KESAH.ID – Sejarah media di Indonesia selalu ditandai oleh tarik-menarik antara kebebasan, kepentingan bisnis, dan kontrol politik. Dari masa ledakan penerbitan pasca dicabutnya SIUP oleh Presiden Habibie hingga lahirnya media digital seperti Narasi, dinamika ini terus berulang. Kini, akuisisi Narasi oleh Djarum melalui GDP Venture menjadi cermin baru: media yang lahir dari semangat independensi harus berhadapan dengan realitas konglomerasi, di mana kepentingan bisnis dan politik bisa berpotensi menggeser ruang kritik yang seharusnya dijaga dalam demokrasi.
Dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa bidang komunikasi di Universitas Gadjah Mada, almarhum Jacob Oetama, pendiri Kompas Gramedia Group, mengungkapkan realitas ketegangan dalam tubuh media akibat kebebasan pers. Dicabutnya SIUP oleh Presiden Habibie membuka kran penerbitan dan memicu ledakan pertumbuhan media massa. Jumlah media yang melonjak menimbulkan ketegangan dalam bentuk persaingan memperebutkan kue iklan. Namun, persaingan juga terjadi di internal media. Beberapa bagian berebut ruang, seperti redaksi yang bersinggungan dengan kepentingan iklan.
Di tengah persaingan itu, muncul perkembangan teknologi informasi yang masif. Ekosistem internet melahirkan platform media sosial yang kemudian berkembang menjadi ruang informasi masyarakat. Lahir pula media baru, baik berbasis mainstream maupun konten kreasi.
Menanggapi perkembangan ini, Jacob Oetama dalam peringatan ulang tahun Kompas Gramedia mengingatkan tentang konvergensi media: media massa harus menyesuaikan diri dengan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perusahaan teknologi kemudian berkembang menjadi perusahaan media dan informasi. Tren ini dimulai dari Yahoo, meski akhirnya ditumbangkan oleh Google dan Meta. Kue iklan pun dikuasai dua entitas besar ini melalui Google Adsense dan Meta Ads.
Media mainstream, baik cetak, elektronik, maupun online, mulai kesulitan. Media berada di persimpangan: pendapatan iklan tradisional menurun drastis karena migrasi ke platform digital, sementara masyarakat semakin bergantung pada media sosial untuk mencari informasi. Di tengah banjir hoaks dan propaganda, publik tetap membutuhkan media yang kredibel.
Beberapa media berusaha menjawab kebutuhan itu. Kompas dan Tempo sebagai media lama berupaya mempertahankan kredibilitas, sementara Tirto, Kumparan, dan Mojok hadir dengan gaya yang lebih sesuai ekosistem digital.
Narasi pun lahir pada 2018, didirikan oleh Najwa Shihab, Dahlia Citra, dan Catharina Davy. Narasi hadir sebagai ruang alternatif yang dipercaya publik karena gaya independen dan keberanian mengkritik pemerintah. Namun, tantangan finansial media digital membuat banyak perusahaan mencari investor besar. Hal ini membuka pintu bagi konglomerasi seperti Djarum untuk masuk, bukan hanya sebagai penyokong dana, tetapi juga sebagai pemegang kendali.
BACA JUGA : Ok Boomers
Banyak orang mengenal Djarum sebagai pabrik rokok, SKT (Sigaret Kretek Tangan) dan SKM (Sigaret Kretek Mesin). Di luar bisnis rokok, Djarum juga dikenal peduli pada bulutangkis.
Padahal, Djarum sudah melebarkan sayap. Prospek bisnis rokok semakin suram karena alasan kesehatan dan pajak, sehingga mereka masuk ke berbagai sektor lain. Salah satunya mendirikan GDP Venture atau PT Global Digital Internasional sebagai kendaraan untuk masuk ke ekosistem digital. Lewat GDP Venture, Djarum membangun portofolio dengan menanam modal di berbagai media digital.
Beberapa yang mendapat suntikan dana antara lain Kumparan, IDN Times, DailySocial, Historia, Kaskus, Visinema, hingga Yummy. Total lebih dari 20 unit bisnis media dan hiburan kini berada dalam genggaman GDP Venture.
Strategi Djarum biasanya berupa pendanaan awal, pinjaman, hingga konversi utang menjadi saham mayoritas. Narasi sendiri menerima pendanaan sejak 2018, lalu pinjaman pada 2021, hingga akhirnya dikonversi menjadi saham pada 2025.
Proses ini memuluskan jalan Djarum menjadi pemegang saham mayoritas dan akhirnya menguasai penuh Narasi pada September 2026. Menariknya, meski Djarum menguasai saham, mereka dikenal tidak mencampuri urusan editorial secara langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah independensi redaksi tetap terjaga, atau perlahan terkikis oleh kepentingan bisnis dan politik?
BACA JUGA : Pakar Goblok
Ada dua kemungkinan besar mengapa Djarum membeli Narasi:
Kepentingan bisnis: Narasi memiliki reputasi kuat, audiens loyal, dan brand yang dipercaya publik. Bagi Djarum, ini adalah aset strategis untuk memperkuat ekosistem media digital yang sudah mereka bangun.
Kepentingan politik atau kontrol: Narasi dikenal kritis terhadap pemerintah. Akuisisi ini menimbulkan kekhawatiran apakah Djarum ingin membungkam suara kritis atau setidaknya mengendalikan arah narasi agar lebih aman bagi kepentingan bisnis dan politik mereka.
Publik kini menyoroti independensi redaksi Narasi pasca akuisisi. Jika Djarum menjaga reputasi Narasi, investasi ini bisa memperkuat media digital tanpa mengorbankan kredibilitas. Namun, jika independensi terganggu, akuisisi ini bisa dibaca sebagai bagian dari gejala otoritarianisme halus: mengendalikan ruang kritik melalui kepemilikan media.
Akuisisi Narasi oleh Djarum adalah cermin kondisi media Indonesia: di satu sisi, kebutuhan finansial membuat media mencari investor besar; di sisi lain, kepemilikan konglomerasi menimbulkan risiko kontrol atas ruang publik.
Pertanyaan mendasar tetap terbuka: apakah Djarum membeli Narasi untuk membesarkan ekosistem media, atau untuk membungkam kritik? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah demokrasi informasi di Indonesia.
note : sumber gambar – KABAR24BISNIS
