu adalah preman atau bajingan. Kabarnya mereka dijemput oleh mobil ijo-ijo. Tak ada yang berani terus terang mengatakan dijemput oleh tentara.
Ya tak ada yang berani langsung menyebut tentara. Entahlah takut atau hormat. Seingat saya kata tentara memang sering dipakai untuk menakut-nakuti bocah yang nakal, cenggeng dan manja.
Ketika jaman pendudukan Timor Timur, banyak tentara dari Purworejo dikirim kesana. Tak sedikit yang meninggal hingga kemudian Taman Makan Pahlawan yang bernama Projo Handoko Loyo penuh lalu dipindahkan.
Nah peristiwa Timor Timur ini membuat saya dan teman-teman tahu ada tentara yang takut pergi ke medan perang. Mereka yang tak mau pergi perang ini diberi sangsi, dikeluarkan dari tangsi untuk menjadi tentara yang bertukas di pos-pos luar tangsi.
Beberapa tentara kami identifikasi dari hasil bisik-bisik itu. Entahlah, cerita itu memang benar atau tidak. Namun ketika ada sekeluarga tentara yang kemudian membuat rumah di sekitar lingkungan kami, saya dan teman-teman menjuluki sebagai tentara yang tak mau pergi perang.
BACA JUGA : Duo Marquez
Dwi fungsi ABRI, sebenarnya merupakan ide yang dilontarkan oleh Jendral AH Nasution pada tahun 1958. Dwi fungsi adalah jalan tengah, atas kondisi waktu itu dimana angkatan bersenjata yang tidak mendapat cukup anggaran dari negara mencari sumber pendapatan sendiri untuk membiayai operasinya.
Sejarah TNI, bahkan sebelumnya ketika masih bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR memang erat dengan bisnis. Mereka berbisnis untuk memenuhi kebutuhan logistik dan operasional yang tak didukung secara layak oleh negara.
Namun gagasan ini kemudian diperkuat oleh Suharto di masa orde baru, dengan landasan Ketetapan MPRS No. II Tahun 1969.
Tujuan dwifungsi ABRI yakni untuk mewujudkan stabilitas nasional yang dinamis di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka memantapkan tannas (Ketahanan Nasional) dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila.
Moral dari dwi fungsi ABRI adalah perwujudan tekad dan semangat pengabdian dari angkatan bersenjata untuk berperan aktif dalam memikul tanggungjawab dan tugas perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dan kedaulatan.
Di masa Orde Baru hubungan antara tentara dan bisnis kemudian semakin meluas, hampir semua sektor produksi dan usaha nasional yang penting disusupi oleh jaringan bisnis tentara baik secara individual maupun institusional. Suharto dan tentara bahu membahu menguasai lahan-lahan bisnis untuk mencengkeram ekonomi, sosial dan politik.
Oleh Suharto tentara baik yang aktif maupun pensiunan ditempatkan dalam posisi strategis di perusahaan swasta dan BUMN. BUMN seperti Pertamina misalnya dijadikan lumbung uang pendanaan tentara.
Militer kemudian mendirikan berbagai yayasan maupun koperasi yang dikelola secara langsung maupun tak langsung oleh militer. Tiap kesatuan memiliki induk koperasi yang menguasai lahan bisnis tertentu.
Selain dalam sektor ekonomi, tentara juga dimasukkan ke dalam birokrasi. Banyak pemimpin daerah yang waktu itu ditunjuk atau dipilih oleh wakil rakyat berasal dari militer. Jabatan dalam pemerintahan lainnya seperti menteri juga diisi oleh tentara.
Praktek dwi fungsi ABRI di masa orde baru sampai menimbulkan mitos kalau seorang yang telah mencapai pangkat Jenderal pasti bisa apa saja, mirip dengan mitos tentang Doktor atau Profesor.
Dan tentara atau ABRI kemudian dianggap sebagai warga terbaik karena dididik dengan disiplin yang tinggi, semangat juang dan pengabdian untuk bangsa serta negara.
Faktanya penguasaan militer dalam bisnis, politik dan sosial kemudian bermasalah. Karena dalam kedudukan non militer itu, mereka masih menggunakan kekuatan militer sehingga terjadi relasi yang tak seimbang dengan mereka yang non militer.
Angin keberatan atas dwi fungsi ABRI ini berembus sebelum Reformasi 1998. Kejayaan TNI dalam dunia bisnis mulai surut. Bahkan larangan ABRI untuk berbisnis kemudian ditegaskan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. TNI dilarang berbisnis. Dan jabatan dalam pemerintahan juga dibatasi.
BACA JUGA : Sang Surya Energi Masa Depan Kita
Pingin jadi tentara, rasanya merupakan keinginan normal anak-anak generasi 70 hingga 80-an. Tapi sebenarnya bukan hanya mereka melainkan juga organ-organ sipil lainnya. Maka tumbuh berbagai organisasi masyarakat yang watak-wataknya seperti tentara, sekurangnya dari seragam dan cara pengkaderan yang militeristik.
Dan aroma itu kembali menguat paska terpilihanya Prabowo Gibran. Gebrakan pertama Prabowo adalah retret untuk para pembantunya yang diselenggarakan di Lembah Tidar, kawah candradimuka tentara angkatan darat.
Yang sipil-sipil mulai dimiliterkan, karena berlanjut dengan retret yang diikuti oleh semua kepala daerah.
Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran tentara memang menurun. Jokowi lebih memilih untuk memakai polisi, sampai-sampai keluar istilah Parcok atau Partai Coklat yang merujuk pada warna seragam polisi.
Bisa jadi perhatian yang agak berat sebelah ke polisi yang sudah disapih dari ABRI itu membuat tentara iri. Sumberdaya tentara yang mulai banyak dilevel atas menjadi tak tersalurkan. Ada banyak jenderal yang menjadi ‘pengangguran’.
Diangkatnya Prabowo menjadi menteri pertahanan menjadi jalan bagi Prabowo dan tentara untuk melakukan konsolidasi. Citra tentara ditingkatkan, termasuk dengan cara mententarakan orang sipil. Deddy Corbuzier diberi pangkat, militer tituler.
Dan menjelang akhir masa jabatan periode keduanya, Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai Presiden RI yang adalah Panglima Tertinggi TNI, menganugerahkan Jenderal Kehormatan pada Prabowo. Jokowi menyematkan tanda bintang empat di bahu Prabowo.
Prabowo kembali menjadi ‘tentara’.
Terpilihanya Prabowo sebagai Presiden, membuat jalan dwi fungsi ABRI terbuka lebar. Dan sebagai menantu Suharto, Presiden RI yang getol mewujudkan dwi fungsi ABRI, tidak sulit bagi Prabowo untuk kembali mewujudkannya.
Setelah dilantik, Prabowo mulai mendudukkan para tentara dalam berbagai jajaran di pemerintahannya. Yang sipil ditentarakan, seperti Sekretaris Kabinet, yang kemudian berada di bawah Sekretaris Militer Kepresidenan karena dijabat oleh seorang TNI Aktif.
Bau-baru tentara sangat jelas, bau Magelang, bau Gunung Tidar. Walau bukan tentara karir, banyak sosok yang ditunjuk oleh Prabowo untuk mengepalai ini dan itu, berasal dari tempat pendidikan yang berada di sekitar Gunung Tidar. Lulusan yang dibanggakan oleh Prabowo adalah mereka yang dididik di SMA Taruna Nusantara.
Apakah tentara tidak boleh menduduki jabatan sipil, baik di pemerintahan maupun sektor usaha?. Berdasarkan teori the right man behind the gun, ya boleh saja, asal tak membawa senjata.
Artinya harus menjalani seleksi sebagaimana tradisi yang ada di kelembagaan itu, bukan didudukkan dengan seragam yang masih menempel di badan. Ikut seleksi dan jangan jadi tentara lagi ketika menduduki jabatan-jabatan sipil.
Dan dalam konteks yang lebih luas, tak usah lagi mencari alas bagi keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dengan mengutak-atik UU TNI.
note : sumber gambar – ITODAY
