KESAH.ID – Yang dicalonkan juga terkejut ketika Megawati dengan semua hak prerogratifnya sebagai Ketua Umum PDIP menugaskan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilkada Jakarta. PDIP yang dalam bayangan publik akan melawan di kota paling berpengaruh untuk Indonesia ternyata membuat keputusan yang kompromistis. Kepentingan PDIP pada pemilu 2029 nampaknya yang menjadi dasar PDIP tidak memilih Anies atau Ahok sebagai calon gubernur Kota Global Jakarta.
Menjelang pemilu presiden 2024 lalu atas ajakan dari beberapa teman, saya terlibat secara aktif dalam sebuah tim untuk membantu memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilu presiden.
Setelah diumumkan menjadi calon presiden yang didukung dan diusung oleh PDIP dan beberapa partai kecil lainnya, elektabilitas Ganjar Pranowo semakin menurun. Beberapa kali diupayakan untuk rebound, namun tak cukup menyakinkan.
Tanda-tanda kekalahan Ganjar Pranowo semakin nyata. Walau sebenarnya saya tak pernah menduga akan setelak itu.
Jauh sebelum pencoblosan, saya dan beberapa teman lainnya sudah yakin Ganjar akan kalah, pun juga dengan PDIP yang nampaknya bakal dipecundangi.
Saya ingat ucapan seorang teman yang justru mensyukuri kalau PDIP kalah. “PDIP itu bagus kalau jadi oposisi,” ujarnya singkat.
Ucapan itu sepertinya benar. Sepuluh tahun sebagai partai pemerintah karena presiden yang dicalonkan olehnya memenangkan pemilu, PDIP seperti gagu. Di mata publik PDIP selama memposisikan diri sebagai partai pemerintah seperti gagu dan kehilangan jati dirinya. Citranya sebagai partai wong cilik malah nampak sebagai wong licik.
Banyak yang justru menjadi tidak bersimpati dengan PDIP. Sepuluh tahun menjadi partai pemerintah PDIP malah seperti membenamkan diri dalam lumpur, tak mampu mengkapitalisasi menjadi konstituensi yang makin besar dan lebar.
Menyebut presiden sebagai petugas partai, walau bisa diterangkan dengan gamblang tetap saja dianggap tidak sopan oleh publik. Dianggap meng-kuyo-kuyo orang nomor satu di Indonesia.
Dan benar yang disebut-sebut sebagai petugas partai dan menanggapi dengan mesam-mesem, menjelang episode akhir berbalik arah. Tak ada ucapan yang melawan secara frontal, tapi tindakan perlawanannya sangat brutal.
PDIP berhasil digembosi bahkan di tempat yang secara tradisional dikenal sebagai merah. Ganjar yang dipasangkan dengan Mahfud juga seperti kerupuk disiram air, melempem.
Pola yang dilakukan oleh mereka yang menyebut diri sebagai all president men yang terbukti berhasil di pemilu presiden 2024 kemudian terus berupaya dilestarikan dalam pemilu kepala daerah serentak 2024.
Dimana-mana PDIP seperti terjepit, tidak punya teman koalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri. Partai-partai lain diborong oleh calon dari kelompok sebelah, yang menjeleng pilkada serentak berkembang menjadi KIM Plus.
Yang disebut plus-plus memang cenderung jorok. Dan KIM Plus jelas jorok untuk demokrasi.
Untung menjelang tikungan akhir ada hembusan nafas segar tentang ambang batas yang oleh MK diputuskan berdasarkan perolehan suara. Partai-partai non parlementer pun akhirnya bisa berkontribusi.
PDIP tertolong dengan keputusan ini walau bukan mereka yang menggugatnya di MK.
Dan salah satu daerah penting yang kemudian PDIP tidak berhasil digusur dari kontestasi pemilu kepala daerah serentak adalah Kota Global Jakarta dan provinsi Jawa Tengah.
PDIP pun segera bisa mengumumkan pasangan calonnya sebelum waktu pendaftaran pasangan calon ditutup oleh KPU.
BACA JUGA : Pecah Telur
Diputuskan untuk tidak lagi menjadi Ibukota, Jakarta tetap merupakan kota yang menjadi parameter penting dalam politik di Indonesia. Pemimpin atau Gubernur Jakarta mulai era Joko Widodo seperti menjadi jalan untuk menuju kursi Presiden RI.
Jejak Jokowi diikuti oleh Anies Baswedan yang mencalonkan diri menjadi Presiden RI setelah menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta.
Kini Jakarta yang dibayangkan akan menjadi Kota Global, kedudukan Gubernurnya diperebutkan.
KIM Plus berhasil memborong hampir seluruh partai, menyisakan PDIP yang hampir mustahil untuk memajukan calon. Mustahil karena jumlah kursinya mencukupi dan mustahil karena dua sosok dengan elektabilitas tertinggi punya banyak halangan baik dengan PDIP maupun pihak lain yang punya pengaruh politik besar.
Dua calon yang disebut-sebut kuat adalah Anies Baswedan dan Ahok atau Basuki Cahaya Purnama.
Walau didukung dan diusulkan oleh PDIP Jakarta, Anies Baswedan calon paling potensial untuk memenangkan pilkada Jakarta hampir mustahil akan dicalonkan oleh PDIP.
Sejarah hubungan Anies dan PDIP kelam terutama dalam pemilu kepala daerah DKI Jakarta periode yang lalu. Pemilu Gubernur DKI Jakarta waktu itu sungguh mengkhawatirkan, persaingannya menjadi sangat panas karena pengusung dan pendukung Anies memakai isu agama. Anies digambarkan menjadi sangat kanan.
Dan isu agama bukan sekedar strategi melainkan benar-benar dieksekusi di ranah hukum. Ahok benar-benar diadili dan dijatuhi hukuman penjara.
Karena peristiwanya belum terlalu lama, ingatan itu masih kuat untuk PDIP. Bahkan mereka yang bukan pendukung PDIP sekalipun mungkin juga akan keberatan. Pasti akan banyak yang bilang astaga naga jika sampai PDIP mencalonkan Anies Baswedan.
Bagi publik PDIP diingat dengan jargon Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebuah pesan dari Sukarno, presiden pertama RI yang terus dipelihara oleh PDIP yang mengaku sebagai anak ideologis Sukarno yang sekaligus dipimpin oleh anak biologis Sukarno.
Sejarah Anies dengan PDIP di pemilu kepala daerah DKI Jakarta sungguh pahit.
Ahok, selepas menjalani hukuman dirangkul oleh Jokowi. Walau tak pernah menjengguk saat sedang di penjara, Jokowi kemudian memberi kedudukan bagi Basuki Cahaya Purnama salah satu BUMN paling bergengsi. Ahok diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Dengan energi yang besar terbukti Ahok mampu menjadi komisaris paling populer di Indonesia. Banyak yang bilang Ahok adalah komisaris dengan rasa direktur.
Tapi menjelang pemilu presiden, Ahok melihat Jokowi berpaling dari PDIP. Ahok yang masih terus aktif di PDIP kemudian memutuskan untuk meninggalkan kursi empuknya dan terjun kembali secara penuh sebagai politisi untuk membela PDIP.
Naluri politik Ahok masih tinggi dan cita-citanya untuk mengurus Indonesia dari Jakarta tetap besar.
Dan benar apapun perolehan PDIP dalam pemilu 2024, nama Ahok kembali berkibar untuk memimpin Jakarta.
Mestinya dengan semua komitmen dan dedikasinya untuk partai, Basuki Cahaya Purnama adalah sosok yang paling layak dipilih oleh PDIP untuk memimpin Kota Global Jakarta.
BACA JUGA : Siap Perang
Walau sudah runtang-runtung ke Kantor DPP PDIP dan memakai baju bernuansa merah, nama Anies Baswedan tidak disebut oleh Megawati ketika mengumumkan calon-calon kepala daerah yang dicalonkan oleh PDIP.
Anies bukan hanya urung menjadi calon gubernur dari PDIP melainkan juga terganjal untuk maju dalam pilkada Kota Global Jakarta.
Ahok punya peluang. PDIP sepertinya akan melawan dengan kekuatan dari dalam, kadernya sendiri.
Namun heroisme yang dulu sempat ditiupkan oleh teman saya ternyata tak terbukti.
Secara mengagetkan PDIP justru mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno. Dua-duanya memang kader sendiri namun sama sekali tak mensimbolkan perlawanan PDIP.
Banyak yang kaget dengan keputusan ini. Pramono dan Rano bukan plot twist yang diimpikan oleh mereka yang peduli pada jalan lurus demokrasi.
Nampaknya Megawati yang digambarkan visioner dan punya refleksi yang dalam untuk membuat keputusan politik kali ini mengambil jalan pragmatis. Mega tidak kukuh dalam posisinya untuk melawan.
Keputusan PDIP ini menandakan Megawati tidak mengalah namun tak juga melawan, ini posisi kompromistis.
Ahok tidak dipilih karena Ahok sangat jelas memposisikan Jokowi dan Prabowo sebagai lawan politik. Sikap yang kemudian akan membuat hubungan PDIP dan pemerintahan mendatang mungkin akan panas sampai pemilu 2029.
Mencalonkan Ahok dan jika kemudian memenangkan pilkada bakal jadi pukulan balik untuk PDIP karena tahun 2029 nanti Ahok bisa jadi akan ngotot untuk maju menjadi calon presiden. Dan Megawati mungkin tak ingin diganggu oleh kemungkinan itu karena bisa jadi telah punya bayangan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP pada pemilu 2029 nanti.
Pramono dan Rano menjadi pilihan terbaik bagi PDIP untuk memenuhi formalitas partai politik sebagai ruang kaderisasi calon pemimpin.
Mencalonkan mereka berdua, PDIP dianggap telah menunaikan tugas partai politik walau dengan selemah-lemahnya iman.
Dengan keputusan ini barangkali Ahok menjadi bungkam karena tengah memikirkan hendak berlabuh kemana jika meninggalkan PDIP. Sementara Anies mungkin lagi merenung hendak masuk kemana agar jalannya untuk pemilu 2029 nanti menjadi lempang.
note : sumber gambar – KUMPARAN
