KESAH.ID – Kasus Teddy Minahasa yang belum satu minggu ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur namun kemudian dicopot dan dijadikan sebagai tersangka sungguh memprihatinkan. Adakah ini merupakan pertanda bahwa para bintang di tubuh kepolisian selalu mempunyai bom waktu yang siap diledakkan setiap saat jika ada yang tidak berkenan.
Meski doyan memainkan games tembak-tembakan, anak jaman now umumnya tidak mengenal senapan M16, jenis senapan serbu yang amat terkenal pada masa perang dingin.
Senapan ini populer setelah digunakan oleh tentara Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. M16 kemudian menjadi senapan standar bagi tentara di banyak negara, utamanya negara-negara NATO dan negara-negara lainnya yang tidak akrab dengan blok Uni Soviet dan aliansinya.
TNI termasuk salah satu tentara yang memakai M16 sebagai perlengkapan operasi perangnya.
Sejak tahun 2010, seri M16 sudah diperbaharui dan generasi berikutnya tidak lagi terkenal karena model perang dunia sudah berubah. Perang dengan mengerahkan pasukan yang saling berhadap-hadapan tidak jamannya lagi. Senapan perorangan diganti dengan senjata jarak jauh yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mengunci sasaran dengan bantuan teknologi sensorik.
Anak-anak sekarang kemudian lebih mendamba M1, prosessor 16 core yang dipakai Apple untuk mempersenjatai Macbook menggantikan prosessor buatan Intel.
Soal M16 dan Intel, seorang teman aktivis dari Aceh di masa DOM {Daerah Operasi Militer} punya kisah ‘lucu’ yang getir.
Dia bilang “Tentara pergi ke Aceh membawa M16, tapi pulangnya membawa 16M”
Tahu kan maksudnya?
Sedangkan perihal ‘Intel’ dia mengatakan masyarakat di Aceh tertinggal dalam penguasaan komputer. Mereka takut menggunakan PC karena di chasing atau rumah hardware komputer selalu ditempeli stiker Intel Inside.
Kisah di jaman orde baru memang lebih bernuansa tentara atau TNI. Pada masa itu dikenal istilah Dwi Fungsi Abri. Selain menjadi kekuatan pertahanan negara, Abri terutama Angkatan Darat banyak dikaryakan dalam bidang sosial dan politik.
Besarnya peran dalam bidang sosial politik membuat TNI juga menonjol dalam bidang ekonomi. Berbagai jenis usaha atau bisnis dikuasai oleh TNI, mulai dari beras hingga pesawat terbang.
Lewat sosok tertentu, baik ketika masih aktif berdinas maupun setelah pensiun banyak anggota TNI menjadi pimpinan di badan usaha. Selain itu gurita bisnis TNI menjalar melalui berbagai Yayasan dan Koperasi.
Gurita bisnis ini termasuk bisnis konflik dan pengamanan menjadi salah satu cara bagi TNI untuk menyehatkan anggaran mengingat negara saat itu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh TNI.
TNI berbisnis menjadi lumrah. Pengusaha besar kebanyakan juga dekat dengan TNI.
Dalam perjalanannya Dwi Fungsi Abri kemudian menjadi masalah, corak kehidupan menjadi militeristik. Tertib ala militer menyimpan kelemahan, salah satu adalah masalah keterbukaan. Berbagai hal menjadi tersembunyi, termasuk diantaranya masalah Hak Asasi Manusia dan Korupsi.
Menghapus Dwi Fungsi Abri kemudian menjadi salah satu agenda utama reformasi. Bisnis TNI kemudian diberangus.
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tegas menyatakan prajurit aktif TNI dilarang menjalankan aktivitas bisnis dan menjadi pengusaha.
Peran dan fungsi TNI dikembalikan sebagai alat negara, pelindung keamanan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.
BACA JUGA : Jangan Tangisi Susu Yang Telah Tumpah
Presiden BJ. Habibie pada tanggal 1 April 1999 mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1999 tentang langkah kebijakan untuk memisahkan kepolisian dari ABRI.
Namun realisasinya terjadi dalam masa kepemimpinan Abdurahman Wahid {Gus Dur} lewat TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000.
Polisi kemudian tidak lagi menjadi organisasi angkatan bersenjata melainkan menjadi organisasi sipil yang melayani kepentingan publik. Meski begitu polisi masih dilengkapi dengan senjata.
Terpisah dari Abri membuat Kepolisian yang sebelumnya bak anak tiri kemudian menjadi mandiri, punya jati diri sendiri.
Dan perlahan-lahan wilayah Dwi Fungsi Abri kemudian diambil alih oleh Polisi sebagai organisasi sipil.
Kalau sebelumnya yang dikenal ‘kaya raya’ dan ‘berkuasa’ adalah para jenderal TNI terutama angkatan darat, paska reformasi polisi kemudian menjadi ‘rising star’. Beberapa sosok polisi kemudian fly to the moon.
Dijaman ngetopnya Blackberry Messenger pernah beredar daftar para jenderal polisi yang mempunyai rekening gendut.
Ada 17 nama pejabat tinggi polri baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan yang diisukan punya rekening jumbo.
KPK pun kemudian mengusut kabar soal rekening gendut ini. Dan Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK kemudian ditetapkan sebagai tersangka selang satu hari setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal kapolri di DPR.
Dalam daftar rekening gendut yang beredar, Budi Gunawan berada di nomor 10 dengan kekayaan sebesar Rp. 400 milyar.
Tahun 2013, seorang polisi bikin gempar. Seorang anggota Kepolisian Resort Sorong, Papua Barat yang berpangkat Ajun Inspektur Satu {Aiptu} ditenggarai mempunyai rekening super gendut, total transaksinya lebih dari 1 trilyun.
Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya Aiptu Labora Sitorus pemilik rekening super gendut itu ditetapkan sebagai tersangka, diadili dan dinyatakan bersalah atas kasus pembalakan liar dan pencucian uang. Diluar pembalakan liar, bisnis Labora Sitorus bermacam-macam, mulai dari BBM, sembako dan lainnya.
Dinyatakan bersalah namun tidak langsung ditahan. Nanti ketika dalam tahanan, Labora Sitorus juga sering keluar masuk dengan berbagai alasan.
Kerap kabur dari ruang tahanan membuat Menteri Hukum dan HAM geram dan berniat memindahkan Labora Sitorus dari LP Sorong ke LP Cipinang Jakarta. Namun ketika akan dieksekusi untuk pemindahan, Labora berhasil kabur dari tahanan. Beberapa hari dalam pelarian akhirnya Labora Sitorus menyerahkan diri untuk kemudian dengan pengawalan ketat dari Brimob dan Gegana dibawa ke LP Cipinang Jakarta.
Pemain di kepolisian ternyata merata, mulai dari yang berpangkat tinggi hingga rendah. Makanya sering ada gurauan, kalau kehilangan satu kambing jangan lapor polisi. Diam saja atau cari sendiri karena kalau lapor polisi malah bakal kehilangan kambing satu kandang.
BACA JUGA : Jalanan Jadi Garasi, Toxic Culture Orang Kaya Baru
Kasus kematian Brigadir Joshua yang awalnya dilaporkan sebagai baku tembak antar polisi menjadi blessing in disquise, berkah terselubung untuk membongkar bobrok dan borok polisi.
Meski alasan sebenarnya sampai sekarang belum terang, namun tembak-tembakan yang ternyata pembunuhan ini kemudian membuka kenyataan bahwa ada orang-orang kuat dalam kepolisian yang bisa bertindak seperti polisi dalam polisi.
Adalah Irjen Ferdy Sambo, Kadiv Propam Polri, seorang rising star dalam Kepolisian Indonesia dan dianggap punya masa depan cerah ternyata berlaku bak mafia. Jaringan monitasi tersebar di seluruh penjuru nusantara.
Bukan hanya pangkat yang punya pengaruh namun juga uangnya yang entah datang dari mana. Yang pasti banyak polisi berpangkat tinggi tak kuasa untuk menolak diajaknya bersekongkol merekayasa cerita dan bukti pembunuhan Brigadir Joshua.
Karena menjadi berita selama berbulan-bulan, ada hal lain yang disorot oleh publik. Salah satunya kemewahan yang ditunjukkan oleh Ferdy Sambo, istrinya dan polisi lainnya. Ada rumah mewah, mobil mewah, tas mewah, jam mewah dan pakaian mahal.
Kemewahan yang tak masuk diakal jika mengacu pada pendapatan seorang polisi walau sudah berpangkat tinggi.
Ketika kasus Ferdy Sambo mencuat, seorang kawan lewat status facebooknya mengatakan kalau Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta mestinya ikut dicopot, sekurangnya dimutasi karena ditenggarai merupakan rekan sekomplotan Ferdy Sambo.
Nico Afinta akhirnya memang diganti namun tak ada hubungannya dengan kasus Ferdy Sambo. Kapolda Jawa Timur diganti karena dianggap ikut bertanggungjawab atas Tragedi Kanjuruhan.
Pengantinya adalah Irjen Teddy Minahasa yang sama sekali bukan orang Minahasa. Minahasa disematkan dalam namanya karena Teddy dilahirkan disana.
Seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa juga dikenal sebagai yang paling pintar di angkatannya saat mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Teddy pernah menjadi Ajudan dan staff ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Namun karir dalam kepolisian tidak semoncer dan secepat Ferdy Sambo. Dua orang ini tidak berada dalam faksi atau gerombolan yang sama.
Saat kasus Ferdy Sambo mencuat, Teddy Minahasa dalam sebuah apel dengan tegas mewanti-wanti pada anak buahnya agar kerja baik dan bersih. Teddy menegaskan kalau jadi polisi adalah pengabdian, maka kalau ingin kaya jangan jadi polisi.
Teddy meminta anak buahnya tidak menjadi backing kejahatan, melindungi usaha-usaha ilegal dan tindak kejahatan lainnya. Demi menjaga martabat polisi, Teddy Minahasa pun dengan tegas menyatakan perang terhadap judi.
Bintangpun bersinar terang. Teddy Minahasa kembali pada track-nya dengan diangkat menjadi Kapolda Kelas A, Jawa Timur.
Namun badai datang terlalu cepat. Belum seminggu menduduki jabatan yang kelak bisa mengantarnya menjadi orang nomor satu di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, Teddy Minahasa dicopot dari jabatannya dan dijadikan tersangka dalam kasus narkoba.
Ada apa dengan polisi?. Adakah kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa adalah cermin langkah polisi untuk membersihkan tubuhnya. Seperti tercermin dari banyaknya personil polisi yang ikut ditersangkakan atau dicopot dari jabatanya; atau tidak lebih dari adanya perseteruan antar faksi dalam tubuh Polri.
Adalah menyedihkan jika siapapun yang akan memegang jabatan di kepolisian ternyata mempunyai bom waktu. Simpanan masalah yang dengan segera bisa dipakai untuk menjatuhkan jika ada kelompok lain yang tidak berkenan.
Polisi nampaknya sudah tersandera dengan hal ini.
note : sumber gambar – KOMPAS.COM
