KESAH.ID – Berawal dari seuntai noken di masa kecil yang menuntun langkah saya menembus asrama seminari hingga mendarat di belantara Papua. Papua selalu saya rindukan, namun, Papua hari ini bukan lagi sekadar romantisasi keindahan alam dan eksotisme budaya. Menjahit memoar pribadi dengan realitas getir yang diangkat oleh dokumenter Pesta Babi, ingatan ini membuka mata hati kita tentang luka masyarakat adat yang ruang hidupnya tengah diacak-acak oleh kerakusan investasi, sebuah perlawanan sunyi demi mempertahankan martabat terakhir di atas Tanah Tuhan.
Sejak kecil, imajinasi saya telah mengembara jauh ke sebuah tanah misterius di ujung timur yang kala itu masih jamak disebut Irian Jaya atau Irian Barat. Pemantiknya teramat sederhana: sebilah kapak batu dan seuntai noken, buah tangan dari seorang rekan ayah yang mengabdikan diri sebagai guru di pedalaman Papua. Ayah saya sendiri, sebelum akhirnya pulang memutus rindu untuk mengajar di kampung halaman, sempat meniti pengabdian di Samosir, Toba. Di sudut rumah kami tersimpan selembar ulos, kenang-kenangan yang dibawanya sekembali dari tanah Batak. Anehnya, kain tenun indah itu tak pernah berhasil menerbitkan hasrat saya untuk berkunjung ke Samosir.
Sebaliknya, Papua justru menjelma menjadi obsesi yang terus mengetuk-ngetuk kepala. Segala remah informasi tentang pulau berbentuk burung itu selalu saya lahap dengan antusias; kisah-kisah tentang Papua senantiasa memiliki daya pikat magis bagi saya. Saya rajin membolak-balik halaman majalah Kartini atau Femina milik ibu, berburu artikel berilustrasi eksotis setiap kali mereka mengulas tentang Papua. Seingat saya, majalah wanita era itu cukup sering menurunkan laporan mendalam mengenai denyut kehidupan suku Dani dan keagungan seni pahat Asmat.
Dalam kepolosan masa kecil, beberapa kali saya nekat mencoba menebang pohon menggunakan kapak batu pemberian itu. Namun, alih-alih tumbang, batang pohon itu bergeming; mengeksplorasi alat purba itu ternyata teramat sulit dan tak sekejam ketajaman kapak besi. Maka, benda kedua—si noken rajut—menjadi pelampiasan kedekatan saya. Noken itu saya fungsikan sebagai tas sekolah. Begitu kokoh dan setianya rajutan itu menemani langkah kaki saya menempuh badai masa remaja, awet membungkus buku-buku dari gerbang SMP hingga menjelang kelulusan SMA.
Menjelang akhir masa abu-abu di SMA, saat riuh kawan-kawan sebaya mulai disibukkan oleh kasak-kusuk pendaftaran PMDK, saya justru bergeming dalam ketidakpedulian. Tak ada sedikit pun cetak biru di kepala saya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi ataupun universitas konvensional. Pikiran saya sudah telanjur merancang rute terjauh: bagaimana cara menembus batas hingga sampai ke Papua. Pintu masuk paling rasional yang terlintas saat itu adalah mendaftarkan diri ke Seminari Tinggi di Manado, atau lebih tepatnya di dataran tinggi Minahasa, Sulawesi Utara.
Namun, karena saya lahir dari rahim SMA umum dan bukan seminari menengah, saya diwajibkan melewati jalur matrikulasi khusus. Pilihan saya jatuh pada KPA, Kelas Persiapan Atas, yang dibuka oleh institusi legendaris Seminari Mertoyudan atau Kolese Petrus Kanisius. Sebelum lonceng kelulusan SMA berdentang, saya mengirimkan berkas lamaran ke KPA Seminari Mertoyudan dan, berkat berkat semesta, dinyatakan diterima. Maka skenarionya telah digariskan: begitu ijazah SMA di tangan, tahun ajaran baru akan saya tapaki di dalam asrama KPA Seminari Mertoyudan—sebuah kawah candradimuka setingkat SMA namun dengan durasi pendidikan ketat selama empat tahun.
Sejujurnya, ada motif personal lain yang membakar keberanian saya untuk mengetuk pintu KPA Seminari Mertoyudan kala itu. Saya memendam hasrat kekanak-kanakan untuk bersekolah jauh dari rumah, membebaskan diri dari bayang-bayang protektif orang tua—sebuah keinginan purba sejak SMA yang tak pernah sekali pun mendapat restu dari ibu.
Di jagat pendidikan calon pastor, siswa KPA di Seminari Mertoyudan maupun seminari menengah lainnya kerap dipandang sebelah mata sebagai “warga kelas dua”. Hal ini karena kami mengambil jalur lintas cepat langsung pada tahun pamungkas. Anak-anak KPA tidak mengalami masa-masa penempaan dari dasar: mulai dari kelas nol yang sakral dinamakan Medan Tantama; disusul kelas satu bertajuk Medan Pratama; lalu melangkah ke kelas dua sebagai Medan Madya. Kami, para imigran dari sekolah umum ini, langsung dicemplungkan ke kelas tiga yang berwibawa disebut Medan Utama.
Akibat lompatan instan ke tahun keempat tersebut, banyak ritus kebiasaan maupun kebudayaan asrama yang gagal kami jiwai dengan sempurna, sehingga gesekan kecil sesekali tak terhindarkan dengan para penghuni lama. Seingat saya, kasta KPA yang paling luwes dan mudah berbaur serta diterima oleh warga lama adalah anak-anak lulusan Kolese De Britto Yogyakarta atau Kolese Loyola Semarang. Kedua sekolah menengah itu memang bersaudara kandung dengan Kolese Petrus Kanisius Mertoyudan, lantaran sama-sama diasuh di bawah panji spiritualitas para Jesuit dari Tarekat Serikat Jesus.
Demi menjaga api impian masa kecil untuk menginjakkan kaki di Papua, ketika masa pendidikan di Mertoyudan mendekati garis finis dan kami diminta mengajukan lamaran ke tarekat atau kongregasi religius demi melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, pilihan saya jatuh secara mutlak pada Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus atau MSC.
Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu (MSC) merupakan sebuah tarekat religius internasional yang didirikan oleh bapa rohani Jules Chevalier, seorang pastor paroki bersahaja dari Prancis. Salah satu ladang misi utama tarekat ini berada di wilayah Keuskupan Agung Merauke, Papua. Dengan meleburkan diri ke dalam rahim MSC, saya menggantungkan harapan besar bahwa kelak roda penugasan akan mengutus saya melayani umat di tanah Papua.
BACA JUGA : Eyang Wowo
“Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih.” Penggalan ayat Kitab Suci itu menjelma menjadi kredo paling mahsyur sekaligus menggetarkan di dalam komunitas religius Gereja Katolik. Dan sejarah hidup mencatat, saya berada di barisan yang pertama: termasuk yang sempat merasakan getaran panggilan, namun tidak terpilih untuk melangkah hingga akhir.
Cita-cita romantis untuk merambah Papua di bawah panji jubah MSC menguap begitu saja. Kehidupan membiara di biara MSC Pineleng serta bangku kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng akhirnya saya tinggalkan. Kendati demikian, takdir tampaknya masih menahan langkah saya untuk menetap di tanah Minahasa dan Manado hingga bertahun-tahun lamanya.
Meskipun jubah religius telah saya tanggalkan, obsesi dan kerinduan terhadap Papua tetap tersimpan rapi, tak sedikit pun berdebu di dalam laci ingatan. Terlebih lagi, selama menempa diri di Seminari Tinggi dahulu, saya mendapat pasokan kisah, mitos, dan limpahan informasi sekunder mengenai seluk-beluk Papua, khususnya wilayah selatan di Merauke.
Salah satu khazanah budaya lisan yang paling memikat hati dan tak pernah sekalipun saya dapati selama menetap di Jawa adalah Mop Papua—anekdot-anekdot jenaka khas yang sarat akan satir kehidupan. Kelak di kemudian hari, corak humor serupa meledak secara populer di jagat YouTube lewat jenama komedi Epen Cupen.
Mop Papua ini pertama kali mampir di telinga saya lewat kisah-kisah yang dibawa pulang oleh para frater senior pasca-menjalani TOP atau Tahun Orientasi Pastoral di Keuskupan Agung Merauke. Tentu, selain banyolan segar, ada pula narasi kemanusiaan yang lebih getir, seperti kisah para Pelintas Batas—warga Papua di teritori Indonesia yang terpaksa menyeberangi garis batas negara menuju Papua Nugini.
Ada pula lembaran kisah tentang OPM, yang ironisnya sering kali diparodikan secara jenaka dalam Mop Papua. Dalam struktur humor lokal tersebut, OPM didekonstruksi bukan sebagai akronim dari Organisasi Papua Merdeka, melainkan sebuah kelakar pahit: Obed Pung Mainan (Mainannya si Obed).
Rentetan jalinan kisah dan humor tersebut perlahan mengikis jarak geografis, membuat saya merasa kian karib dengan Papua. Terlebih ketika saya sudah melangkah keluar dari dinding asrama dan mulai berinteraksi intens dengan dinamika kampus Universitas Sam Ratulangi; saya mulai menjalin persahabatan erat dengan mahasiswa-mahasiswa asal Papua yang menghuni Asrama Kamasan.
Di antara sekian banyak anak muda Papua yang saya sapa kala itu, salah satu sosok yang di kemudian hari namanya mencuat di panggung politik nasional adalah Yusak Yaluwo, sang Bupati Boven Digoel dua periode yang langkahnya kemudian terantuk jeruji kasus korupsi.
Di penghujung masa jabatannya pada periode pertama, Yusak tersandung prahara hukum dan divonis bersalah oleh pengadilan. Namun, magnet politiknya begitu kuat sehingga ia tetap nekat maju bertarung sebagai calon bupati untuk periode kedua. Hebatnya, dalam status hukum sebagai seorang terpidana di balik jeruji besi, Yusak justru berhasil memenangkan kontestasi pilkada tersebut.
Namun, di luar pusaran politik, sahabat Papua yang paling karib dan menyentuh sisi personal saya adalah Yohannes Fanataf dan Kletus Wetipo. Yohannes anak asli Sorong, sementara Kletus berasal dari Jayapura. Ketika masa studi usai dan mereka memutuskan pulang membangun kampung halaman, jalinan komunikasi kami tak lantas putus, sebab mereka mafhum betapa saya memendam hasrat yang menggebu untuk menjejakkan kaki di tanah mereka.
Waktu bergulir, dan perlahan sinyal komunikasi dengan Kletus meredup ditelan kesibukan masing-masing. Namun, tali silaturahmi dengan Yohannes tetap terjaga, yang di kemudian hari mendedikasikan dirinya bekerja di lembaga konservasi internasional, CII (Conservation International Indonesia) di Sorong.
Melalui jejaring lembaga CII inilah, jalan takdir akhirnya mengantarkan tubuh saya benar-benar mendarat di tanah Papua; tepatnya menyusuri keindahan Sorong, eksotisme Raja Ampat, hingga ketenangan Kaimana.
Uniknya, bukan Yohannes yang membuka pintu kesempatan itu bagi saya, melainkan seorang karib saya lainnya selama di Manado yang justru sama sekali bukan orang Papua.
Dia adalah alumni Universitas Sam Ratulangi asal Tasikmalaya yang kebetulan juga mengabdi di bawah bendera CII. Dialah yang meminta saya terbang menuju Sorong dan Raja Ampat guna memfasilitasi pelatihan bagi para CCO, Community Conservation Organizer—semacam kader penggerak komunitas untuk isu konservasi. Tugas saya adalah mentransfer materi TOP, Technology of Participation, sebuah metodologi fasilitasi partisipatif yang dulu di masa muda sama-sama kami timba langsung dari Jose Roxas Foundation asal Filipina.
BACA JUGA : Desa Dollar
Empat kali sudah kaki saya menapak di bumi Papua. Dua kali atas undangan resmi CII menuju Sorong, Raja Ampat, dan Kaimana; satu kali di bawah bendera Program Pesisir ke Raja Ampat; dan satu kali lagi berkat berkah memenangkan penghargaan dari UKP4 yang membawa saya kembali menikmati pesona Raja Ampat.
Meski sepasang tapak kaki ini belum sempat menginjak tanah Merauke dan Jayapura, apalagi merasakan dinginnya kabut di Lembah Baliem dan Wamena, namun dahaga rindu masa kecil itu rasanya sudah cukup terbayar lunas. Kendati demikian, ego dan ruang batin saya masih menyisakan ruang ambisi yang besar untuk suatu hari nanti bisa merambah wilayah-wilayah episentrum tersebut.
Sebab ada narasi lain, sebuah kisah yang bukan sekadar tentang estetika lansekap keindahan Papua yang ingin saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Sebuah esensi tentang Papua yang jauh sebelum riuh diperbincangkan publik lewat ledakan film dokumenter Pesta Babi.
Jauh sebelum karya itu menghentak kesadaran publik, saya telah khatam menyaksikan dokumenter-dokumenter alternatif lain, baik yang diproduksi secara independen oleh Watchdoc maupun investigasi mendalam dari The Gecko Project. Karya-karya visual tersebut merekam benang merah yang sama dari sebuah praktik neo-kolonialisme, yang kini secara vulgar diangkat kembali ke permukaan oleh Pesta Babi.
Dari balik layar dokumenter-dokumenter sunyi inilah, saya memperoleh pasokan informasi mengenai realitas Papua yang mustahil tersaring lewat corong media arus utama (mainstream) maupun saringan media sosial. Logika algoritma media sosial hari ini memang dirancang tak ramah pada isu-isu ketidakadilan, represi struktural, ataupun pemerkosaan hak-hak atas tanah ulayat masyarakat adat Papua.
Dengan segala lompatan mutakhir di bidang teknologi, ironisnya arus informasi mengenai konflik agraria dan kemanusiaan di Papua saat ini justru kalah bergaung jika dibandingkan dengan masa konflik Aceh dahulu, kala teknologi informasi dan komunikasi belum sekejam dan secanggih sekarang.
Publik mungkin sekadar tahu selintas berita bahwa seorang konglomerat seperti Haji Isam mengerahkan ribuan unit ekskavator ke pedalaman Papua demi menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ruang digital kita miskin akan narasi ataupun rekaman visual tentang bagaimana monster-monster besi itu mencabik-cabik hutan adat dan mengobrak-abrik tanah keramat masyarakat Papua.
Algoritma media sosial jauh lebih ramah dan membuka karpet merah bagi konten-konten hiburan bergaya filantropi ala acara masak-masak Bobon Santoso. Konten demikian gemar memamerkan potret kehangatan dan kemurahan hati para personel militer di tengah warga Papua. Sebuah polesan kebaikan di permukaan, padahal di balik layar yang manis itu, moncong senjata hadir demi mengawal dan memastikan alat-alat berat bebas merobohkan barisan pepohonan pelindung, termasuk membabat habis hutan sagu yang menjadi lumbung ketahanan pangan abadi bagi eksistensi masyarakat Papua.
Kehadiran film dokumenter Pesta Babi diakui memang berhasil menyentil rasa nyaman beberapa pihak, termasuk di antaranya memicu riak di lingkungan internal Gereja Katolik di wilayah Merauke. Sentilan berdurasi pendek di dalam film tersebut seketika memantik respons balik berupa esai kritik yang cukup panjang dan bertele-tele. Seorang klerus yang dikenal sebagai sosok apologetis ulung, mengurai sederet dalih pembelaan. Salah satu argumentasinya menuding bahwa sebuah film dokumenter tidak serta-merta bisa dijadikan kompas moral, lantaran lensa kamera selalu memiliki keterbatasan dalam merekam keutuhan realita; realitas dalam dokumenter, menurutnya, hanyalah sebuah realitas terpilih yang subjektif.
Dengan meminjam pelbagai referensi teori dan metodologi filsafat yang mentereng, sang klerus membedah anatomi film tersebut—sebuah catatan kritis yang sebetulnya sah-sah saja, namun rasanya jauh lebih pas jika disajikan dalam forum resensi film akademik.
Tugas seorang apologet memang terpatri untuk membela institusi dan ajaran gereja dari serangan luar. Namun, dalam konteks ini, alasan untuk mengkritisi film tersebut terasa amat dicari-cari. Jika argumennya adalah keterbatasan dalam menangkap keutuhan realita, bukankah mata, telinga, dan batasan pikiran manusia pun mengalami cacat yang sama? Film Pesta Babi justru sejak awal secara sadar memilih menangkap realitas dari sudut kebatinan masyarakat adat yang tertindas—dan itulah yang disebut sebagai sebuah keberpihakan moral.
Saya pun meyakini bahwa para sineas di balik layar Pesta Babi tidak pernah memiliki ambisi muluk untuk menjadikan karya mereka sebagai kitab hukum moral tunggal atau kebenaran absolut mengenai dampak PSN di Papua.
Pertanyaan krusial dan mendasar yang justru sengaja dihindari dan tak pernah dijawab oleh sang apologet adalah: apakah institusi Gereja Katolik di Merauke hari ini masih memilih setia menyuarakan jeritan kaum yang paling lemah, menempatkan kaum marjinal sebagai opsi prioritas utama (preferential option for the poor), atau mereka justru sedang memilih menjadi corong bagi kepentingan yang lain?
Bagaimanapun juga, apa yang disuguhkan oleh film ini merupakan serpihan realitas pahit yang teramat jarang berani disentuh oleh media-media besar, apalagi oleh barisan influencer atau selebritas media sosial yang sibuk mempercantik portofolio demi memburu kontrak endorsement.
Kita semua mafhum, teramat langka ada pihak yang sudi membiayai liputan isu Papua secara mandiri dan independen. Pemberitaan tentang Papua pada umumnya disokong oleh dana korporasi atau skema fellowship bersyarat, sehingga arah narasi dan garis sensornya sudah dipatok sejak awal di meja redaksi.
Para kreator dokumenter Pesta Babi mungkin tak pernah menduga bahwa karya sunyi mereka akan memanen sambutan yang sedemikian masif dari publik. Fenomena ini menjadi indikator sahih bahwa masyarakat Indonesia sebetulnya sudah lelah dengan kosmetik informasi; mereka merindukan kebenaran yang jujur tentang Papua, sebuah testimoni yang meluncur langsung dari bibir masyarakat adat Papua sendiri. Sebuah kejujuran suara yang selama ini sengaja disenyapkan dari telinga saudara-saudari sebangsa dan setanah air.
Maka pada akhirnya, Pesta Babi bukanlah sebuah tontonan tentang ritus makan babi bersama dalam suka cita adat, melainkan sebuah metafora satir mengenai kerakusan para “babi” keserakahan yang sedang mengacak-acak tanah Papua—sebuah benteng hijau dan tanah harapan terakhir bagi Indonesia yang ironisnya, kini sedang sekarat dimutilasi atas nama investasi.
note : sumber gambar – VICE
