KESAH.ID – Pemilu 2019 menempatkan Partai Demokrasi Indonesia menjadi pemenang. Menguasai lebih dari 20 persen parlemen, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres sendiri dalam pemilu presiden 2024.
Cantik dan karismatik, itu pujian yang disampaikan oleh Joko Widodo kepada Megawati dalam Rakernas II PDIP di Jakarta {21/06/2022}.
Pujian yang tidak umum di muka umum.
Umumnya budaya sopan santun di Indonesia, pujian terhadap paras disampaikan untuk anak-anak, bukan orang dewasa apalagi tua.
Tapi Joko Widodo memang kerap melakukan hal yang nggak umum, seperti baru-baru ini mengunjungi Rusia dan Ukraina yang tengah berperang.
Barangkali itu cara Joko Widodo, menenangkan dan menyenangkan Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang akhir-akhir muring-muring atas iklim kontestasi menjelang Pemilu 2024.
Megawati, Ketum PDIP kerap dianggap sebagai kakak oleh rekan seperjuangannya dengan panggilan Mbak Mega. Tapi oleh sebagian besar anggota PDIP, Megawati lebih dianggap sebagai ibu.
Joko Widodo yang adalah Presiden Republik Indonesia dianggap sebagai pegawai partai oleh Megawati. Pegawai karena diberi penugasan oleh partai untuk menjadi pimpinan tertinggi di jalur eksekutif.
Sebutan pegawai juga diberlakukan untuk pemimpin daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota yang dicalonkan atau maju dalam kontestasi melalui PDIP.
Undang Undang Pemilu meski menempatkan rakyat sebagai pemilik kuasa suara tertinggi tetap saja tak bisa mengingkari kenyataan bahwa pemilik kuasa yang sesungguhnya adalah partai. Sebab partailah yang mempunyai tiket untuk menghantar seseorang menduduki kursi puncak pimpinan eksekutif.
Walau dimungkinkan adanya calon independen pada pemilu kepala daerah, namun jarang menang. Jangankan untuk menang, lolos menjadi pasangan calon resmi saja sulitnya setengah mati.
Kalaupun bisa menang, jalannya pemerintahannya bakal penuh rintangan, selalu diganggu oleh wakil rakyat, penguasa di jalur legislatif. Tak heran jika ada pemimpin daerah yang menang melalui jalur independen, setelah dilantik dan memegang jabatan, kemudian masuk partai. Tak peduli kalau langkah itu mengecewakan para pemilihnya.
Lagi pula jalur independen baik dalam Pemilu Kepala Daerah maupun Dewan Perwakilan Daerah kerap diserobot oleh orang-orang partai juga. Orang yang sedang tidak punya dukungan dari partainya sendiri atau sedang berkonflik dan meninggalkan partai.
Bagaimana dengan wakil rakyat, yang kerap tampil garang dan sangat berkuasa?.
Nyatanya tidak juga karena kedudukan sebagai wakil rakyat tetap tergantung pada partai. Melawan kemauan dan kebijakan Ketum Partai, kursinya bisa tergoncang. Bisa diganti dengan alasan yang dibuat-buat.
Jadi keberanian yang tidak umum dari Joko Widodo memuji Ketum PDIP yang aura kecantikannya tidak memudar meski terus menua bisa dipahami. Ibu Irina pasti paham juga dan tak akan cemburu karena sang suami memberi pujian setinggi langit kepada Ibu Ketua Umumnya.
BACA JUGA : Para Capres High Level Di Antara Tiga Poros
Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP mempunyai kursi di parlemen lebih dari syarat minimal untuk memenuhi presidential threshold. PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengajukan pasangan calonnya sendiri untuk mengikuti pemilu presiden 2024.
Dari berbagai survey preferensi pemilih menghadapi pemilu 2024, Ganjar Pranowo, kader PDIP yang tengah menjadi Gubernur Jawa Tengah selalu masuk dalam 3 kandidat paling populer versi masyarakat pemilih.
Kemunculan nama Ganjar sejak semula dipersoalkan oleh beberapa kader PDIP lainnya, terutama ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Namun pada sisi lain muncul pula dukungan dari kader PDIP lainnya di Jawa Tengah yang siap membentuk barisan pendukung Ganjar. Dukungan itu salah satunya disuarakan oleh Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo.
Dukungan pada Ganjar juga disampaikan oleh FX Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDIP Solo. Dia mengatakan “Kalau bangsa Indonesia besok kepingin dapat anugerah kalau bahasa Jawa-nya ganjaran, ya Ganjar Pranowo,”
Ganjar sendiri tak pernah secara ekplisit mengungkapkan keinginannya untuk jadi capres dalam pemilu 2024. Dia pasti tahu diri dan paham betul bahwa urusan capres dari PDIP itu eklusif milik Megawati sebagai Ketua Umum.
Maka bukan salah Ganjar kalau namanya disebut-sebut dan populer menduduki peringkat tiga teratas dalam survey-survey.
Hanya saja kegemaran Ganjar bermain media sosial dianggap sebagai ‘modus’ untuk mengafirmasi hasil survey dan terus mengangkat popularitasnya.
Kebiasaan ini secara ekplisit diserang oleh Puan Maharani, calon pewaris kursi kepemimpinan PDIP dari trah Sukarno.
Partai-partai lain kesulitan untuk mencari capres, sebaliknya PDIP menurut Panda Nababan, kelebihan calon.
Kelebihan yang menurut Panda Nababan patut disyukuri karena menunjukkan bahwa PDIP berhasil menjadi ladang penyemaian calon pemimpin.
Berpijak dari apa yang disampaikan oleh Panda Nababan, mestinya kemunculan Ganjar sebagai capres potensial tidaklah bermasalah, tidak perlu dipersoalkan panjang lebar.
Masalahnya memang ada yang tidak bisa menerima, terlebih lagi banyak kader PDIP yang beranggapan pemilu 2024 nanti adalah jatahnya Puan Maharani. Sudah saatnya Puan menjajal kontestasi dalam pemilu presiden, setelah cukup matang berkiprah di Eksekutif sebagai Menteri dan Legislatif sebagai Ketua DPR RI.
Politik jatah atau politik trah kemudian yang menjadi masalah.
Ribut-ribut soal capres untuk pemilu 2024 di PDIP kemudian masuk dalam wilayah pertempuran antara fakta obyektif dan fakta subyektif.
Ganjar Pranowo mewakili fakta obyektif karena namanya muncul dari survey yang tentu saja punya metodologi ilmiah, sementara Puan Maharani mewakili fakta subyektif karena namanya diunggulkan berdasarkan momentum dan trah.
BACA JUGA : Para Presiden Dari Masa Ke Masa
Awalnya Megawati tidak ikut campur dalam berisiknya urusan Ganjar dan Puan. Namun lama kelamaan rupanya terusik juga.
Dan dalam berbagai kesempatan, Megawati kemudian secara ekplisit terlibat. Megawati mungkin ingin menghentikan ribut-ribut itu dan kemudian menegaskan bahwa urusan pencapresan itu adalah hak prerogratif-nya.
Megawati menyampaikan hal itu dengan berapi-api, sebagian orang menafsirnya sebagai kemarahan yang mendidih, murka.
Ya murka, karena bukan hanya marah melainkan juga muncul ancaman untuk siapa-siapa yang ketahuan main, kasak-kusuk kesana kemari. Megawati mengancam yang mau berdiri di beberapa sisi akan dicoret, dipersilahkan keluar dari PDIP.
Selain marah, Megawati kemudian juga dianggap nyinyir. Sambil tersenyum Megawati menceritakan dirinya sebagai orang tua. Mega mengatakan tak akan memilih Tukang Bakso sebagai calon menantunya.
Tukang Bakso tak perlu tersinggung, Megawati tak bermaksud melecehkan profesi Tukang Bakso.
Yang dikisahkan olehnya hanya ibarat kalau jadi ibu. Dan pasti bukan hanya Megawati yang berpikir seperti itu, banyak ibu lainnya juga berpikir sama.
Jangankan Tukang Bakso, banyak ibu lainnya mungkin juga kekeuh tak mau punya menantu Polisi, Pengusaha Tambang, Pilot, Pelaut bahkan Menteri atau Presiden.
Ini bukan soal profesi itu hina atau nista, tapi karena memang tak suka. Ya kalau tidak suka mau bilang apa?.
Nah Megawati bukan hanya ibu bagi putra-putrinya, Mega juga dianggap ibu oleh seluruh anggota PDIP. Soal Tukang Bakso itu adalah pesan dari Megawati, bahwa pilihan atau seleranya dalam menentukan capres, semua kriterianya ada pada dirinya.
Makanya Megawati mengingatkan pada seluruh kader PDIP agar tidak kasak-kusuk, blusak-busuk kesana kemari membangun koalisi. Juga tak usah terpengaruh hasil surva-survey. Percaya penuh saja pada Megawati, sebab sebagai ibu, Mega akan memilih yang terbaik untuk anak-anaknya.
Dalam sekolah politik untuk kader PDIP, Megawati kemudian memberikan pelajaran dasar soal ketatanegaraan. Megawati menegaskan sistem pemerintahan RI adalah presidensiil, bukan parlementer.
Oleh karenanya tidak dikenal istilah koalisi pemerintahan.
Secara konstitusional Megawati benar, yang disampaikan olehnya adalah substansi ketatanegaraan Indonesia.
Namun Megawati lupa bahwa dalam pemilu ada aturan soal electoral threshold. Aturan ini apabila diterapkan dalam pemilu presiden maka tak banyak partai yang bisa mencalonkan capresnya sendiri tanpa kerjasama dengan partai lainnya.
Maka koalisi menjadi penting, walau koalisi itu tidak melembaga namun kerjasama atau gabungan yang bermakna koalisi dengan sendirinya otomatis akan terjadi, tidak bisa dihindari.
Bahkan yang bisa mengajukan calon sendiri juga punya kecenderungan untuk merangkul sebanyak mungkin partai lainnya. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk memperkecil peluang kemenangan yang lainnya.
Tapi ya sudahlah, semakin tua terkadang memang gampang lupa, gampang kecewa dan gampang marah-marah.
Jadi untuk yang masih dan merasa muda janganlah mudah tersinggung lalu mulai meributkan apa yang dikatakan oleh orang tua, apalagi sampai ditafsir-tafsir sampai yang enggak-enggak.
note : sumber gambar – POSKOTA.CO.ID
