KESAH.ID – Ketika Batavia yang kemudian disebut sebagai Jakarta dijadikan Ibu Kota Negara, daerahnya sudah lama menjadi kota dan punya sejarah panjang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Lain ceritanya dengan Sepaku, yang kemudian dijadikan sebagai Ibu Kota Negara yang baru dengan nama Nusantara. Saat ini dikawasan inti dan pengembangan IKN Nusantara penduduknya kurang lebih hanya 150 ribu jiwa. Masih jauh dari ideal untuk mengembangkan kehidupan yang dinamis. Mobilisasi penduduk lewat program transmigrasi khusus menjadi pilihan sebelum IKN Nusantara menjadi magnet seperti halnya DKI Jakarta.
Ketika membincang soal transmigrasi seorang kawan dengan nada gurauan mengurai soal filosofi pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain yang penduduknya masih jarang.
Menurutnya transmigrasi adalah mengembalikan orang Jawa ke habitat aslinya yakni hutan atau alas.
Dia menyakini orang Jawa dulu tumbuh dari hutan namun Jawa kemudian kehilangan hutannya karena dibabat habis oleh Kolonial Belanda. Tanpa hutan banyak orang Jawa kehilangan sumber pendukung kehidupannya.
Dan tanpa pendukung sumber kehidupan maka banyak orang Jawa kemudian terpinggirkan dari medan pertumbuhan ekonomi, menjadi masyarakat marjinal.
Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup namun sumber-sumber kehidupan semakin langka akan membawa malapetaka sosial. Kehidupan sosial menjadi rawan karena potensi kejahatan membesar. Orang akan melakukan apa saja demi bertahan hidup.
Kehidupan di Jawa kemudian menjadi semakin tak manusiawi.
Jadi untuk memanusiakan kembali masyarakat Jawa maka mereka yang terpinggirkan dikirim keluar untuk tinggal di sekitar hutan. “Transmigrasi bertujuan memanusiakan kembali masyarakat Jawa,” simpul teman saya itu.
Lepas dari berbagai masalah dan kelemahannya, penyebaran penduduk dari Jawa ke berbagai penjuru Nusantara paling tidak mampu menjadi tali pengikat kesatuan dan persatuan bangsa.
Di tanah barunya, masyarakat Jawa yang mempunyai DNA petani menularkan kebiasaan dan ketrampilan dalam bercocok tanam. Di banyak tempat lainnya bahkan bukan hanya bertani melainkan juga pertukangan, peternakan, usaha kecil dan perdagangan.
Seingat saya, arus pergerakan dari Jawa keluar Jawa juga bukan hanya karena transmigrasi. Ada juga kebiasaan masyarakat dari Jawa pergi ke daerah tertentu pada musim tertentu untuk bekerja disana.
Sewaktu kecil di daerah saya ada bus yang mempunyai rute ke Jambi, Bengkulu, Lampung dan daerah lain di Pulau Sumatera. Seminggu bisa dua kali berangkat. Masyarakat pekerja dari Jawa pulang pergi kesana.
Makanya banyak orang di sekitar kampung saya punya ketrampilan menyadap karet dan memanen sawit walau tak ada perkebunan karet dan sawit di daerah saya.
Mobilitas orang dari Jawa ke Sumatera secara sukarela dan paksa telah terjadi semenjak jaman kolonial Belanda. Terus terjadi hingga jaman kemerdekaan daerah Binjai, Tebing Tinggi, Deli, Jambi, Lampung, Bengkulu dan lainnya kemudian mempunyai banyak penduduk dari dan keturunan Jawa.
BACA JUGA : Estetika Politik – Mulut Rocky Gerung Seperti Knalpot Brong
Kalimantan Timur sendiri sejak jaman pemerintahan Presiden Sukarno sudah menjadi salah satu lokasi utama transmigrasi dari Jawa.
Desa Sidorejo yang merupakan pecahan dari Petung, Penajam Paser Utara merupakan salah satu tonggaknya. Desa ini berkembang dari transmigran Jawa yang datang pada tahun 1957.
Kota Samarinda yang awalnya hanya permukiman kecil pada perbukitan dan perlembahan antara muara Sungai Karang Mumus hingga muara Sungai Karang Asam, mengalami ledakan jumlah penduduk salah satunya lewat transmigrasi.
Wilayah yang dulu merupakan permukiman transmigrasi kini sudah menyatu menjadi wilayah perkotaan.
Namun jejak transmigran masih bisa ditemukan dalam sebutan ‘rombongan’ seperti yang kerap dituturkan oleh masyarakat di Makroman, Kecamatan Sambutan.
Tanda lain dari jejak transmigran di Kota Samarinda selain sebutan Kampung Jawa, juga banyak kelurahan, dusun, jalan dan gang dengan nama khas Jawa seperti Sidorejo, Sidodadi, Sidomulyo, Karang Rejo, Batu Lumpang, Girirejo, Wiraguna, Karanganyar dan lain-lain.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara jejaknya masih lebih kentara. Permukiman yang dulu merupakan wilayah transmigrasi mempunyai sebutan L atau SP. L adalah singkatan dari Lokasi dan SP adalah singkatan dari Satuan Permukiman.
Sebutan L1, L2 dan seterusnya bisa ditemukan di wilayah yang berada pada sisi kanan Sungai Mahakam ke arah hulu sementara sebutan SP1, SP2 dan seterusnya berada di sisi kiri Sungai Mahakam ke arah hulu.
Sementara di Kutai Barat jejak transmigrasi bisa ditelusuri mulai dari konfrontasi Indonesia dan Malaysia yang dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia.
Kutai Barat waktu itu menjadi salah satu base kamp untuk mobilisasi sukarelawan dari Jawa untuk menyerang Malaysia.
Namun situasi politik yang berubah membuat para relawan kemudian dikonversi menjadi transmigran. Kaum pria dewasa yang menjadi sukarelawan kemudian menjemput istrinya di Jawa untuk tinggal dan menetap sebagai transmigran di Kutai Barat.
Mereka dikenal sebagai Transmigran Relawan Serbaguna. Di Linggang Amer kemudian muncul Kampung Bangun Sari, di Linggang Bingung ada Kampung Purwodadi, di Sekolah Darat ada Kampung Sri Mulyo dan di Sekolaq Jukeq ada Kampung Sumber Sari.
Pada masa pemerintahan Suharto, Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah tujuan utama transmigrasi. Ada salah satu proyek transmigrasi yang sangat terkenal, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman.
Proyek itu dikenal dengan nama TAD atau Transmigration Area Development. Kerjasama teknis ini dimulai pada tahun 1977.
Sisa atau peninggalan Proyek TAD ini masih bisa dilihat pada bekas bangunan kantor dan bandara di Kota Bangun. Bandara dengan landasan tanah merah bahkan masih tercatat dalam data bandara Dirjen Perhubungan Udara dengan kode IATA KOD.
BACA JUGA : Pokrol Temukan Energi Kentut Setara Nuklir
Meski puluhan tahun menjadi lokasi utama transmigrasi namun Provinsi Kalimantan Timur ternyata masih menjadi provinsi dengan wilayah besar namun penduduknya terbilang jarang.
Ada banyak daerah penduduknya masih sedikit sehingga perekonomiannya susah untuk berkembang. Salah satunya adalah Kabupaten Mahakam Hulu.
Selain transmigrasi, pertambahan penduduk yang drastis di Kalimantan Timur terjadi karena perkembangan industri ekstraksi. Jaman keemasan kayu, minyak dan kemudian batubara juga memancing kedatangan kaum migran dari Jawa dan daerah lainnya.
Ditetapkannya Sepaku, Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Negara baru membawa persoalan tersendiri. Jumlah penduduk di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara ini terbilang sedikit. Pada wilayah inti dan pengembangan yang luasnya berkali lipat dari DKI Jakarta, penduduknya kurang lebih hanya seratusan ribu jiwa.
Meski didesain sebagai Kota Rimba namun Ibu Kota Negara tetap membutuhkan jumlah penduduk ideal untuk menopang dinamikanya. Menurut perhitungan jumlah penduduk ideal IKN Nusantara adalah dua jutaan orang.
Jumlah aparatur negara baik sipil maupun non sipil yang akan dipindahkan dari DKI Jakarta tidak akan mencukupi jumlah itu. Maka perlu mobilisasi penduduk dari sumber lainnya terutama untuk mendukung sektor pangan dan sektor non aparatur lainnya.
Proses untuk mobilisasi penduduk dari luar Kalimantan Timur rencananya akan dimulai dengan program transmigrasi khusus IKN. Untuk yang pertama akan didatangkan transmigran dari Yogyakarta sebanyak 6000 orang.
Transmigran dari Yogyakarta dianggap punya kompetensi dalam pengembangan tanaman pangan. Dan juga kompetensi lainnya untuk pengembangan ekonomi kreatif.
Yang menjadi persoalan apakah wilayah IKN mempunyai area yang cocok untuk lahan tanaman pangan. Akankah produktifitas lahannya akan sebesar lahan pertanian di Jawa yang kerap mendapat asupan nutrisi dari letusan gunung berapi.
Persoalan akan semakin berat terutama dari sisi hidrologi jika yang ingin dikembangkan adalah pertanian lahan basah. Meski Kalimantan dikenal sebagai wilayah berair namun irigasi teknis terbilang langka. Lahan basah di Kalimantan Timur adalah lahan tadah hujan.
Pertanian lahan basah di Kalimantan Timur umumnya tumbuh di area pasang surut badan air alami. Bukan persawahan yang dialiri air terus menerus lewat infrastruktur irigasi.
Bendungan Lempake adalah salah satu contoh pengembangan infrastruktur irigasi teknis untuk persawahan. Namun dalam sepuluh tahun terakhir kehilangan fungsinya. Jika hujan tak turun dalam waktu satu atau dua minggu saja, spill way-nya sudah tak mengalirkan air.
Bendungan jadi genangan yang airnya tak mengalir ke mana-mana.
Dan wilayah IKN Nusantara tidak mempunyai sungai atau sumber air besar. Jangankan untuk persawahan yang luas, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya saja sudah terbilang sulit.
Menjadi bagian dari Badan Otorita IKN hari ini merupakan hal yang sungguh bergengsi.
Namun saya yakin jika bekerja sungguh-sungguh niscaya hari-hari akan diisi dengan pusing kepala memikirkan aneka persoalan teknis dan non teknis dalam pemindahan IKN.
Dan jika Badan Otorita IKN hanya sibuk membuat seminar dan mencari investor maka persoalan IKN akan menjadi semakin ruwet. Sama ruwetnya dengan UU IKN yang baru disahkan tahun lalu namun sudah hendak diperbaharui lagi.
note : sumber gambar ilustrasi – REPUBLIKA.CO.ID
