KESAH.ID – Di tengah derasnya arus informasi, wajah kepemimpinan kita kini tak lagi hanya dibentuk oleh kebijakan di atas kertas, melainkan oleh riuhnya percakapan di media sosial. Dari aksi reviewer kota yang memotret jalan berlubang hingga peran influencer di lingkaran kekuasaan, ruang publik kita menjadi medan dialektika yang tajam. Pemerintah meski mengandeng influencer sering kerepotan dalam melakukan komunikasi publik.
Saya bukan orang yang telaten mengamati perkembangan akun-akun influencer, buzzer, selebritas, atau reviewer lokal. Hanya saja, kadang-kadang konten mereka tiba-tiba muncul di beberapa akun media sosial yang saya punya. Rasanya beberapa ada yang perlu dipuji.
Ada yang profilnya kemudian saya telusuri; salah satu yang paling menarik melabeli dirinya sebagai reviewer kota. Ini asyik, karena video-videonya menampilkan dan mengkritisi hal-hal terkait fasilitas publik di Kota Samarinda. Jempol lah untuknya.
Akun seperti ini memang perlu karena pemerintah biasanya segera merespons jalan berlubang, tembok got yang rontok, aspal yang mengelupas, atau jalan semen yang anjlok jika ramai diperbincangkan di media sosial, apalagi dengan menyertakan jumlah korban yang berjatuhan.
Dalam hal seperti ini, akun-akun perkotaan bisa menjadi “Mata Elang” bagi pemerintah untuk mengabarkan kejadian atau situasi riil yang membahayakan, walau sebenarnya di masing-masing urusan pemerintah ada pengawasnya. Pun sebenarnya juga sudah ada CCTV yang tersebar di mana-mana. Masalahnya, pemerintah sering enggan bergerak kalau belum ada yang mengeluh atau komplain.
Ini bukan karena mereka malas, tetapi antisipasi atau pencegahan memang bukan hal yang populer. Sebab, mencegah sebuah kejadian tidak bakal melahirkan prestasi. Ambil contoh, seandainya Pemerintah Kota Samarinda berhasil mencegah banjir, pasti tidak ada warganya yang memuji. Namun, jika membiarkan banjir dan kemudian orang mengeluh, lalu dengan gercep melebarkan saluran air serta mengeruk sedimen parit dan sungai hingga ketika hujan tak banjir lagi, pasti masyarakat akan memuji-muji.
Begitu juga dengan jalanan; andai semua jalanan mulus, bisa dipastikan tidak banyak orang memuji-muji. Wajar saja karena tugas pemerintah memang menyediakan sarana dan prasarana yang andal. Namun, coba ada jalanan yang berlubang, lalu warga, influencer, atau selebgram mengabarkannya. Maka dalam hitungan 1 sampai 2 kali 24 jam langsung ditanggapi. Dan kemudian juru bicara pemerintah berterima kasih atas laporannya, sambil menyertakan gambar proses perbaikan jalan dan hasil akhir jalanan yang tidak berlubang lagi.
Bisa dipastikan unggahan itu akan banyak pujian. Pemerintah akan dibilang gercep, mendengarkan warganya. Pemimpin didoakan akan memimpin dua periode, pemilih akan memberi kesaksian kalau tidak salah pilih pemimpin, dan sederet pujian lainnya. Tak mengherankan jika kemudian ada yang menganggap komplain dari netizen dan sejenisnya adalah setelan (setting-an). Artinya, antara pemerintah dan para penyuara itu sudah bekerja sama, memilih titik-titik tertentu untuk dikomplain lalu segera ditangani.
Dengan 5 sampai 6 keluhan ditangani setiap bulan dan kemudian diunggah berantai, pemerintah akan dianggap tanggap. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam lagi, ada ratusan keluhan yang sebenarnya belum ditangani, belum ditanggapi.
Kalau hanya jalan berlubang, miring, atau tidak rata jelas mudah ditangani, tinggal ditambal. Namun, jika jalanan yang rusak karena kerap dilewati oleh truk tambang, keluhan seperti ini jelas lama jalan penyelesaiannya. Urusan menghentikan truk tambang yang menjadikan jalanan umum sebagai jalan hauling pasti akan melibatkan banyak rapat, tidak bisa segera gercep langsung dihentikan walau sudah berkali-kali memakan korban. Ambil contoh yang di Muara Kate sana; sampai Wakil Presiden saja sudah sempat datang, tetapi persoalannya belum selesai sampai sekarang.
BACA JUGA : Perang Dagang
Mencermati dunia perselebritasan di Kalimantan Timur, terutama di Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi, memang menarik. Mirip dengan yang terjadi di tingkat nasional, kedudukan sebagai influencer bisa menjadi aset politik.
Seorang influencer bisa mempunyai jalur cepat untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan melalui berbagai organ nonbirokrasi. Kini ada banyak influencer dilantik menjadi ini dan itu; ada yang menjadi pengurus PKK tingkat provinsi, ada pula yang menjadi pengurus federasi atau cabang olahraga tertentu.
Namun, ada juga influencer yang memilih berada di luar ring kekuasaan, mengkritisi atau mungkin merasa diri mewakili oposisi. Sebuah pilihan yang sebenarnya berbahaya karena menjadikan dirinya sebagai sasaran serangan dari akun-akun pembela pemerintah yang kebanyakan merupakan akun anonim atau bahkan bot.
Influencer yang memilih untuk menyuarakan opini publik di tengah arus media pemberitaan yang kerap lebih memilih menjadi humas pemerintahan memang patut diacungi jempol. Salutlah untuk mereka ini, apa pun motivasinya. Yang jelas, mereka mampu membangun dialektika publik dalam berbagai persoalan terkait pemerintahan dan masyarakat.
Salah satu isu yang kini sedang ramai diangkat oleh para influencer “publik” ini adalah pengadaan mobil dinas untuk pimpinan; pimpinan dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur. Angka yang disoal memang besar, 8,5 miliar untuk satu unit kendaraan.
Pimpinan daerah memang perlu mobil yang layak, bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk menjemput atau menyertai tamu-tamu daerah. Terlebih lagi, Kalimantan Timur kini menjadi “Tuan Rumah” untuk IKN. Jadi, banyak tamu negara juga singgah atau mampir di Kalimantan Timur dan mereka layak disambut dengan sambutan terbaik.
Namun, jelas bagi kebanyakan warga masyarakat, angka 8,5 miliar untuk sebuah mobil terlalu overprice. Mobil seharga 8,5 miliar bukan lagi mobil mewah, tetapi supermewah, supercar. Yang melakukan perencanaan untuk pembelian sudah menjawab. Ada banyak alasan yang dicari-cari sehingga belum memuaskan publik. Dan dengan semua jawaban yang telah diberikan, apa yang semula disuarakan oleh para influencer—di mana ada di antaranya yang tidak lagi tinggal di Kaltim—berubah menjadi bola salju komentar netizen.
Angka 8,5 miliar itu jadi nyinyiran; para pihak semakin kerepotan menjawab. Alasan pun makin dicari-cari dan antara satu dengan yang lainnya menjadi tidak sinkron. Pemerintahan yang banyak melibatkan para influencer untuk menjadi “Humas” ternyata berantakan dalam melakukan komunikasi publik. Dan kita semua tahu, setiap blunder komunikasi selalu menjadi bahan bakar bagi netizen untuk memuntahkan segala macam kekecewaan dan kesalahan yang selama ini dipendam.
BACA JUGA : Jangan Bohong
Saya bukan pengamat anggaran, bukan juga penelusur belanja pemerintahan. Namun, setahu saya, apa pun anggaran yang direncanakan untuk dibelanjakan harus didasarkan pada asas kelayakan publik. Intinya, tidak boleh bagi aparat pemerintah, birokrasi, dan pemimpin untuk bermegah-megah dengan uang rakyat kalau masyarakatnya tidak juga bermegah-megah.
Ini bukan soal harga yang mahal atau murah, tetapi menyangkut kegunaan. Mahal juga tidak apa-apa jika memang merupakan keharusan. Harus dalam arti yang sebenarnya, bukan di “harus-haruskan” dengan alasan yang dicari-cari.
Pembelian kendaraan operasional 8,5 miliar ini menjadi bermasalah karena alasan pembeliannya tidak kuat. Seingat saya ketika menyaksikan sebuah video yang mempertanyakan hal itu, jawaban dari yang dimandatkan untuk melakukan pengadaan hanya mengatakan, “Sudah dianggarkan.” Itu bukan merupakan jawaban, karena semua yang akan diadakan pasti dianggarkan. Yang diperlukan adalah mengapa dianggarkan sebesar itu? Apa alasan objektif maupun subjektifnya?
Lalu ada jawaban lain, “Mobil itu dibeli bukan hanya untuk operasional pimpinan, melainkan juga untuk tamu-tamu VIP karena IKN ada di Kaltim.” Oke, masuk akal saja. Sebagai bangsa Timur, kita memang selalu menggambarkan diri ramah dan memberikan yang terbaik untuk tamu. Namun, haruskah seharga itu? Bahkan dengan angka 8,5 miliar, seharusnya bisa membeli empat kendaraan operasional yang sangat layak untuk menyambut tamu VVIP sekalipun.
Masih ada alasan lain, yakni kendaraan operasional untuk pimpinan memang lazim dibeli setiap kali pergantian. Kendaraan lama dianggap sudah tua, boros, dan akan menguras biaya pemeliharaan. Alasan ini lebih masuk akal, karena pimpinan baru memang layak diberi kendaraan baru agar mobilitasnya optimal. Tetapi lagi-lagi soal harga 8,5 miliar tidak terjawab dengan alasan itu.
Baru kemudian ada jawaban lagi yang lebih masuk akal: tuntutan lapangan. Pimpinan yang baru ini suka blusukan, gemar menyusuri wilayah Kalimantan Timur dengan perjalanan darat. Dan kita tahu ada banyak jalan di daerah atau penghubung antardaerah yang kondisinya memprihatinkan. Maka diperlukan mobil yang bertenaga, yang sanggup melewati tanjakan curam, menembus lumpur yang dalam, dan genangan air yang tinggi. Mobil kelas off-road tetapi nyaman ditumpangi.
Harga 8,5 miliar jadi masuk akal untuk mobil jenis ini. Ya, amat masuk akal karena mobil ini punya persyaratan yang benar-benar premium, yakni siap “disiksa” namun pada saat yang sama juga siap untuk menjemput dan menemani tamu terhormat untuk jalan-jalan nikmat dan megah.
Tetapi masih ada satu hal yang menggelitik, karena mobil yang dimaksudkan adalah jenis mobil listrik berbentuk jip. Kita semua tahu, biasanya mobil jip memang dipakai untuk menjemput tamu, hanya saja bukan untuk ditumpangi oleh tamu. Mobil jip biasanya dipakai untuk mengawal tamu kehormatan. Tamu kehormatan biasanya hanya akan menaiki jip dengan kap terbuka ketika melakukan defile untuk penghormatan.
Pada akhirnya, pimpinan daerah menjawab dengan duduk lesehan ketika sekelompok demonstran yang terdiri dari berbagai kelompok mahasiswa memaksa bertemu gubernur. Jawabannya lebih mengejutkan lagi, ternyata mobilnya ada di Jakarta. Untuk menunjang operasional pimpinan daerah di Jakarta. Ah, lebih aneh lagi.
Jadi bagaimana dengan 8,5 miliar untuk sebuah mobil operasional bagi pimpinan? Ya sudah beli saja, asalkan pimpinannya senang sembari bangga mengatakan kalau mobil operasional yang dipakai di Kaltim adalah mobil pribadi.
“Demi Kaltim apa sih yang tidak saya lakukan,” begitu yang dikatakannya berkali-kali tentang dedikasi dan pengorbanan dirinya.
note : sumber gambar – KALTIMPOS
